Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

DIVERSI : Jurnal Hukum

Diversi
Website

Published by Universitas Islam Kadiri

ISSN : 25034804 EISSN : 26145936 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.

Arjuna Subject : -

Articles 102 Documents

1 2 3 4 5

Analisis Pengaturan Standardisasi Produk di Indonesia Ditinjau dari Ketentuan Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement Satria Sukananda
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization terikat untuk tunduk pada persetujuan-persetujuan multilateral terkait perdagangan internasional termasuk tentang Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. teknis Ketentuan TBT Agreement bekerja melalui tiga konsep yaitu regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian dan berlaku untuk semua produk. Standardisasi yang cenderung protektif dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan nasional, namun menghambat ekspor Negara-Negara mitra dagang ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika program standardisasi diterapkan, aliran barang dan jasa impor akan mengancam kepentingan umum. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan dan penerapan standardisasi produk di Indonesia di tinjau dari ketentuan Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement serta bagaimana perumusan Standar Nasional Indonesia dan penetapan standar nasional secara wajib. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Untuk bahan hukum, penelitian ini menggunakan bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan akan TBT Agreement di Indonesia dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Penerapan akan standarisasi produk di Indonesia dapat dilakukan secara sukarela maupun wajib. Penerapan Standarisasi secara wajib dapat dilakukan jika menyangkut keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Upaya pengurangan hambatan perdagangan tersebut akan berjalan dengan baik apabila masing-masing negara memberlakukan standar wajib menerapkan Good Regulatory Practices dan melaksanakan notifikasi standarisasi ke WTO sesuai dengan ketentuan TBT Agreement.

Fungsi AUPB Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum (Analisis Putusan PTUN Palembang Nomor: 13/g/2010/PTUN-PLG) Myaskur .
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan administrasi pemilihan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemilihan dan karenanya yang bersangkutan dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan administrasi untuk menggugat keputusan administrasi pemilihan. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: a). keputusan administrasi yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku; b). keputusan administrasi yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Juga pengadilan dapat menguji keabsahan keputusan administrasi yang diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemilihan untuk menyelesaikan isu konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilihan dalam hal perundang-undangan dan regulasi tidak mengatur, tidak lengkap, adanya stagnasi pemilihan dengan menggunakan AUPB. Hal ini sebagai perwujudan asas ius curia novit bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian A Hasyim Nawawie
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Peradilan Agama telah berfungsi sebagai layaknya lembaga peradilan pada umumnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia Mahkamah Agung dituntut memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan lewat putusan pengadilan di bawahnya (litigasi). Di sisi lain, jalur litigasi masih dianggap lambat, mahal, kaku, tidak mampu memuaskan keinginan kedua belah pihak, bahkan dapat berdampak dendam. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa sebagai jalur non litigasi (perdamaian; win win solution) sangat dibutuhkan, salah satunya adalah mediasi. Terkait dengan prosedur mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2008 telah diperbarui yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (yuridis empiris) di Pengadilan Agama Kediri yang telah menerapkan prosedur mediasi. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk menemukan gambaran mengenai penerapan konsep perdamaian (as{-s{ulh{u) sejak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Fakta yang ditemukan berdasarkan penelitian terbagi menjadi 3 hal yaitu : (1) penerapan konsep perdamaian (As{-S{ulh{u) melalui mediasi di Pengadilan Agama Kediri pada Tahun 2016 telah berlangsung sejak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 (Februari – Mei 2016) khususnya terhadap perkara perceraian, (2) pengaruh mediasi di Pengadilan Agama Kediri masih rendah, yaitu 45.3 % dari seluruh perkara yang layak dimediasi, (3) masih terdapat kendala-kendala yang terbagi menjadi empat faktor yaitu dari pihak mediator, para pihak, sarana dan prasarana, serta prosedur mediasi. Peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) hendaknya Mahkamah Agung sering mengeluarkan aturan teknis mengenai mediasi di pengadilan, (2) rendahnya pengaruh mediasi seharusnya ditindaklanjuti sehingga dapat membantu penekanan terhadap penumpukan perkara, (3) Hendaknya mediator dapat melaksanakan tugas dengan baik, (4)semua pihak baik Pejabat Pengadilan, Hakim, Mediator, Pengacara dan Masyarakat hendaknya turut berperan aktif dan beriktikad baik dalam penyelesaian perkara melalui perdamaian (as{-s{ulh{u) dengan jalur mediasi sehingga penyelesaian perkara lebih mencerminkan keadilan sebagai cita-cita bersama.

TINJAUANYURIDIS MEKANISME PENDAFTARAN CALON PERSEORANGAN DAN PARPOL DALAM PILWALI DI KOTA KEDIRI Agus Manfaluthi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Objective research titled Judicial Review of Registration Mechanism for Independent Candidates and Political Parties in the General Election of Mayor and Deputy Mayor (Pilwali) in 2013 to determine the depth of the registration mechanism for independent candidates and political parties in the general election of Mayor and Deputy Mayor in Kediri. The question is whether Kediri has been carrying out the registration procedure in accordance with the rules applicable. To mind the new independent candidates Pilwali adopted in 2013 in Kediri where it is the first time to implement Election Mayor followed by independent candidates. This research is conducted using empirical methods to the scope of research locations in the Election Commission office Kediri. The result: Based on Law Number 12 Year 2008 began chapters 58 to 60, the General Election Commission (KPU), Kediri City has been implementing a mechanism for registration of candidates for May or and Deputy Mayor came from political parties, the combined political parties and candidates Individual earnest, result all independent either from independent or from political party and coalition of political parties passed the registration stage

Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Siciliya Mardian Yo’el
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Ada kalanya seseorang terpaksa meninggalkan negaranya karena rasa takut akan mengalami penganiayaan atau pembunuhan yang mungkin akan dialaminya jika dia memilih untuk tinggal di negaranya, orang-orang seperti ini kemudian dikenal sebagai pengungsi. Dalam hukum internasional keberadaan pengungsi ini dilindungi dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Indonesia tidak meratifikasi dan Protokol tersebut sehingga sebenarnya Indonesia berhak menolak kedatangan pengungsi di wilayahnya. Posisi Indonesia yang strategis membuat Indonesia dijadikan sebagai negara transit bagi pengungsi sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke negara yang menjadi para pihak dalam konvensi pengungsi. Demi alasan kemanusiaan Indonesia kemudian menampung para pengungsi tersebut. Sebelum diundangkannya Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri , Indonesia tidak memiliki instrument hukum yang mengatur tentang penanganan pengungsi. Dengan diundangkannya Perpres ini pada 2016, Indonesia diharapkan bisa lebih berperan dalam menangani masalah pengungsi di dunia internasional meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam penanganan pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia dan tidak lagi terjadi kekosongan hukum.

Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E Commerce Trinas Dewi Hariyana
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

E commerce memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan perdagangan. Media internet yang tidak memiliki batasan geografis dalam melakukan transaksi tidak menutup kemungkinan menimbulkan beberapa kendala apabila terjadi suatu sengketa. Hukum dalam hal ini memiliki peranan penting untuk mengawal jalannya perdagangan melalui E Commerce. Hadirnya arbitrase online merupakan terobosan dalam pilihan penyelesaian sengketa E commerce. Arbitrase online bisa menjadi alternative dalam memilih penyelesaian sengketa e commerce karena e commerce yang sifatnya lintas batas. Penerapan arbitrase online di Indonesia masih memiliki banyak kendala baik dari segi regulasi maupun infrastrukstur jaringan internet yang memadai agar proses arbitrase secara online bisa berjalan lancar dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis atas Penelantaran Pelayanan oleh Rumah Sakit Sinta Dewi Ratih Sari
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2018): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka pemerintah wajib melindungi setiap individu dan menjamin khususnya dalam bidang kesehatan atau yang kerap dikenal dengan jasa medis. Secara umum, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen jasa medis bertujuan untuk melindungi hak pasien atau konsumen jasa medis yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Konsumen jasa medis adalah pihak yang membutuhkan bantuan dari penyelenggara sarana dan pra sarana pelayanan medis yang dikenal masyarakat dengan sebutan rumah sakit. Sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, harusnya menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Namun, masih cukup banyak terjadi kasus yang melanggar hak konsumen jasa medis khususnya berupa penelantaran pelayanan. Beberapa kasus penelantaran pelayanan terhadap konsumen jasa medis kerap terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa medis dalam hukum positif Indonesia dan upaya apa yang dapat ditempuh oleh konsumen jasa medis yang mengalami tindakan penelantaran oleh rumah sakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hokum normatif atau doctrinal dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hokum seperti putusan-putusan pengadilan, teori-teori maupun konsep dan pandangan para sarjana hokum terkemuka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) Suharto .
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Penelitian ini menggunakan metode empiris persolan yang diangakat adalah: Apa saja tugas dan kewenangan Pengadilan Agama. Apa saja tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama? Bagaimana prosedur berperkara di Pengadilan Agama. Hasilnya bahwa Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari‟ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas kepaniteraan dan kesekretariatan secara umum adalah melaksanakan tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok Pengadilan agama. Seperti membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Prosedur berperkara di Pengadilan Agama meliputi pemeriksaan perkara melalui beberapa tahap berikut yakni: pertama,melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang beperkara; kedua, pembacaan surat gugatan/ permohonan; ketiga, jawaban tegugat/temohon; keempat, Replik dari penggugat/Pemohon; kelima, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik); keenam,tahap pembuktian; ketujuh,tahap kesimpulan, dan kedelapan, tahap putusan atau penetapan dari majelis hakim.

Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Rocky Marciano Ambar; Budi Santoso; Hanif Nur Widhiyanti
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Banks in the redit agreement use more standardized credit agreements, the use of standard contracts in the banking credit agreement is based on 2 (two) things, (1) The existence of unbalanced position (berganing position) between banks and the debtor, the bank has a more dominant position than the debtor. (2) There is an understanding of the principle of freedom of contract absolutely and indefinitely so that the bank has absolute freedom to determine the form and content of the agreement. So banks can freely to determine the form and contents of the agreement included in the clause of the terms of void wanprestasi arranged to include mengesaampinkan Article 1266 and Article 1267 Civil Code in the agreement. Whereas the provision of Article 1266 of the Civil Code provides that in the event that the revocation of the treaty must be requested by the court and the judge through the decision of the court may determine the types of compensation for the parties. Based on the background, then as for the formulation of the problem of writing is (1). Whether the inclusion of clause 1266 and Article 1267 of the Civil Code in the credit agreement of the banking system has fulfilled the principle of equilibrium and justice. (2) What is the juridical implication of the inclusion of clauses which exclude Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code in the credit agreement pertaining to the debtor's right in the process of settling the interpretation as a condition of cancellation of the agreement. The research method used is normative juridical research. The result of this research is the waiver of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code which regulates the waiprestasi void in the agreement and the types of indemnity is contrary to the principle of fairness and the principle of equilibrium. The principle of justice according to Rawls is that it is unfair to sacrifice the right of one or more persons only for the sake of greater economic gain and even justice must be understood as fairness, in the sense of "equality of positions and rights" not in the sense of "commonality of results" people, in other words justice as intended is justice that provides a guarantee of equality and rights between the bank as a creditor with the customer as a debtor in the credit agreement of the bank. As for the juridical implication of the inclusion of clauses that exclude Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code of credit agreement relating to the debtor's right in the process of settling the interpretation as a condition is to remove the legal rights as well as the debtor's legal efforts in seeking justice and the equilibrium position which is not dominant by the decision maker due to the unbounded imbalance of the parties to the agreement. The act of wanprestation brings consequences to the adversity of the disadvantaged party to prosecute the defendant to indemnify, so that by law it is expected that none of the parties will be harmed by the default.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Akta Otentiknya Berindikasi Sebagai Alat Pencucian Uang Windi .
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta otentik yang dibuat apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Yuridis karena dalam menelaah permasalahan dikaji atas materi penelitian melalui telaah kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Normatif karena penelitian ini berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini Tanggung jawab Notaris yang akta otentiknya terbukti sebagai alat pencucian uang adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya apabila terindikasi pencucian uang secara perdata adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya.

Page 2 of 11 | Total Record : 102

1 2 3 4 5

Filter by Year

2015 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mahfud Fahrazi

Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mahfud Fahrazi

Contact Email fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Phone -

Journal Mail Official fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Editorial Address -

Location Kota kediri, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mahfud Fahrazi

Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA