Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Maslahah

Almaslahah
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Pontianak

ISSN : 19070233 EISSN : 25028367 DOI : -

Core Subject : Religion, Economy,

Religion Economics, Econometrics & Finance

Al-Maslahah (ISSN: 1907-0233, E.ISSN: 2502-8367) is a scientific journal in the fields of syari’ah that published by Syari’ah and Islamic Economic Faculty. Pontianak State Institute of Islamic Studies. This journal contains the masterpiece of professional writers and researchers. The vission of the journal is to be qualified Syari'ah journal either locally or internationally level. Meanwhile, the mission of Al-Maslahah is disseminating professional ideas of Syari'ah study to lectures, researcher, and those who have concern of this field. This journal warmly welcomes contribution from scholars and experts of related disciplines. Al-Maslahah is published biannually i.e. April and October.

Arjuna Subject : -

Articles 119 Documents

2 3 4 5 6

Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan Pada Entitas Bisnis Islami Verdianti Verdianti
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Kemunculan entitas bisnis Islami seperti bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi entitas bisnis konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bagi entitasbisnis Islami dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazim-nya,harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

ANALISIS HISTORIS KATEGORISASI UṢŪL FIQH DAN IMPLIKASINYA Muhammad Hasan
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

The methodology of Islamic law is a very determining factor in Istinbâth (Islamic law deduction). However, the systematic methodology of Islamic law had not been invented yet in the early period of Islamic law development. In that period every mujtahid thought based on his own way of thinking to formulate Islamic law. This deliberate thought engendered various schools of thought of uṣūl al-fiqh. This writing is aimed at describing the schools of thought of uṣūl al-fiqh. The Islamic scholars categorize them into two board categories: the uṣūl al-fiqh of Shāfi’iyah and the uṣūl al-fiqh of Hanāfiyah. The uṣūl al-fiqh of Shāfi’iyah is named “the methodology of kalam scholar” and is a model for scholar of shāfi’iah, Mālikiyah, Shiah Imamiyah, Zaidiyah and also for kalam scholar of Mu’tazilah and Ash’ariah. The uṣūl al-fiqh of Hanāfiyah is identical to fiqh development. Viewed from source aspect, the writer of this school of thought depends greatly on fatwās and istinbāṭ of its predecessors. Viewed from arrangement aspect, the uṣūl of this school of thought arrangement is always followed by fiqh discussion. Such a dichotomy is worth questioning in tajdīd of uṣūl al-fiqh.

JADWAL SHALAT BERBASIS KONVERSI (Studi Kritis Koreksi Waktu Pada Jadwal Shalat Yang Beredar di Pontianak) Muhammad Hasan
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa kesalahan menetapkan waktu shalat dalam hitungan menit mengakibatkan ibadah yang dilakukan tidak sah, bahkan akan terjebak pada ibadah yang diharamkan. Misalnya, antara matahari sedang terbenam sampai terbenam memerlukan waktu + 6 menit 32’ (dengan asumsi diameter matahari 32′ + refraksi 34′=1º38’) saja; ketika matahari sedang tergelincir sampai tergelincir memerlukan 4 menit 16 detik (asumsi diameter 32′x2=1º4’). Ini berarti, dalam limit waktu tersebut adalah waktu yang diharamkan beribadah. Pada sisi lain, untuk kebutuhan praktis, masyarakat tidak hanya menggunakan jadwal shalat yang dihisab di koordinat setempat, tetapi terdapat jadwal shalat dengan sistem koreksi. Koreksi yang terdapat dalam jadwal shalat yang beredar di masyarakat dilihat dari sisi astronomi hanya mempertimbangkan bujur tempat, tidak mempertimbangkan lintang tempat. Karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan waktu shalat sistem konversi yang akurat. Hasil penelitian merumuskan bahwa 1). Perbandingan waktu shalat antara hasil konversi dengan waktu Shalat yang disusun dengan menggunakan koordinat setempat menunjukkan bahwa untuk Pulau Gelam, Kendawangan, Manis Mata, Temajuk, Marau, Paloh, Pulau Serutu, Sejangkung, Pulau Karimata, Jawai, Nanga Tayap, Seluas, Pemangkat, Sanggau Ledo, dan Embaloh memiliki Perbedaan antara +5 menit sampat -6 menit. Dengan demikian untuk tempat-tempat tersebut tidak bisa menggunakan jadwal shalat sistem konversi dari kota Pontianak. 2). Akurasi koreksi waktu yang digunakan dalam jadwal shalat bahwa terdapat beberapa markas yang koreksi waktunya tidak tepat yakni Jongkong, Menukung, Bika, Nanga Bunut, Nanga Soyan, Nanga Suruk, Nanga Taman, Putussibau, Sanggau Ledo, dan Sei Mayam. 3). Akurasi jadwal shalat yang menggunakan sistem koreksi memiliki akurasi apabila selisih lintang tempat < 1,1666667º atau 1º10’. Apabila melebihi 1º10’ maka waktu shalat sistem koreksi waktu tidak akurat, artinya tidak dapat digunakan sebagai jadwal waktu shalat.

KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SHARIAH Sukardi Sukardi
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 12, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

This article discusses the right to draw up a sale contract according to Indonesian civil code and the law compilation of Islamic economy. This right includes a statement that everyone is free to draw up a contract as long as it is not against laws, norms, and social order. The right to draw up a contract is stated in Indonesian civil code, article 1493 in connection with article 1338 clause (1). However, the contract must be based on conditions mentioned in article 1320. Meanwhile, according to the law of Islamic economy, the right to draw up a contract (Huriyyatul Aqad) must be in accordance with social system, ethics, and sharia - in other words, a contract drawn up against sharia is unacceptable. Keywords: Freedom of contract, buy and sell, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Shariah.

KEADILAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS 2:1 ANTARA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM M. Lutfi Hakim
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Abstrack Justice is the core of law. However, the barometer of justice based on human’s consideration always changes according to time and place (tagayyur al-ahkām bi altagayyir al-azminah wa al-amkinah). The concept of legacy portion between man and woman, 2:1 in surah An-Nisā verse 11-12 always become a problem especiallywhen it is viewed from the equality of right and gender. Hence, the philosophy of Islamic law is then considered as an alternative to solve the problem. According to distributive justice perspective the legacy portion of 2:1 is fair since it iscommensurate with the responsibility and the right of both sides. It relates to the duty of a husband to take care of his parents after getting married. If then the woman take over the responsibility or do the same, it still do not change the portion. The problem above may be overcome through the concept of al-ahliyah al-wujūb in order to share the portion equally between man and woman.

KONSEP MONOPOLI DALAM TINJAUAN BISNIS ISLAM Eka Junila Saragih
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

AbstractIn Islam, monopoly is called as Ihtikar or treasuring act. This act is banned since it has negative effect on supply of goods that can lead market instability and distortion. Generally, government may impose monopoly that includes three elements: water, grass, and fire. It is a juridical normative library research on the act of monopoly conducted by big companies such as PT. Indofood. Monopoly can cause negative and positive effects to society. According to Islam, the main goal of economy is gaining big social benefits, so that any act against the principle is beyond Islamic teaching. Further, monopoly and speculation do not fit the poor and even contradict sharia due to the higher price affected by the act. According to law concerning business in Indonesia No. 5 of 1999, the act of monopoly is forbidden, while based on Islamic perspective, monopoly is permitted as long as there is no ihtikar or treasuring, especially of staple foods. Thus, government has an important role to control monopoly by dismissing treasuring act.Keywords: Concept, Monopoly, Islamic Business. Abstrak Monopoli dalam islam disebut ihtikar yaitu perilaku menimbun . Perilaku ini dilarang karena akan berpengaruh negatif terhadap jumlah barang yang tersedia sehingga ketersediaan dan permintaan barang menjadi tidak stabil, terjadi distorsi pasar. Secara umum, monopoli oleh negara tertuju dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, bahan-bahan yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas perilaku tindakan monopoli. Tindakan tersebut dilakukan oleh para perusahaan besar seperti PT. Indofood. Eksitensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian dan masyarakat. Dalam perekonomian Islam yang terpenting ialah keinginan untuk mencapai keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan ekonomi yang mungkin merintangi tujuan ini tidak dapat dinyatakan bersifat islami. Apabila dilihat dari norma kebajikan dan pemeliharaan untuk golongan miskin tidak mungkin kita menganjurkan usaha monopoli dan spekulatif dalam Islam. Pada umumnya, pelaku monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi untuk hasil produksinya. Maka eksploitasi sangat berhubungan dengan gagasan monopoli. Dalam pandangan hukum bisnis di Indonesia, praktik monopoli ini dilarang. Hal ini tertuang dalam undang-undang No. 5 tahun 1999. Dalam pandangan hukum islam monopoli boleh dilakukan asalkan tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Terutama praktik ikhtikar pada bahan makanan pokok. Di sini terlihat jelas betapa pentingnya peran pemerintah untuk menekan monopoli dengan melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan.Kata Kunci: Konsep, monopoli, bisnis Islam.

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGANPEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DI BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI DAN BRI SYARI’AH) Nurma Sari
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Abstact This research aimed to analyze the different financing calculation for buying house between conventional and Islamic bank. The sample of the research is a conventional bank, bank Mandiri while bank BRI syariah represented Islamic bank. This research was conducted in Pontianak in 2016. It was a qualitative research, and the data were collected through interview with both banks’ financing staffs. The results show that the interest calculation of bank Mandiri is based on interest instrument of first year that is 9.50%. Then, because of monthly installment changes annually according to market interest rate, Bank Mandiri through its KPR as a financing product prefers to use annuity interest. This makes interest of KPR Mandiri is cheaper than that of KPR BRI syariah. Yet, BRI Syariah applies fixed monthly installment from the first to last month. It makes the monthly installment of KPR BRI Syariah is cheaper than that of Mandiri.Keywords: Comparison, Financing, KPR, Conventional Bank, Islamic Bank. Abstrak Penelitian ini ingin mencoba untuk menganalisis perbedaan perhitungan pembiayaan kepemilikan rumah antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional diwakili oleh bank Mandiri, sedangkan bank syariah diwakili oleh bank BRI Syariah. penelitian ini dilakukan di Pontianak pada tahun 2016. Metode yang digunakan untuk menjawab masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni denan melakukan wawancara dengan staf bagian kredit/pembiayaan. Selanjutnya dilakukan perbandingan harga yang ditawarkan oleh masing-masing bank dengan mengacu pada plafont kredit/pembiayaan.Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan bunga Kredit pada bank Mandiri menggunakan instrumen bunga dengan bunga tahun pertama adalah 9,50%. Karena kredit (cicilan bulanan) setiap tahun tidak sama dan tergantung pada tingkat bunga pasaran, maka bank Mandiri dalam hal kredit KPR nya menggunakan bunga anuitas tahunan. Jika dibandingkan selisih harga antara KPR bank Mandiri dengan bank BRI syariah produk KPR non subsidi lebih mahal KPR BRI Syariah, namun berbeda dalam penetapan bunga. BRI Syariah menggunakan angsuran tetap dari bulan pertama sampai dengan akhir angsuran. Jika dibandingkan antara prosuk KPR Mandiri Primary dengan KPR BRI Syariah bersubsidi, lebih murah KPR BRI Syariah dan sistem angsuran juga berbeda dimana BRI tetap menggunakan sistem angsuran yang tetap dari awal sampai dengan akhir angsuran, sedangkan KPR Mandiri tahun pertama tetap dan tahun selanjutnya mengikuti suku bunga pasar KataKunci: Perbandingan, Pembiayaan, KPR, Bank Konvensional, Bank Syariah.

STUDI NORMATIF ANTI TESA PEMIKIRAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB HUKUM ALAM Muhammad Sjaiful
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 11, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

The idea of natural law school of thought, has been the notion that almost influence the thinking of the legal scholars who had studied law in several law schools in Indonesia. Even the idea of natural law school of thought is one of the thematic that must be studied by law students who take courses in legal philosophy major. It is tempting on the substance of the natural law school of thought is the topic of conversation on the law as something that is transcendental (apocalyptic) that should not be separated from morality and justice. Apocalyptic characteristics of the basic core of natural law school of thought ultimately became a reference for Muslim intellectual who studied the philosophy of Islamic law, with the conclusion that this idea is very compatible with the thought of sharia law. It is unfortunate presumption thought so, because the law school of the true nature of the natural birth of Ancient Greek thought is the basis of western civilization milestones, will be different with the thinking that upholds sharia law Islamic faith. To that end, the purpose of this paper is to conduct a thorough analysis of the difference between thinking sharia law and natural law school of thought.

Experiential Marketing Mahasiswa Terhadap Kampus IAIN Pontianak Ita Nurcholifah
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi khususnya di Kalimantan Barat yang menawarkan usaha jasa berupa pendidikan tinggi tentu harus selalu berupaya mengembangkan usaha jasa di bidang pendidikan tinggi Islam sehingga mampu menjaga eksistensinya sampai kapan pun serta mengembangkan diri secara terus menerus sehingga semakin tumbuh dan berkembang menjadi institusi perguruan tinggi yang terbesar khususnya di provinsi Kalimantan Barat. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak selama ini telah melakukan berbagai upaya guna tetap mengokohkan eksistensinya ditengah persaingan antar perguruan tinggi. Berbagai upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kepuasan para mahasiswa. Mahasiswa yang memperoleh dan merasakan secara langsung pengalaman terhadap jasa yang diberikan oleh kampus IAIN Pontianak. Melalui Sense, Feel, Think, Act dan Realte mahasiswa dapat memberikan pengalamannya terhadap kampus IAIN Pontianak.

Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit Ismail Ruslan
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan pada tahapan tertentu akan membuka ruang pengembangan bisnis agribisnis dan investasi pihak ketiga di suatu wilayah. Masuknya investor pada wilayah bisnis perkebunan (baca: sawit) akan menjadi stimulus berdirinya pabrik-pabrik pengolahan kalapa sawit dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun “pendatang”. Berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit berdampak terhadap perekonomian nasional maupun perekonomian masyarakat lokal (baca: Kabupaten Landak atau provinsi Kalimantan Barat). Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat, diperoleh dari pajak perusahaan dan pabrik. Perubahan ekonomi juga dirasakan dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi dan maraknya bisnis lainnya, seperti perumahan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga berdampak terhadap perubahan sosial masyarakat.Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat lokal menjadi lebih baik, angka putus sekolah berkurang dan asupan gizi bagi anak-anak dapat dipenuhi.

Page 4 of 12 | Total Record : 119

2 3 4 5 6

Filter by Year

2014 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 9, No 2 (2014) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA