cover
Contact Name
Andi Patta Yusuf
Contact Email
pattayusuf@unmus.ac.id
Phone
+6281248131455
Journal Mail Official
mjpafisip@unmus.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke 99600
Location
Kab. merauke,
P a p u a
INDONESIA
Musamus Journal of Public Administration
Published by Universitas Musamus
ISSN : 26226499     EISSN : 2622917X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Focus and Scope Musamus Journal of public administration (MJPA e-ISSN 2622-917X, p-ISSN 2622-6499) is a peer-reviewed journal published by the Department of administration, Faculty of political science, University of Musamus, Merauke, Papua, Indonesia. MJPA is published twice a year (October and April) is available in print or electronic versions. Therefore, we welcome the sending of articel in the United Kingdom or Indonesia language. the focus of the study: Public Policy; Public Management; Financial State; Development Administration; Local Autonomy; Executive- Legislative Relations; Public Administration Ethics; Public Administation; Public Service; Manegement Human Resources in Public Sector; Good Governance dan Local Governance; Leadership Public Sector.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration" : 5 Documents clear
Women's Participation In Administration Processes In Education And Culture Sultan Sultan; Fitriani Fitriani
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1984

Abstract

The purpose of this study was to determine the participation of women in the administrative process at the Office of Education and Culture in Merauke Regency. Researchers use a qualitative approach. while the data analysis technique, the authors used three stages: Condensation of data, presentation of data, and drawing conclusions from the results of this study the authors found that women's participation in the administration process went well, but there were still flaws and found other factors namely education, insight intellectual, and responsibility, Based on the results of the study showed that the factors of Coverage, Equality and partnership, Transparency, Equality and authority, Equality of responsibility and empowerment. Women's Participation in the Administration Process in the Office of Education and Culture in Merauke Regency which can be seen from these indicators has been going well the above has been going well, but in the process there are still some shortcomings, and obstacles in doing work that is still and obstacles in doing employment, namely that there are still many women who do not yet have adequate quality in carrying out and carrying out work, but these problems can be minimized to carry out the process of women's participation in administration at the Merauke Regency Education and Culture Office.
Good Governance Dalam Pemerintahan Paul Adryani Moento; Firman Firman; Andi Patta Yusuf
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1985

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance belum terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke sudah optimal yang di lihat dari beberapa aspek yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum. Dari segi akuntabilitas menunjukkan bahwa para pegawai Kantor Distrik Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil kerjanya. Dari aspek transparansi menunjukkan bahwa Kantor Distrik Merauke dalam hal memberikan informasi sangat terbuka karena masyarakat yang sedang mengurus surat-surat administrasi atau KTP yang belum mengetahui syarat-syarat pengurusan pegawai Kantor Distrik Merauke langsung memberitahukan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dari aspek partisipasi masyarakat sangat antusias dalam ikut berpartisipasi dalam penerapan good governance. Penegakan hukum yang berlaku di Kantor Distrik Merauke yakni berupa teguran-teguran yang langsung diberikan oleh Kepala Distrik. Jika pegawai yang menyalahi aturan tersebut tidak bisa di tangani langsung di serahkan kepada Sekertaris Daerah untuk ditindak lanjuti.
Kapitalisasi Agama Menuju Pasar, Komodifikasi Dan Komersialisasi “Agama” Aenal Fuad Adam
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1986

Abstract

Perkembangan pasar produk halal dan Syariah yang banyak menembus telah mengalami badai besar di pasar yang mempengaruhi pergeseran pemasaran produk. Tujuan kajian ini untuk melihat apakah yang dimaksud oleh Greg Fealy sebagai komodifikasi agama benar-benar menjadi fenomena konsumsi yang mendukung penyebaran dan memudahkan hidup sebagai seorang muslim dalam pergeseran produk halal dan syariah terhadap ekonomi pasar global. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup konsumerisasi mencerminkan dan mengintersepsi sistem kapitalism yang dipandang sebagai sesuatu yang dulunya berbeda satu sama lain tetapi sekarang memiliki cadangan dan mengembangkan sistem satu sama lain untuk akumulasi modal pasar. Pembeli muslim mengidentifikasi produk untuk mencari iman dan pengakuan itu, sementara produk menggunakan simbol islam dan mengatakan untuk mendapatkan keuntungan.
Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Dapot Pardamean Saragih; Andi Patta Yusuf; Aenal Fuad Adam
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1987

Abstract

Pengawasan proses melestarikan Sumber Daya Alam menemui beberapa persoalan yang terjadi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke sudah optimal yang dilihat dari segi waktu pengawasan yang dilakukan yaitu: 1) Pengawasan Preventif yang menunjukkan bahwa para pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil kerjanya; 2) Pengawasan Berkala yang menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke dalam hal memberikan pengawasan secara berkala sudah berjalan dengan baik; 3) Pengawasan Mendadak sudah dilakukan BKSDA guna memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada; 4) Pengawasan Melekat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada di BKSDA, dan 5) Pengawasan Saat Proses Dilakukan sudah sangat sering dilakukan oleh atasan kepada bawahanya guna melihat apa saja yang perlu diperbaiki dan ditutupi. Penegakan hukum yang berlaku di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke yakni berupa teguran-teguran yang langsung diberikan oleh Kepala BKSDA dan diberlakukanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam tupoksi BKSDA.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Rino Bahari Adi Pradana
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1990

Abstract

Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk. Tujuan dari penelitan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Keluarga Berencana dalam menekan laju tingkat pertumbuhan penduduk dalam megatasi jarak angka kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Lokasi penelitian di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan informan dengan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi program keluarga berencana dalam menekan tingkat pertumbuhan penduduk belum maksimal diterapkan. Hal ini terlihat sejak diberlakukan program tersebut masih banyak masyarakat khususnya ibu-ibu yang realif muda yakni ada 18-19 yang melahirkan anak karena menikah usia muda yang seharusnya usia kelahiran bagi seorang ibu yakni 20 sampai 30 tahun dan juga jarak kelahiran anak yang terjadi rata-rata 2 tahun lebih pada hal secara ideal dengan adanya program ini menghendaki jarak kelahiran anak paling minimal 3 tahun. Disisi lain jumlah anak dari masing-masing ibu melebihi apa yang diharapkan dalam program ini yakni 2 orang anak saja, namun yang terjadi jumlah anak yakni 4 sampai 5 orang anak. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dari instansi terkait untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan pengetahuan masyarakat akan keluarga berancana sangat kurang.

Page 1 of 1 | Total Record : 5