Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jurnal Yurispruden merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik rumpun hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum.
Articles
156 Documents
<![CDATA[KOLABORASI KLEPTOKRASI BIROKRASI DAN KORPORASI ]]>
<![CDATA[Abdul Wahid]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.336 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v1i1.550
<![CDATA[ABSTRACTCollaboration of kleptocracy practice among bureaucrats and corporation takes place quite several times. They do not consider the negative consequences which might influence a lot of people. They cooperate in coping with development projects whose handling is not undergone as it should be allocated in the budget. These projects are brought into reality but they have very low qualities because of the budget misuse. In addition, there are many development projects which do not generate satisfying results because half of the budget is corrupted by both bureaucrats and corporates. Corruption committed by both bureaucrats and corporates could be found or at least it could be assumed when the handling process of the development projects is finished haphazardly.Keywords: Bureaucracy, Corporation, Corruption, Kleptocracy, DevelopmentABSTRAK Kolaborasi praktik kleptokrasi antara birokrat dengan korporasi sudah demikian sering terjadi. Mereka tidak mempertimbangkan akibat buruk perbuatannya yang menimpa masyarakat. Mereka menjalin kerjasama dalam penanganan proyek-proyek pembangunan, yang penanganannya tidak dijalankannya sesuai dengan alokasi anggaran. Proyek-proyek ini memang terwujud, akan tetapi kualitasnya rendah akibat anggaran yang semestinya digunakan secara maksimal, justru disalahgunakannya. Sudah demikian banyak proyek-proyek pembangunan yang tidak memberikan hasil yang memuaskan akibat sebagian anggarannya dikorupsi secara berjamaah antara birokrat dengan pelaku korporasi. Korupsi dari kolaborasi pelaku korporasi dengan birokrasi ini dapat ditemukan, minimal dibaca sebagai dugaan ketika penanganan proyek pembangunan bersifat asal jadi.Kata Kunci: Birokrasi, Korporasi, Korupsi, Kleptokrasi, Pembangunan]]>
<![CDATA[KEADILAN DI JALAN RAYA ]]>
<![CDATA[abid zamzami]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.527 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v1i1.739
<![CDATA[ABSTRACTAccessing public road is the right of every citizen since they have to pay taxes for motor vehicle which is principally allocated for road maintenance. Even though all citizens have right to use public road facilities, there are some particular groups of people that are prioritized and always guarded by police guards or using voorijder. The regulation about road users that have primary right to be prioritized in using public road is regulated in Traffic and Commodity Transportation Act No.22/2009 Article 134. However, voorijder is often misused by elites or public figures within social service reasoning so that justice in using public road is not well implemented. Keywords: Voorijder, Law Objectives, JusticeABSTRAKMenggunakan jalan raya merupakan hak semua warga negara karena semua warga negara pasti sudah membayar pajak kendaraan bermotor, yang mana pajak tersebut digunakan untuk perawatan jalan raya. Meskipun semua warga berhak menggunakan fasiltas jalan raya ada golongan-golongan tertentu yang harus diprioritaskan dan harus menggunakan pengawalan dari kepolisian menggunakan voorijder. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diatur dalam pasal 134 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada kenyataannya penggunaan voorijder banyak disalahgunakan oleh orang-orang kaya dengan alih-alih mengadakan bakti sosial sehingga keadilan dalam menggunakan jalan raya tidak terlaksana dengan baik.Kata Kunci: Voorijder, Tujuan Hukum, Keadilan]]>
<![CDATA[IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Diyan Isnaeni]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.887 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v1i1.734
<![CDATA[ABSTRACTLocal Government Act No. 23/2014 has established significant regulation changes by eliminating the majority of government’s affair authority in the field of energy and mineral resources including the authority to give Mining Business Permit that had been authorized by provincial local government, as regulated in Article (1) Section (3). The contradiction between Mineral and Coal Mining Act No.9/2009 and Local Government Act No. 23/2014 shows the horizontal disharmony that disputes between regulations in the same hierarchical level. This contradicting regulation in Mineral and Coal Mining Act No.9/2009 and Local Government Act No. 23/2014 is the inconsistency of regulation substance, which is the regulation that is hierarchically in the same level with one regulation more general than the other. Keyword: Mining Business Permit, inconsistencyABSTRAKUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian ijin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3). Inkonsistensi antara Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah disharmoni horizontal yaitu pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Konflik ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnyaKata Kunci: Ijin Usaha Pertambangan, Inkonsistensi]]>
<![CDATA[DEKONSTRUKSI AKAR KORUPSI DARI POLA KEMITRAAN ANTARA JAKSA DENGAN PIMPINAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Siti Marwiyah]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.533 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v1i1.731
<![CDATA[ABSTRAKSindikasi korupsi tidak mudah dibongkar, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum dengan pimpinan daerah (walikota/bupati) yang bermasalah dengan pengelolaan uang Negara. Problem akar korupsinya tidak sebatas berhubungan dengan ulah para oknum, tetapi juga aparat penegak hukum yang sama-sama tergelincir menjadi pengaman atau pelindung terhadap sepak terjang koruptor. Para aparat ini menyediakan dirinya sebagai pemberi jasa atas siapa yang bermaksud mengajaknya berkolaborasi untuk melakukan korupsi. Kata kunci: korupsi, jaksa, kemitraan, walikota, bupatiABSTRACTSyndicated of corruption is not easily exposed, especially involving the law enforcement with local leader (Mayor/Regent) who has problem with the management of state money. The root of corruption problem is not only related to the person, but also the law enforcement who both slip into a safety or protector againts the corruptors. These officers provide themselves as service providers for those who intend to collaborate in corrupt.Keywords: Corruption, Prosecutor, Partnership, Mayor, Regent]]>
<![CDATA[HAK INFORMASI ATAS BENCANA ALAM DALAM KAJIAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Mariyadi .]]>;
<![CDATA[M Taufik]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.012 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v1i1.733
<![CDATA[Kasus bencana alam di Indonesia termasuk yang tergolong sering. Problem yang mengikuti bencana alam adalah hak-hak korban. Para birokrat Indonesia seringkali mengabaikan hak korban, sehingga kondisi korban yang berada dalam keprihatinan menjadi lebih memprihatinkan lagi akibat pengabaian yang dilakukan para birokrat. Dalam ranah inilah, birokrat bencana layak diposisikan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (korban bencana). Hal ini bisa terjadi diantaranya disebabkan hak informasi atas bencana tidak cepat dan cermat disampaikan oleh birokrat.Kata kunci: hak asasi manusia, bencana, birokrasi, hak atas informasi]]>
<![CDATA[MENGGALAKKAN DEKONSTRUKSI TERHADAP BIBIT-BIBIT TERORISME DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fanny Tanuwijaya]]>;
<![CDATA[Sunardi Sunardi]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.897 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v1i1.738
<![CDATA[ABSTRACTTerrorism is one of extraordinary crimes. The extraordinary of this crime is not only because it can cause serious impacts on the community life in general, but it also because of its ability to establish regeneration. This terrorist organization is quite successful in recruiting new members. This effectively encourages the willingness and the commitment of their members in conducting serious crimes in relation to terrorists conducts. In this circumstance, it is quite reasonable that all parties are encouraged to respond critically by deconstructing those terrorists’ regenerations. Keywords: Terrorism, Regeneration, Deconstruction, Society, Nation ABSTRAKTeroris merupakan salah satu jenis kejahatan isimewa (extraordinary crime). Keistimewaan kejahatan ini bukan semata disebabkan dampaknya yang serius terhadap kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, tetapi juga dari sepek kemampuannya dalam membangun regenerasi. Organisasi teroris ini tergolong sukses dalam melakukan pembimbitan kader, sehingga untuk menjalankan modus operandi yang tergolong mengerikan, ada saja kader yang mau melaksanakannya. Berdasarkan kondisi ini, logis jika semua pihak dituntut melakukan dekonstruksi terhadap kaderisasi teroris.Kata Kunci: Terorisme, Kaderisasi, Dekonstruksi, Masyarakat, Negara.]]>
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF TRANSITIONAL JUSTICE IN CONTEMPORARY INDONESIA: A LESSON FROM MALUKU EXPERIENCE ]]>
<![CDATA[Ahmad Bastomi]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.855 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v1i1.742
<![CDATA[Isu kekerasan saat ini terus menarik perhatian publik seiring dengan gelombang bebas berekspresi, terlebih sejak masa reformasi tahun 1998. Angka kekerasan meningkat drastis, terkhusus kekerasan atas nama agama. Salah satu contoh kasus yang menjadi sorotan publik global adalah kasus kekerasan berbasis etnik dan agama di Maluku dengan jumlah korban meninggal mencapai 5000 jiwa dan lebih dari 7 juta penduduk direlokasi. Dengan menggunakan teori transitional justice dan resolusi konflik sebagai kerangka analisis, artikel ini akan meneliti sejauh mana kekuatan dan kelemahan strategi yang diterapkan dalam proses keadilan transisional pasca insiden Maluku. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun bentrokan antar kelompok dapat tertangani melalui penegakan hukum dan berbagai proses mediasi, banyak kendala di lapangan dalam penegakan keadilan transisional yang salah satu faktornya adalah karena kurang adanya komitmen stakeholders dalam menimplementasikan proses tersebut secara komprehensif. Sebagai konsekuensi, kejadian serupa dapat berpotensi terulang kembali. Untuk mengatasinya, beberapa tawaran rekomendasi diajukan sebagai langkah preventif.Kata kunci: Keadilan transisional, kekerasan, resolusi konflik]]>
<![CDATA[SEKILAS TENTANG KSEI DAN KPEI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERDAGANGAN SAHAM TANPA WARKAT DI BURSA EFEK ]]>
<![CDATA[Suratman Suratman]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.107 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v1i1.811
<![CDATA[AbstrakKeberadaan sistem perdagangan saham tanpa warkat di pasar modal merupakan produk teknologi bisnis atau setidak-tidaknya merupakan produk dari suatu sistem baru dan modern, sehingga sepatutnyalah jika menempatkan fenomena keterkaitan hukum dengan teknologi tersebut terhadap eksistensi sistem perdagangan saham tanpa warkat di pasar modal ini, sehingga akan dapat membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hukum atau pranata hukum, termasuk dampaknya terhadap perkembangan pranata hukum berupa efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal.Pada waktu yang lalu sistem perdagangan saham masih dilakukan secara manual dan menggunakan warkat saham, tetapi kini perdagangan saham telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi.Dalam implementasinya sistem perdagangan saham tanpa warkat (scripless trading) di Bursa Efek didukung oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang dilaksanakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Dengan perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan perdagangan saham dilakukan secara elektronik, sebagai wujud amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.Kata kunci: KSEI, KPEI, Perdagangan Saham Tanpa Warkat]]>
<![CDATA[KESELAMATAN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Perspektif Islam, UDHR, dan Hukum Positif) ]]>
<![CDATA[Misranto Misranto]]>;
<![CDATA[M Taufik]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 2 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.699 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v1i2.1021
<![CDATA[Salah satu hak yang dimiliki oleh tenaga kerja adalah hak atas keselamatan. Hak atas keselamatan ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan atau diimplementasikan oleh perusahaan. Perusahaan mempunyai kewajiban yang bersifat asasi untuk menegakkan kepentingan yang bersifat asasi pula. Sayangnya, kepentingan yang bersifar asasi ini kurang menjadi perhatian serius di kalangan pengusahaa atau perusahaan. Tidak sedikit ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak tenaga kerja ini. Banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan perlindungan keselamatannya saat menjalankan kerjanya. Perusahaan yang demikian ini dapat dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.Kata Kunci: tenaga kerja, perusahaan, hak atas keselamatan ]]>
<![CDATA[MEMBANGUN NEGARA HUKUM YANG KUAT MELALUI PENYELENGGARAAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS KONSTITUSIONALITAS ]]>
<![CDATA[Fanny Tanuwijaya]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 2 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.502 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v1i2.959
<![CDATA[Negara ini (Indonesia) terus berupaya membangun dirinya supaya menjadi negara hukum yang kuat. Ada banyak dan beragam hambatan yang ditemui oleh setiap aparat penegak hukum dalam upaya membangun negara ini. Tidak sedikit aparat penegak hukum yang gagal menunjukkan dirinya sebagai aparat yang punya komitmen dalam salah satu cita dari “Nawa Cita” Presiden Joko Widodo itu. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang seringkali diposisikan belum berhasil mewujudkan cita-cita itu akibat para penyelenggaranya yang belum menjalankan prinsip konstitusionalitas dalam kinerjanya.Kata Kunci: negara hukum, penyelenggaraan, sistem peradilan pidana, konstitusi]]>
