cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sukendar
Contact Email
spsilmuhukum@uninus.ac.id
Phone
+628122416324
Journal Mail Official
sukendarsps@uninus.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 20858884     EISSN : 28295889     DOI : https//doi.org/10.30999
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Justitia Nusantara (MJN) is a journal that intends to publish most quality research papers in the fields of law or criminology and social justice studies. The journal is keen to present relative overview of law, system-wide trends and problems on law, crime and justice throughout the world. Journal provides a medium for social scientists to report research findings with respect to crime and justice through innovative and advanced methodologies. The Journal encourages in submission of articles, research notes, and commentaries and also invites papers based on empirical research, theoretical analysis and debate, and policy analysis and critique that centre on crime and broadly defined justice-related topics in an international perspective.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 107 Documents
 7   8   9   10   11 
Implementasi Restorative Justice sebagai Penegakan Hukum oleh Pihak Kejaksaan pada Tindak Pidana Penggelapan Tsania Manzil Assolich; Adhitya Widya Kartika
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2540

Abstract

Restorative justice merupakan perwujudan penegakan hukum dengan melindungi kepentingan hukum korban, pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum lainnya yang mengutamakan nilai keadilan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum dimasyarakat. Restorative justice tidak berfokus pada sanksi pidana, namun lebih berfokus pada pemenuhan hak korban sekaligus masyaarakat akibat tindakan pelaku. Kejaksaan sebagai penegak hukum melekat wewenang untuk dapat melaksanakan restorative justice dengan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara yang tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup demi hukum sebagaimana Pasal 140 Ayat (2)a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali implementasi restorative justice oleh pihak kejaksaan dengan menghentikan penuntutan dalam perkara tindak pidana penggelapan, hingga pada akhirnya dapat memperhatikan sisi efektivitas hukumnya. Metode penelitian ini ialah menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice pada Kejaksaan Negeri Mojokerto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait mekanismenya, namun masih ditemukan adanya faktor penghambat dari sisi internal maupun eksternal yang berujung ditolaknya restorative justice tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik dalam implementasinya, yang mana dapat berdampak pada nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pelaku maupun korban. Penerapan restorative justice dengan ini perlu dimaksimalkan.
Mediasi oleh Mediator Non Hakim sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Cerai Talak Reninta Mayang Sari; Sri Maharani
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2574

Abstract

Cerai talak yang dimohonkan oleh pihak suami, pada dasarnya hal tersebut jangan sampai terjadi. Hal itu karena pihak suami yang memimpin rumah tangganya seharusnya dapat membina dengan baik sekaligus mempertahankan rumah tangganya, bukan justru memohon cerai. Cerai talak ketika tak bisa dihindarkan oleh pihak suami dan kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan, sejatinya masih bisa dicegah dengan dilakukannya mediasi. Mediasi dapat dipimpin oleh mediator non hakim salah satunya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam upaya pencegahan terjadinya cerai talak. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian didapati bahwa prosesur mediasi cerai talak pada lokasi penelitian sebagian besar telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun kepastian hukumnya belum terwujud dengan baik, karena adanya beberapa ketidaksesuaian dalam hal waktu pelaksanaan dan pemberian arahan dari mediator non hakim. Selain itu keberadaan mediator non hakim justru memberatkan pihak yang akan bercerai, dengan adanya biaya untuk mediator yang harus dibayarkan. Mediasi terkait cerai talak dalam realitanya di Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2022 menunjukkan ketidakberhasilan, mengingat adanya permohonan cerai talak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan terdapat perkara yang justru tidak dimediasi.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Luthfi Gama Albarik
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2454

Abstract

Unsur pegawai negeri Roda penggerak dalam mesin pemerintahan negara harus berputar guna memenuhi amanatnya serta menjaga kehormatan dan nama baik negara di mata warganya. Pegawai negeri yang dapat diandalkan, beretika, dan kompeten memiliki keterampilan dan motivasi untuk memperbaiki masalah mendasar yang menghalangi mereka untuk melakukan yang terbaik. Disiplin tempat kerja, termasuk kepatuhan yang ketat terhadap peraturan dan prosedur, kemauan untuk mengambil tanggung jawab, dan produktivitas yang tinggi adalah semua bidang yang perlu diperkuat. Peran PNS sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang luhur.
UPAYA PREVENTIF OLEH BANK DALAM MENCEGAH NASABAH WANPRESTASI ATAS KREDIT RUMAH Evelyn Novi Pandini; Sri Maharani
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2581

Abstract

Produk layanan bank salah satunya ialah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Produk tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Dalam realitanya ditemukan bahwa nasabah produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami wanprestasi dalam pelaksanaanya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali mengenai perwujuda upaya preventif oleh pihak bank dalam mencegah nasabah wanprestasi atas kredit rumah. Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Surabaya. Hasil penelitian didapati bahwa upaya preventif oleh Bank BCA Surabaya sebagai pencegahan terjadinya waprestasi telah dilakukan dengan menegakkan prinsip 5C, yang meliputi modal, watak, jaminan, dan perekonomian debitur. Selain itu pihak bank juga menegakkan prinsip kehati-hatian. Wanprestasi yang tetap terjadi menunjukkan bahwa efektivitas hukum dengan ini belum terwujud dengan maksimal
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERUPA GANTI KERUGIAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENGELOLA TAMAN WISATA Achmad Ichsan Maliki; Mas Anienda Tien Fitriyah
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2578

Abstract

Adanya permasalahan di taman wisata hingga merugikan pengunjung dengan ini perlu dipertanyakan mengenai perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban hukumnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pelaksanaan perlindungan konsumen berupa ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban pihak pengelola taman wisata. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di taman wisata Kenjeran Park Atlantis Land Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pengunjung taman wisata secara preventif belum dapat diwujudkan dengan baik, terbukti adanya fasilitas yang roboh hingga merugikan konsumen. Namun perlindungan secara represif telah diwujudkan dengan baik. Pertanggungjawaban hukum dengan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengelola taman wisata.
PERWUJUDAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA Hafidz Amrullah Dzaky Nugroho; Anajeng Esri Edhi Mahanani
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2590

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim didalam Putusan Nomor 10/pid.sus-tpk/2021/PT.DKI. ditinjau dari teori kemanfaaatan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan tersebut belum sesuai dengan teori kemanfaatan hukum, mengingat penegakan hukumnya yang tidak tegas terhadap korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), terlebih terdakwanya merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya dapat dihukum lebih berat. Seharusnya diutamakannya upaya pemberantasan masalah korupsi di Indonesia, mengingat dampak korupsi sangat menyeluruh dalam kehidupan masyaraakat bernegara.
ANALISA PENERAPAN PUTUSAN ULTRA PETITA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2614

Abstract

The Constitutional Court is a particular judicial state institutions that has a position as a judicial institution besides the Supreme Court. Their responsibilities and power are controlled in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where one of them is determining disputes over the outcome of the presidential elections. Requests for these types of issues may only be submitted by election participants considering the rules and regulations provided in Law no. 24 of 2003. In giving a decision, the judge has the right to find his own law, including giving a decision that exceeds the application submitted by the applicant which is called a decisionultra small. This is intended to provide substantive justice to the applicants. The objective of doing  this research is to analyze whether the decisionultra smallcan be applied in the issue of disputes over election results. For this reason, , a normative research was conducted using a qualitative methodology so that the results provided are a comprehensive discussion. The outcomes from this research prove that the verdictultra smallcan be given to cases of disputed election results. Example of applicationultra small against the action of the Constitutional Court is the Constitutional Court Decision Number 41/PHPU.D-VI/2008 and the Constitutional Court Decision Number 57/PHPU.D-VI/2008.Keywords:ultra petita, verdict, election dispute 

Page 11 of 11 | Total Record : 107

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2011 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023 Vol 12, No 2 (2022): September 2022 Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 11, No 2 (2021): September 2021 Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 10, No 2 (2020): September 2020 Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 2 (2019): September 2019 Vol 9, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 2 (2018): September 2018 Vol 8, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 2 (2017): September 2017 Vol 7, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 6, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): September 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 2, No 1 (2012): Februari 2012 Vol 1, No 2 (2011): September 2011 Vol 1, No 1 (2011): Februari 2011 More Issue