cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 140 Documents
 10   11   12   13   14 
ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM TENTANG CERAI TALAK TERHADAP ISTRI Winda Fitri; Felix Charles Dicaprio; Joseph Frederic Halim; Verensia Verensia; Bryan Imanuel Nainggolan; Ryvaldo Rajagukguk
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3947

Abstract

Talak divorce is one of the forms of divorce that occurs in Indonesia, especially for couples who have been married under Islamic law. In practice, talak divorce can be initiated by the husband in several circumstances, such as if the wife violates the marriage promise or if there is disharmony in the household. However, the wife can also file for a talak divorce if the husband violates the talakagreement.The literature review conducted by the author in this article aims to analyze the decision of the Batam Religious Court Number (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm) related to talak divorce. Normative juridical method was used in this study, which refers to Decision Number (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm). Furthermore, the author also reviewed relevant books and documents in order to acquire the necessary data and information for writing this article.In this article, the author discusses the reasons for the termination of marriage due to talak divorce in the Batam Religious Court, as well as the legal considerations applied by the panel of judges in deciding on talak divorce. This is important to study so that the public can have a clearer understanding of the divorce process and the rights that are possessed by couples who wish to get divorced through legal channels.
PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI IN Kurniawan Fatahuddin; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4056

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisa penggantian kerugian negara dari perspektif Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Menganalisa penggantian kerugian Negara dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 3) Menganalisa tanggapan perbedaan perspektif antara Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Lokasi penelitian ini adalah di Inspektorat Pemkab Kediri di Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Telp. (0354) 687038 Kec. Ngasem Kab. Kediri. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan kualitatif, yaitu disajikan sekaligus menganalisis.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI KABUPATEN KEDIRI (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri) Yusuf Abraham; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri, dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri dalam melaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Metodologi yuridis empiris/ sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian masih banyak pelanggaran protokol kesehatan covid 19 (baik itu sanksi administrasi dan sanksi pidana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) junto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19. Implementasi penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri pada dasarnya sudah dilakukan untuk memberikan edukasi/penyadaran bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan covid 19 agar upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19, tetapi masih perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap factor penghambat penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri antara lain Faktor Hukumnya (perundang-undangan), penegak hukum (Polri/TNI/PPNS), sarana dan prasarana hukum, masyarakat (rasio jumlah penduk dan Anggota Satpol PP), budaya (pendekatan/sosialisasi penyadaran masyarakat untuk patuh prokes covid 19).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr Nirvana Rifka Dian Kumala; Mahfud Fahrazi
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4058

Abstract

This master thesis is about the joint property’s evidence of the verdict number 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr. The evidences that submitted by defendant counterclaim were an authentic deed and two witnesses who are siblings of the defendant counterclaim, so according to that the judges decided to share the joint property of marriage againts the Compilation of Islam Law Section 97. The purposes of this master thesis are to analyze the validity of the evidences in joint property’s evidence and to analyze the judge’s considerations of the verdict number 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr. This master thesis is a normative research. This master thesis concludes that the validity of the evidences in joint property’s evidence of the verdrict number 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr according to Section 145 of HIR, Section 172 of RBg and Section 1910 of Indonesian Civil Code, plaintiff counterclaim submitted an authentic deed and two witnesses as evidences so both of them were valid as evidences. And then the evidences that submited by defendant counterclaim were an authentic deed and two witnesses who are the siblings of defendant counterclaim, so that the two witnesses that submitted by defendant counterclaim does not fulfill the formal requirement of evidence based on the codes. The verdict does not fulfill the elements of legal certainty.
IMPLEMENTASI PASAL 297 UNDANG-UNDANG RI NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BALAPAN LIAR ANAK REMAJA “(Studi Kasus Di Jalan Ploso Kabupaten Nganjuk)” Haris Kondang Pradana; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4053

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan metode analisis Deskriptif dan berjenis kualitatif. Penggalian data pada penelitian ini yaitu melalui Observasi,wawancara dan Dokumentasi. Sumber Data Primer meliputi wawancara dengan pelaku Balap Liar, Warga Sekitar Area Balap Liar, Polisi Resot Nganjuk. Sumber Data Sekunder nya meliputi keperpustakaan yaitu Buku, Jurnal, Dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian. Penelitian ini di ambil oleh penulis karena ketertarikan terhadap kendaraan dan lalu lintas yang secara kebetulan problematika di masyakarakat terkait balapan liar terjadi secara terus menerus walaupun sudah ada larangan dan sanksi yang mengatur sehingga hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut. Untuk mengkerucutkan penelitian maka yang perlu di ketahui adalah pelaksanaan balapan liar dan cara menganalisis sesuai dengan kaidah dasar hokum yang berlaku berupa pasal 297 Undang-Undang No 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 503 kuhp. Titik fokus penelitian ini lebih kepada kronologi serta mendeskripsikan alur balapan liar yang begitu di gandrungi oleh anak remaja di Daerah jalan ploso nganjuk dan sekitarnya yang berada di Kabupaten Nganjuk serta di lanjutkan dengan Analisis dari segi Hukum Positif yang berupa UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan hasil akhir merupakan kebenaran mutlak Hukum Positif dalam menganalisis balapan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KAPOLRI NO. 613/ III/ 2021 TERHADAP LIDIK SIDIK DAN KEADILAN KORBAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES NGANJUK Laksono Setiawan; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4057

Abstract

Kapolri jenderal Listyo sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan. Dalam keputusan kapolri nomor 613/ III/ 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan kepolisian sektor untuk Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Pada daerah tertentu (Tidak melakukan Penyidikan) ada 9 (sembilan) Polsek di jajaran Polres Nganjuk yang tidak melakukan Penyidikan. Diketahui bahwa locus delicti dan tempus delicti memiliki pengaruh strategis terkait Operasionalisasi dari tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pemidanaan. Rumusan masalah meliputi: (1) Bagaimanakah Implementasi keputusan kapolri nomor 613/ III/ 2021 untuk 9 Polsek jajaran Polres Nganjuk terhadap penyelidikan dan penyidikan? (2) Apakah terpenuhi keadilan korban tindak pidana di 9 Polsek jajaran Polres Nganjuk yang tidak melakukan Penyidikan berdasarkan Tempus delicti dan Lotus delicti?Tujuan penelitian ini adalah : (a). Untuk menganalisa aplikasi keputusan kapolri nomor nomor 613/ III/ 2021 untuk 9 Polsek jajaran Polres Nganjuk pada Penyidik dan Penyidik pembantu yang bertujuan untuk akselerasi penyelesaian perkara. (b).Untuk menganalisa rasa keadilan yang dialami korban Tindak pidana di Sembilan Polsek jajaran polres Nganjuk. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris atau social legal research. Metode social legal research. Hasil Penelitian: Perbandingan data anev gangguan kamtibmas terlihat adanya penyelesaian perkara yang signifikan. Setelah adanya Keputusan kapolri no. 613/III/2021 tunggakan kasus unit reskrim Polres nganjuk dan polsek jajaran sebesar 21 %. Untuk rumusan masalah no 2 ternyata tidak terpenuhi keadilan korban tindak pidana di sembilan Polsek jajaran Polres Nganjuk yang tidak melakukan Penyidikan berdasarkan Tempus delicti dan Lotus delicti, dari hasil kuesioner, 30 responden 84% menjawab tidak puas dengan mayoritas masukan dan saran tahap lidik dan sidik tetap dilaksanakan di polsek dimana TKP tersebut terjadi.
PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) Heriyanto Heriyanto; Imam Makhali
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4054

Abstract

Masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan yang bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang dari Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisa akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Kabupaten Kediri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2) Untuk menganalisa akibat hukum terhadap harta bersama dengan adanya pembatalan nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang berada di Jl. Sekartaji No.12 Telp. (0354) 682175 Kec. Ngasem Kab. Kediri. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan kualitatif, yaitu disajikan sekaligus menganalisis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ialah dimana perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan, kurang telitinya pemeriksaan administrasi calon suami istri, kurang pahamnya masyarakat terhadap ketentuan hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perkawinan poligami menurut hukum islam harus ada izin dari Pengadilan, dan dikehendaki oleh suami istri. Dari pembatalan perkawinan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum terhadap suami isteri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, serta harta kekayaan yang ada selama perkawinan itu berlangsung
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI TANAH TERLANTAR PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 62/G/2013/PTUN.SBY Vylla Nopvytasari; Sholahuddin Fathurrahman
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4060

Abstract

The judge's reasons in resolving case number 62/G/2013/PTUN.SBY and the use of land that has been categorized as abandoned land are examined in this study. The goal of this research is to look into the legal aims theory that was used in this case's conclusion. The normative legal research method is used in this study. According to the findings of this study, the panel of judges in the trial reviewed the plaintiff's claim about Defendant I's determination of abandoned land because there are values that must be preserved by law and there is a causal relationship. One of the unfulfilled processes in the determination of abandoned land (1) The panel of judges believes that the official report on the identification and research of Defendant II's abandoned land is still incomplete and has not yet resulted in any legal consequences. (2) The panel of judges believes that the grounds for Defendant III's issuing of the State Administrative Decree is primarily based on Defendant I's State Administrative Decree. (3) The panel of judges requests that Defendants I and III have the State Administrative Decree issued revoked. (4) It is required to utilize abandoned land after it has been designated as such, although it has not been done so to date. (5)
IMPLEMENTASI PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN PK BAPAS TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM KEMBALI (Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri) Idha Wening Setiasih; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4055

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of the guidance and supervision of Probation Officer according to Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Coaching and Guidance of Correctional Assisted Citizens against changes in the behavior of correctional clients who break the law again, to analyze the obstacles faced by the Probation Officer in guiding and supervising correctional clients who break the law again. The location of this study is the Class II Penitentiary (Bapas) Kediri which is located at Penanggungan street, no. 19, Kediri City, East Java, with a total of 13 respondents using the purposive sampling method with qualitative data analysis and data collection techniques using primary data and secondary data obtained by structured interviews, in-depth interviews, observation, and documentation. The result of this study is that the guidance and supervision of Probation Officer on the behavior of correctional clients has been effective as seen from Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Coaching and Guidance of Correctional Assisted Citizens because almost all of these regulations have been carried out and implemented by the Probation Officer, However, when viewed from the behavior of correctional clients, the guidance and supervision of the Probation Officer has not been fully effective because there has been no change in the behavior of correctional clients who are still breaking the law.. The factors that become obstacles for the Penitentiary (Bapas) Kediri in carrying out guidance tasks for correctional clients are a) Penitentiary regulations, b) Penitentiary personnel, c) Infrastructure, d) Personal, from correctional clients and the family., and e) Cost.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS VRIJSPRAAK TINDAK PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG (Studi Putusan Perkara Nomor: 131/Pid.B/2021/Pn.Jbg) Shafir Karisma Ajikirana; Karyoto Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4059

Abstract

Penelitian ini berangkat dari maraknya kasus tindak pidana asusila yang terjadi di kabupaten jombang, terdapat satu kasus tindak pidana asusila yang mana hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Dari hal ini melahirkan rumusan masalah terkait apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas dan bagaimana aspek keadilan terhadap putusan hakim. adapun metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan normatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kajian kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode Induktif yaitu metode dari khusus ke umum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jaksa penuntut umum hanya membacakan dakwaan ketiga dari total tiga dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, lalu kuasa hukum terdakwa memberikan pembelaan atau pledoi yang menitik beratkan pada dakwaan jaksa penuntut umum yang mana diperoleh bukti bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak bisa didakwa atas dakwaan yang diberikan karna menurut kuasa hukum dakwaan tersebut tidak tepat dan hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa atas pertimbangan tersebut.

Page 14 of 14 | Total Record : 140

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue