cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM" : 7 Documents clear
PEMBEBANAN TANGGUNG JAWAB PERDATA KEPADA KEPALA DAERAH AKIBAT WANPRESTASI OLEH KEPALA DINAS Bachtiar Bachtiar; Tono Sumarna
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.253

Abstract

ABSTRAKWanprestasi dalam perjanjian konstruksi kerap ditemui dalam praktik, baik yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan, maupun pihak pelaksana pekerjaan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan wanprestasi dibebankan memulihkan kerugian yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Hal demikian tercermin dalam Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TGR, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selaku pihak pemberi pekerjaan proyek terbukti melakukan wanprestasi. Menarik untuk dicermati, majelis hakim dalam putusannya justru membebankan Walikota Tangerang Selatan untuk bertanggung jawab secara keperdataan. Isu hukum yang hendak dijawab dalam tulisan ini, terkait apakah penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG tentang pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh kepala dinas telah sesuai dengan ajaran hukum administrasi negara, dan ajaran hukum perdata. Untuk menjawab isu hukum tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bersandar pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah keliru dalam menafsirkan konsep pertanggungjawaban kepala daerah. Menurut ajaran hukum administrasi negara, walikota selaku kepala daerah tidak dapat dimintai tanggung jawab secara perdata akibat wanprestasi yang dilakukan kepala dinas. Demikian pula dari perspektif Pasal 1340 KUHPerdata, walikota bukanlah merupakan pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kepala dinas, sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab secara keperdataan.Kata kunci: tanggung jawab perdata, kepala daerah, wanprestasi. ABSTRACT Breach of contract in construction agreements is often found in practice, whether carried out by the employer, or the implementing party. As a consequence, the defaulting party is charged to recover losses arising from the implementation of the agreement. This was reflected in Court Decision Number 72/PDT.G/2014/ PN.TGR, which is the Head of South Tangerang City Health Office, as the project employer, has been proven in breach of contract. It is interesting to note that the panel of judges in its decision actually charged the Mayor of South Tangerang with a contractual liability. The legal issue in this paper is whether the interpretation of judges in Court Decision Number 72/PDT.G/2014/ PN.TNG concerning the imposition of civil liability to the regional head due to default committed by the head  of office is in accordance with the teachings of the law of state administration and civil law. To answer these issues, the author uses normative legal research methods based on secondary data obtained through literature studies. The results of the analysis show that the panel of judges has erred in interpreting the concept of regional head accountability. According to the teachings of the state administration law, the mayor as the head of the region cannot be privately liable for the default committed by the head of office. Likewise, from the perspective of Article 1340 of the Civil Code, the mayor is not a party to the implementation of the agreement made by the head of office, therefore civil liability cannot be burdened to him. Keywords: civil liability, regional head, default.
KONSTITUSIONALITAS MATERIELE WEDERRECHTELIJK DALAM KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ade Adhari
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.260

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan materiele wederrechtelijk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan tidak berlaku mengikat. Penelitian ini berupaya memahami apakah tepat atau tidak pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian doktrinal, norma hukum serta asas yang melandasi lahirnya putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaktepatan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah keliru dalam usahanya memvalidasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan menguji berdasarkan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Padahal prinsipnya pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi berorientasi pada asas legalitas yang hanya mengutamakan rechtssicherheit dan mengesampingkan keberadaan gerechtigkeit dan zweckmässigkeit. Lebih dari itu, tidak diakuinya materiele wederrechtelijk telah meniadakan eksistensi hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan mandat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian materiele wederrechtelijk tidak bertentangan dengan kontitusi.Kata kunci: materiele wederrechtelijk, korupsi, konstitusionalitas. ABSTRACT Constitutional Court Decision Number 003/PUUIV/2006 states unlawful criminal acts (materiele wederrechtelijk) in the Anti-Corruption Law is inconsistent with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, and not binding. Doctrinal research, legal norms and principles underlying the birth of the court decision are used in answering whether the problem arising from the decision is justified. Based on the result of the research, there is an inaccuracy in the consideration of the Constitutional Court. The Constitutional Court has erred in its attempt to validate the Elucidation of Article 2 Paragraph (1) of Corruption Law by examining based on the legality principle contained in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code. Whereas in principle, what has been conducted by the Constitutional Court is a judicial review of the law against the 1945 Constitution. In addition, the Constitutional Court’s decision is oriented on the principle of legality which only prioritizes legal  certainty (Rechtssicherheit) and overrides justice (Gerechtigkeit) and utility (Zweckmässigkeit). Moreover, the unrecognized materiele wederrechtelijk has negated the existence of a living law in society as a source of law to declare unlawful acts. This is contrary to the mandate of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and various prevailing laws and regulations. Thus, the material wederrechtelijk is not contradictory to the constitution. Keywords: materiele wederrechtelijk, corruption, constitutionality.
INFRA PETITA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENEROBOS KETENTUAN PEMIDANAAN MINIMUM Anshar Anshar; Suwito Suwito
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.272

Abstract

ABSTRAKPenanganan perkara tindak pidana korupsi menganut sistem pemidanaan minimum bagi pelaku yang diputus bersalah oleh pengadilan. Istilah ketentuan pidana minimum khusus secara normatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tataran praktiknya terdapat fenomena adanya putusan pengadilan yang menerobos sistem pemidanaan minimum yang dianut tersebut. Salah satu contoh putusan pengadilan yang ditelaah dalam tulisan ini adalah Putusan Nomor 2399 K/PID.SUS/2010. Permasalahan yang timbul adalah apa saja yang menjadi landasan infra petita hakim dalam menjatuhkan putusan yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya diperbolehkan. Sepanjang putusan hakim yang infra petita tersebut memiliki esensi ratio legis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, atas dasar alasan pertimbangan nilai keadilan dan pertimbangan judex factie sebagaimana pada perkara a quo.Kata kunci: putusan, korupsi, pemidanaan minimum. ABSTRACT In the handling of a corruption case, mandatory minimum penalty is adopted in the criminal justice system for the offender who was found guilty by the court. The term ‘mandatory minimum penalty’ is normatively regulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999, as amended to Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication. In practice there is a phenomenon of a court decision breaching the adopted mandatory minimum penalty. One example of a court decision analyzed hereon is the Decision Number 2399 K/PID.SUS/2010. The arising problem is what the consideration of the judge is for infra petita in imposing decision which breached the mandatory minimum penalty provision in that corruption case. This research uses normative legal research method with legislation approach. It can be concluded that it is basically permissible in the corruption court’s decision to breach the minimum penalty provisions as stipulated in the Corruption Eradication Law. Provided that the judge’s decision of infra petita, is based on strong legislation ratio and can be accounted for, on the basis of justice value and judex factie considerations as in the a quo case. Keywords: court decision, corruption, minimum penalty.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR KAWIN Nurhadi Nurhadi
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.66

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 329 K/AG/2014 terkait kedudukan anak di luar kawin yang berinisial MIR. MIR tidak diakui oleh ayahnya. Ibunya yang berinisial AM mengajukan gugatan isbat nikah (pengesahan perkawinannya) yang dikumulasikan dengan pengesahan kedudukan anaknya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menolak seluruh gugatan AM dengan pertimbangan pengadilan agama tidak berwenang mengesahkan perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahan kedudukan anak di luar kawin bukan kewenangan pengadilan agama. Dari beberapa permasalahan yang ditemui, penelitian ini mengulas tiga rumusan masalah. Pertama, apakah dalam Putusan Nomor 329 K/AG/2014 sudah tercermin aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Kedua, apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 329 K/AG/2014 telah mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010? Ketiga, bagaimana kondisi petitum tentang anak di luar kawin apabila ditinjau menurut teori keadilan, teori perlindungan, teori kewenangan, teori hukum progresif, dan teori mashlahah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut lebih mengutamakan aspek yuridis, sedangkan aspek sosiologis dan filosofis cenderung diabaikan. Putusan tersebut tidak mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori kewenangan, teori hukum progresif, dan teori mashlahah, petitum tentang anak di luar kawin dapat dikabulkan.Kata kunci: anak di luar kawin, anak biologis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung.ABSTRACTThe Supreme Court Decision Number 329 K/AG/2014 concerns on the case of an out-of-wedlock status with the initials MIR who was disowned by her father. The mother of the child initials AM, filed a lawsuit related to itsbat marriage (marriage ratification) which was accumulated with the ratification of her child’s status based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The decision completely rejected the lawsuit considering that the Religious Court was not authorized to ratify a marriage that occurred after the enactment of Law Number 1 of 1974, and the request to legalize the status of an extramarital child was not the authority of the religious court. Of the several problems encountered, in this analysis three formulations of the problem were discussed. First, has the Decision Number 329 K/AG/2014 reflected the juridical, sociological, and philosophical aspects? Second, have these legal considerations of Decision Number 329 K/AG/2014 implemented the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010? Third, how is the condition of petitum related to extramarital children viewed from the theory of justice, protection theory, authority theory, progressive legal theory, and mashlahah theory? The method used in this research is descriptive-analysis. The results showed that the decision prioritize the juridical aspect. Meanwhile, the sociological and philosophical aspects tend to be neglected. The decision does not seem to implement the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Based on the theory of justice, legal protection, authority, progressive law and mashlahah, petitum regarding extramarital children can be granted.Keywords: extramarital children, biological child, Constitutional Court Decision, Supreme Court Decision.
KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PIDANA ANAK Hesti Septianita
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.290

Abstract

ABSTRAKTulisan ini merupakan sebuah analisis terhadap Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG, yang mengkaji sudah tepat atau tidak putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan tingkat banding tersebut dengan konsep restorative justice. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggambarkan sekaligus menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yang diambil oleh hakim pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama merupakan pertimbangan yang tepat di mana hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip restorative justice. Hakim tidak hanya mempertimbangkan upaya pemberian efek jera tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dan menghindarkan anak dari risiko pengaruh buruk yang dapat berujung pada berulangnya tindak pidana, karena dalam isu anak yang berkonflik dengan hukum, pendidikan bagi semua anak tanpa memandang asal, ras, gender, kecacatan atau kemampuan dan layanan kesehatan serta advokasi harus diperhatikan. Sejumlah anak tidak sempat mengenyam pendidikan yang lengkap karena situasi penjara yang tidak memungkinkan untuk memberikan pendidikan bagi warga binaannya.Kata kunci: pidana anak, pembinaan, restorative justice. ABSTRACT This is an analysis of Court Decision Number 9/PID. SUS-ANAK/2016/PT.BDG, which examines whether the decision imposed by the appellate court judge using the restorative justice concept is appropriate. Research in the analysis use normative juridical method with analytical descriptive approach, which describes and analyzes considerations taken by judges in making decision. The consideration taken by the appellate court judge reinforcing the decision of the first-level court judges is the right consideration since the judge decides the case by taking heed to the principles of restorative justice. The judge does not only weigh on the effort to provide a deterrent effect, but also the best interests of children in conflict with the law by ensuring the fulfillment of the children’s educational rights and prevent them from the risk of bad influences that may lead to the recurrence of crime. Because in the issue of children in conflict with the law, education for all children regardless of origin, race, gender, disability or ability and health services and advocacy should be taken into account. The children are not able to get an adequate education because of the incapacity of prison conditions to provide education to their inmates. Keywords: juvenile crime, educational treatment, restorative justice.
INTERPRETASI ‘KURANG LENGKAP’ BERKAS PENYELIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT Hwian Christianto
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.71

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 75/PUU-XIII/2015 atas permohonan pengujian Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memiliki aspek menarik terkait kepastian hukum dan keadilan. Pemohon menilai keberadaan istilah ‘berkas kurang lengkap’ dalam ketentuan a quo memberikan ketidakadilan karena tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, penyidik, dalam hal ini Jaksa Agung justu menganggap keberadaan rumusan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan yang dibutuhkan oleh pencari keadilan maupun masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian studi kasus yang mendasarkan dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan hukum primer, dibandingkan dengan bahan hukum sekunder berupa teori hukum pidana dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015 memberikan pertimbangan, bahwa pengaturan tersebut tetap konstitusional. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa keberadaan berkas penyelidikan yang ‘kurang lengkap’  dapat dimungkinkan. Hal tersebut dianggap sebagai kondisi praktis penegakan hukum yang menekankan kehati-hatian dan persamaan di hadapan hukum.Kata kunci: berkas perkara, asas hukum acara pidana, constitutional rights, putusan hakim.  ABSTRACTConstitutional Court Decision Number 75/PUUXIII/2015 on the request for a judicial review of Article 20 paragraph (3) of Law on Human Rights Court has an interesting aspect related to the rule of law and justice. The Petitioner considered that the term ‘incomplete file’ in the quo provision raises a sense of injustice because it cannot bring legal certainty. Instead, the investigator, in this case the Attorney General considers the formulation can actually provide legal certainty as well as sense of justice needed by the justice seekers and the community. This analysis uses case study research method based on the document of Constitutional Court Decision as the primary law material compared with secondary law material in the form of criminal law theory and human rights. The results of the analysis show that the Constitutional Court Decision Number 75/PUU-XIII/2015 considers that the arrangement is still constitutional. This distinction of understanding suggests that ‘case file incomplete’ may be possible. It is regarded as the practical conditions of law enforcement that emphasize prudence and equality before the law.Keywords: case file, principles of criminal procedure law, constitutional rights, judge’s decision.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM ILLEGAL FISHING DI INDONESIA Oksimana Darmawan
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.292

Abstract

ABSTRAKIllegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional. Mengingat kerugian yang ditimbulkannya sangat besar dan sebagian besar pelakunya adalah korporasi, maka perlu dikaji bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ini. Tulisan ini mengkaji bagaimana Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB terhadap kapal asing yang melakukan praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Metode analisis yang diterapkan untuk menjawab permasalahan adalah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia secara umum adalah setiap orang yang diartikan perseorangan atau korporasi. Dalam hal pertanggunggjawaban pidana korporasi disebutkan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diketahui bahwa Indonesia masih menganut sistem pertanggungjawaban yang kedua, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Hal ini tampak tidak sebanding dengan efek dari kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu diadakan revisi terhadap undang-undang tersebut, sehingga korporasi sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi pidana.Kata kunci: hukum laut dan perikanan, pertanggungjawaban pidana korporasi, illegal fishing. ABSTRACT Illegal fishing refers to activities which contravene a state’s fisheries law and regulations, or international conventions. Considering that the losses incurred are so massive and most of the perpetrators are corporations, the corporate criminal liability for this crime should be appraised. This paper examines how the Ambon District Court Decision Number 01/PID.SUS/PRK/2015/ PN.AMB responds to foreign vessels conducting illegal fishing in Indonesian waters. The problem was analyzed using qualitative juridical methods. The perpetrators of illegal fishing in Indonesian territorial waters in general are anyone as an individual or corporation. In corporate criminal liability, as stated in Article 101 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, Indonesia still adheres to the second system of liability, in which the corporation as the responsible decision maker and board. This seems to be out of proportion to the effects of the crimes committed. Therefore, it is necessary to revise the law, so that corporation as the perpetrator can actually be held accountable and become a legal subject to criminal sanctions. Keywords: marine and fisheries law, corporate criminal liability, illegal fishing.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): - Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue