Jurnal Restorative Justice
Jurnal Restorative Justice is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF LEGAL PRODUCT AGREEMENT PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA INSURANCE (SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS) ]]>
<![CDATA[Poetri Enindah Suradinata]]>;
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>;
<![CDATA[Zegovia Parera]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i1.3005
<![CDATA[Abstract The aims of this article is to analyze the law of the product agreement "SmartLink Flexi Account Plus" at PT. Allianz Life Indonesia Insurance. Where the product program provides life insurance protection for the insured by having two benefits at once, namely life insurance benefits and investment value. The research method used in this study is a normative juridical research method, carried out by examining primary data obtained/collected directly from related parties, namely the company and customers of PT. Allianz Life Indonesia Insurance Jayapura Branch. In this study, two approaches were used, namely the law approach and the case approach. The sources of legal materials in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results obtained, the life insurance customers "Smartlink Flexi Account Plus" are guaranteed life insurance benefits up to the age of 100 years/for life, additional insurance benefits (riders) and the benefits of an all in onethe life insurance customers "Smartlink Flexi Account Plus" are guaranteed life insurance benefits up to the age of 100 years/for life, additional insurance benefits (riders) and the benefits of an all in one policy investment value. With the implementation of an agreement between the Insurer and the Insured, in which the insurance company or insurer is obliged to pay insurance compensation in the event of insurance risk to the insured and return the investment value formed, the Insured's obligation is to pay a premium. The form of the agreement is written in the insurance policy book.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS NON SUMBER DAYA ALAM ]]>
<![CDATA[Kelik Endro Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i1.3752
<![CDATA[Eksistensi hukum yang kuat dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan menjaga keutuhan lingkungan hidup melahirkan regulasi yang memberikan tanggung jawab pada korporasi guna memberikan kontribusi nyata, kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya berdirinya korporasi. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan di jika penerapaanya kepda korporasi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam karena korporasi memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun korporasi non sumber daya alam yang mengatur mengenai Corporate Social Responsbility dan dan tanggung jawab lingkungan Terbatas dimana dalam penguraiannya menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisiein dan tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya sebab tidak akan berdampak apapun terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam. Kata Kunci: Eksistensi, Tanggung Jawab, SDA.]]>
<![CDATA[JURIDICAL STUDY OF THE CAUSES OF DECREASING SASI CULTURE OF THE MARORI TRIBE MEN GEY ]]>
<![CDATA[Jolanda Uruilal]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i1.4011
<![CDATA[Penelitian dilakukan pada masyarakat asli Suku Marori Men gey yang merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Kampung Wasur Distrik Merauke Kabupaten Merauke Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penyebab berkurangnya budaya sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men gey, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya sasi masyarakat asli suku Marori Men gey secara perlahan-lahan mulai berkurang disebabkan karena perkawinan campur dan pengaruh budaya. Budaya sasi perlu dilestarikan dengan memberikan pengetahuan lokal tentang budaya sasi kepada generasi muda melalui kegiata formal dan non formal.]]>
<![CDATA[TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 6 TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Abdul Kadir]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[Winner Agustinus Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i1.4100
<![CDATA[Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terjadi perubahan karena sebelum diajukan gugatan terlebih dahulu dilakukan upaya administratif. Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya hasil upaya administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai praktek batasan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim terkait tenggang waktu Upaya Administratif dihubungkan dengan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak dapat membatasi pendaftaran gugatan hanya karena tenggang waktu upaya administatif telah lewat waktu dan Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili mengenai tenggang waktu upaya administratif dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka diperlukan aturan hukum yang lebih komprehensif berupa Undang-Undang agar dalam penerapan hukum mengenai tenggang waktu upaya administratif dan Tenggang waktu Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memberikan rasa keadilan masyarakat sesuai tujuan negara hukum.]]>
<![CDATA[EXECUTION OF CONVICT CONFISCATED EQUIPMENT GOODS OF HUMAN TRAFICKING ]]>
<![CDATA[Mona Lasisca Sugiyanto]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Muchtar]]>;
<![CDATA[Nur Azisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i1.4204
<![CDATA[Trafficking in persons is the worst form of treatment for violating human dignity. The Trafficking in Persons Act pays attention to the suffering of victims as a result of the criminal act of trafficking in persons in the form of restitution rights in order to provide compensation that must be given by the perpetrator. Restitution is calculated by LPSK as an independent institution that objectively assesses material losses to victims and the value of restitution. This study aims to analyze the restitution of victims of the crime of trafficking in persons, and how the ideal arrangements for optimizing the payment of restitution can be made by the Public Prosecutor as the executor in the criminal act of trafficking in persons. This research is a normative legal research, using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study is regulations related to restitution for the crime of trafficking in persons have regulated the mechanism for payment of restitution and also technical rules for payment related to restitution itself. However, the execution is constrained because the convict prefers to carry out a substitute sentence in the form of confinement and the public prosecutor has never received an order from the court to make a forced effort in the form of confiscation after the decision has permanent legal force. The ideal arrangement for public prosecutors to optimize the payment of restitution is by optimizing the restitution consignment mechanism which is not limited to cash but also applies to the assets of the convict to anticipate the difficulties of the confiscation mechanism after a court decision. Keywords:]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS BULLYING DI BLITAR (STUDI PUTUSAN NO : 449/ PID.SUS / 2012 / PN.BLT.) ]]>
<![CDATA[Ahmedhio Rahmadhani]]>;
<![CDATA[Cekli Setya Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i1.4216
<![CDATA[Today, crimes committed by children are growing quite rapidly. Bullying is an activity carried out with the aim of cornering other people with condescending tones, making fun of to physical violence. The judicial process against children often causes stigmatization and adverse impacts on children, one of the weaknesses is that the laws and regulations do not prevent children from entering formal justice from an early age. The crime of bullying has caused a lot of harm and unrest, such as the case that occurred in Blitar which started with two children who were violent against their own friends (study of decision no: 449/ pid.sus/2012/pn. blt.). The case ended with the imposition of a crime against the Defendant, even though UUSPPA has stipulated that protection must be given to children, including children who commit criminal acts. This writing uses a type of empirical normative research, namely by explaining the regulations that apply in regulating restorative justice and its implementation in the City of Blitar as well as the judge's considerations in deciding criminal regulations no. 449/Pidsus/2012/PN.Blt. The results of the study indicate that the application of restoratice justice in Blitar has not been carried out optimally because of the legal factor itself and the culture of the people in the area. One example of the application of restorative justice that has not been optimal is Decision Number 499/Pidsus/2012/PN.Blt because the judge handed down a criminal decision even though the imposition of a crime was a last resort against a child before the law. However, the Blitar District Court has made efforts to optimize the application of restorative justice in Blitar, one of which is by providing socialization and introduction to the community]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF LEGAL PRODUCT AGREEMENT PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA INSURANCE (SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS) ]]>
<![CDATA[Poetri Enindah Suradinata]]>;
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>;
<![CDATA[Zegovia Parera]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (583.312 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i1.3005
<![CDATA[Abstract The aims of this article is to analyze the law of the product agreement "SmartLink Flexi Account Plus" at PT. Allianz Life Indonesia Insurance. Where the product program provides life insurance protection for the insured by having two benefits at once, namely life insurance benefits and investment value. The research method used in this study is a normative juridical research method, carried out by examining primary data obtained/collected directly from related parties, namely the company and customers of PT. Allianz Life Indonesia Insurance Jayapura Branch. In this study, two approaches were used, namely the law approach and the case approach. The sources of legal materials in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results obtained, the life insurance customers "Smartlink Flexi Account Plus" are guaranteed life insurance benefits up to the age of 100 years/for life, additional insurance benefits (riders) and the benefits of an all in onethe life insurance customers "Smartlink Flexi Account Plus" are guaranteed life insurance benefits up to the age of 100 years/for life, additional insurance benefits (riders) and the benefits of an all in one policy investment value. With the implementation of an agreement between the Insurer and the Insured, in which the insurance company or insurer is obliged to pay insurance compensation in the event of insurance risk to the insured and return the investment value formed, the Insured's obligation is to pay a premium. The form of the agreement is written in the insurance policy book.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS NON SUMBER DAYA ALAM ]]>
<![CDATA[Kelik Endro Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (737.051 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i1.3752
<![CDATA[Eksistensi hukum yang kuat dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan menjaga keutuhan lingkungan hidup melahirkan regulasi yang memberikan tanggung jawab pada korporasi guna memberikan kontribusi nyata, kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya berdirinya korporasi. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan di jika penerapaanya kepda korporasi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam karena korporasi memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun korporasi non sumber daya alam yang mengatur mengenai Corporate Social Responsbility dan dan tanggung jawab lingkungan Terbatas dimana dalam penguraiannya menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisiein dan tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya sebab tidak akan berdampak apapun terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam. Kata Kunci: Eksistensi, Tanggung Jawab, SDA.]]>
<![CDATA[JURIDICAL STUDY OF THE CAUSES OF DECREASING SASI CULTURE OF THE MARORI TRIBE MEN GEY ]]>
<![CDATA[Jolanda Uruilal]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (544.361 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i1.4011
<![CDATA[Penelitian dilakukan pada masyarakat asli Suku Marori Men gey yang merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Kampung Wasur Distrik Merauke Kabupaten Merauke Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penyebab berkurangnya budaya sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men gey, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya sasi masyarakat asli suku Marori Men gey secara perlahan-lahan mulai berkurang disebabkan karena perkawinan campur dan pengaruh budaya. Budaya sasi perlu dilestarikan dengan memberikan pengetahuan lokal tentang budaya sasi kepada generasi muda melalui kegiata formal dan non formal.]]>
<![CDATA[TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 6 TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Abdul Kadir]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[Winner Agustinus Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (599.948 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i1.4100
<![CDATA[Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terjadi perubahan karena sebelum diajukan gugatan terlebih dahulu dilakukan upaya administratif. Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya hasil upaya administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai praktek batasan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim terkait tenggang waktu Upaya Administratif dihubungkan dengan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak dapat membatasi pendaftaran gugatan hanya karena tenggang waktu upaya administatif telah lewat waktu dan Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili mengenai tenggang waktu upaya administratif dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka diperlukan aturan hukum yang lebih komprehensif berupa Undang-Undang agar dalam penerapan hukum mengenai tenggang waktu upaya administratif dan Tenggang waktu Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memberikan rasa keadilan masyarakat sesuai tujuan negara hukum.]]>
