cover
Contact Name
Erna Mei Lestari
Contact Email
erna_mei@dephub.go.id
Phone
+6281380109876
Journal Mail Official
jurnaltransla@dephub.go.id
Editorial Address
Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Transportasi Laut
ISSN : 14110504     EISSN : 25484087     DOI : http://dx.doi.org/10.25104/transla
Jurnal Penelitian Transportasi Laut merupakan majalah ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam bidang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang meliputi operasional kepelabuhanan, manajemendan jaringan angkutan, hukum laut, desain dan sistem perkapalan, dan lingkungan maritim.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut" : 10 Documents clear
PENELITIAN PENGEMBANGAN UPT PELABUHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Raga, Paulus
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1412

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada transportasi laut. Pengelolaan fasilitas transportasi laut sangatlah dibutuhkan agar penyelenggaraan transportasi laut dapat memberikan manfaat pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Dengan menggunakan pendekatan metode diskripsu eksplority untuk memecahkan permasalahan ini sistem pengelolaan UPT pelabuhan dilingkungan Kementerian Perhubungan khususnya dibidang transportasi laut sebagai Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta menerapkan praktik bisnis yang sehat.
KESIAPAN KAPAL CARGO DIBAWAH 500 GT TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR KAPAL NON KONVENSI (NON CONVENTION VESSEL STANDARD/ NCVS) BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM DI PELABUHAN KENDARI Utami, Tri Kusumaning
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1413

Abstract

Pelaksanaan NCVS sangat mendesak dilaksanakan, mengingat selama ini banyak terjadi kecelakaan kapal di laut dan lebih banyak menimpa kapal-kapal Non Konvensi. Maksud dari studi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kapal-kapal cargo di bawah 500 GT mengenai menejemen keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim terhadap implementasi standar kapal non konvensi (NCVS) . Sedangkan tujuannya adalah dengan kesiapan NCVS kedepan, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kapal ?kapal non konvensi, termasuk kapal-kapal cargo. Berdasarkan hasil analisis dari kondisi eksisting standar kapal-kapal non konvensi dapat disimpulkan :Pada aspek pengawasan kapal petugas selalu melakukan pengawasan akses ke kapal , keberangkatan dan kedatangan kapal di pelabuhan, serta pengawasan embarkasi/debarkasi,ketersedian peralatan komunikasi dan keamanan di dalam kapal. Namun pihak pelabuhan dalam mengantisipasi kesiapan kapal-kapalnya masih kurang memperhatikan pendidikan dan pelatihan yang dipunyai yang merupakan syarat bagi perwira. Pada aspek perlindungan lingkungan maritime pihak pelabuhan sudah memastikan setiap kapal sudah dilengkapi tangki penampung minyak kotor dan sudah terpasang peralatan pencegahan pencemaran dan memastikan sudah tersedia sistem pengemasan, penandaan (pelabelan), pendokumentasian, dan penempatan muatan sesuai dengan tata cara dan prosedur untuk kapal. Disarankan pihak pelabuhan dalam mengantisipasi kesiapan kapal-kapalnya harus lebih memperhatikan pendidikan dan pelatihan terhadap petugas-petugasnya, perlu ditingkatkan koordinasi antara pihak pelabuhan dengan pihak perusahaan kapal dalam melakukan prosedur/tata cara perawatan kapal yang telah dibuat perusahaan , terutama pemeliharaan harian, perencanaan dan pelaksanaan docking tahunan dan masih perlu ditingkatkan pengawasan kapal, teutama mengenai ketersediaan peralatan keamanan di dalam kapal.
PEMERIKSAAN KAPAL DALAM PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI PELABUHAN SEBAGAI PENGUMPAN REGIONAL GALESONG Siswoyo, Bambang
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1414

Abstract

Pemeriksaan kapal yang menjadi salah satu kebutuhan dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal. Kelaikan kapal salah satu kebutuhan untuk kapal dapat berlayar, pemeriksaan kapal dalam pemberian Surat Persetujuan Berlayar Di Pelabuhan Galesong sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional juga dilaksanakan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keyakinan terhadap keselamatan operasi kapal penumpang maupun barang di Pelabuhan Galesong sebagai Pengumpan Regional perlu dilakukan pemeriksaan kapal sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar setempat. Tujuan pemeriksaan kapal ini untuk mengetahui sistem dan prosedur pemeriksaan kapal yang ada dan dilaksanakan secara benar. Dalam pemeriksaan kapal, perlu lakukan dengan cermat dan membutuhkan keahlian sumberdaya manusia yang sesuai dalam bidangnya. Tujuan penelitian mengetahui sistem dan prosedur pemeriksaan kapal barang dan penumpang sehingga pemberian surat persetujuan berlayar (SPB) dilakukan dengan benar. Dengan Metoda GAP untuk menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya hasil yang diharapkan adanya kebijakan sistem dan prosedur pemeriksaan kapal barang dan penumpang agar menjadi suatu sistem dan prosedur yang terpadu dengan pemberian surat persetujuan berlayar.
EVALUASI KEMANFAATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI LAUT DI KAWASAN BARAT INDONESIA Sunarto, Sunarto
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1415

Abstract

Peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian khususnya di Indonesia adalah transportasi laut. Hal tersebut dikarenakan transportasi laut berhubungan dengan kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah perlu mengedepankan pentingnya transportasi laut untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Berbagai aktifitas terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan ketersediaan infrastruktur yang baik, sekarang transportasi laut berperan penting dalam mengakomodasi aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kegiatan evaluasi ini mengunakan pendekatan analisis data melalui Fokus Group Discussion, kemudian dirumuskan evaluasinya menggunakan aspek fasilitas pelabuhan meliputi aspek yang dinilai dari pembangunan dermaga seperti Master Plan, FS, AMDAL, TOR, dan RAB yang penilaiannya ada atau tidak ada, dan kewajaran harga yang meliputi standar harga, volume, dan harga satuan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pembangunan fasilitas pelabuhan laut Singkil di Propinsi Aceh belum bermanfaat, pembangunan rehabilitasi instalasi menara suar Pulau Beras DSI-50/60 Sabang di Propinsi Aceh bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Labuhan Angin di Propinsi Sumatera Utara belum bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Parlimbungan Ketek di Propinsi Sumatera Utara bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Barus di Propinsi Sumatera Utara belum bermanfaat, pembangunan rambu suar 7 unit Sibolga di Propinsi Sumatera bermanfaat, pembangunan fasilitas GMDSS SROP Kuala Langsa Propinsi Sumatera Utara bermanfaat, pembangunan pembangunan fasilitas GMDSS SROP Belawan di Propinsi Sumatera Utara bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Tanjung Buton di Propinsi Riau belum bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan Dompak di Propinsi Kepulauan Riau belum bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Pasapuat di Propinsi Sumatera Barat belum bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Tanjung Jabung Propinsi Jambi belum bermanfaat, dan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kuala Mendahara di Propinsi Jambi belum bermanfaat.
PENGEMBANGAN PELAYARAN PERINTIS PADA PERINTIS PULAU-PULAU TERISOLIR DI KEPULAUAN RIAU Syafril KA, Syafril KA; Sujarwanto, Sujarwanto
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1411

Abstract

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia, yang terdiri dari pulau-pulau, dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil, 30% pulau-pulau tersebut belum bernama, dan belum berpenghuni. Luas wilayahnya sebesar 252.601 km², sekitar 95% merupakan lautan, dan hanya sekitar 5% daratan. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 kabupaten, dan 2 kota, 47 kecamatan serta 274 kelurahan/desa. Hambatan geografis, demografis, dan transportasi laut menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersebar pada pulau-pulau kecil tidak menguntungkan, mengakibatkan ketertinggalan, keterisolasian atau keterpencilan dibandingkan pulau-pulau lainya yang mempunyai kemudahan pengangkutan yang lebih lancar. Dengan menggunakan pendekatan analisis tingkat aksesibilitas untuk memecahkan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari penelitian adalah perubahan tingkat konektivitas. Pelabuhan yang aktif di kepulauan Riau hanya 21 pelabuhan yang terakreditasi oleh angkutan laut penumpang, pelayaran perintis dan angkutan penyeberangan. Selanjutnya kapal-kapal komersial belum banyak melayani, karena secara ekonomis belum menguntungkan.
Pemeriksaan Kapal Dalam Pemberian Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Sebagai Pengumpan Regional Galesong Bambang Siswoyo
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1414

Abstract

Pemeriksaan kapal yang menjadi salah satu kebutuhan dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal. Kelaikan kapal salah satu kebutuhan untuk kapal dapat berlayar, pemeriksaan kapal dalam pemberian Surat Persetujuan Berlayar Di Pelabuhan Galesong sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional juga dilaksanakan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keyakinan terhadap keselamatan operasi kapal penumpang maupun barang di Pelabuhan Galesong sebagai Pengumpan Regional perlu dilakukan pemeriksaan kapal sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar setempat. Tujuan pemeriksaan kapal ini untuk mengetahui sistem dan prosedur pemeriksaan kapal yang ada dan dilaksanakan secara benar. Dalam pemeriksaan kapal, perlu lakukan dengan cermat dan membutuhkan keahlian sumberdaya manusia yang sesuai dalam bidangnya. Tujuan penelitian mengetahui sistem dan prosedur pemeriksaan kapal barang dan penumpang sehingga pemberian surat persetujuan berlayar (SPB) dilakukan dengan benar. Dengan Metoda GAP untuk menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya hasil yang diharapkan adanya kebijakan sistem dan prosedur pemeriksaan kapal barang dan penumpang agar menjadi suatu sistem dan prosedur yang terpadu dengan pemberian surat persetujuan berlayar.
Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Laut di Kawasan Barat Indonesia Sunarto Sunarto
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1415

Abstract

Peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian khususnya di Indonesia adalah transportasi laut. Hal tersebut dikarenakan transportasi laut berhubungan dengan kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah perlu mengedepankan pentingnya transportasi laut untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Berbagai aktifitas terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan ketersediaan infrastruktur yang baik, sekarang transportasi laut berperan penting dalam mengakomodasi aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kegiatan evaluasi ini mengunakan pendekatan analisis data melalui Fokus Group Discussion, kemudian dirumuskan evaluasinya menggunakan aspek fasilitas pelabuhan meliputi aspek yang dinilai dari pembangunan dermaga seperti Master Plan, FS, AMDAL, TOR, dan RAB yang penilaiannya ada atau tidak ada, dan kewajaran harga yang meliputi standar harga, volume, dan harga satuan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pembangunan fasilitas pelabuhan laut Singkil di Propinsi Aceh belum bermanfaat, pembangunan rehabilitasi instalasi menara suar Pulau Beras DSI-50/60 Sabang di Propinsi Aceh bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Labuhan Angin di Propinsi Sumatera Utara belum bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Parlimbungan Ketek di Propinsi Sumatera Utara bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Barus di Propinsi Sumatera Utara belum bermanfaat, pembangunan rambu suar 7 unit Sibolga di Propinsi Sumatera bermanfaat, pembangunan fasilitas GMDSS SROP Kuala Langsa Propinsi Sumatera Utara bermanfaat, pembangunan pembangunan fasilitas GMDSS SROP Belawan di Propinsi Sumatera Utara bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Tanjung Buton di Propinsi Riau belum bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan Dompak di Propinsi Kepulauan Riau belum bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Pasapuat di Propinsi Sumatera Barat belum bermanfaat, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Tanjung Jabung Propinsi Jambi belum bermanfaat, dan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kuala Mendahara di Propinsi Jambi belum bermanfaat.
Pengembangan Pelayaran Perintis pada Perintis Pulau-Pulau Terisolir di Kepulauan Riau Syafril KA Syafril KA; Sujarwanto Sujarwanto
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1411

Abstract

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia, yang terdiri dari pulau-pulau, dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil, 30% pulau-pulau tersebut belum bernama, dan belum berpenghuni. Luas wilayahnya sebesar 252.601 km², sekitar 95% merupakan lautan, dan hanya sekitar 5% daratan. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 kabupaten, dan 2 kota, 47 kecamatan serta 274 kelurahan/desa. Hambatan geografis, demografis, dan transportasi laut menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersebar pada pulau-pulau kecil tidak menguntungkan, mengakibatkan ketertinggalan, keterisolasian atau keterpencilan dibandingkan pulau-pulau lainya yang mempunyai kemudahan pengangkutan yang lebih lancar. Dengan menggunakan pendekatan analisis tingkat aksesibilitas untuk memecahkan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari penelitian adalah perubahan tingkat konektivitas. Pelabuhan yang aktif di kepulauan Riau hanya 21 pelabuhan yang terakreditasi oleh angkutan laut penumpang, pelayaran perintis dan angkutan penyeberangan. Selanjutnya kapal-kapal komersial belum banyak melayani, karena secara ekonomis belum menguntungkan.
Penelitian Pengembangan UPT Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Paulus Raga
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1412

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada transportasi laut. Pengelolaan fasilitas transportasi laut sangatlah dibutuhkan agar penyelenggaraan transportasi laut dapat memberikan manfaat pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Dengan menggunakan pendekatan metode diskripsu eksplority untuk memecahkan permasalahan ini sistem pengelolaan UPT pelabuhan dilingkungan Kementerian Perhubungan khususnya dibidang transportasi laut sebagai Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta menerapkan praktik bisnis yang sehat.
Kesiapan Kapal Cargo Dibawah 500 GT Terhadap Implementasi Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard/ NCVS) Berkaitan Dengan Manajemen Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan Maritim di Pelabuhan Kendari Tri Kusumaning Utami
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1413

Abstract

Pelaksanaan NCVS sangat mendesak dilaksanakan, mengingat selama ini banyak terjadi kecelakaan kapal di laut dan lebih banyak menimpa kapal-kapal Non Konvensi. Maksud dari studi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kapal-kapal cargo di bawah 500 GT mengenai menejemen keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim terhadap implementasi standar kapal non konvensi (NCVS) . Sedangkan tujuannya adalah dengan kesiapan NCVS kedepan, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kapal –kapal non konvensi, termasuk kapal-kapal cargo. Berdasarkan hasil analisis dari kondisi eksisting standar kapal-kapal non konvensi dapat disimpulkan :Pada aspek pengawasan kapal petugas selalu melakukan pengawasan akses ke kapal , keberangkatan dan kedatangan kapal di pelabuhan, serta pengawasan embarkasi/debarkasi,ketersedian peralatan komunikasi dan keamanan di dalam kapal. Namun pihak pelabuhan dalam mengantisipasi kesiapan kapal-kapalnya masih kurang memperhatikan pendidikan dan pelatihan yang dipunyai yang merupakan syarat bagi perwira. Pada aspek perlindungan lingkungan maritime pihak pelabuhan sudah memastikan setiap kapal sudah dilengkapi tangki penampung minyak kotor dan sudah terpasang peralatan pencegahan pencemaran dan memastikan sudah tersedia sistem pengemasan, penandaan (pelabelan), pendokumentasian, dan penempatan muatan sesuai dengan tata cara dan prosedur untuk kapal. Disarankan pihak pelabuhan dalam mengantisipasi kesiapan kapal-kapalnya harus lebih memperhatikan pendidikan dan pelatihan terhadap petugas-petugasnya, perlu ditingkatkan koordinasi antara pihak pelabuhan dengan pihak perusahaan kapal dalam melakukan prosedur/tata cara perawatan kapal yang telah dibuat perusahaan , terutama pemeliharaan harian, perencanaan dan pelaksanaan docking tahunan dan masih perlu ditingkatkan pengawasan kapal, teutama mengenai ketersediaan peralatan keamanan di dalam kapal.

Page 1 of 1 | Total Record : 10