Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tan, Kendry]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8803
<![CDATA[Hukum merupakan produk yang muncul dari sebuah proses dan tahapan yang panjang. Proses yang panjang tersebut akan melewati sebuah forum politik sehingga hukum merupakan produk dari politik. Politik hukum dapat diartikan sebagai kegiatan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan tujuan hukum Negara Indonesia politik hukum memainkan peran yang penting. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai keterkaitan antara politik hukum dengan pembentukan hukum yang responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemikiran peneliti guna untuk menjawab permasalahan yang ada berkaitan dengan politik hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia secara langsung akan berhubungan dengan hukum responsif ditinjau dari perspektif politik hukum. Politik hukum berperan penting dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11575
<![CDATA[The rise of various cases that befell teachers in carrying out their professional duties is proof that legal protection for the teaching profession has not been running properly. This study consists of 3 (three) main problems, including legal protection for teachers as professionals, the weaknesses of legal protection for teachers as professionals, and efforts to realize legal protection for teachers as professionals based on the value of justice. This study uses a normative legal method by using a literature study. The results of this study state that the legal protection of the teaching profession as a professional educator is currently regulated in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System and Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Weaknesses in the legal protection of teachers as professionals, namely the teaching profession do not yet have the right not to be prosecuted in carrying out their professional duties and many cases go to the police (criminal), civil courts, and even state administrative courts. Efforts to realize the protection of teachers as professionals based on the value of justice through the reconstruction of articles 39 and 44 of Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers relating to the principle that teachers cannot be prosecuted either civilly, administratively, or criminally in carrying out their professional duties in good faith and or pedagogical principles for the benefit of education in the learning process. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENETAPAN TARIF MASKAPAI PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA DI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Danil, Danil]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8486
<![CDATA[Penelitian ini memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penetapan Tarif Maskapai BUMN dan Swasta. Konsep  Perlindungan Hukum yang di maksud Terhadap Konsumen atas Tarif Maskapai terdapat banyak sekali perbedaan antara perusahaan maskapai milik BUMN dan maskapai milik swasta mengenai terutama fasilitas kelas penerbangan yang sama seperti kelas ekonomi terjadi banyak perbedaan serta mengenai pelayanan dan juga untuk mendapatkan informasi kepada calon penumpang maskapai penerbangan  banyak sekali perbedaan antara perusahaan maskapai milik BUMN dan maskapai milik swasta mengenai terutama fasilitas kelas penerbangan yang sama seperti kelas ekonomi Dan mempengaruhi Kenaikan Tarif Maskapai adalah bahan bakar Avtur sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kenaikan harga tarif maskapai.    ]]>
<![CDATA[PELANGGARAN MEREK SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN CURANG DALAM KEGIATAN USAHA YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG (STUDI YURISPRUDENSI PERKARA MEREK TERDAFTAR ) ]]>
<![CDATA[Haryono, Haryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11578
<![CDATA[Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar, yang memiliki fungsi sebagai tanda pengenal barang atau jasa, yang dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain. Selain itu juga berfungsi bagi Produsen, Pedagang dan Konsumen. Dalam faktanya ada pelanggaran merek dimana si pelanggar ingin membonceng merek terdaftar dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Hal ini yang menjadi dasar bagi penulis untuk membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelanggaran adalah sebuah persaingan yang curang dan tidak jujur dan bertentangan dengan Undang-Undang Anti monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Pelanggaran merek (pemalsuan merek) adalah perbuatan melawan hukum dan persaingan curang karena merugikan pihak lain yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata menimbulkan keruigian dan bertentangan dengan Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERANAN MEDIASI DALAM UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Sugianto, Fira Amalia]]>;
<![CDATA[Marpaung, Devi Siti Hamzah]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8756
<![CDATA[Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah suatu metode alternatif yang layak dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa, karena bercirikan win-win solutions (semua pihak merasa happy), dan memiliki banyak keuntungan dalam menyelesaikan masalah pribadi, seperti penyelesaian konflik secara tuntas, sederhana, bebas, cepat, dan lebih murah dibandingkan biaya hukum yang tinggi dan penundaan yang lama pada putusan Pengadilan yang menjadi beberapa faktor yang menyebabkan individu mencari alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang akan diulas pada penulisan ini ialah Mediasi yang mana melibatkan pihak ketiga yaitu Mediator. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peranan Mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan adanya bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang mengkaji studi kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas peranan mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual ini cukup efektif dilakukan dengan hal yang berhubungan dengan kedua belah pihak, suasana, hasil yang dicapai, dan biaya.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) ]]>
<![CDATA[Hartanto, Hartanto]]>;
<![CDATA[Budiarto, Djoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11753
<![CDATA[Pemerintah secara tegas telah meniadakan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021 dikarenakan masa pandemi Covid-19, dan hal ini dimaknai oleh masyarakat sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah harus berperan nyata agar dapat memastikan terwujudnya perlindungan masyarakat, sebagaimana yang menjadi asas dari segala peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah dan sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan S.E. Nomor 13 Tahun 2021]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KODE ETIK GURU INDONESIA SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Maryanto, Maryanto]]>;
<![CDATA[Khoiriyah, Nor]]>;
<![CDATA[Purwosaputro, Supriyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11191
<![CDATA[Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat aktif mengembangkan pola pikir dirinya untuk memiliki kekuatan nilai religius, mengontrol diri, jati diri, etika, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai keberhasilan dari proses pendidikan tersebut, maka kehadiran seorang guru profesional sangat penting dalam mendidik, mengajar, melatih, dan menilai menuju keberhasilan pembelajaran yang dicita-citakan. Dalam melaksanakan tugas profesinya seorang guru perlu adanya norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku, hal ini telah diatur dalam kode etik guru Indonesia. Kode etik guru ini telah dibentuk oleh organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai salah satu acuan penting perlindungan hukum profesi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pembentukan kode etik guru Indonesia tidak lepas dari politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari kode etik guru tersebut dirumuskan. Politik hukum dalam pembentukan kode etik guru Indonesia sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru di kota semarang meliputi tiga komponen dasar, yaitu (1) arah kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; (2) Landasan dasar pembentukan dan penerapan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang (3) Produk hasil rumusan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.]]>
<![CDATA[WASIAT WAJIBAH BAGI SUAMI MURTAD DALAM PENDEKATAN TELEOLOGIK MENUJU REALISME HUKUM (SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN Nomor 331 K/Ag/2018) ]]>
<![CDATA[Hazmi, Raju Moh]]>;
<![CDATA[Adhha, Nurul]]>;
<![CDATA[Analisa, Lisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8259
<![CDATA[Wasiat wajibah merupakan salah satu produk ijtihad di bidang fikih Islam kontemporer. Perkara wasiat wajibah juga masuk ke dalam sub pembahasan Kewarisan dalam hukum keluarga atau perdata di beberapa negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Ketentuan wasiat wajibah muncul sebagai alternatif atas beberapa problematika kewarisan, seperti hak atas harta warisan bagi kepada ahli waris beda agama, anak dan orang tua angkat. Kondisi ini dihadapkan pada realitas hukum kewaarisan suatu masyarakat yang tidak dapat lepas dari struktur, norma, dan tradisi, masyarakat yang sudah hidup (living law) selama bertahun-tahun. Salah satu praktek wasiat wajibah yang menjadi sorotan di Indonesia adalah kasus wasiat wajibah di dalam Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018. Putusan ini merupakan putusan terpilih Mahkamah Agung (landmark decision) yang mengubah putusan pengadilan Tinggi Agama Banten No. 78 Pdt.G/2017 PTA Btn terkait pembagian warisan bagi suami pewaris yang telah murtad. Melalui putusan ini, Majelis Kasasi menganggap sepantasnya pemohon kasasi yang beragama non muslim (murtad) diberi bagian harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar ¼ dari harta warisan. Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018 merupakan putusan yang dikonstruksi  oleh pertimbangan berbasis perlindungan dan kesetaraan hak, keadilan dan kemanusiaan bagi suami murtad dalam kapasitasnya sebagai subjek yang berhak untuk harta peninggalan pewaris di depan hukum. Putusan ini memberikan gambaran bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak mengabaikan kenyataan bahwasanya terdapat perbedaan agama dalam suatu keluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan tersebut tidak menjadi hambatan bagi keluarga inti yang berbeda agama bahkan murtad untuk bisa saling berwasiat. ]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERLINTASAN KERETA API ILEGAL DI WILAYAH WARUNG BAMBU KARAWANG ]]>
<![CDATA[Insiyah, Hisni]]>;
<![CDATA[Pura, Margo Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8714
<![CDATA[Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji dan menelaah aspek hukum perlintasan kereta api terhadap perlintasan sebidang ilegal khususnya di wilayah Warungbambu Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian perlintasan kereta api ilegal di Warungbambu Karawang. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengenai adanya perlintasan sebidang ilegal di wilayah Warungbambu Karawang yang dibuat tanpa memerhatikan aspek hukum pembuatan perlintasan kereta api, di mana perlintasan sebidang ilegal tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap keselamatan para pengguna jalan dan penumpang kereta api. Dengan begitu dapat diketahui bahwa regulasi mengenai perlintasan sebidang kereta api yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada implementasinya belum berlaku efektif dalam penerapannya, sehingga sampai saat ini masih sangat banyak ditemukannya perlintasan kereta api ilegal. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perlintasan kereta api ilegal serta memiliki wewenang untuk menutup perlintasan kereta api ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. Namun dalam implementasinya pemerintah daerah hingga kini tidak terlalu memerhatikan mengenai perlintasan-perlintasan sebidang kereta api ilegal, sehingga banyak perlintasan kereta api ilegal masih beroperasi hingga saat ini.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN HUKUM ATAS PELAPORAN AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Salsa, Erica Adinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8960
<![CDATA[Kegiatan akuisisi merupakan pengambilalihan aset suatu perusahaan dengan mengambilalih saham dari perusahaan lain yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar. Salah satu permasalahan hukum dalam akuisisi adalah keterlambatan melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi saham perusahaan dalam putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 yang dihadapi oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengakuisisi PT. Global Loket Sejahtera atas dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Penelitian hukum ini bersifat deksriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa pengaturan pelaksanaan pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi batas tertentu dalam jangka waktu pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak pengambilialihan saham tersebut secara sah dinyatakan telah berlaku, dan perusahaan pengambilalih dengan perusahaan yang diambil alih tidak terafiliasi. KPPU memberikan sanksi kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atas terlambatnya melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham Akuisisi yang dilakukan tetap dinyatakan sah oleh KPPU. Kata Kunci: Keterlambatan Pelaporan Saham, Akuisisi, Persaingan Usaha Tidak Sehat]]>
