Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum

jurnalilmiahhukumdejure
Website

Published by Universitas Singaperbangsa Karawang

ISSN : 24427578 EISSN : 25411594 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya.

Arjuna Subject : -

Articles 12 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1" : 12 Documents clear

KAJIAN HUKUM KRITIS: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM LANDASAN FILOSOFIS Anwar Hidayat, S.H., M.H., dan Irma Garwan, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKKitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan pribadi seseorang dengan orang lain, atau juga hukum sipil memiliki ruang lingkup yang luas dalam pengaturannya. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan sarana tertentu. Penggolongan dari hukum perdata yang ada saat ini antara lain meliputi: Hukum keluarga; hukum harta kekayaan; hukum kebendaan; hukum perikatan; dan hukum waris. Kajian kritis terhadap hukum perdata yang telah berlaku di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka seharusnya yang dijadikan dasar pemikirannya ialah falsafah Pancasila. Hasil pembahasan sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Hal yang demikian ini harus sesuai dengan falsafah Pancasila adalah merupakan jiwa perjuangan dari para pejuang bangsa, sebagai alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh suatu daerah/wilayah, ras, suku, golongan dan agama.Kata kunci: KUHPer, Landasan Filosifis, Pancasila.ABSTRACTCivil Code which is a provision or regulation relating to someone personal with other people, or also civil law has a broad scope in its arrangement. One field of law that regulates the relationships between individuals in society with certain means. The classification of existing civil law includes: Family law; the law of wealth; material law; engagement law; and inheritance law. A critical study of civil law that has been applied in Indonesia by using a normative juridical research method, so that should be the basis of his thinking is the philosophy of the Pancasila. The results of the discussion as it is known that Pancasila is the source of all sources of the Indonesia rule of law. This must be in accordance with the philosophy of Pancasila, which is the soul of the struggle of the nation's fighters, as a unifying tool, from the previously fragmented by a region, race, ethnicity, class, and religion.Keyword: Civil Code, Philosophical Basis, Critical Legal Studies.

POLITIK HUKUM: REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Mexsasai Indra, S.H., M.H., dan Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKMunculnya wacana menghidupkan kembali GBHN atau yang dalam istilah baku dikenal dengan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN yang berasal dari rekomendasi MPR RI Periode 2009-2014. Munculnya wacana menghidupkan kembali GBHN dilihat dalam perspektif politik hukum merupakan pilihan sulit, karena akan berhadapan dengan beberapa kebijakan MPR yang sudah ada sebelumnya melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945. Metode penulisan ini dalam penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Hasil pembahasan bahwa sekiranya keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mesti harus ada konsensus yang harus dilakukan sebelum MPR melangkah pada proses perubahan UUD NRI Tahun 1945.Kata kunci: Reformulasi, GBHN, Ketatanegaraan.ABSTRACTThe emergence of discourse reviving GBHN or in standard terms is known as the reformulation of the national development planning system with the GBHN model derived from the recommendations of the Republic of Indonesia MPR for the 2009-2014 period. The emergence of the discourse of reviving GBHN seen in the perspective of legal politics is a difficult choice because it will deal with a number of pre-existing MPR policies through the 1945 constitution amendments to the Republic of Indonesia. This writing method using this type of research is doctrinal (doctrinal) or normative, which examines law as the norm. The results of the discussion that if the desire to revive GBHN in the Indonesian constitutional system must have a consensus that must be carried out before the MPR steps in the process of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keyword: Reformulation, GBHN, State Administration.

PERLUASAN WEWENANG PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21-PUU-XII-2014 Deddi Diliyanto, S.H., Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., S.U., dan Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKRuang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Bertumpu pada kategori isu hukum adalah norma kabur, maka instrumen analisis yang digunakan adalah penafsiran hukum historis. Hasil dari penelitian ini adalah wewenang praperadilan diperluas hingga berwenang memeriksa dan memutus tentang: 1). Sah tidaknya penetapan tersangka; 2). Sah tidaknya penggeledahan; dan 3). Sah tidaknya penyitaan. Kemudian dalam praktek peradilan, wewenang praperadilan diperluas lagi sampai dengan tidak berwenangnya penyidik dalam melakukan penyidikan baik terhadap tersangka (subyek hukum).Kata kunci: Praperadilan, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi.ABSTRACTThe scope of pretrial has been limited in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code, but it turns out that the legal development of the last 5 (five) years has broken through these limits and even preceded the discussion of the draft Criminal Procedure Code. The expansion of the scope of pretrial, especially regarding the determination of suspects has begun before the ruling of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014 was issued. This research is normative legal research, the approach used in this study is the legislation approach (Statute approach), Conceptual Approach (conceptual approach) and Case Approach (case approach). Relying on the category of legal issues is a vague norm, the analytical instrument used is a historical legal interpretation. The results of this study were that the pretrial authority was extended to the authority to examine and decide on: 1). Whether or not a suspect is valid; 2). Whether or not a search is valid; and 3). Whether or not legitimate foreclosures. Then in judicial practice, pretrial authority is extended to the inability of investigators to conduct investigations of both suspects (legal subjects).Keyword: Pretrial, Authority, Constitutional Court.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI PEKERJA Rohendra Fathammubina, S.H., M.H., dan Rani Apriani, S.E., S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPerlindungan hukum bagi pekerja perusahaan x yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak adalah, bahwa PHK terhadap pekerja yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum karena berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila pengusaha hendak melakukan PHK terhadap pekerjanya, harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metode penulisan ini dalam penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Sedangkan dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian doktrinal atau normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (teknik analisis isi). Hasil pembahasan menegaskan seharusnya ada sanksi yang lebih tegas terhadap setiap pelanggaran praktik ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak pengusaha, agar tidak terjadi lagi PHK sepihak yang merugikanpihak pekerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan dari Pemerintahan Daerah harus lebih intensif melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap kasus PHK secara sepihak.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Pekerja.ABSTRACTLegal protection for company workers x who are unilaterally dismissed (layoffs) is that layoffs of the workers concerned are declared null and void because it is based on Article 151 paragraph (3) of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor, if employers want to do Layoffs for workers, must first obtain a determination from the Industrial Relations Dispute Settlement Institution. This writing method in this writing by using the type of research is doctrinal legal research (doctrinal) or normative, which examines law as the norm. While seen from the source of the data is doctrinal or normative research. The data analysis technique used is content analysis. The results of the discussion emphasized that there should be stricter sanctions against any violations of labor practices carried out by employers so that unilateral layoffs would not occur which harmed the workers and employees of labor inspectors from the Regional Government should be more intensive in conducting unauthorized supervision of employment cases.Keyword: Legal Protection, Unilateral Termination of Employment, Workers.

Formulir Berlangganan Formulir Berlangganan
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Formulir Berlangganan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DALAM KEBIJAKAN NASIONAL Deny Guntara, S.H., M.H., Irma Garwan , S.H., M.H., dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKGuru memiliki peran yang sangat strategis dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas Guru memiliki posisi yang sangat vital karena sebagai agen perubahan (agent of change), artinya agen atau sosok utama yang paling berpengaruh dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Di beberapa wilayah guru seringkali mendapatkan perlakuan intimidasi dan bahkan sampai ada yang harus mendekam di dalam penjara akibat memberikan sanksi disiplin bagi peserta didik di sekolah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengelaborasikan antara studi kepustakaan dan kajian perundang-undangan dengan menyajikan data lapangan. Hasil pembahasan menegaskan guru memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peran penting, sehingga kewibawaan guru harus dikembalikan sebagaimana mestinya dan harus dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik. Di dalam regulasi yang baru nantinya harus tercantum mengenai peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, batasan-batasan sejauhmana guru dapat memberikan sanksi, adanya hak imunitas bagi guru yang memberikan sanksi kepada anak/peserta didik, mengatur ketentuan yang ada diselaraskan dengan Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan lainnya yang dapat menunjang pemberian perlindungan hukum kepada guru.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Kebijakan.ABSTRACTTeachers have a very strategic role in producing quality future generations. Teachers have a very vital position because they are agents of change, meaning the agents or main figures who are most influential in improving the quality and quality of education in Indonesia. In some areas teachers often get intimidation and even have to spend time in prison due to disciplinary sanctions for students at school. This research method uses qualitative methods with a normative juridical approach method that is elaborating between library studies and legislation studies by presenting field data. The results of the discussion confirmed that the teacher has a very strategic position and has an important role so that the authority of the teacher must be returned accordingly and must be able to protect the teacher as an educator. In the new regulation, it must be stated about the role of the government in providing legal assistance to the government, the limits on the extent to which teachers can impose sanctions, the right to immunity for teachers who sanction children/students, regulate existing provisions harmonized with the Law concerning Child Protection and others that can support the provision of legal protection to teachers.Keyword: Protection Legal, Professional Teacher Policy.

PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H., dan Dr. Ina Heliany, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meraih kepentingan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Dari hasil pembahasan, distorsi peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yaitu: adanya motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme, latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, konsep idelogi yang tidak jelas serta regulasi yang terlalu longgar. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan kembali peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pilar civil society yang dapat dilakukan melalui reposisi internal dan eksternal.Kata kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Peranan, Demokrasi.ABSTRACTNon-governmental organizations (NGOs) are generally interpreted as an organization established by individuals or groups of people who voluntarily provide services to the general public without involving to obtain benefits from their activities. Non-governmental organizations (NGOs) to reach their interests. The research method used is a qualitative method that uses a normative juridical method, namely the method used with legal complaints about any particular conversation and how to regulate or implement these laws and regulations. From the results of the discussion, the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Indonesia is due to several factors: there is a motive for seeking profits, the absence of financial resources and low professionalism, a diverse professional background, ideological concepts that are not well explained and questionable. Therefore efforts are needed to re-establish the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) as a pillar of civil society which can be done through internal and external repositioning.Keyword: Non-Governmental Organizations, Rules, Democracy.

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH KE PERSEROAN DAERAH: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KARAWANG Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., dan Deny Guntara, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang. PDAM Tirta Tarum dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat agar dapat menikmati pelayanan air bersih. Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yuridis bahwa perusahaan daerah harus berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum (Perum) atau Perseroan Daerah (Perseroda). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengelaborasikan antara studi kepustakaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pembahasan ini yaitu perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang merupakan amanat Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan maka harus menyesuaikan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Selain itu, perubahan bentuk badan hukum yang dipilih yaitu Perseroda karena nantinya PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dapat dikelola secara profesional dengan tetap mengedepannya fungsi sosialnya terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.Kata kunci: Perubahan, Perseroan Daerah, PDAM.ABSTRACTRegional Water Supply Company (PDAM) Tirta Tarum is a Regional Company owned by Karawang District. PDAM Tirta Tarum is intended to serve the interests of the community in order to enjoy clean water services. After the promulgation of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government, it has juridical implications that regional companies must change their form into Public Companies (Perum) or Regional Companies (Perseroda). This research method uses a qualitative method with a normative juridical approach method that is elaborating between library studies with the applicable laws and regulations. The results of this discussion, namely the change in the form of legal entity PDAM Tirta Tarum, Karawang Regency is mandated by the Law on Regional Government which requires that no later than 3 (three) years after promulgation, it must adjust the provisions contained in the law. In addition, the change in the form of the legal entity chosen is Perseroda because later PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang can be managed professionally by continuing to prioritize its social functions towards the needs and interests of the community.Keyword: Change, Regional Company, PDAM.

KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PRAKTIK KEDOKTERAN: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H dan dr. Dhani Kurniawan
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPraktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan profesional medis terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan dalam suasana saling percaya dan diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani. Menolong sebagai perbuatan kemanusiaan yang bertujuan untuk menyelamatkan, yang dilakukan di bawah kontrol hati nurani dan kehendak bebas, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Metode penulisan ini dalam penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa didasarkan kompetensinya, kegiatan dokter untuk menolong erat kaitannya dengan otonomi moralnya, yaitu hak dan kebebasannya sebagai pengemban profesi mulia; dan didasarkan kewenangannya, tugas dokter erat kaitannya dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukumnya sebagai tenaga kesehatan profesional.Kata kunci: Kompetensi, Praktik Kedokteran, Kewenangan.ABSTRACTMedical practice is a series of activities carried out by medical professionals to patients who need help in an atmosphere of mutual trust and overwhelmed by all the emotions, hopes, and concerns of human beings. Helping as a humanitarian act which aims to save, which is carried out under the control of the conscience and free will, must be legally accountable. This writing method in this writing by using the type of research is doctrinal legal research (doctrinal) or normative, which examines law as the norm. The results of the discussion explained that based on their competence, the activities of doctors to help were closely related to their moral autonomy, namely their rights and freedoms as bearers of noble professions; and based on their authority, the duty of doctors is closely related to their rights, obligations and legal responsibilities as professional health personnel.Keyword: Competence, Medical Practice, Authority.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI LELANG HAK TANGGUNGAN Andi Steven Liono
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKHak Tanggungan memberikan hak bagi Kreditur untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut terhadap debitor yang telah wanprestasi yang dikenal sebagai Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Penolakan pendaftaran peralihan hak melalui lelang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan alasan masih adanya sengketa atas tanah sering menimbulkan gugatan dari pembeli lelang eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap BPN. Metode penulisan ini dalam penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Hasil pembahasan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi pembeli lelang untuk melakukan permohonan peralihan hak atas tanah yang dibeli walaupun sedang terdapat sengketa tetapi juga peraturan ini dianggap menderogasi sebagian hak dari pembeli lelang.Kata kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum.ABSTRACTMortgage rights provide the right for the creditor to sell the object of the mortgage on his own power through a public auction and take repayment of receivables from the proceeds of the sale to the defaulting debtor known as the Mortgage Execution Auction. The refusal of registration of the transfer of rights through an auction by the National Land Agency (BPN) on the grounds that there is still a dispute over land often results in a lawsuit from the auction purchaser of the execution of Underwriting Rights in the District Court and the State Administrative Court (BPUN). This writing method in this writing by using the type of research is doctrinal legal research (doctrinal) or normative, which examines law as the norm. The results of the discussion confirmed that Minister of Agrarian and Spatial Planning Number 13 of 2017 has provided legal protection for auction buyers to make requests for the transfer of rights to land purchased even though there is a dispute but also this regulation is considered to derogate some of the rights of auction buyers.Keyword: Auction, Mortgage Rights, Legal Protection.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

1 2

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2 Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1 Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2 Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1 Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1 Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. karawang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA