cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2016)" : 7 Documents clear
PUBLIC OPINION TO THE AVAILABILITY OF GREEN AREA Noora Fithriana
REFORMASI Vol 6, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.437 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v6i2.686

Abstract

Abstrak: Penelitian survei ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Hatyai, Thailand. Dari survei yang telah dilakukan diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kota Hatyai berpendapat bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau di kota mereka adalah tidak mencukupi. Kata Kunci: pendapat masyarakat; ruang terbuka hijau Abstract: The aim of the survey is to find out public opinion to the availability of green area by taking place in Hatyai City, Thailand. The survey found that most of the citizens think that the availability of green area is not enough in Hatyai City. Key words: public opinion; green area
MEMAHAMI TRANSISI PEMUDA PERBATASAN Oki Rahadianto Sutopo
REFORMASI Vol 6, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.45 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v6i2.685

Abstract

Abstract: This article presents an analysis of youth transition that lives in the borderland area. By using qualitative methods, the research found that during the process of transition, borderland youth had to negotiate with the structural obstacles especially the lack of basic facilities, such as electricity supply, road, education, and health. Furthermore, those structural obstacles as well as rapid social change had an impact for the pathways of borderland youth transition. There were three pathways from school to work transition: fast track transition, stay in the village and become a peasant or move to other area to work as a labor. However, the transitions of borderland youth were still facing the uncertainty in the future. The State had to give supports for borderland youth to eliminate structural obstacles by building some of the basic facilities in the village. Key words: transition; borderland youth; structural obstacles Abstrak: Artikel ini menjelaskan mengenai transisi pemuda dari daerah perbatasan. Dengan menggunakan metode kualitatif ditemukan bahwa dalam proses transisi, pemuda perbatasan mengalami hambatan-hambatan struktural terutama minimnya fasilitas dasar seperti listrik, jalan, pendidikan dan kesehatan. Hambatan struktural ini berdampak pada tiga rute transisi pemuda perbatasan menuju dunia kerja terutama paksaan untuk menempuh jalur cepat, menetap sebagai petani atau berpindah ke daerah lain sebagai buruh. Ketiga rute ini sama- sama menghadapkan pemuda perbatasan pada kondisi ketidakpastian mengenai masa depan. Sebagai solusi, Negara perlu hadir untuk mereduksi hambatan-hambatan struktural yang harus dijalani oleh pemuda perbatasan dengan membangun fasilitas-fasilitas dasar. Kata Kunci: transisi; pemuda perbatasan; hambatan struktural
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG DESA DENGAN MODEL EDWARD III DI DESA LANDUNGSARI KABUPATEN MALANG Dody Setyawan; Nanang Bagus Srihardjono
REFORMASI Vol 6, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.682 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v6i2.689

Abstract

Abstract: The purposes of this research were to understand, to analyze, and to describe (1) the readiness of the village in order to implement village funding program, and (2) the supporting and resisting factors of the village’s readiness to implement the program. This research is a qualitative research by observation, interview, and documentation for collecting data. Purposive and snowball sampling were used to pick the informans up. Data display and reduction, and conclusion phases were used to analyze the data. Based on the theory of Edward III, the research results concluded that the village government of Landungsari was ready to implement the village funding program. Their supporting factors were the well communication pattern, sustainable resources, and disposition or attitude of the village officials. They were commit and responsible to the needs and problems of the village, and fit to implement the program. Their resisting factor was the lowly participation of the villagers. Keywords: policy implementation; village funding; George Edward III Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan (1) kesiapan desa untuk menjalankan Program Dana Desa, dan (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat kesiapan desa untuk menjalankan Program Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive dan snowball sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian sesuai dengan Teori Edward III dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Landungsari siap menjalankan Program Dana Desa. Faktor pendukungnya meliputi pola komunikasi yang berjalan sangat baik, sumberdaya yang sangat mendukung, disposisi atau sikap aparatur desa terhadap kebutuhan dan persoalan di desa dengan penuh komitmen, tanggung jawab dan siap melaksanakan Program Dana Desa. Faktor penghambatnya meliputi partisipasi masyarakat yang masih rendah. Kata Kunci: implementasi kebijakan; dana desa; George Edward III
PERANAN MASYARAKAT DALAM KEMANDIRIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA (Studi Di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) Nikander Neksen; Agung Suprojo
REFORMASI Vol 6, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.726 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v6i2.687

Abstract

Abstract: The importance of society role to realize development independency is not only an involvement but also liveliness. This research was purposed to understand the role of society on the independency of development, wherein the facilities and basic facilities objects were identified firstly and followed by the society role then. This research was located in Sumber Brantas village. Qualitative research method was used. This research collected secondary and primary data of five informants. The research results showed that the society role on the independency of facilities and basic facilities development were understood as (1) an involvement of the society on development planning and performing; (2) contribution of the society in the form of physical and material; (3) a determination of society’s decision together; (4) a subject and contributor of the development. The main supporting factor of society’s role was contribution in the forms of physic, money and idea. The main obstructing factor was unwillingness of the society to act on the development. Key words: society role; independency; facilities and basic facilities development Abstrak: Pentingnya peranan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pembangunan tidak hanya sebatas keterlibatan saja, tetapi juga keaktifan dalam pembangunan dan pewujudan program-program yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan masyarakat dalam kemandirian pembangunan, dimana diidentifikasikan dahulu objek sarana prasarana yang berswadaya masyarakat, kemudian diikuti peranan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di Desa Sumber Brantas. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder dan data primer dari lima orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan masyarakat dalam kemandirian pembangunan sarana prasarana diketahui sebagai berikut: (1) masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (2) kontribusi masyarakat terhadap pembangunan berupa tenaga dan materi; (3) penetapan keputusan oleh masyarakat desa secara bersama-sama; (4) peranan masyarakat dalam pembangunan sebagai subjek yang terlibat langsung dan sebagai kontributor. Faktor pendukung utama peranan masyarakat adalah kontribusi berupa tenaga, uang dan pemikiran, sedangkan faktor penghambat utamanya adalah masih adanya masyarakat yang enggan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Kata Kunci: peranan masyarakat; kemandirian; pembangunan sarana prasarana
PERAN LEMBAGA KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BATU Oskar Oskar; Ignatius Adiwidjaja; Dewi Citra Larasati
REFORMASI Vol 6, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.396 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v6i2.688

Abstract

Abstract: The purposes of this research were (1) to understand the role of Institute for Public Policy Studies on combating corruption in Batu City; and (2) to understand and analyse the obstructing factor of the Institute for Public Policy Studies role on. The analysis of this research showed that the role of Institute for Public Policy Studies through lobbying and negotiating advocate gave great contribution to the law enforcement on combating corruption in Batu City. The other role of Institute for Public Policy Studies through reactive advocate was demonstration by pushing the law enforcement. The intern obstructing factors of the role of Institute for Public Policy Studies were self- help funding and limited members. The extern obstructing factors were unresponsive police, limited information and personal intimidation. Key words: NGOs; public policy; corruption Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu; dan (2) Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat peran Lembaga Kajian Kebijakan Publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan pencapaian dari peran LK2P dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan advokasi lobi dan negosiasi telah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap penegakan hukum. Peran LK2P selanjutnya melalui kegiatan advokasi reaktif, diantaranya adalah demonstrasi dengan penekanan kepada penegakan hukum. Faktor yang menghambat peran LK2P apabila dilihat dari faktor internal adalah pendanaan yang masih bersifat swadaya dan keterbatasan kuantitas anggota. Faktor eksternalnya adalah kurangnya respon dari pihak kepolisian, terbatasnya akses informasi dan adanya intimidasi dari oknum. Kata Kunci: lembaga swadaya masyarakat; kebijakan publik; korupsi
MANAJEMEN STRATEGIS SKPD DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PELAYANAN TERBAIK DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG Abd. Rohman; Cahyo Sasmito; Muhammad Rifa’i
REFORMASI Vol 6, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.982 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v6i2.690

Abstract

Abstract: The results of the research showed that the phases of strategic management process gave positive impacts to the best service of Social Offices. The impacts of strategic management to the service were the social-undesirables community satisfied, the self-reliant and productive social undesirable encouraged, and the suitable paradigm of Social Offices and the independent character of social-undesirables community developed. The supporting factors of strategic management were the quality of human resources of Social Offices, the fund on hand, and the great infrastructures. The resisting factors were the distance between districts, the lack of funds, the quality of community, the shortage of internet services, the lack of disciplines, the wrong assumption that Social Offices was a helper, the inadequacy on budgeting support of the House of Representatives of the Regency of Malang, and the absence of a care centre of the social-undesirables. Key words: strategic management; best services Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan proses manajemen strategis memberikan dampak positif terhadap pelayanan terbaik Dinas Sosial. Dampak manajemen strategis terhadap pelayanan adalah kepuasan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, mendorong terwujudnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang produktif dan mandiri, serta terbangunnya paradigma yang benar tentang Dinas Sosial dan karakter yang mandiri dari masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Faktor pendukung manajemen strategis adalah kualitas sumberdaya manusia Dinas Sosial, ketersediaan dana, serta sarana dan prasarana yang baik. Faktor penghambatnya adalah jarak yang jauh antar-kecamatan, dana yang minim, kualitas masyarakat, layanan internet yang minim, kurang disiplin, anggapan masyarakat bahwa Dinas Sosial adalah instansi yang memberikan bantuan, dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penganggaran yang kurang, serta tidak adanya pusat penampungan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan tempat sementara. Kata Kunci: manajemen strategis; pelayanan terbaik
STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA MENGHADAPI TERORISME DALAM ERA DEMOKRATISASI Sidratahta Mukhtar
REFORMASI Vol 6, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.957 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v6i2.691

Abstract

Abstract: Terrorism is a real threat that we face as a nation. Over the last decade, we have witnessed a wide range of terrorism acts directed to the foreigners, political leaders, religious facilities, airports, and the other strategic places. The characteristics of terrorism in Indonesia are very diverse, ranging from those caused by social and economic frustration to the terrorism for replacing the state ideology. This paper outlined the various Indonesia policies to face off the rise of terrorism after the regime of New Order since the climate of fairness and freedom of speech had became determinant factors. Key words: strategy; terrorism; democratization Abstrak: Terorisme merupakan ancaman nyata yang Kita hadapi sebagai bangsa. Lebih dari satu dasawarsa terakhir, Kita menyaksikan berbagai macam aksi terorisme yang ditujukan kepada pihak asing, tokoh politik, sarana ibadah dan bandara maupun tempat-tempat strategis lainnya. Karakteristik terorisme di Indonesia sangat beragam, mulai dari yang disebabkan oleh frustrasi sosial dan ekonomi, sampai pada terorisme dengan tujuan mengganti ideologi negara. Tulisan ini akan menguraikan berbagai kebijakan negara dalam menghadapi kebangkitan terorisme di Indonesia pasca berakhirnya Era Orde Baru, sebab iklim keterbukaan dan kebebasan berpendapat menjadi faktor determinan dalam munculnya terorisme. Kata Kunci: strategi; terorisme; demokratisasi

Page 1 of 1 | Total Record : 7