cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Justisia Ekonomika
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 25985043     EISSN : 2614865X     DOI : https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 151 Documents
 1   2   3   4   5 
Praktik Akad Pembiayaan Nasabah (Studi Penetapan Akad Pembiayaan Nasabah di Bank Muamalat Cabang Malang R. Zakaria Subiantoro
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v1i01.1022

Abstract

Berdasarkan pertumbuhan dunia perbankan syariah yang ada di Indonesia (UU Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan) dimana bank berdasarkan prinsip bagi hasil sudah mulai mendapat tempat dalam kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia. Tapi belum banyak dikenal dan diminati oleh masyarakat.Baru pada saat setelah terjadinya krisis moneter tahun 1998, pemerintah lebih meningkatkan peluang berdirinya cabang-cabang bank syariah baik perbankan milik pemerintah maupun perbankan milik swasta, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.Namun dalam perkembangannya, kehadiran perbankan syariah tidak dipahami oleh masyarakat dengan menilai bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional (hanya istilah saja yang berbeda)Agar penulisan tesis ini dapat mencapai tujuan sesuai dengan judulnya, maka permasalahan tersebut diatas penulis membatasi hanya pada proses pengajuan pembiayaan, praktek akad pembiayaan dan kesesuaian akad mudharabah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode stuidi kasus, guna mengetahui problematika yang berkembang dalam proses penetapan akad pembiayaan nasabah di perbankan syariah.Kemudian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan berupa konsep yang dapat diterapkan dalam praktek dilapangan baik oleh masyarakat maupun pihak perbankan syariah, kemudian kedepan semua pihak memahami bagaimana bertransaksi syariah secara lebih mendalam sesuai apa yang diharapkan oleh semua pihak seperti harapan awal munculnya perbankan dengan konsep bagi hasil yang dapat membawa keberkahan hidup bagi yang menerapkannya.Kata Kunci : Praktek, Akad Pembiayaan, Mudharabah
Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun) Erina Fatkul Fatimah
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2930

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan akad salam dalam jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat di desa Balerejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun.  Permasalahan yang hendak diteliti di sini dibatasi dengan beberapa persoalan berikut: (1) Bagaimana penerapan konsep akad salam dalam transaksi jual beli gabah oleh masyarakat desa Balerejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad salam dalam transaksi jual beli gabah?Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana penelitian dilakukan dengan cara mendatangi subjek dan objek penelitian yang ada di lokasi penelitian. Selain itu penelitian ini juga akan melihat pelaksanaan jual beli gabah dengan akad salam tersebut dari perspektif hukum Islam.Hasil penelitian ini adalah: (1) Dari hasil penemuan penelitian yang penulis lakukan di desa Balerejo, penulis mendapati bahwa transaksi jual beli gabah di lokasi penelitian dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli salam karena adanya persamaan-persamaan fundamental dengan konsep akad salam seperti persamaan dalam masalah dasar hukum, akad transaksi, objek akad, pembayaran, dan serah terima objek akad. (2) Pelaksanaan jual beli gabah tersebut juga relevan dan sejalan dengan konsep kemaslahatan dan keadilan apabila ditinjau dari perspektif tujuan-tujuan universal syariah Islam.Kata kunci: Akad, Jual beli, Salam, Gabah, Hukum Islam.
Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama Afifi Tita Zahra; Muhammad Naim
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i2.2476

Abstract

It is mentioned in the laws article 49 No 3 2006 that one of religious court’s duty is to solve murabahah dispute. However, a case related to murabahah dispute number 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr. which is submitted to MojokertoReligius Court was rejected by judges. This research attempt to analyse this (1) What is judges consideration in charge of settling murabahah dispute in a verdict number 2860/Pdt.G/2013/Pa.Mr? (2) What factors affecting the judges verdict number 2860/Pdt.G/2013/Pa.Mr? (3) How do the murabahah financing products eligible with religious advice DSN Indonesian Ulamas Council in terms of murabahah financing? This research use case study. The primary data was taken in Mojokerto Religious Court with the case number 2860/ Pdt.G/2013/Pa.Mr while the secondary data based on law books and journals which is related to sharia economy. Data was collected by using interviews and documentation.This research conclude this (1) The judges decided to not accept the case number 2860/Pdt.G/2013/Pa.Mr because the murabahah agreement which contain dispute settlement should be resolved through the arbitration institution (BASYARNAS). (2) Factors that influence judges verdict was law and rules that regulate arbitration which is consist of laws No 1 21/2008 on Sharia Banking article 55, Laws no 48 2009 about Judicial Power article 59, article 1338 the Book of Civil Law and article 21 (3) In addition, a case number 2860/pdt.g/2013/pa mr in form of loan capital was not in accordance with MUI teaching number 4/DSN-MUI/IV/2000 that govern murabahah only for purchase of goods.  Keyword : murabahah, dispute settlement, religious court. 
Akad Qordhul Hasan Sebagai Strategi Baznas Jatim Dalam Mengoptimalisasikan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ummat Mohammad Munir
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1695

Abstract

              The formulation of the research problem in this thesis can be described as follows: First, How is the strategy of Baznas East Java in optimizing the zakat fund, second, How is the implementation of Qordhul Hasan in Baznas East Java, the third is the qordhul Hasan agreement in accordance with the fatwa Number: 19 / DSN-MUI / IV / 2001.             This qualitative research approach is research using explorative research method and descriptive research method. Data collection method is by interview with snowball technique, observation, documentation and literature study through several book and internet sources, hence the result of research finding of Baznas East Java in optimizing zakat fund there are five programs that is East Java Smart, East Java Healthy, East Java Devotion, East Java is prosperous and East Java cares. The empowerment of zakat makes the mustahik have the power of the development of resources of the community in the form of creativity, competence and thinking power considering the economic growth and technology so rapidly will greatly affect the ability of each individual in fulfilling the needs of his life then with prosperous Java Baznas program includes the aid of work tools, work in collaboration with BLK and Cooperation services provide the skills of UMKM and revolving capital assistance that partner with or work together with mosque board, Reading Qur’an community and county Baznas who know the condition of the mustahik by making a letter of application and ready to be surveyed to pilgrims who will get capital assistance. The procedure is that the aid will be handed over to the mosque administrator, reading Qur’an community and the county Baznas for the next of the same committee is handed over to mustahik who is well worthy of receiving assistance.        The result of the research showed that Eat Java Baznas is in accordance with the fatwa Number: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 which reads "That one of the means of economic improvement that can be done by LKS / BAZNAS is channeling funds through Al-Qordh principle, to the customer or mustahik provided that the client / mustahik is obliged to return the funds received in accordance with the agreement. If the Client / Mustahik cannot refund part or all of his liability for his / her inability then may extend the repayment period or partially off or off his / her liabilities. Keywords: Qordhul Hasan Agreement, Strategy, Optimize, Zakat Empowerment  
“Implementasi Akad MMQ pada Pembiayaan Modal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Rizza Rahayu
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v1i01.1128

Abstract

AbstrakMMQ kepanjangan dari Musyarakah mutanaqisah yang merupakan sebuah akad dimana kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. MMQ pada umumnya digunakan sebagai akad pembiayaan KPR dan pembiayaan kendaraan, akan tetapi PT BPRS Mandiri Mitra Sukses menggunakan akad MMQ pada pembiayaan modal kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad MMQ pada modal kerja dan mengetahui konsep MMQ pada modal kerja perspektif hukum ekonomi syariah.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan MMQ pada modal kerja di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik.Teknik analisis data menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan simpulan.Adapun hasil analisis penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa akad musyarakah mutaqisah (MMQ) pada pembiayaan modal kerja pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses mengimplemantasikan akad MMQ sebagai kerjasama dalam hal ini antara pihak bank dan nasabah masing masing memberikan kontribusi modal dan pembebanan resiko untung dengan dua jenis akad yaitu akad syirkah dan akad ijarah sebagai pembayaran sewa disertai dengan pemindahan kepemilikan secara berangsur dari pihak bank kepada pihak nasabah. Akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) sesuai dengan prinsp hukum ekonomi syariah yang di dalamnya tidak terdapat unsur riba’.Kata kunci : MMQ, pembiayaan, modal kerja.
Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam Muhammad Yusri
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2963

Abstract

The birth of Consumerism Protection Law (UUPK) is meanthas a porpuse to protect consumer in every business activity from many deceitfull whom did by producers and other businessmen. The moslem jurists were admitted that in UUPK have been containing the business ethics substantions that are appropriate with spirit in Islamic teachings. However, as a human law product, UUPK is not loose from some deficits. The deficits will appear clearly when several paragraphs in UUPK compared with philosophical principles in Islamic law. And, this research intended to see how far relevance UUPK towards the maslahat's spirit in Islamic law. Key Word : UUPK, Etika Bisnis Islam, Maslahat.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian Wiwin Wiwin
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2926

Abstract

Dalam Tinjauan Hukum Islam akad Muzara’ah idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Doho justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak. Penduduk Desa Doho sebagian besar berprofesi sebagai petani, yaitu Penggarap dan Pemilik Lahan dan mempunyai hubungan kerjasama bagi hasil (paroan) atau Muzara’ah. Rumusan Masalah dari Penelitian Tesis ini adalah : Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Sistem Muzara’ah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Sistem Muzara’ah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode qualitative karena data yang dikumpulkan adalah data realitas sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini adalah developmental research, yakni studi deskriptif analisis dengan ragam penelitian kasuistik. Adapun hasil penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang perjanjian Muzara’ah, khususnya antara penggarap dengan pemilik lahan. Obyek penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Doho yang melakukan akad Muzara’ah. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sistem Muzara’ah yang diterapkan oleh petani di Desa Doho telah sesuai dengan hukum Islam karena pelaksanaan sistem Muzara’ah sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Muzara’ah lahan pertanian di Desa Doho tidak menimbulkan gurur karena dengan pembagian 30% penggarap dan 70% pemilik lahan menganggap hal tersebut cukup adil sebab besar hak dan kewajiban masing-masing juga berbeda jauh. Jika terjadi permasalahan antara keduanya dalam menyelesaikannya menggunakan musyawarah mufakat.  Kata Kunci: Hukum Islam, Muzara’ah, Penggarap dan Pemilik Lahan.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus di desa Karanag Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep). Eka Ferdiansyah
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i2.2971

Abstract

Penelitian lapangan dilakukan di Desa Karang Buddhi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep dengan tujuan menjawab bagaimana praktik utang piutang yang dimiliki oleh kelompok tani Anyar Tani di Karang buddhi Desa, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik hutang dalam kelompok petani Anyar Tani di Desa Karang buddhi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. adalah paradigma penelitian untuk menggambarkan peristiwa, fenomena, perilaku orang atau situasi di tempat tertentu secara detail dan mendalam dalam bentuk narasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus adalah satu jenis pendekatan kualitatif yang meneliti "kasus" tertentu dalam konteks atau pengaturan kehidupan nyata kontemporer. Studi kasus adalah jenis penelitian mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program aktivitas, dan seterusnya dalam waktu tertentu.Hasil penelitian menemukan bahwa praktek hutang Kelompok Tani Anyar Tani di Desa Karang Buddhi menunjukkan bahwa jumlah uang pinjaman tidak sesuai dengan kontrak. Unsur mencari keuntungan bertentangan dengan sistem utang piutang, karena pada dasarnya memberikan bantuan timbal balik, tidak semata-mata untuk tolong menolong. Ada sistem riba 'dalam praktik utang piutang Kelompok Tani  di Desa Karang Buddhi, karena ada lebih banyak pengembalian yang disepakati dan dibutuhkan oleh peminjam, meskipun untuk tujuan sosial. Tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dan bertindak atas nama kepentingan sosial dengan cara yang dilarang dan bertentangan dengan syariat. jika bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan, itu harus tetap mempertimbangkan unsur-unsur ta'āwun (bantuan), bukan mengambil keuntungan. Kata kunci: Hukum Islam, Qard, Kelompok Tani. 
Analisis Faktor yang mempengaruhi tidak adanya Perkara Ekonomi Syariah masuk di Pengadilan Agama Singaraja Iqbal Kadafi
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1691

Abstract

ABSTRACTBy a implementation of Law No.3, 2006 which is a revision of Law No.7, 1989 concerns with Religious Courts which is reinforced by Constitutional Court decision Number : 93/PUU- X/2012, on 29 Agustus 2013 judicial review cases toward a regulation section 55, article 2 of Law no 21, 2008 about Sharia Banking, it means that  the position of Religious Courts increasingly strong and clear. This is in line with the increasing absolute authority of Religious Courts, especially in handling sharia economic cases.The authority of the Religious Courts in the field of Islamic economics already covers the entire field of sharia economy and business activities of sharia economy, which basically was born because of a contract or agreement based on sharia principles.Singaraja which is the capital of Buleleng Regency is located at Ujung Utara Island Bali Province whose majority of the population is Hindu and their economic activity uses sharia akad, or it is often mixed between sharia system with local legal culture of Singaraja people who tend to avoid contact with law and court so that it is rarely even there is no issue concerning with sharia economy into the Religious Court of Singaraja.Nevertheless, the Religious Court of Singaraja must prepare itself by building a reliable and professional human resources if the case of sharia economic will be entered anytime there. Keywords: Authority of Religious Courts and Issues of Sharia Economics in minority areas
Peran Pengadilan Agama Kediri Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ryana Marwanti
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v1i01.1124

Abstract

The formulation of this thesis problem has three aspects, those are: (1) How is the authority of Religious Court of Kediri in resolving sharia economics disputes before the Decision of the Constitutional Court No. 93 / PUU-X / 2012, (2) How is the authority of the Religious Court of Kediri in the settlement of the sharia economics dispute after the Decision of the Constitutional Court No. 93 / PUU-X / 2012 (3) How is the role of Religious Court of Kediri in resolving the sharia economics dispute after the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012?The Research method used is qualitative method since this research describing an object in accordance with reality that is about the role of religious court of Kediri. Technique of collecting data is through interviewing and recording, while the data that has been obtained is analyzed by using descriptive analysis technique with deductive inductive pattern.Based on the results of the research and the discussion done it can be summarized as follows: 1. The Judges of Religious Court of Kediri disagree if the sharia banking dispute must be resolved through the General Court. Based on the reason that the operational activity in Sharia Bank uses sharia principles, therefore if there is a dispute then the resolution is in the Religious Court instead of General Court. 2. The Judges of Religious Court of Kediri argue that it is true if the resolution of the sharia banking dispute is the absolute authority of the Court within the Religious Court. 3. The role of Kediri Religion Court in facing the existence of authority in the resolution of Shariah economic dispute after the Decision of the Constitutional Court No. 93 / PUU-X / 2012 is through following the technical training of sharia economic dispute resolution held by the Supreme Court and Financial Services Authority, following the education and training held by the courtroom of the Supreme Court and Ibnu Saud University of Saudi Arabia and reading many books related to the sharia economic.On the basis of the results above, the researcher suggests to Judge of Religious Court of Kediri to be able to improve the quality especially in the field of sharia economy and the law of agreement and hopefully for the further researcher can analyze and examine more about sharia economic disputes both litigation and non litigation. Key words: Religious Courts, Shari'a Economics, Constitutional Court

Page 2 of 16 | Total Record : 151

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika Vol 1, No 01 (2017) More Issue