Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Articles
55 Documents
<![CDATA[Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad Mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto ]]>
<![CDATA[Fatkhul Musobih]]>;
<![CDATA[Safitri Mukarromah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 1, April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.808 KB)
|
DOI: 10.30595/jhes.v2i1.3926
<![CDATA[Artikel ini untuk mengetahui Apa saja produk dengan akad mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk dengan akad mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto.Untuk mengetahui ke-syariahan strategi pemasaran produk dengan akad mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto?]]>
<![CDATA[Praktik Akad Wadi’ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto ]]>
<![CDATA[Widya Dwi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Makhrus Makhrus]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (607.757 KB)
|
DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3923
<![CDATA[Wadi’ah merupakan salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah dalam mengelola produk penghimpunan dana seperti produk tabungan. Tabungan sendiri merupakan jenis simpanan yang sudah terkenal baik dikalangan pedesaan sampai perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk tabungan apa saja yang menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Purwokerto serta mengetahui kesesuaian antara dasar hukum tentang pengelolaan tabungan wadi’ah yang sudah ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI) dengan praktik dilapangan yang sesungguhnya oleh pegawai-pegawai bank syariah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya bersumber dari brosur, formulir pembukaan rekening. Analisis datanya dengan cara mengolah data yang di dapat saat observasi dan wawancara kemudian dianalis dan disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto mempunyai 4 kantor cabang pembantu antara lain Kantor Cabang Pembantu Ajibarang, Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, Kantor Cabang Pembantu Kebumen dan Kantor Cabang Pembantu Cilacap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan akad wadi’ah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan wadi’ah yaitu seperti bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya). Dalam melakukan penerapan tabungan yang menggunakan akad wadi’ah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.]]>
<![CDATA[Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah ]]>
<![CDATA[Diyah Febrikawati Ratna Dhahita]]>;
<![CDATA[Ida Nurlaeli]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.996 KB)
|
DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3709
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan pada produk pembiyaan musyarakah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan objek penelitian di KJKS BMT Dana Mentari Mersi, sementara teknik adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan musyarakah lebih sedikit dibanding jumlah nasabah pada pembiayaan murabahah dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah. Namun, bila ditinjau dari aspek perkembangan usaha, usaha nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah sebagian besar maju, walaupun sebagain sama seperti sebelum melakukan pembiayaan. KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam UMKM, namun kurangnya promosi dalam pembiayaan musyarakah menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini. Selain itu, KJKS BMT Mitra Mentari kurang berani untuk mencairkan dana untuk usaha yang baru berdiri, sehingga beberapa hambatan dalam UMKM antara lain kepercayaan masyarakat yang pada awalnya masih kurang. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai percaya.]]>
<![CDATA[Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen ]]>
<![CDATA[Berkah Subaiti]]>;
<![CDATA[Istianah Istianah]]>;
<![CDATA[Wage Wage]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 1, April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (766.692 KB)
|
DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4474
<![CDATA[Lazimnya kerja sama gaduh sapi yang dilakukan masyarakat Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen telah menjadi tradisi sejak dulu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik dan pandangan hukum Islam terhadap praktik gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini kualitatif deskriptif dan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Lembupurwo yang melaksanakan kerja sama gaduh sapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang penulis lakukan adalah memilah data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi sebagai sumber utama sementara sumber pendukung menggunakan jurnal artikel, buku,dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen mengikuti kebiasaan masyarakat baik dari segi cara, modal dan pembagian keuntungannya. Model kerja sama gaduh sapi yang dilakukan menggunakan dua system yaitu penggemukan dan pembibitan. Dalam pandangan hukum Islam praktik kerja sama gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan hukum Islam, yakni menggunakan akad muḍārabah muţlaqah.]]>
<![CDATA[Perspektif Hukum Refleksif terhadap Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan ]]>
<![CDATA[Adam Setiawan]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (523.645 KB)
|
DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3715
<![CDATA[Peran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya, membuat dirinya ditasbihkan menjadi penjaga konstitusi (the guardian of constitution), sehingga perannya yang sangat signifikan dalam menjamin hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara, khususnya para Penghayat Kepercayaan yang dalam praktiknya mendapatkan tindakan diskriminasi dari sebuah ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perspektif hukum refleksif yang digagas oleh Gunther Teubner, melihat peran Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi yang merupakan tempat mengadu dan merespon, tatkala hak-hak konstitusional masyarakat terganggu, dalam arti tidak mendapatkan sebuah keadilan yang dikarenakan sebuah ketentuan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.]]>
<![CDATA[Determinasi Pengungkapan Syariah terhadap Standar AAOIFI : Studi terhadap Daftar Efek Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ahmad Dzakiyuddin]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 2, Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (21.128 KB)
|
DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5257
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the impact of compliance with sharia principles, leverage ratio, revenue recognition ratio and islamic governance score on the disclosure level. Compliance with sharia principles is measured in accordance with the capital market and Financial Institution Supervisory Agency Regulations concerning Criteria for Issuance of List of Sharia Securities. The leverage ratio and revenue recognition ratio are determined using the criteria set by DSN-MUI and written on OJK regulations concerning Criteria and Issuance of List of Sharia Securities. Meanwhile the Islamic Governance Score is a proxy for the characteristics of the Sharia Supervisory Board (DPS). Level of disclosure measured by formulating a disclosure index based on Sharia Company Theory. The sample in this study was 343 Lists of Sharia Securities in Indonesia in 2018. The results of the study indicate that all independent variables are significant for the disclosure level.]]>
<![CDATA[Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Teori Negara Hukum ]]>
<![CDATA[Mahsun Ismail]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 1, April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (532.07 KB)
|
DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4414
<![CDATA[Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berasal Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi perhatian banyak pihak. Sebab hal tersebut berdampak terhadap dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi kemasyarakatan yang dianggap menjadi ancaman negara karena mengusung ideologi khilafah serta dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 terdapat pihak yang mendukung (pemerintah), namun adapula yang tidak mendukung sebab dianggap menimbulkan dampak terhadap demokrasi di Indonesia, dikarenakan Undang Undang tersebut hanya mengakomodir sebagian kepentingan yang ada di negara ini dan tidak meperhatikan secara keseluruhan aspirasi masyarakat Indonesia. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut pencantuman asas contrarius actus, namun turut menimbulkan kekeliuruan secara normatif, sebab organisasi masyarakat yang dianggap melanggar ideologi negara hanya dapat dibubarkan secara adil dan benar melalui mekanisme peradilan, apalagi bila status ormas tersebut telah berbadan hukum. Oleh sebab itu, Undang Undang tersebut telah mengabaikan salah satu prinsip due process of law yang dianut oleh negara hukum yang dimana pembubaran ormas tidak melalui mekanisme peradilan. Artikel ini akan mengulas mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 serta dinamika yang ditimbulkannya, khususnya dalam konteks teori negara hukum.]]>
<![CDATA[Partisipasi Civil Society dalam Pembentukan Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Adam Setiawan]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (528.806 KB)
|
DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3925
<![CDATA[Partisipasi Civil Society dalam pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dengan tujuan mengimbangi dan mengontrol kebijakan penyelenggara negara. Dalam hal ini proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan partisipatif dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengawasi dan sekaligus memberikan saran kepada pembentuk undang-undang (DPR). Dengan demikian lembaga pembentuk undang-undang (DPR) dapat menghasilkan undang-undang yang bersifat responsif, aspiratif dan akomodatif.]]>
<![CDATA[Analisis Manfaat Mudharabah Muqayyadah Produk Pembiayaan Linkage pada Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto ]]>
<![CDATA[Murdiyah Murdiyah]]>;
<![CDATA[Encep Saepudin]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (564.952 KB)
|
DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3710
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada produk pembiayaan linkage di Bank BRI Syariah Purwokerto dan mengetahui manfaat pemilihan akad mudharabah muqayyadah pada produk linkage di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berjenis kualitatif, penelitian dilakukan di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto. Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan pembiayaan linkage di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto yaitu Kopkar (Koperasi Karyawan) atau KPRI mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu Bank melakukan BI Checking terhadap koperasi, kemudian wawancara dan pemenuhan dokumen persyaratan, bank melakukan analisa layak atau tidaknya koperasi diberikan pembiayaan, setelah itu On the Spot (OTS) dan transaksi jaminan, kemudian koperasi menandatangani surat pesetujuan pembiayaan setelah itu dilakukan akad pembiayaan dan kemudian Bank BRI Syariah melakukan pencairan pembiayaan. Bank BRI Syariah menyalurkan pembiayaan linkage kepada koperasi dengan menggunakan mudharabah muqayyadah karena memiliki banyak manfaat baik dari beberapa pihak yaitu : Bank BRI Syariah (shahibul maal), koperasi (mudharib) dan anggota koperasi.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban ]]>
<![CDATA[Mahsun Ismail]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (957.952 KB)
|
DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3734
<![CDATA[Tindak pidana cybercrime merupakan persoalan yang tidak mudah dalam penegakan hukum maupun perlindungan terhadap korban cyber khususnya dalam tindak pidana cyberpornography. Kebijakan hukum pidana masih berorientasikan terhadap kepentingan pelaku namun kepentingan korban cyberpornography kurang mendapatkan perhatian dari para penegak hukum karena sudah dianggap telah diwakili kepentingannya oleh Negara (jaksa). kebijakan Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana pentingnya penerapan asas rights to be forgotten terhadap korban cyberpornography sehingga kepentingan korban untuk terbebas dari stigma negative atas kejadian yang dialaminya.]]>
