cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusuf.saefudin12@ump.ac.id
Phone
+6285647946633
Journal Mail Official
kosmikhukum@ump.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, 53182
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Kosmik Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 14119781     EISSN : 26559242     DOI : 10.30595/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 16, No 1 (2016)" : 6 Documents clear
KARAKTERISTIK YURIDIS PERJANJIAN WARALABA Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1305

Abstract

Waralaba didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut perjanjian waralaba. Bentuk perjanjian waralaba ini melibatkan minimal dua pihak yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hubungan antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba merupakan suatu hubungan timbal balik sehingga harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Waralaba yang baru dikenal di akhir tahun 1990 di Indonesia sehingga harus dipahami dengan jelas karateristik yurudis perjanjiannya untuk memberikan kepastian ataupun perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Kata kunci: Waralaba, karakteristik yuridis, perjanjian.
JAMINAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARAAN SERIKAT PEKERJA SEBAGAI HAK AZASI MANUSIA Sri Wahyu Handayani
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1271

Abstract

Kebebasan berserikat sebagai hak dasar tidak bisa dilepaskan dari pendekatan realitas kehidupan sosial dan politik dengan berbagai aspeknya seperti aspek ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Alasannya karena aspek-aspek tersebutlah yang sangat berperan membuat manusia kehilangan banyak kesempatan memperoleh kebebasan dirinya, sehingga diperlukan suatu kepastian jaminan dari pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk melindungi pekerja/buruh dalam berorganisasi untuk berjuang mendapatkan kelayakan hidup seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Jaminan ini sangatlah penting mengingat kaum pekerja/buruh adalah kaum marjinal yang cenderung tidak memiliki bargaining position power dalam bernegosiasi menghadapi pihak pengusaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan metode pendekatan mengkaji bahan-bahan pustaka sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian analitik terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya yang mengatur mengenai jaminan pemerintah negara Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan serikat pekerja sehingga diperoleh suatu kesimpulan mengenai penegakan hukum dalam penyelenggaraan serikat pekerja. Kata kunci: Jaminan, Serikat Pekerja, hak-hak pekerja
PERANAN BANK SYARIAH DALAM SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT TENTANG KEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH Astika Nurul Hidayah; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1306

Abstract

Tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif pilihan sistem perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan pada saat krisis perekonomian yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Setelah dikeluarkannya payung hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan cukup pesat walaupun masih tertinggal jauh dari perbankan konvensional. Agar perkembangan perbankan syariah dapat lebih maksimal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia membuat Grand Strategy Perkembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia. Salah satu dari grand strategy tersebut merupakan sarana untuk dapat mewujudkan ciri mendasar perbankan syariah yaitu agar perbankan syariah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Harapan agar masyarakat dapat meninggalkan praktik riba dalam perbankan harus didukung dengan peranan bank syariah untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terbangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah. Kata kunci: perbankan syariah, peranan bank syariah, sosialisasi dan edukasi
MENGEFEKTIFKAN SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor) Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1272

Abstract

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (the ecological approach), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (the antropocentris approach). Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup seringkali mengalami kendala yaitu diantaranya mencari ahli kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu yang lama, saksi atau calon tersangka tidak diketahui keberadaannya, terutama warga asing serta kondisi geografis sulit dijangkau. Dalam kasus Montara maka perlu adanya upaya-upaya mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala di atas. Selain itu diperlukan kerjasama penegakan hukum dengan pendekatan multi-door (terpadu). Kata kunci: sanksi, pidana korporasi, lingkungan hidup
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME: ANTARA DESIDERATA DAN REALITA Rani Hendriana
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1273

Abstract

The existence of legal protection for victims of criminal acts of terrorism is the greatest desiderata for the victims, however, is not the case with the existing reality. Things are interesting to study, regarding legal protection for victims of criminal acts of terrorism in Indonesian positive criminal law and the factors inhibiting the provision of legal protection. The method used is normative. The results indicate that there are three legislations were oriented towards victims of criminal acts of terrorism, however, in reality does not match the expectations of victims where there are still weaknesses, both in the aspect of legal substance component, legal structure, and legal culture. In response, the strengthening of legal substance, structure and culture needs to be done. Keywords: Protection, victims of terrorism, reality, desiderata
PERGESERAN KEBIJAKAN TATA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO PASCA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 Rifqi Ridlo Phahlevy
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1274

Abstract

Perubahan kebijakan tata pemerintahan desa dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 seharusnya diikuti dengan perubahan kebijakan di tingkat Pemerintahan Daerah, dan perubahan tata kelola Pemerintahan di tingkat Desa. Tulisan ini hendak menelaah tentang realitas pergeseran kebijakan yang terjadi di tingkat Pemerintahan Daerah, khususnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran yang utuh terkait dengan pergeseran kebijakan dan implementasinya bagi tata pemerintahan desa di lingkungan Pemerintahan Daerah Sidoarjo. Kajian ini menggunakan metode sosio legal, yang mengombinasikan pendekatan doktrinal dengan pendekatan ilmu sosial, dan analisis bahan hukum dengan pendekatan deduktif-induktif. Penelitian atas sepuluh desa yang dipilih secara tertuju, memperlihatkan adanya anomali antara keselarasan normatif dengan keselarasan substantif antara produk kebijakan di Pemda Sidoarjo dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. Anomali tersebut kemudian berimplikasi pada implementasi kebijakan di tingkat Pemerintahan Desa. Kata kunci: Regulasi daerah, implementasi kebijakan, otonomi desa

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 3 (2021) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) Vol 12, No 2 (2012) Vol 12, No 1 (2012) Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) More Issue