Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jurnal Yurispruden merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik rumpun hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum.
Articles
156 Documents
<![CDATA[PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Hisbul Luthfi]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.086 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v4i1.9164
<![CDATA[The application of criminal law that was originally as an effort / last way (Ultimum Remedium)became the first effort/way (Primum Remedium)especially in applying Law No. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (UUITE) In this research using a type of normative legal research using statue approach, conceptual approach, and case approach. This study aims to find out how the application of ultimum remedial principle in the study of criminal law, How to reconstruct the criminal policy of the use of Law No. 11 of 2008 on amendments to Law No. 19 of 2016 on ITE. Surely this requires the existence of over criminalization on the application of criminalization that ensures the existence of disharmony in the application of criminal law, which negates the sense of humanity.]]>
<![CDATA[PERANAN ASAS TERITORIAL DALAM PELECEHAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Alvina Zamroatul Adha]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.049 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v3i2.6609
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab sebab pelaku pelecehan seksual, dampak pelecehan seksual, dan asas teritorial atas pelecehan seksual. Dalam hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 faktor seseorang melakukan pelecehan seksual faktor internal dan eksternal yang memberikan dampak berjangka panjang atau pendek tergantung dari bagaimana perlakukan pelecahan seksual tersebut seperti mudahnya depresi, gelisah, cidera, atau bahkan bunuh diri. Dengan demikian mengamati dari 2 kasus pelecehan seksual maka hukum pidana harus bisa dijalankan dan asas teritorial berjalan semestinya untuk mengatur segala perbuatan yang melanggar norma yang berlaku sesuai peraturan perundang undangan.Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Hukum Pidana, Asas Teritorial.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ]]>
<![CDATA[abid zamzami]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.543 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v3i2.6736
<![CDATA[ABSTRAKBerdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun negara yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan negara ada mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka keberadaan hukum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan bagi warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat negaraKata Kunci : Negara, Hukum Administrasi Negara, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[TINDAKAN ULTRA VIRES DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Abdul Rokhim]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.282 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v4i1.9214
<![CDATA[The Actions of the Board of Directors are legally qualified as the actions of the Company as a legal entity if carried out by the authority and objectives of the Company as stated in the company's articles of association. The actions of directors that are carried out outside the authority or beyond the authority(ultra vires)cannot be qualified as the actions of the company. As a result, such legal action is not binding on the Company and only binds the Board of Directors personally with third parties. The problems examined are the limits of authority of the Board of Directors according to the UUPT and the doctrine and concept of ultra vires directors. Types of normative juridical research with conceptual approach and statute approach. The actions of the board of directors as long as it is carried out within the limits of the authority granted by the law and the articles of association of PT(intra vires)are legally viewed as the actions of PT as a legal entity. Actions of the Board of Directors that are carried out outside the authority or exceed their authority as stipulated in the laws and articles of association of PT(ultra vires)the Board of Directors must be personally responsible with third parties.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN TERAPAUTIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PASIEN ]]>
<![CDATA[Alfis Setyawan]]>;
<![CDATA[Nur Hadiyati]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.741 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v4i1.6729
<![CDATA[Therapeutic agreements are agreements made between doctors and patients in general related to the health efforts that will be taken. The practice of therapeutic agreements sometimes raises awareness for patients who have minimal knowledge of medicine and tend to be harmed. This leads to therapeutic agreements needing an in-depth legal review. The issues to be examined are urgency agreements are examined from civil law and the application of the principle of proportionality in therapeutic agreements generally. The research uses normative legal research with conceptual approaches. It is found that the application of the principle of proportionality in therapeutic agreements and the fulfilling of elements in civil law can be an effort to provide justice for all parties both doctors and patients.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG ]]>
<![CDATA[Rani Apriani]]>;
<![CDATA[Imanudin Affandi]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.477 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v3i2.6809
<![CDATA[ ABSTRAKLembaga perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, hal ini tidak luput dari peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh Bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban Bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, tetapi juga karena kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat. Bagaimana Tanggung jawab Bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Tanggung jawab bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah timbul karena telah terjadi pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Tindakan bank tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, sehingga sehingga Bank mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada nasabahnya, baik diminta oleh nasabah melalui gugatan maupun secara sukarela. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank, Kesalahan Sistem, Perubahan, Saldo]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU “LAGI SYANTIK” ATAS PERUBAHAN LIRIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Lully Tiyas Junita]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (578.666 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v4i1.9300
<![CDATA[Copyright is an exclusive right that arises automatically based on declarative principles after the creation is in real or visualized form. Legal protection for songwriters is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research covers two main problems. First one, how is the implementation of copyright infringement on the song "Lagi Syantik" which is sung without permission from the copyright holder? The second, how is the legal protection of authors for songs whose lyrics have been changed without the permission of the copyright holders? This paper uses normative juridical research. This research uses 2 types of approaches, such as the statute approach and the case approach. The result of the research were the cover version of the song is not a prohibited activity if it is carried out based on applicable legal regulations and legal protection for copyright holders is regulated in the Copyright Law, Criminal Law, and Civil Law.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM USAHA MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2017 DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ]]>
<![CDATA[Ibnu Sam Widodo]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.392 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v4i1.6894
<![CDATA[The business entity regulated in Law No. 23 of 2014 which is then technically regulated in Government Regulation No. 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises in which requires two forms of BUMD, namely regional companies or in short with Perseroda and the second form is Regional Public Company. In many areas there are many forms of business entities that are still in the form of Regional Companies, as a consequence of the enactment of Law No. 32 of 2004 on Local Government and Government Regulation No. 54 of 2017 on Regional Owned Enterprises, each form of Regional Company must be changed to a Regional Company or Regional Public Company. In this journal, the author will explore the procedures for the change from a Regional Company to a Regional Public Company based on Normative Juridical research methods using a statutory approach and literature studies with various literature books, journals, and articles related to the theme that the author adopted. The purpose of the authors to convey from the results of this study is how the influence of changes in the form of regional-owned enterprises in increasing the original income of the region so that the region.]]>
<![CDATA[ASPEK WANPRESTASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM HAL TIDAK MEMBAYARKAN KEKURANGAN UPAH DOSEN ]]>
<![CDATA[Mhd Erwin Munthe]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.684 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v3i2.6699
<![CDATA[Dalam Pelaksanaan perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen tidak selalu berhasil menciptakan hubungan kerja yang harmonis.Seringkali diantara keduanya terjadi perselisihan hak berupa upah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (statute approach) dan dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen. Kemudian bahwa ada tindakan wanprestasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam hal tidak membayarkan kekurangan upah kepada Dosen Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bentuk hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen adalah hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua, tindakan berupa tidak membayarkan kekuranga upah kepada Dosen merupakan perbuatan wanprestasi. Maka apabila dirugikan Dosen dapat menuntut Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta untuk meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi sebesar upah yang tidak dibayarkan. Keywords: Wanprestasi, Upah, Perjanjian Kerja]]>
<![CDATA[STANDAR PROFESI HUKUM DAN KONTRIBUSI PENDIDIKAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN PROFESI HUKUM YANG PROFESIONAL DI ERA DISRUPTIF ]]>
<![CDATA[Ahmad Syaifudin]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.472 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v4i1.9569
<![CDATA[The shift in working patterns that are so fast at Disruptive Era in the legal profession gives strong demands to legal professionals to quickly adapt, the right adaptations of course that will make a positive contribution to the realization of a legal climate that leads to just law. Everything returns to the Professional Actors, the more qualified professional actors and the understanding of the importance of being professional will greatly impact the achievement of the principle of legal objectives. In this study, the authors used a normative juridical method using a statutory approach and a historical approach. From the research it can be concluded that the quality of the education process carried out with the right standards / criteria will greatly affect the quality of legal profession actors, understanding of knowledge, the ability to implement knowledge and work attitudes in accordance with the norms determined and contained in the professional code of ethics. will create a positive climate for the realization of a just law in our country.]]>
