cover
Contact Name
Amal Zainun Na'im
Contact Email
blueswatprime84@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
legitimas.tribakti@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 26554909     EISSN : 2656565X     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Legitima: Jurnal hukum keluarga islam diterbitkan oleh Program Studi Al Ahwal Al syakhsiyah Islam Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Jurnal ini terbit secara berkala dua kali dalam satu tahun yakni bulan Agustus dan bulan Pebruari. Fokus dari Jurnal ini mengkaji penelitian dibidang pemikiran hukum Islam dan hukum keluarga Islam, baik penelitian literasi atau pun penelitian lapangan. Cakupan Kajian jurnal ini dalam bidang pemikiran islam dan pemikiran hukum islam yang berkaitan dengan pernikahan, talak cerai, waris, wasiat, zakat dan shodaqoh.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam" : 7 Documents clear
Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia Dwi Arini Zubaidah
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (941.087 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v2i1.1198

Abstract

A marriage is aimed at forming a sakinah, mawaddah and rahmah family. In wading the household ark, an issue is often a source of divorce. Today, there is a trend of divorce on the part of the wife (divorce). This article is intended to answer the increasing divorce factor and re-understanding harmonious family coaching by using the study of maqasyid ash-sharia. This article uses library research and is a descriptive analysis using the Islamic legal philosophy of maqasyid asy-syariah Jasir ‘Audah. There are three main factors that cause the adoption of divorce continues to increase, namely: an irresponsible husband; domestic violence and harassment from third parties. Whereas the overcoming of family disharmony is re-understood with the points in the sharia maqasyid namely: the character of cognition, holiness, openness, interconnected hierarchy, multidimensionality, and intentions.
Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah Khabib Musthofa; Subiono
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.484 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1199

Abstract

Artikel ini mencoba menggambarkan fakta buram perceraian di Kalimantan Tengah. Karena Perceraian merupakan malapetaka hidup, karena dampaknya akan banyak mulai dari anak yang menjadi korban, berantakannya keluarga, hingga ke ekonomi. Jenis artikel ini adalah penelitian pustaka dengan metode retrosktif atau melihat permasalahan yang ada kemudian mencari pemecahannya. Yakni melalui nilai-nilai mitsaqan ghaliza, hasil penulisan ini antara lain nilai-nilai mitsaqan ghaliza mengajarkan kesungguhan, penuh komitmen dalam membangun keluarga, karena pernikahan merupakan ikatan sakral mengandung komitmen ilahi tidak sekedar dengan pasangan tapi juga melibatkan Allah Swt. Kemudian, salah satu janji yang terniang ketika akada pernikahan adalah Muasyarah Bilma’ruf atau menggauli dengan baik. Nilai-nilai tersebut yang nantinya sebagai fondasi awal penguatan keluarga.
Hak Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam : Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan KHI Sheila Fakhria
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.201 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1200

Abstract

Tulisan ini akan membahas tentang gambaran tentang hak-hak perempuan dalam undang-undang keluarga islam yang ada di Indonesia yang telah dirumuskan semenjak kemerdekaan Indonesia dan pembaruannya yang dilakukan hingga saat ini. Tulisan ini juga mengkaji pasal-pasal yang telah memberikan upaya untuk menjamin hak-hak perempuan dalam keluarga. Dan juga pasal yang dianggap diskriminatif juga diuraikan yang dilanjutkan dengan kritik bahwa hukum keluarga (baik perkawinan maupun kewarisan) merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan masih diangap mengandung unsur ibadah yang berimplikasi tidak hanya hubungan antar manusia tetapi juga pada Tuhan. Sehingga masyarakat Muslim masih belum bisa meninggalkan tradisi perkawinan yang ada dalam Hukum Islam (teks agama, fikih, dan lain lain). Hal ini membuat para pihak memperdebatkan penafsiran baik secara tekstual maupun kontekstual terhadap teks yang mengatur hukum keluarga. Pembacaan aturan yang lebih bernuansa kesetaraan harus mendapatkan dukungan dari para pihak khususnya lembaga dan pejabat yang berwenang seperti Hakim, KUA dan Penghulu yang merupakan tonggak utama yang diharapkan memiliki kesadaran gender dan menkontektualisakan aturan agar lebih menjamin tidak adanya ketimpangan gender dalam hukum keluarga.
Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syariah Sidanatul Janah
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.028 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1201

Abstract

Dalam sebuah pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Selain yang sesuai dengan ajaran Islam, terdapat juga syarat tambahan kepada calon pengantin yaitu dengan mewajibkan mereka untuk melakukan tes narkoba. Kebijakan ini mengacu pada menkingkatnya angka penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara merata, efisien dan terstruktur. Hasil tes urine atau tes narkoba yang dilakukan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan tidak akan menghalangi proses perkawinan. Akan tetapi jika diketahui salahsatu dari kedua calon mempelai terindikasi positif menggunakan narkoba, maka pihak yang terindikasi akan mendapatkan bantuan penanganan rehabilitasi secara gratis dari BNNP Jawa Timur. Dengan adanya tes narkoba bagi calon pasangan juga dapat memicu hidup menjadi lebih positif, artinya jika ada pasangan yang terindikasi narkoba maka lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu narkoba. Menggunakan analisis Maqashid al-Syariah, menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan pembentukan hukum Islam dengan tujuan diharuskannya tes narkoba dan sebagai penguat bahwa urgensi tes narkoba sebagai syarat nikah merupakan sebuah bentuk upaya mendapatkan keadilan dan kemaslahatan. Tujuan tes narkoba yaitu untuk memelihara akal agar tidak terkena kerusakan ini berarti sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) yaitu kewajiban untuk memelihara akal (hifz al-‘aql). Selain itu tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk mencetak generasi-generasi unggul hal ini selaras juga dengan salah satu tujuan syariah yaitu memelihara keturunan (hifz al-Nasl).
Zakat Penghasilan Pengrajin Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Husain Najmi Fuadi; Yustafad
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.674 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1245

Abstract

Secara geografis Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro berada di tepian Sungai Bengawan Solo ini cocok untuk dijadikan lahan usaha kerajinan batu bata, penghasilan pengrajin batu bata ini sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakatnya tetapi pengrajin batu bata yang mengeluarkan zakat hanya sebagian saja itupun dengan perspektif mereka sendiri tanpa tahu waktu dan ketentuan yang harus dikeluarkan. fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata dalam perspektif hukum islam di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai ketentuan Fikih Zakat. Sedangkan pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan Hukum Islam.
Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Persprktif Fiqh Islam Jamaluddin; Rifqi Awati Zahara
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.064 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1246

Abstract

Umat Islam generasi awal adalah umat yang satu dan sempurna dalam masalah agama, dunia, dan akhirat dapat dipahami secara komprehensif. Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain bersumber hukum Islam utamanya al-Qur’an dan al-Hadits, Islam juga mengandung aspek yang sangat penting, yaitu fiqh. Fiqh Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena fiqh merupakan sebuah “manual book” dalam menjalankan praktek ajaran Islam itu sendiri, baik dalam hal aqidah, ubudiah, akhlak, syariah maupun muamalah (interaksi sosial) kepada masyarakat.
Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Reza Ahmad Zahid; Ahmad Badi'
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.402 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1247

Abstract

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Contohnya terkait perceraian, apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami dan istri, kedudukan anak maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tulisan ini memfokuskan pada proses mediasi sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama khususnya Kabupaten Kediri, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian yang dilakukan peneliti tergolong dalam jenis penelitian kualitatif karena data diambil dari pengamatan langsung di lapangan dan berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati yaitu proses mediasi dan peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Kediri melewati beberapa proses Pertama, sidang pra mediasi, Kedua, pelaksanaan mediasi, Ketiga, laporan mediasi, Keempat, sidang lanjutan laporan mediasi. Adapun peran mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain : Pertama, Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak, Kedua, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, Ketiga, Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa., Keempat, Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, Kelima, Tidak memilliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Secara keseluruhan peran mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat dibutuhkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, mediator sendiri harus mempunyai skill dan teknik komunikasi supaya para pihak bisa diambil hatinya oleh mediator sendiri.

Page 1 of 1 | Total Record : 7