Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[QUESTIONING THE POSITION OF CORRUPTION OFFENSES IN THE RKUHP ]]>
<![CDATA[Eko Nurisman]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3082
<![CDATA[Including corruption offenses, particularly offenses, into the Draft Criminal Code (RKUHP) raises problems because the RKUHP is a compilation of general criminal law regulations included in one book. Such an arrangement raises questions about the position of corruption offenses, the Draft Criminal Code (RKUHP), and the legal consequences of regulating corruption offenses in the RKUHP. This article uses normative legal research with two approaches: legislation and conceptual. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The result is that corruption offenses as particular offenses are only regulated regarding the core crimes. Meanwhile, the legal consequences of such an arrangement are uncertainty regarding the realization of the principle of lex specialis derogate legi generali.]]>
<![CDATA[DIVERSION AS A LEGAL CONCEPT THAT IS EQUITABLE FOR CHILDREN IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3102
<![CDATA[Indonesia is obliged to guarantee children's rights so that their lives can run normally. As a manifestation of the fulfillment of child protection, Indonesia has ratified the Convention on the Children's Rights. To fulfill this responsibility, the Indonesian Child Protection Law was regulated. This law provides several articles to fulfill children's rights without distinguishing ethnicity, religion, race, class, gender, culture and language, legal status, birth order, physical and mental condition, and be responsible for formulating and implementing policies in the field of child protection. Children are legal subjects and national assets. As part of the younger generation, children play a very strategic role as the nation's next generation. In Indonesia, children are the successors of the ideals of a nation's struggle. The urgency of protecting children's rights makes this research examine the problem-solving of children who commit crimes. Efforts to resolve children's problems in conflict with the law are part of the cluster of the Convention on the Children’s Right; it is called 'special protection'. The resolution of children's problems facing the law is still interesting to study today. Based on this condition, there is a need for appropriate case resolution for children. One of them is the application of restorative justice through the diversion system. This research will examine the issue critically and normatively, that diversion is a legal concept that is fair to children in Indonesia. For this reason, this legal research uses doctrinal research methods. This legal research aims to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced in this research.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr) ]]>
<![CDATA[Binti Kholifatur Rosyidah]]>;
<![CDATA[Emi Puasa handayani]]>;
<![CDATA[Bambang Sutrisno]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3103
<![CDATA[Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan Anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Semestinya Anak mendapatkan hukuman Pidana yang bersifat edukatif agar Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan yang berguna untuk masa depannya. Akan tetapi tidak semua Anak mendapatkan Sanksi Pidana berupa Tindakan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih banyak Anak yang mendapatkan Sanksi berupa Pidana Penjara termasuk dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr. Tujuan Penelitian untuk menganalisis sanksi pidana dan kendala hakim dalam penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang dambil, sehingga Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Yuridis Empiris. Dalam putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr pidana yang dikenakan kepada Anak berupa pidana komulatif, yaitu pidana penjara dan tindakan berupa Pelatihan Kerja karena kasus ini tergolong Pidana yang berat. Pidana Tindakan berupa Pelatihan Kerja dikenakan kepada Anak karena dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal denda, maka dari itu pidana Tindakan berupa Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan sebagai pengganti denda. Adapun kendala-kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tidak tersedianya Balai Pelatihan Kerja di Kabupaten kediri sehingga pelaksanaaan pelatihan kerja harus dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan. Serta tidak terdapat balai Pemasyarakatan di Kabupaten Kediri, sehingga Anak yang berhadapan dengan Hukum harus ditempatkan di Balai Pemasyarakatan terdekat.]]>
<![CDATA[URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN ADMINISTRASI ]]>
<![CDATA[Ali Huristak Hartawan Hasibuan]]>;
<![CDATA[Zainal Arifin]]>;
<![CDATA[Delya Lucyana]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i2.2873
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya mengembalikan partisipasi masyarakat berupa gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara ke dalam hukum lingkungan agar keputusan tata usaha negara tidak bersifat otoriter dan dapat dikontrol. Sehingga dapat terjadi kesimbangan antara fungsi pejabat tata usaha negara, kewajiban pelaku usaha dan hak warga negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa ; 1. Peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang dianggap merugikan masyarakat karena adanya kelalaian maupun yang disebabkan karena terjadinya tindak pidana korupsi sangat diperlukan. 2. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sebagai bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu gugatan dari masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan izin lingkungan maupun persetujuan lingkungan yang merupakan keputusan administrasi negara tidak boleh dihilangkan, karena hal tersebut sama saja dengan melanggar hak asasi manusia dan melanggar konsitusi negara yaitu UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PETANI MANDIRI ]]>
<![CDATA[M. Abdim Munib]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3120
<![CDATA[Regional autonomy is a way for regional governments to accelerate development in order to achieve social welfare. In this context that the policy of the Bojonegoro Regency government presents the independent farmer program which was legalized through Bojonegoro Regent Regulation Number 48 of 2018 concerning the independent farmer program. The research aims to find out and ensure that the policies made by the local government have been effective or there are still obstacles at the implementation level. This research is an empirical legal research aimed at observing the workings of law in society. Based on this research, the results show that the Bojonegoro Regent's Regulations have been implemented properly to provide legal certainty in implementing the program, although there are still obstacles including the short time span for spending capital assistance (production facilities), there are still concerns about conflicts with other regulations, limited number of resources. humans and the need for more massive socialization. Therefore, it can be suggested to improve the Regent's Regulation, optimize human resources and wider socialization so that people can understand the program and access the independent farmer program.]]>
<![CDATA[HARMONISASI KETENTUAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI ASN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Nurmalita Ayuningtyas Harahap]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i2.2729
<![CDATA[ABSTRACT The purpose of this study is to find out the harmonization of disciplinary provisions based on the ASN Law and the Civil Servant Discipline Regulation in ensuring legal certainty. The type of this research is normative juridical research. The study was carried out using a conceptual approach and a statutory approach. This research is a library research. The results of this study are first, the existence of disharmony in the Civil Service Disciplinary Administration towards the ASN Law, among others regarding the provisions regarding respectful dismissal, the prohibition of ASN from becoming members and/or administrators of political parties. and the existence of a provision stating that all disciplinary provisions in the PP Discipline of Civil Servants apply to PPPK in the PP Discipline of Civil Servants. Second, harmonization efforts that can be carried out are of course with improvements made by officials who are authorized to make and stipulate Government Regulations related to the provisions in the Civil Service Disciplinary Regulations adjusted to the provisions in the ASN Law, among others related to the provisions regarding honorable dismissals, there is a prohibition of ASN from becoming members and/or administrators of political parties. and the existence of a provision stating that all disciplinary provisions in the PP Discipline of Civil Servants apply to PPPK in the PP Discipline of Civil Servants. Keywords: Harmonization, Discipline For ASN, Legal Certainty ABSTRACT Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui harmonisasi tentang ketentuan disiplin berdasarkan UU ASN dan PP Disiplin PNS dalam menjamin kepastian hukum. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelaahan dilakukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research).Hasil dari penelitian ini adalah pertama, adanya disharmonisasi di PP Disiplin PNS terhadap UU ASN, antara lain tentang ketentuan tentang pemberhentian dengan hormat, adanya larangan ASN menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. dan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa keseluruhan ketentuan disiplin di PP Disiplin PNS berlaku bagi PPPK di dalam PP Disiplin PNS. Kedua, Upaya harmonisasi yang dapat dilakukan tentunya dengan pembenahan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah terkait dengan ketentuan yang ada di PP Disiplin PNS disesuaikan dengan ketentuan yang ada di UU ASN, antara lain berkaitan dengan adanya ketentuan tentang pemberhentian dengan hormat, adanya larangan ASN menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. dan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa keseluruhan ketentuan disiplin di PP Disiplin PNS berlaku bagi PPPK di dalam PP Disiplin PNS. Kata Kunci: Harmonisasi, Disiplin ASN, Kepastian Hukum]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATALNYA DEMI HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) ]]>
<![CDATA[Nia Clarissa Ginting]]>;
<![CDATA[Muhammad Hendra]]>;
<![CDATA[Romaito Monica]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3169
<![CDATA[Suatu kegiatan yang melakukan pinjam maupun meminjam baik secara langsung maupun tidak langsung ialah sistem yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat dikarenakan adanya Financial Technology (Fintech). Financial Technology merupakan istilah suatu layanan keuangan yang digunakan untuk bertransaksi, dimana contoh dalam kemajuan teknologi digital ini ditandai dengan adanya fintech (financial technology) yang dapat mempermudah masyarakat untuk bertransaksi dengan produk, barang, dan jasa. Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan sebagai berikut, yakni bagaimana Batalnya Demi Hukum Perjanjian Online Berbasis Fintech dan Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditur yang melakukan Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Fintech. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data-data ini disaring dengan catatan dalam hukum primer maupun sekunder, dengan arti mempelajari dan menyelidiki dari beberapa bahan materi seperti jurnal-jurnal, literatur dan peraturan perundang-undangan. Setelah terkumpulnya materi tersebut, kemudian menganalisis materi tersebut dengan deskriptif kualitatif. Hasil daripada penelitian ini mengungkapkan bahwa batalnya perjanjian online berbasis financial technology (Fintech) jika perjanjian tersebut tidak menganut dasar dari Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang melalukan perjanjian pinjaman online berbasis financial technology (Fintech) terdiri dari perlindungan hukum preventif dan hukum represif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK PERNIKAHAN POLIGAMI YANG DIADOPSI OLEH ISTRI PERTAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ericha Fristianti]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3229
<![CDATA[Judicial review is a final legal remedy filed by the convict or his heirs. However, in the practice of criminal justice in Indonesia, remedies reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in the Article 263 paragraph (1) does not expressly ban the public prosecutor to file a reconsideration. Hence, in several Supreme Court decisions allowed for the public prosecutor to file a reconsideration. This paper aims to analyze the reasons for the Prosecution filed a reconsideration and review of the draft regulation by the Public Prosecutor to come. This paper is based normative research, the approach of legislation, case-based approach, and comparative approach. According to the research explained that the reason for the Prosecution filed a judicial review due to new evidence (novum), the presence of acquittal or off, and the decision in the sentencing judgment when there is no evidence of a criminal act. In order ensuring legal certainty for the public prosecutor to file a reconsideration should be set in a legislation. This is possible because there is enactment of new Criminal Procedure Code.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA) ]]>
<![CDATA[Rizzul Ismawati]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3240
<![CDATA[Perkawinan sedarah adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih memiliki hubungan darah atau kekeluargaan yang dekat. Kasus realita dan yang menjadi objek penulis adalah kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor Perkara 0554/Pdt.G/2009/PA.TA dimana ada seorang bulik yang menikah dengan keponakan kandungnya sendiri, dimana perkawinan tersebut jelas dilarang menurut perundang-undangan dan hukum agama. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, ditempat tinggal kedua suami istri atau ditempat tinggal suami atau istri dan juga dapat diajukan oleh para pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri dimana perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum tidak pasang surut terhadap anak, dimana anak tetap memunyai hak terhadap kedua orang tuanya termasuk hak waris, meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada. untuk masalah harta bersama dibagi sesuai dengan hukum masing-masing pasangan dan sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati.]]>
<![CDATA[PENGARUH BEKERJA DI LUAR NEGERI TERHADAP PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 4009/Pdt.G/2019) ]]>
<![CDATA[Moh. Fatkhul Surur]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3230
<![CDATA[Menjalani sebuah pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal tersebut memerlukan banyak persiapan, baik secara fisik maupun mental, baik secara materi atau pun pikiran. Semuanya diperlukan untuk menghasilkan sebuah rumah tangga yang baik dan diridhai Allah SWT. Berangkat dari factor ekonomi salah satu pasangan dari suami istri rela bekerja di luar negeri untuk mengadu nasib demi keadaan yang lebih baik. Namun kenyataannya kepergian salah satu pihak bias menimbulkan perceraian. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui factor-faktor terjadinya perceraian dengan salah satu pihak bekerja di luar negeri, sehingga akan ditemukan titik kejelasan pengaruh bekerja di luar negeri terhadap perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 4009/Pdt.G/2019, Provinsi Jawa Timur. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hokum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan agama kabupaten Kediri, hakim ,panitera dan pihak-pihak yang berperkara. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh di analisis untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sesuai dengan hasil survey yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, adapun pengaruh bekerja di luar negeri terhadap perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 4009/Pdt.G/2019 dilatar belakangi berbagai factor diantaranya terjadi perselisihan terus menerus, adanya perelingkuhan, hubungan jarak jauh yang mengakibatkan kurangnya komunikasi, tidak adanya rasa tanggung jawab. Tujuan awal orang bekerja diluar negeri bukan untuk bercerai tetapi murni mencari nafkah, dan tentu hal ini sudah disetujui pasangannya masing-masing. Jika kemudian terjadi perceraian, mungkin lebih di dominasi kurangnya mereka memegang komitmen itu. Menyetujui si pasangan bekerja di luar negeri tentu harus sudah siap menanggung resiko bahwa mereka yang ditinggal akan hidup sendiri dan kesepian. Godaan-godaan dari kesepian inilah yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan akhirnya terjadi perceraian.]]>
