Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KINERJA BIROKRASI PADA PUSKESMAS MUTIARA KABUPATEN PIDIE Lara Jannah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Puskesmas harus memberikan pelayanan kesehatan yang ideal dan berkesinambungan bagi masyarakat yang ingin berobat ataupun yang hanya ingin meminta syarat administrasi untuk berobat di fasilitas kesehatan lainnya yang lebih besar. Puskesmas Mutiara terdapat permasalahan terkait pelayanan rujukan yang menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap kinerja di Puskesmas Mutiara. Untuk menjadi Puskesmas yang memiliki kinerja pelayanan yang baik dan ideal, maka pada penelitian ini peneliti terfokus bagaimana kinerja birokrasi terhadap pelayanan pada Puskesmas Mutiara dan melihat apa saja kendala yang dihadapi birokrasi pada Puskesmas Mutiara. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. serta menggunakan teori patologi birokrasi, konsep kinerja, konsep pelayanan publik. Hasil penelitian Kinerja birokrasi terhadap pelayanan pada Puskesmas Mutiara terdiri dari Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja. Kendala yang dihadapi Puskesmas Mutiara yaitu Sumber Daya Manusia tidak sesuai, Puskesmas Mutiara dengan wilayah kerjanya tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja 115 orang dengan wilayah kerja 3 mukim, kurangnya aksebilitas sosial yang menyebabkan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana berupa fasilitas pengobatan dan keterbatasan anggaran terkait pembiayaan obat. Saran dari penelitian ini adalah Puskesmas harus adanya pelaksana aturan yang jelas, bersifat terbuka, komitmen yang diselenggarakan, dan harus proaktif dalam segala hal agar masyarakat lebih memahami apa saja yang belum terkendala saat berobat di Puskesmas Mutiara. Kata Kunci : Pelayanan Pubik, Kinerja BirokrasiABSTRACT Puskesmas must provide ideal and sustainable health services for people who want treatment or who only want to ask administrative requirements for treatment at other larger health facilities. The Mutiara Health Center has problems related to referral services which cause people to be dissatisfied with the performance of the Mutiara Health Center. In order to become a health center that has good and ideal service performance, in this study the researchers focused on how the performance of the bureaucracy on services at the Mutiara Health Center and saw what obstacles the bureaucracy faced at the Mutiara Health Center. In this study using qualitative research methods with interview data collection techniques and documentation. as well as using the theory of bureaucratic pathology, the concept of performance, the concept of public service. The results of the research on the performance of the bureaucracy on services at the Mutiara Health Center consist of Responsiveness, Responsibility, Accountability and Quality of Performance. The obstacles faced by the Mutiara Health Center are that Human Resources are not suitable, the Mutiara Health Center with its working area is not in accordance with the number of workers 115 people with 3 mukim working areas, lack of social accessibility which causes a lack of facilities and infrastructure in the form of treatment facilities and budget constraints related to drug financing . Suggestions from this study are that the Puskesmas must have clear implementing rules, be open, commitments are held, and must be proactive in all respects so that the community understands more about what has not been constrained when seeking treatment at the Mutiara Health Center. Key words: Public Service, Bureaucratic Performance

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR Farah Diana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabuten dengan jumlah lahan sawah yang cukup luas. Namun beberapa tahun kebelakangan Kabupaten Aceh Besar mengalami penyempitan lahan pertanian yang di sebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Secara yuridis pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 5 tahun 2013 tentang fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Namun nyatanya hal yang terjadi adalah angka alih fungsi lahan pertanian semakin tinggi walaupun sudah adanya kebijakan yang ditetapkan sehingga munculah berbagai masalah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Aceh Besar, serta kendala dan upaya yang dihadapi pemerintah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan data yang diperoleh kemudian di analisi menggunakan Teori Model Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terjadi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Aceh Besar di karenakan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan tidak dijalankan dengan tegas sehingga tidak dipatuhi dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Hambatan dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di antaranya waktu dan sumber daya yang tidak tersedia secara memadai, jarang ada kesepakatan di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya, kemudian sikap responsif para implementor. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga berupaya membuat program-program untuk mendukung implementasi kebijakan alih fungsi seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan fasilitas dan juga melakukan program cetak sawah. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada dinas pertanian Aceh Besar dan jajaran pemerintah daerah lainnya yang terkait lebih responsif terhadap kebijakan yang ditetapkan dan juga lebih baik lagi dalam menyediakan sumberdaya. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Alih Fungsi lahan, Kabupaten Aceh Besar

STRATEGI PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA BANDA ACEH Nuzulul Rahmi; Nofriadi S.IP, M.IP; Saddam Rassanjani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fenomena aksi kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terjadi akhir-akhir ini harus mulai mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan publik. Perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh meningkat dalam tiga tahun terakhir, tahun 2020 Aceh menduduki peringkat kesembilan provinsi kekerasan seksual terhadap anak tinggi di Indonesia yang tahun sebelumnya berada di peringkat ke enam belas. Terkait regulasi Aceh memiliki Qanun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anakdalam penyelenggaraan penanganan kekerasan, dan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 menjadi landasan dalam putusan kasus pelecehan anak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui startegi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, dan faktor yang mempengaruhi penurunan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perumusan strategi yang dikemukakan oleh Hungger dan Wheelen yang terdiri dari misi organisasi, tujuan organisasi, dan strategi organisasi, dan manajemen strategi yang terdiri dari pengamatan lingkugan, perumusan stratgei, implementasi strategi dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan strategi DP3AP2KB dalam penanggulangan kekerasan sesksual terhadap anak terdiri dari strategi penanganan, strategi perlindungan, pencegahan, koordinasi lintas sektor dan evaluasi. Sedangkan faktor yang memperngarui penurunan angka kekerasan seksual yaitu regulasi, pengawasan orang tua, sarana dan prasarana yang memadai, kerjasama lintas sektor, dan Covid. Adapun saran kepada DP3AP2KB Kota Banda Aceh untuk mempertahankan serta memperkuat lagi upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, baik segi penanganan, perlindungan, dan pencegahan. Dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual ini sangat diperlukan kerjasama dari semua elemen baik pemerintah, masyarakat, dan orang tua khususnya.Terhadap korban dan masyarakat yang mengalami dan melihat kasus kekerasan harap segara melapor kepada pihak yang berwajib. Harapannya masyarakat dan pemangku kebijakan lebih partisipatif dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kata Kunci : Kekerasan seksual, Strategi, Banda Aceh

KETERBUKAAN DIRI REMAJA PENYINTAS PERCERAIAN ORANG TUA PADA PENDAMPING UPTD PPA KOTA BANDA ACEH Dhiyaul Izzah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Angka perceraian selama beberapa tahun terakhir khususnya di Kota Banda Aceh berada pada angka yang tidak kecil. Hal ini memiliki dampak tak hanya kepada pasangan yang bercerai, namun juga anak yang mereka miliki termasuk yang berada dalam usia remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran keterbukaan diri yang dilakukan remaja penyintas perceraian orang tua kepada pendamping di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh. Pendamping UPTD PPA merupakan sosok baru yang ada di lingkungan remaja penyintas yang membantu proses pendampingan remaja penyintas dari awal kasus sampai kasus ditutup. Oleh karena itu keterbukaan diri terkait informasi antara remaja penyintas dengan pendamping merupakan hal yang ingin diketahui. Penelitian ini menggunakan teori Johari Window dengan 4 jendela yang dilihat dari komunikasi interpersonal remaja penyintas dengan pendamping dan konselor mereka. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari empat remaja memiliki ruang yang cukup luas di Open Area. Pada Blind Area terdapat pada setiap remaja penyintas namun memiliki ruang yang tidak terlalu luas. Sementara itu, pada Blind Area satu dari empat remaja memiliki ruang yang cukup luas dan pada area terakhir yaitu Unknown Area tidak diketahui seberapa luasnya pada diri keempat remaja penyintas tersebut. Hasil dari studi ini menyimpulkan bahwa remaja penyintas cenderung lebih bisa terbuka dengan konselor mereka dibandingkan pendamping. Hal ini bisa dikatakan karena konselor memiliki ilmu psikologis dan ketrampilan komunikasi interpersonal yang dapat membuat pihak remaja penyintas terbuka meyampaikan beberapa informasi yang sekiranya tidak bisa disampaikan dengan baik dengan pihak lain. Kata kunci: Komunikasi Interpersonal, Keterbukaan Diri, Remaja, Perceraian

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KOTA BANDA ACEH arief putra pratama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The government issued a policy of social restrictions until the closure of tourist objects in Banda Aceh City as an effort to overcome Covid-19. This policy has an impact on business actors in the tourism sector, because many events that should be held in 2020 must be canceled so that the activities of actors in the tourism sector must stop and even suffer losses. This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the tourism sector in Banda Aceh City and the Banda Aceh City Government's policies towards business actors in the tourism sector. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and uses public policy theory and the concept of tourism development as an analytical tool. The results of this study indicate that the impact of Covid-19 in Banda Aceh City includes negative impacts and positive impacts. The Banda Aceh City Government's efforts towards business actors in the tourism sector are more of a derivative policy from the Ministry of Tourism and Creative Economy.traders souvenir. This study concludes that the negative impacts are in the form of losses, business closures, to the loss of livelihoods and incomes for people who live from the tourism sector. The positive impact is in the form of learning in critical times, as an opportunity for tourism development to as an opportunity to increase tourism. The Banda Aceh City Government also does not prioritize the impacts experienced by actors in the tourism sector, as seen from the lack of policies that are shown directly to business actors in the tourism sector. This study suggests that the Banda Aceh City Government evaluate policies related to the pandemic condition so that the object of the policy is more focused than the parties who should not be the object of the policy.

KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PADAT KARYA (STUDI KASUS GAMPONG PANGGE PILOK, KABUPATEN PIDIE) Lailatun Rahmi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengalokasian dana desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai bentuk upaya pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran dana desa. Pengalokasian dana desa yang terus dilakukan secara konsisten setiap tahunnya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa, program padat karya desa merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi perwujudan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia di desa. Gampong Pangge Pilok telah menerapkan kegiatan program padat karya melalui anggaran dana desa, kebijakan kepala desa terhadap program ini yang sudah dijalankan, akan tetapi belum maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kepala desa dalam rangka pengelolaan dana desa untuk program padat karya Di Gampong Pangge Pilok. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan teori kriteria penentuan kebijakan publik menurut Said Zainal Abidin yaitu efektivitas, efisien, cukup, adil, terjawab. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan dari kepala desa dalam pengelolaan dana desa untuk program padat karya Di Gampong Pangge Pilok belum terarah dengan baik. Dikarenakan kebijakan yang sudah dibuat belum sepenuhnya menjawab persoalan masalah seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaan perumusan kebijakan yang ada didesa dan hambatan selanjutnya adalah tidak adanya kesesuaian antara perencanaan dan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Untuk itu diharapkan kedepannya padat karya bisa menjadi program pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia didesa yang dapat memberikan kesejahteraan di desa dengan arah kebijakan pengelolaan yang terarah dan berkeadilan. Kata kunci: Kebijakan Publik, Kepala Desa, Program Padat Karya

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI ACEH Bela Safira; Alfi Rahman; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan landasan pemerintah Aceh membentuk Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh. Setelah adanya peraturan tersebut, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun di beberapa wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh yang dilihat melalui pendekatan collaborative governance serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan teori Bryson dkk (2006) sebagai pisau analisis yang meliputi initial condition, process components, structure and governance, contingencies and constraints, dan outcomes and accountabilities. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan teknik analisis data konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kolaborasi yang dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh pada indikator initial condition sudah terlihat. Pada indikator contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, process components masih mengalami kendala di beberapa elemen pendukung pada indikator tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh mulai dari kurangnya anggaran serta penegakan hukum belum masif dilakukan terhadap pelaku pembakaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah melakukan kerjasama dengan menggandeng pihak swasta yakni WALHI dan HAkA, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, menambah jumlah alokasi anggaran untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta melakukan sosialisasi secara merata terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi PLTB serta Pengolahan Lahan Tanpa Bakar di setiap wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.Kata kunci: Collaborative Governance, Pengendalian, Kebakaran Hutan dan Lahan, Provinsi Aceh

PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN LOKA PASAR SHOPEE DI KOTA BANDA ACEH Vera Saftriana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Belanja daring menjadi kegiatan yang sering dilakukan dikalangan masyarakat, hadirnya e-WOM menjadi alternatif yang memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan dalam membeli produk. Shopee menjadi aplikasi belanja daring yang sering digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Electronic Word of Mouth dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian menggunakan loka pasar shopee di kota Banda Aceh. Menggunakan teori tindakan beralasan sebagai landasan dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Hasil analisis 270 data menggunakan program IBM SPSS 25 melalui Uji F dan Uji T menunjukkan bahwa nilai p-value pengaruh Electronic Word of Mouth (X1) dan kepercayaan konsumen (X2) 0,000 dan 0,05, secara simultan dan parsial pada saat yang sama , berpengaruh signifikan pada variabel keputusan pembelian. Nilai t hitung variabel (X1) yaitu 5,798 dan variabel (X2) yaitu 6,730. Dari nilai tersebut dapat dilihat nilai t hitung dari kedua variabel lebih besar dari pada nilai t tabel sebesar 1,968 sehingga dapat dilihat bahwa variabel Electronic Word of Mouth (X1) dan variabel kepercayaan konsumen (X2) sama-sama memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel keputusan pembelian (Y) sehingga H2 dan H3 dapat diterima. Dari hasil uji R square di peroleh nilai R square 0,346 (35%) memiliki arti bahwa kemampuan pada variabel dependen penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 35% sedangkan sisanya sebesar 65% yang dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen penelitian. Dengan adanya e-WOM dalam menyebarkan informasi berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk melakukan keputusan pembelian dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam menentukan pilihan konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Peneliti menyerankan dengan adanya e-WOM dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yag baik agar terhindar dari penipuan megenai suatu produk atau aplikasi. Kata kunci: Electronic Word of Mouth, Kepercayaan Konsumen, Keputusan Pembelian

KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 49 TAHUN 2016 PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN (STUDI ANALISIS CUTI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF) Agustia Agustia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peraturan Gubernur (pergub) No. 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif disahkan oleh Gubenur Aceh bapak Dr. H. Zaini Abdullah dengan pemberian cuti melahirkan selama 6 bulan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), tenaga honorer/kontrak perempuan. Namun yang terjadi penerapan implementasi qanun ini tidak berjalan maksimal hanya satu orang saja yang mengikuti sesuai ketentuan pergub tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi pergub No. 49 Tahun 2016 tentang pemberian ASI Eksklusif, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pengimplementasian pergub No. 49 Tahun 2016. Penelitian menggunakan teori kebijakan publik. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan data dikoleksi melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwasanya impelementasi Pergub No.49 tahun 2016, sudah berjalan lima tahun, hanya satu pegawai saja yang mengajukan proses cuti melalui Pergub No. 49 tahun 2016 dalam cuti melahirkan, pengaruh yang dari impelementasi Pergub tidak memiliki pengaruh secara signifikan sehingga pegawai instansi tidak mempergunakan Pergub sebagai aturan cuti melahirkan dan menyusui. Adapun kendala dalam implementasi pergub para pegawai mengajukan cuti melahirkan dan menyusui berpedoman dengan PP No. 11 Tahun 2017, selain itu masih lemahnya koordinasi antara instasi yang belum berjalan. Kesimpulan implementasi Pergub No. 49 Tahun 2016 sudah berjalan lima tahun akan tetapi selama penerapan pergub hanya satu orang saja yang menerima cuti dengan diterapkannya Pergub No. 49 Tahun 2016 sehingga pelaksanaan Pergub belum berjalan baik. Terkait kendala para pegawai menggunakan PP No. 11 Tahun 2017 sebagai acuan yang akan cuti melahirkan dan menyusui sehingga penggunaan Pergub tidak menjadi suatu keharusan untuk diikuti. Pemerintah Aceh harus lebih menekankan pelaksanaan Pergub No.49 Tahun 2016 berjalan sesuai aturan dan perlu mengintruksikan ke semua intansi agar pelaksanaan dapat terjalankan. Kata Kunci : ASI, Pergub, Pemerintah Aceh.

Kualitas pelayanan publik: fenomena peninggalan pembayaran pelanggan perusahaan daerah air minum(Pdam) tirta mountala cabang siron kabupaten Aceh besar alif amru fasya; Dr. Dahlawi, M.Si
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKManajemenl PDAM Tirtal Mountala telahl memberikan pelayananl terbaiknya bagil seluruh masyarakatl Aceh lBesar. Biayal air bersihl yang diberlakukanl harus sesuail dengan dayal beli lmasyarakat, karenal air merupakanl kebutuhan primerl masyarakat yangl harus mampul disediakan olehl pemerintah. Tujuan lebih mendalam tentang kualitas pelayanan publik: fenomena penunggakan pembayaran pelanggan (PDAM) Tirta Mountala Cabang Siron Kabupaten Aceh Besar. Selain itu perlu mendapatkan pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap penunggakan pembayaran oleh pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mountala Cabang Siron Kabupaten Aceh Besar dan Apal saja upayal yang dilakukanl Perusahaan Daerahl Air Minuml (lPDAM) Tirtal Mountala Cabang Siron Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi penunggakan pembayaran pelanggan. Metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan berdasarkan observasi, hasil wawancara dengan informan terkait, dokumentasi, serta literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan Kualitas pelayanan publik terhadap penunggakan pembayaran oleh pelanggan Perusahaanl Daerah Airl Minum (lPDAM) Tirtal Mountala Cabang Siron Kabupatenl Aceh Besarl memiliki beberapa indikator dalam mengatasi permasalahan penunggakan pembayaran pelanggan diantaranya bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati dengan melakukan pendekatan tersebut direalisasikan sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Tirta Mountala Cabang Siron Aceh Besar.Upaya yang dilakukan Perusahaanl Daerah Airl Minum (lPDAM) Tirtal Mountala Cabang Siron Kabupatenl Aceh Besarl dalam mengatasi penunggakan pembayaran pelanggan dialakukan dengan pengecekan dan penagihan berkala serta penindakkan dengan pendekatan humanis dengan tetap memperhatikan konsep pelayanan publik yang baik dan semaksimal mungkin untuk pengembangan perusahaan serta efisiensi biaya terus diupayakan dalam rangka peningkatan laba usaha perusahaan. Diharapkan peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara terakomodir dari pengembangan perusahaan PDAM, dan faktor-faktor internal hingga eksternal lebih dahulu dapat diindentifikasikan secara menyeluruh tampa adanya satu hal pun yang terlewatkan. Quality of public services: the phenomenon of legacy customer payments to the local drinking water company (Pdam) Tirta Mountala, Siron branch, Aceh Besar districtABSTRACT The management of PDAM Tirtal Mountala has provided the best service for all the people of Greater Aceh. The cost of clean water that is imposed must be in accordance with the purchasing power of the community, because water is a primary need of the community which the government must be able to provide. A more in-depth objective regarding the quality of public services: the phenomenon of arrears in customer payments (PDAM) Tirta Mountala Siron Branch, Aceh Besar District. In addition, it is necessary to obtain the influence of the quality of public services on arrears in payments by customers of the Regional Drinking Water Company (PDAM) Tirta Mountala, Siron Branch, Aceh Besar District and what efforts have been made by the Regional Drinking Water Company (lPDAM) Tirtal Mountala, Siron Branch, Aceh Besar District in overcoming arrears customer payments. The method in this research is qualitative with a descriptive approach. The data in this study were obtained from the results of field research based on observation, results of interviews with related informants, documentation, and literature. The theory used in this research is public service theory. The results of the study show that the quality of public services for arrears in payments by customers of the Tirtal Mountala Regional Drinking Water Company (IPDAM) Siron Branch, Aceh Besar District has several indicators in overcoming the problem of arrears in customer payments including direct evidence, reliability, responsiveness, assurance and empathy by taking this approach. realized in accordance with the quality of service provided by the Tirta Mountala Siron Aceh Besar Branch. The efforts made by the Regional Drinking Water Company (IPDAM) Tirtal Mountala Siron Branch Aceh Besar District in dealing with arrears in customer payments are carried out by periodic checking and billing as well as taking action with a humanist approach by still paying attention to the concept of good public service and as much as possible for the company's development and cost efficiency continues to be pursued in order to increase the company's operating profit. It is hoped that the improvement in service quality must be carried out in an accommodated manner from the development of the PDAM company, and internal to external factors can be identified as a whole beforehand without missing a single thing.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA