LAW REFORM
s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 2 (2016)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[PENGUATAN KELEMBAGAAN PANWAS PEMILIHAN DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, PIDANA, DAN KODE ETIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015) ]]>
<![CDATA[Budi Evantri Sianturi]]>;
<![CDATA[Fifiana Wisnaeni]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.805 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15873
<![CDATA[Keberadaan Panwas Pemilihan sebagai lembaga pengawas merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Kenyatannya, posisi Panwas Pemilihan menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Panwas Pemilihan cenderung hanya bertugas mengawasi, melaporkan atau memberi rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang ditemui kepada insatansi lain. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak memberikan kewenangan lebih kepada Panwas Pemilihan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menagalisa faktor-faktor penyebab Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 menganilisi idealnya pengaturan lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Socio Legal, dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian, bahwa Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran disebabkan karena beberapa faktor: Faktor substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat seperti DPR dan Kepolisian yang kurang mendukung peran Panwas Pemilihan melalui kewenangannya masing-masing. Faktor kultur hukum rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta pasangan calon yang dinilai kurang kooperatif. Pengaturan ideal mengenai lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di indonesia, pertama, Pengaturan mengenai penguatan kewenangan Panwas Pemilihan dengan memberikan kewenangan lebih dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, Pengaturan mengenai penambahan waktu kepada Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, pengaturan mengenai kedudukan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan agar disatukan dalam satu tubuh dengan Panwas Pemilihan yang akan bertanggung jawab langsung kepada Bawaslu guna mengefektifkan proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN MEDIASI PENAL TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK SARA DI KEPULAUAN KEI DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Rudini Hasyim Rado]]>;
<![CDATA[Barda Nawawi Arief]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (88.436 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15879
<![CDATA[Mediasi penal merupakan salah satu ciri khas hukum adat. Penyelesaian damai kasus pidana bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai daerah dan hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian konflik SARA berdasarkan hukum adat di Kepulauan Kei dan menganalisis kebijakan mediasi penal dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang diorientasikan pada pendekatan nilai (value-oriented approach) dan pendekatan kebijakan (policy-oriented approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan mediasi penal dalam penyelesaian konflik SARA Kei, bentuk penyelesaiannya di luar proses peradilan pidana melalui mekanisme Sdov (perundingan/musyawarah), yaitu perundingan yang dilakukan oleh para pihak dalam komunitas masing-masing selanjutnya dimintakan perdamaian pada struktur adat sebagai vhis bad (penengah) untuk mengakhiri konflik. Sedangkan kebijakan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu bentuk mediasi penal di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) menggunakan mekanisme perundingan/musyawarah unsur mediator yaitu struktur adat/struktur desa dan bentuk mediasi penal sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana (SPP) melalui penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan sebagai mediator pada tahapan masing-masing.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA MELALUI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA SUATU PERUSAHAAN (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung) ]]>
<![CDATA[Dani Amran Hakim]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.769 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15874
<![CDATA[Berdasarkan UUPT Pasal 74 mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Kebijakan CSR di PT. GGP adalah berperan aktif dalam upaya memberdayakan ekonomi, sosial dan lingkungan, terutama di wilayah sekitar operasional perusahaan. Upaya PT. GGP terhadap pemenuhan hak-hak pekerjanya adalah dengan membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. GGP dan SPSI. PKB ini memuat tentang hak-hak normatif/dasar pekerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu PT. GGP juga memahami bahwa selain yang diatur PKB, perusahaan juga wajib memenuhi hak-hak tenaga kerja yang tidak diatur di PKB maupun peraturan perundang-undangan dengan tujuan mensejahterakan pekerjanya. Bentuk-bentuk CSR untuk pekerja di PT. GGP adalah program pendidikan dan bea siswa untuk anak pekerja, program fasilitas tempat tinggal untuk pekerja, program sosial di Balai Pengobatan, penghargaan masa kerja, rekreasi dan keakraban antar pekerja, program pelatihan dan keterampilan pekerja, program pensiun sehat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENILAIAN KEBARUAN DAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Dinar Aulia Kusumaningrum]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (86.189 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15880
<![CDATA[Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri yang baru dan desain industri yang didaftarkan dengan itikad baik. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana implementasi penilaian kebaruan dan prinsip itikad baik dalam perlindungan desain industri. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan pada desain industri yang tidak sama atau harus berbeda atau tidak sama secara keseluruhan dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau minimal merupakan modifikasi yang menghasilkan perubahan besar dari desain industri yang sudah ada sebelumnya sehingga tetap memiliki karakteristik pembeda dengan desain industri yang sudah ada. Hambatan penilaian kebaruan salah satunya adalah ketentuan pasal dalam Undang-Undang Desain Industri yang tidak memberikan ukuran secara jelas bahwa suatu desain dikatakan sama dengan desain yang lain. Implementasi prinsip itikad baik dilakukan pada saat tahap pendaftaran dengan melakukan pemeriksaan substantif yang bersifat materiil untuk menentukan bahwa pihak yang mengajukan pendaftaran desainnya dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk mengelabuhi, meniru atau menjiplak desain industri yang sudah ada sebelumnya. Implementasi prinsip itikad baik dalam gugatan pembatalan desain indsutri dilakukan pada saat tahap pembuktian di pengadilan. Pengertian baru dari suatu desain industri tidak hanya ditentukan oleh pendaftaran yang pertama kali diajukan, namun harus pula tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan / publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Diajeng Kusuma Ningrum]]>;
<![CDATA[Budi Ispiyarso]]>;
<![CDATA[Pujiono Pujiono]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (91.114 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15875
<![CDATA[Pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara dan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Peranan strategis sektor perpajakan terlihat dari kecenderungan meningkatnya target yang telah dicanangkan oleh pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, target penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat sekitar 190% yaitu dari Rp. 652 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.246 trilyun pada tahun 2014 dan Rp. 1.244,7 trilyun (APBNP) yang ditargetkan dalam APBN Perubahan Tahun 2015.Penggunaan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, menimbulkan permasalahan hukumdalam tataran konseptual, Antaralain sebagai berikut; Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, serta bagaimanakah kebijakan formulasi di bidang perpajakan yang akan datang sebagai upaya peningkatan penerimaan negara, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis diperoleh hasil analsis antaralain; Kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjau dari sudut pembaharuan hukum pidana. Pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku delik juga harus diformulasikan kembali sehingga dapat mencakup pidana formal seperti kurungan dan denda dan pidana informal. Selain itu pula, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan pengenaan sanksi yang berbeda bagi korporasi dan perorangan atau individu. Tolok ukur dari sanksi pidana ini pada akhirnya adalah efektivitas sanksi pidana untuk mencegah terjadinya suatu delik (hal ini mengacu pada teori pencegahan dalam konteks hukum penitensier) atau pun untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala.]]>
<![CDATA[POTENSI PENDAFTARAN KRETEK SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Toebagus Galang Windi Pratama]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.953 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15881
<![CDATA[Kretek adalah salah satu budaya Indonesia yang berasal dari Kudus. Walaupun Kretek dikucilkan karena stigma kesehatan namun Kretek memiliki potensi ekonomi tinggi dan karakteristik yang khas sehingga berpotensi menjadi produk indikasi geografis. Pokok Permasalahan yang dikaji ialah apakah Rokok Kretek berpotensi untuk dilindungi sebagai produk Indikasi Geografis Kabupaten Kudus dan bagaimana implikasi Perlindungan Terhadap Kretek. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kretek memungkinkan menjadi produk Indikasi Geografis karena memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi geografis yang dalam perkembangannya dimungkinkan juga menjadi Indikasi Geografis nasional atau bahkan Warisan Budaya Indonesia. Perlindungan Kretek sebagai Indikasi Geografis Kudus menimbulkan Implikasi Positif baik pada bidang ekonomi seperti meningkatnya pemasukan negara dan penyerapan tenaga kerja, di bidang sosial dimana dapat meluruskan stigma negatif Kretek, dan juga di bidang hukum dimana dapat dijadikan Referensi bagi hasil industri lainnya untuk menjadi produk Indikasi Geografis dengan catatan tidak menganggu kesehatan maupun hak orang lain sehingga pengaturan ruang khusus merokok dan larangan pada ibu hamil dan anak dibawah umur tetap harus ditegakkan.]]>
<![CDATA[KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Prima Satya Irianto]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.641 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15877
<![CDATA[Semangat meningkatkan peran publik terhadap informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga pemerintah bersama legislator melahirkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik guna melindungi hak warga Negara atas akses informasi yang dijamin oleh konstitusi. Namun disisi lain perbankan yang menjadi penggerak sektor ekonomi mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Poblem penelitian tentang penerapan peraturan perundang – undangan keterbukaan informasi di perbankan dan penerapan manajemen risiko dalam penerapan keterbukaan informasi publik di perbankan serta ketiga keterbukaan informasi publik yang ideal di perbankan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbankan telah menjalankan praktek keterbukaan informasi kepada publik secara parsial sebelum diterbitkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Produk hukum keterbukaan informasi publik ini bertentangan dengan prinsip etika dalam perbankan (khususnya keterrbatasan pemberian keterangan) dan produk hukum lainnya. Berbagai benturan kepentingan dalam keterbukaan informasi publik memerlukan upaya mitigasi risiko secara komprehensif. Upaya melaksanakan ketentuan informasi oleh perbankan dapat dijalankan dengan salah satu cara penerapan informasi publik berbasiskan manajemen risiko dan pembentukan peraturan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perbankan yang diterbitkan oleh regulator menjadi sebuah kebutuhan. Diperlukan sebuah pembentukkan peraturan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perbankan guna menghindari risiko dalam pelaksanaanya sekaligus perlu dilakukan kaji ulang Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP EKSEKUSI LELANG DENGAN TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Semarang) ]]>
<![CDATA[A Hashfi Luthfi]]>;
<![CDATA[Ro’fah Setyowati]]>;
<![CDATA[Siti Malikatun Badriyah]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.662 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15872
<![CDATA[Dalam penulisan ini membahas mengenai masalah eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang. Penulisan hukum ini berusaha untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana penanggulangan terhadap hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahn yang ada bahwa eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan pengadilan dapat dilakukan parate eksekusi melalui balai lelang swasta atau dapat eksekusi berdasarkan title eksekutorial dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya daripada eksekusi dengan pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dalam hal adanya perlawanan debitor balai lelang swasta ataupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Hal tersebut terjadi karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek Lelang yang dijual oleh Balai Lelang Swasta tidak terdapat peletakkan sita (beslag) oleh badan Peradilan. Sementara prosedur hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan. Hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan adalah karna adanya perlawanan dari pihak tereksekusi yang mencoba menghalangi proses lelang dengan cara premanisme dan adanya perlawanan dari pihak ketiga.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PANCASILA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI (Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Proses Ratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations Menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN) ]]>
<![CDATA[Rahmanto Putra]]>;
<![CDATA[Retno Saraswati]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (83.112 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15878
<![CDATA[Indonesia telah meratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Secara otomatis menjadikan Indonesia terikat dan memiliki kewajiban untuk tunduk pada perjanjian internasional. Di tengah carut-marut wajah kehidupan bangsa saat ini, apalagi dengan hadirnya arus globalisasi yang semakin nyata. Kini semua orang sadar bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus kembali bersandar pada kesepakatan yang disebut Pancasila. Publik Indonesia-pun berpendapat bahwa harus ada upaya sistematik, masif, dan terstruktur untuk menghadapi arus globalisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sejauhmana upaya politik hukum Pancasila. Lebih khusus dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang diikuti dengan beberapa saran juga akan diuraikan.]]>
