cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA" : 7 Documents clear
PEMBUKTIAN TERHADAP PERBUATAN DEBITUR YANG MERUGIKAN KREDITUR DALAM TUNTUTAN ACTIO PAULIANA Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.322

Abstract

ABSTRAKActio pauliana merupakan upaya hukum kreditur untuk membatalkan perbuatan debitur yang merugikan kreditur melalui pengadilan asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, debitur ataupun orang dengan siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu dapat merugikan kreditur. Pembuktian terhadap unsur mengetahui tersebut tidaklah sederhana karena berkaitan dengan perilaku. Dalam Putusan Nomor 07/PDT. SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, timbul masalah bagaimana hakim menilai pembuktian gugatan actio pauliana, dan pertimbangan hukum apa yang diberikan oleh hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penilaian hakim terhadap pembuktian unsur mengetahui didasarkan pada pengakuan tergugat bahwa terjadi penjualan aset dan transfer dana dari tergugat I kepada tergugat VII untuk tujuan agar tergugat I tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada para krediturnya. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum didasarkan pada perbuatan jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang sama sehingga bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdata, tidak dilakukan orang yang berwenang berdasarkan Peraturan Batas Kewenangan Keuangan Perusahaan (Financial Limited Authority) yang berlaku di grup perusahaan. Serta pembayaran oleh tergugat I kepada tergugat VII dengan cara set off tidak sesuai dengan Pasal 1425, 1426, 1427 KUHPerdata.Kata kunci: actio pauliana, pembuktian, unsur mengetahui, kerugian, perbuatan melawan hukum. ABSTRACT Actio pauliana is a creditor's legal effort to cancel the debtor's actions that adverse the creditor through the court of origin, it can be proven that when the act is committed, the debtor or the person with whom the debtor is acting, knows that the act can adverse the creditor. Proof of the element of knowing is not that simple because it related to behavior. In Decision Number 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, a problem arises on how the judge assessed the evidence of the actio pauliana lawsuit, and what legal considerations that given by the judge in declaring that the actions of the defendants were unlawful. This research is using normative juridical research methods. The judges' assessment of the evidence element based on the defendant's confession that there were an asset selling and fund transfers from the first defendant to the seventh defendant and the purpose is to make the first defendant keep continue operating and fulfill its debt obligations to its creditors. The judge's consideration stated that the actions of the defendants as unlawful acts were based on the act of buying and selling that carried out by the same person so that was contrary to Article 1457 of the Civil Code, no authorized person was carried out under the Financial Limited Authority Rules that apply in the group company. Moreover, the payment by the first defendant to seventh defendant by setting off was not in accordance with Article 1425, 1426, 1427 of the Civil Code. Keywords: actio pauliana, proof, knowing elements, adverse, unlawful acts.
KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA DIREKSI MELAWAN PERUSAHAAN Nindry Sulistya Widiastiani
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.349

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017, dalam perkara gugatan uang jasa pengabdian dan penghargaan oleh direksi melawan perusahaannya. Pada putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara ini merupakan yurisdiksi dari pengadilan hubungan industrial, bukan pengadilan negeri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai apakah pengadilan hubungan industrial mempunyai yurisdiksi atas perkara a quo sebagaimana dikemukakan Mahkamah Agung. Penelitian ini bersifat normatif untuk menelaah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan hubungan industrial tidak berwenang mengadili perkara ini. Direksi di perusahaan berkedudukan sebagai perwakilan pengusaha, bukan pekerja, sehingga perselisihan antara direksi dengan perusahaan bukanlah termasuk perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Oleh karena itu, perkara ini adalah sengketa keperdataan biasa yang merupakan yurisdiksi dari pengadilan negeri.Kata kunci: kewenangan mengadili, direksi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan negeri. ABSTRACT This research aims to analyze the Supreme Court's civil request Decision Number 521 PK/Pdt/2017, in the case of honorarium devotion lawsuit and reward of the directors against his company. In this decision, the Supreme Court believes that this case is in the jurisdiction of the industrial relations court, not in the district court. The main issue in this research is whether the industrial relations court has jurisdiction over the case as stated by the Supreme Court. This normative research is to examine deeply about the principles that relate to the problem. The author concludes that the industrial relations court theoretically has no jurisdiction to handle this case. In any companies, directors are the representatives, not their workers, so that the dispute between the company and its directors is not an industrial relations dispute as stipulated in Law Number 2 of 2004. Therefore, the case is just a regular civil law dispute under which the district court has jurisdiction. Keywords: jurisdiction, director, industrial relations court, district court.
MELIGITIMASI TINDAKAN NEGARA BERDASARKAN KEKUASAAN (MACHSTAAT) Vera W. S. Soemarwi
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.294

Abstract

ABSTRAKArtikel ini membahas Putusan Nomor 95/B/2017/PT.TUN.JKT yang melanggengkan tindakan negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat). Objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Peringatan Ketiga (SP 3) yang diterbitkan oleh Kasatpol PP Jakarta Selatan, yang isinya meminta para penggugat untuk membongkar bangunan rumah miliknya. Dari data tersebut, penulis menemukan rumusan masalah, yaitu: apakah pertimbangan majelis hakim banding dalam merumuskan SP 3 "tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan" sudah tepat?; dan apakah pertimbangan hukum dalam putusan a quo dapat memberikan jaminan perlindungan akan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pengadaan Tanah? Dalam menganalisis putusan a quo, penulis menggunakan metode socio legal science. Hasil analisis penulis, putusan a quo yang mengatakan bahwa "penerbitan SP 3 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik" merupakan sebuah pertimbangan yang tidak tepat. Karena penertiban itu bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pengadaan Tanah. Putusan a quo tidak dapat memberikan perlindungan hukum pada para pemilik tanah, karena Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pengadaan Tanah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk memiliki tanah.Kata kunci: pengadaan tanah untuk pembangunan, hak atas tanah, tindakan melawan kewajiban hukum. ABSTRACT This article discusses the Decision of Number 95/B/2017/PT.TUN.JKT which perpetuates the state actions based on power (machtstaat). The object of the dispute in the a quo case was the Third Warning Letter (SP 3) that issued by Head of the Civil Service Police Unit of South Jakarta (Kasatpol PP Jakarta Selatan), which asked the plaintiffs to demolish their house. From these data, the authors found the formulation of the problem, namely: are the considerations of the appeals panel of judges in formulating SP 3 "not contrary to the general principles of good governance and the Government Administration Law" are appropriate?; and whether legal considerations in a quo decision can provide guarantees of protection of land rights based on the Basic Agrarian Law and the Land Procurement Law? In analyzing the a quo verdict, the author uses the socio legal science method. The results of the author's analysis, a quo verdict which states that "SP 3 issuance does not conflict with statutory regulations and the general principles of good governance" is an inaccurate consideration because the regulation is contrary to the principle of legal certainty, and contrary to the Government Administration Law, the Basic Agrarian Law and the Land Procurement Law. A quo verdict cannot provide legal protection to landowners, because, the Basic Agrarian Law and the Land Procurement Law provide legal protection for the community to own land.Keywords: land acquisition for development, land rights, actions against legal obligations.
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN INSES YANG MELAKUKAN ABORSI Mufidatul Ma'sumah
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.363

Abstract

ABSTRAKTulisan ini mengkaji tentang Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN tanggal 19 Juli 2018, yang memidana seorang anak berumur 15 tahun di Jambi dengan vonis enam bulan penjara dan pelatihan kerja selama tiga bulan karena melakukan aborsi kehamilan hasil perkosaan kakak kandungnya (inses). Terkait dengan tindak pidana perkosaannya, kakak kandung telah diputus dengan pidana penjara dua tahun (Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/PN.MBN). Penelitian ini mempersoalkan apakah putusan hakim dengan memidana anak korban perkosaan inses yang melakukan aborsi sudah mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa hakim tidak mempertimbangan hak-hak anak sebagai korban perkosaan inses. Pertimbangan putusan pidana oleh hakim adalah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana dan selanjutnya dapat dipidana.Kata kunci: aborsi, anak, korban perkosaan inses. ABSTRACT This paper analysis the judge's Decision Number 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN on July 19th, 2018 who convicted a 15-year-old child in Jambi with a sentence of six months in prison and job training for three months due to having an abortion of pregnancy that resulting from the rape of her biological brother (incest). Related to the crime of rape, the older sibling has been sentenced to two years in prison (Decision Number 4/PID.SUS-ANAK/PN.MBN). This research questions whether the judge's decision to convict the child of incest raped that had an abortion have considered the rights of children as victims. This legal research uses normative juridical methods. The results of the research obtained that the judge did not consider the rights of children as a victim of incest rape. The consideration of criminal decisions by the judge is the defendant has fulfilled the elements of a criminal offense and elements of error, as well as the absence of reasons for criminal offenses so that the defendant considered capable of being criminally responsible and subsequently convicted. Keywords: abortion, children, incest rape victims.
KEWENANGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH Abdul Rasyid; Tiska Andita Putri
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.256

Abstract

ABSTRAKSejak diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kompetensi absolut peradilan agama diperluas. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Polemik muncul ketika Penjelasan Pasal 55 ayat (2) juga memberikan kewenangan kepada peradilan umum menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Masalah ini lalu diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi masih menimbulkan perdebatan karena hanya menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2), bukan menghapus pasalnya. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah lembaga peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012? Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 terkait kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah dianggap sudah tepat, memutuskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama sesuai dengan kompetensi absolutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah.Kata kunci: kompetensi, perbankan syariah, Mahkamah Konstitusi. ABSTRACT Since the amendment of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts with Law Number 3 of 2006, the absolute competence of religious courts was, expand. Article 55 of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking strengthens the authority of the religious court in resolving sharia banking disputes. Polemic arises when the elucidation of Article 55 paragraph (2) also allowed the general court to resolve sharia banking disputes. This issue then submitted by judicial review to the Constitutional Court. According to the Constitutional Court, elucidation of Article 55 paragraph (2) is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. The Constitutional Court Decision still raises debate because it only removes the elucidation of Article 55 paragraph (2), instead of deleting the article. The issues that will discuss in this paper are which judicial institution has the authority to settle sharia banking disputes after the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012? This research uses a normative juridical research methodology. This research concludes that Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 related to the authority to settle sharia banking disputes considered appropriate decides that the settlement of sharia banking disputes must go through religious courts by its absolute competence. The Constitutional Court's decision has eliminated dualism in the settlement of sharia banking disputes. Keywords: competence, sharia banking, Constitutional Court.
EKSISTENSI PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK Jaja Ahmad Jayus
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.384

Abstract

ABSTRAKHukum terbagi dalam berbagai konfigurasi, seperti hukum positif dan hukum adat. Hukum adat yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat yang menjadi benchmark tidak tertulis dari pergaulan dan tata perilaku dalam masyarakat itu sendiri. Hukum adat menjadi rujukan dan sekaligus salah satu terobosan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg, dan Putusan Tingkat Banding Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn pada Pengadilan Tinggi Medan. Ada dua hal mengapa dua putusan tersebut menarik dilakukan kajian lebih mendalam. Pertama, pewarisan dengan pola parental, di mana kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan memiliki hak waris sama, padahal pewarisan adat Batak mengedepankan pola patrilineal. Kedua, pengakuan adanya perkawinan adat Batak yang bernama "tungkot" dan "imbang," di mana anak-anak yang lahir memiliki hak pewarisan dari harta orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dalam kajian ini, baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Tinggi Medan, mengedepankan keberadaan hukum adat setempat, dalam hal ini adat Batak. Putusan ini tentu saja perlu diapresiasi di tengah perkembangan teknologi dan zaman yang sangat kuat. Meski putusan ini tidak melegitimasi pewarisan patrilineal, namun memberikan teroboson dengan memberikan hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.Kata kunci: hukum adat, putusan, patrilineal, tungkot. ABSTRACT Law divided into various configurations, such as positive law and customary law. Customary law that was born from the community habits that became benchmarks is unwritten from the sociality and the behavior system in the community itself. Customary law becomes a reference and at the same time is one of the breakthroughs for judges in examining, adjudicating, and deciding cases such as the Balige District Court Decision Number 1/PDT.G/2015/PN.Blg, and Decision on Appeal Level Number 439/PDT/2015/PT-Mdn at the Medan High Court. There are two reasons why these two decisions are interesting to analyze. First, inheritance with a parental pattern, where both parties the men and the women have the same inheritance rights even though the inheritance of the Batak people was prioritizes the patrilineal patterns. Second, the recognition of traditional Batak marriages named "tungkot" and "imbang," where the child that was born has the inheritance rights from the parents' property. This research uses normative juridical research methods. The conclusions in this analyzing, both in the Balige District Court Decision and the Medan High Court was prioritizing the existence of local customary law, in this case, the Batak custom. This decision certainly needs to be appreciated amid technological developments and very strong times although this ruling does not legitimize patrilineal inheritance, it provides a breakthrough by giving equal inheritance rights to a man and a woman. Keywords: customary law, verdict/decision, patrilineal, tungkot.
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL Asmah Asmah
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.280

Abstract

ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terlapor VII, terlapor VIII, terlapor IX, dan terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender. Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan Nomor 238/PDT. SUS-KPPU/2014/PN.MKS yang amarnya menolak permohonan keberatan para pemohon. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 menguatkan Putusan Nomor 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS dan Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan sanksi hukum dalam kasus persekongkolan tender pada Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah normatif empiris. Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 430 K/PDT. SUS-KPPU/2015, yang pada dasarnya menguatkan Putusan Nomor 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS dan Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 yang menyatakan bahwa terlapor telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan tender, sehingga merefleksikan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam proses penegakan hukum di bidang persaingan usaha, dengan memberikan jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha melalui pencegahan terjadinya praktik persekongkolan tender.Kata kunci: sanksi, persekongkolan, KPPU.  ABSTRACTThe Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Decision Number 09/KPPU-L/2013 states that reported party I up to reported party X were proven legally and convincingly to conduct tender conspiracy. Makassar District Court imposed Decision Number 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS that refused the petition of petitioners' objections. At the cassation level, the Supreme Court in Decision Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 reinforces Decision Number 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS and Decision Number 09/KPPU-L/2013. The formulation of this research problem is how the analysis of the application of legal sanctions in the case of tender conspiracy in Decision Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 cassation level in the Supreme Court. The method used in this analysis is normative. The conclusion of this research is that consideration of the judge on the Decision of the Supreme Court Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 that reinforces Decision Number 238/PDT.SUSKPPU/2014/PN.MKS and KPPU Decision Number 09/KPPU-L/2013, which states that the reported party has been proven to fulfill the elements of Article 22 of Law 5 of 1999 related to the tender conspiracy. So that it reflects, the values and norms that contained in the process of law enforcement in the field of business competition, by providing guarantees of equal business opportunities for each business actor through the prevention of the practice of tender conspiracy. Keywords: sanctions, conspiracy, KPPU.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): - Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue