cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi" : 19 Documents clear
KINERJA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.19

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatanpemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak, diperoleh dari warga negara yangmemiliki bangunan dan tanah secara sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena target pajak/wajib pajak yangharus di pungut sangat banyak dan tersebar, maka untuk pelaksanaan pemungutan PBB tidak hanya dilakukan olehpetugas kantor pajak. Petugas desa/kelurahan dan kecamatan menjadi ujung tombak dari perolehan PBB karena merekalangsung berhadapan dengan masyarakat melakukan pemungutan dan sosialisasi pentingnya membayar pajak,khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.Persentase perolehan PBB di Kecamatan Cibatu sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan,dengan begitu sedikit banyak penurunan tersebut berpengaruh terhadap penerimaan negara. Untuk mengetahuipenyebab tersebut maka penulis menganalisis kinerja petugas PBB Kecamatan Cibatu. Alasannya, karena menurut datayang penulis peroleh, sebelum tahun 2007 Kecamatan Cibatu masuk peringkat 5 besar dari 17 kecamatan yang ada diKabupaten Purwakarta, tetapi setelah tahun 2007 peringkat tersebut turun hingga puncaknya tahun 2011 peringkatKecamatan Cibatu sampai ke peringkat 17 dari 17 Kecamatan.Analisis kinerja petugas PBB dengan menggunakan indikator kinerja Mathis, L. Robert dan Jackson, H. John,menyatakan bahwa kinerja petugas sangat berpengaruh terhadap perolehan PBB di Kecamatan Cibatu, terlebihpengaruh tersebut terlihat pada indikator kinerja kualitas output dan sikap kooperatif. Dengan tidak ada tupoksi danstandar operasional dalam melakukan tugas dan kurangnya sikap kooperatif petugas terhadap masalah yang timbuldalam proses penagihan PBB mengakibatkan sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 persentase perolehan PBBKecamatan Cibatu terus menurun.Penulis merekomendasikan khususnya untuk pemerintah daerah, agar lebih memperhatikan kesejahteraan petugasPBB, penempatan pegawai di kecamatan dan desa, untuk Camat diharapkan meningkatkan pengawasan danperhatianproses pemungutan PBB di wilayahnya, petugas PBB khusus di kecamatan, agar membuat aturan sendiridengan tidak melanggar aturan yang ada serta meningkatkan sikap kooperatif petugas terhadap wajib pajak (kolektor danmasyarakat), agar kinerja petugas PBB bisa lebih baik dan perolehan persentase PBB meningkat Kecamatan Cibatu.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH T, Faisal T
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.14

Abstract

Otonomi daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan kewenanganmasing-masing pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun demikiandalam implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut masih belum mampu mencapai sasaran dan tujuan yangdiharapkan, oleh karena itu dalam artikel ini akan menyoroti faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan publikditinjau dari sudut pandang teoritis, praktis dan pengalaman penulis sebagai bagian dari implementor kebijakan publikdengan harapan dapat memberikan solusi terbaik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia.
PERANAN DAN PROBLEMATIKA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA Aritonang, Dinoroy Marganda
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.16

Abstract

MK merupakan lembaga negara yang amat disegani hingga saat ini. Keberadaan MK merupakan penyegar bagidahaga bangsa ini untuk institusi yang bersih dan kredibel dengan ditopang kewenangan yang besar dan berpengaruhluas. Tapi kenyataannya MK tidak berbeda dengan lembaga negara lainnya. Isu negatif perilaku hakim MK pun pernahmenjadi persoalan yang muncul. Meskipun belum terbukti namun kasus tertangkap tangannya ketua MK karena didugaterlibat dalam penyuapan terkait kasus yang sedang diperiksa menjadi polemik yang besar. Persoalan pengawasanterhadap hakim MK menjadi persoalan klasik yang akhirnya muncul lagi. Perdebatan model dan pranata pengawasanmana yang paling tepat untuk mengawasi MK baik secara internal maupun eksternal menjadi topik hangat yang harussegera dicarikan penyelesaiannya
KUALITAS KINERJA PELAYANAN AKADEMIK STIA LAN BANDUNG djumara, s noorymsa
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.22

Abstract

Artikel tersebut berjudul "Kualitas Kinerja pelayanan Akademik STIA LAN Bandung. Artikel ini bertujuan untukmenganalisis kualitas kinerja pelayanan akademik di STIA-LAN Bandung, untuk mengidentifikasi masalah-masalahyang perlu pemecahan, untuk mengetahui model dari solusi yang ada. Hasil artikel yang diperoleh, membutuhkan lebihbanyak sosialisasi STIA-LAN Bandung dalam pelayanan publik, layanan akademik masih belum optimal dan masihperlu ditingkatkan, sarana dan prasarana perkuliahan masih perlu mengembangkan sarana. Selain karena unsur-unsuryang ada yang perlu ditingkatkan seperti; Kinerja Kualitas Pelayanan Akademik, Akademik Kinerja Kualitas PelayananAdministrasi Keuangan, dan Kualitas Kepuasan Studi Kinerja Mahasiswa.
ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNG BALAI Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.17

Abstract

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengelolapendapatan, keuangan dan aset untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalammelaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memerlukan sarana danprasarana berupa Barang Milik Daerah yang dapat mendukung tugas dan fungsi tersebut sehingga diperlukanmanajemen aset tetap yang efektif dalam pengelolaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiproses manajemen aset tetap, mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan manajemen aset tetap, danmengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode penelitian yangdigunakan oleh peneliti ini adalah metode kualitatif deskriftif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalahobservasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Verifikasi data diuji melalui validasi data danreliabilitas data. Proses pengolahan data dihasilkan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,dan penyusunan kesimpulan.Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh gambaran dan informasi mengenai proses manajemen aset tetap, kendalakendalayang dihadapi dalam melaksanakan manajemen aset tetap serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalammengatasi kendala-kendala tersebut. Dari proses manajemen aset tetap, diketahui bahwa telah dilakukan prosespenggunaan/pemanfaatan aset berupa pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. Telah dilakukan juga prosespengamanan dan pemeliharaan berupa pengamanan administrasi, hukum, dan fisik. Terakhir adalah telah dilakukanproses penghapusan/ pemindahtanganan berupa penjualan dan hibah. Dalam pelaksanaan manajemen aset tetapditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan aset berupa kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, kualitassumber daya manusia yang mengelola aset masih rendah, proses pencatatan aset yang dilakukan secara manual,ketepatan waktu penyampaian laporan aset, serta sarana dan prasarana dalam mengelola aset yang masih kurang. Daribeberapa faktor penghambat tersebut, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan agar pelaksanaan manajemen asettetap dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL COMMITMENT (STUDI PADA KARYAWAN TETAP DI POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG) Ariyani, Emma Dwi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.21

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap komitmen karyawan padaorganisasinya. Komitmen karyawan terhadap organisasi (organizational commitment) terdiri dari tiga komponen yaituaffective commitment, continuance commitment dan normative commitment. Penelitian ini dilakukan pada 100 orangkaryawan tetap di Polman Bandung yang telah bekerja minimal 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwakepuasan kerja berpengaruh positif terhadap affective commitment dan normative commitment. Sedangkan kepuasankerja berpengaruh negatif terhadap continuance commitment. Temuan-temuan dalam penelitian ini memperkuatpenelitan-penelitian lain yang menunjukkan pengaruh kepuasan kerja terhadap organizational commitment.
ANALISIS PERENCANAAN STRATEGIS DI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI fitrawan, dody fitrawan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan strategis dan menentukan prioritas programpembangunan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukanmelalui pengamatan, teknik wawancara dan studi dokumentasi. Aspek-aspek untuk menganalisis perencanaan strategisadalah analisis SWOT yaitu: kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan(threats).Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program kerja Dinas ESDM belum berjalan dengan baik, dimanaprogram pembangunan dalam renstra lebih didominasi oleh kegiatan proyek pembangunan fisik berupa pembuataninfrastruktur bangunan seperti pembangunan jaringan instalasi listrik dan peningkatan sarana dan prasarana kantor.Selain itu, kurang adanya prioritas perencanaan program kerja di Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, dimanaselama ini program kerja didasarkan pada ketersediaan anggaran saja tanpa melihat prioritas kebutuhan yang perludikembangkan.Berdasarkan peta kekuatan dalam perencanaan strategis Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi di atas dapatdisimpulkan bahwa perencanaan strategis berada pada situasi strategi agresif (S-O) yaitu memanfaatkan kekuatanuntuk mengisi peluang yang ada dalam penentuan program prioritas Dinas ESDM. Strategi-strategi yang merupakanhasil dari analisis faktor kekuatan dan peluang (S-O) tersebut adalah: intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatanpotensi ESDM, peningkatan pembangunan sarana infrastruktur ESDM dan peningkatan kemitraan dalampengelolaan ESDM. Dari ketiga strategi (S-O) yang menjadi prioritas utama program perencanaan pembangunan diDinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi adalah melakukan strategi Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatanpotensi ESDM.Saran dari hasil penelitian (1) Untuk menanggulangi penambangan liar dan kekurangan anggaran pengelolaanbidang ESDM, maka perlu dibentuk kemitraan antara masyarakat, pemerintah daerah (Dinas ESDM); (2) Perlumelakukan intensifikasi dan Ekstensifikasi bidang ESDM dengan dengan cara mengeksplorasi kawasan laut; (3) Perluadanya koordinasi antara Pemerintah Daerah (Dinas ESDM) dengan Kementerian ESDM dalam menyelenggarakanprogram kerja di daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar tidak terjadi duplikasi kegiatan yang sama oleh dua institusi(Dinas ESDM dan Kementerian ESDM).
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPD) (STUDI KASUS PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT) Keffen, Hutria Keffen
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.20

Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitaspenanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahapperencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritisdan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan hanyasebagai obyek melainkan juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini membahastentang bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd),khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).Hasil penelitian ini menunjukkan Kelompok SPP di Kecamatan Bayang belum memiliki Struktur organisasi yangjelas. Sebagian besar kelompok SPP belum memiliki AD/ART atau Standar Prosedur yang jelas dan terarah (SOP),terkait dengan peraturan yang diterapkan, Peraturan disiplin yang dibuat oleh kelompok SPP sangat menentukankelancaran jalannya kegiatan SPP ini. SDM perlu ditingkatkan. Terkait dengan Dana juga perlu dimanfaatkan denganbaik. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada kegiatan SPP di Kecamatan Bayang Kabupaten PesisirSelatan berjalan kurang tepat dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program dan kegiatan yangdilakukan oleh SPP simpan pinjam, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga terdapat kendala dan upaya yang dilakukanoleh Kelompok SPP di Kecamatan Bayang dalam rangka meningkatkan program yang ada pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kabupaten PesisirSelatan.
TINJAUAN TEORITIS PENGELOLAAN JARINGAN (NETWORKING MANAGEMENT) DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.15

Abstract

Dengan adanya sistem politik yang demokratis dan adanya kesadaran akan semakin kompleksnya suatu urusan ataumasalah publik, keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan rasionalitas manusia menimbulkan banyak organisasitermasuk negara menerapkan pendekatan jaringan dalam mengintervensi suatu urusan atau masalah publik. Haltersebut menginspirasi dan menjadi alasan penting bagi penulis untuk melakukan kajian teoritis mengenai jaringan danpengelolaan jaringan dalam studi kebijakan publik. Jaringan kebijakan (policy network) adalah suatu konsep yangmenekankan bahwa adanya pola hubungan/interaksi yang lebih kurang stabil antar aktor-aktor yang terlibat dan salingtergantung di sekitar masalah atau urusan publik tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesuksesan dalammengintervensi masalah atau urusan publik tersebut sangat bergantung pada proses transaksi antar aktor, yang padahakekatnya adalah 'menghubung-hubungkan' aktor yang satu dengan aktor yang lain dalam rangka mencari titik temupendapat, kepentingan dan strategi untuk memecahkan masalah atau urusan publik tertentu guna mencapai tujuanbersama.Dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam model jaringan seperti itu, maka dengan sendirinya kompleksitas dandinamika sangat mungkin untuk terjadi di dalamnya. Hal tersebut dimungkinkan karena aktor-aktor tersebut beradapada domain yang berbeda dan tidak memiliki pilihan-pilihan yang pasti (fixed preferences); aktor-aktor tersebutmemiliki persepsi dan solusi yang berbeda-beda dan dapat berubah setiap waktu; aktor-aktor tersebut memiliki tujuan,cara, sumber daya, kepentingan dan strategi tindakan yang berbeda-beda; dan aktor-aktor tersebut juga memiliki peranyang berbeda-beda (Kickert. et al,1999). Dengan kondisi tersebut, munculnya konflik-konflik tertentu dan konsekuensikonsekuensiyang tak terduga sangat mungkin pula untuk terjadi. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukandalam jaringan semacam itu, menurut Rhodes (1990) adalah mengelola kompleksitas dan konsekuensi-konsekuensiyang tak terduga yang bakal muncul dalam jaringan tersebut, dengan cara memasukkan aspek manajemen (dalamKlinj;1996,96), yang kemudian lebih dikenal dengan terminalogi network management (pengelolaan jaringan).
KINERJA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA Sedarmayanti Sedarmayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.19

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatanpemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak, diperoleh dari warga negara yangmemiliki bangunan dan tanah secara sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena target pajak/wajib pajak yangharus di pungut sangat banyak dan tersebar, maka untuk pelaksanaan pemungutan PBB tidak hanya dilakukan olehpetugas kantor pajak. Petugas desa/kelurahan dan kecamatan menjadi ujung tombak dari perolehan PBB karena merekalangsung berhadapan dengan masyarakat melakukan pemungutan dan sosialisasi pentingnya membayar pajak,khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.Persentase perolehan PBB di Kecamatan Cibatu sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan,dengan begitu sedikit banyak penurunan tersebut berpengaruh terhadap penerimaan negara. Untuk mengetahuipenyebab tersebut maka penulis menganalisis kinerja petugas PBB Kecamatan Cibatu. Alasannya, karena menurut datayang penulis peroleh, sebelum tahun 2007 Kecamatan Cibatu masuk peringkat 5 besar dari 17 kecamatan yang ada diKabupaten Purwakarta, tetapi setelah tahun 2007 peringkat tersebut turun hingga puncaknya tahun 2011 peringkatKecamatan Cibatu sampai ke peringkat 17 dari 17 Kecamatan.Analisis kinerja petugas PBB dengan menggunakan indikator kinerja Mathis, L. Robert dan Jackson, H. John,menyatakan bahwa kinerja petugas sangat berpengaruh terhadap perolehan PBB di Kecamatan Cibatu, terlebihpengaruh tersebut terlihat pada indikator kinerja kualitas output dan sikap kooperatif. Dengan tidak ada tupoksi danstandar operasional dalam melakukan tugas dan kurangnya sikap kooperatif petugas terhadap masalah yang timbuldalam proses penagihan PBB mengakibatkan sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 persentase perolehan PBBKecamatan Cibatu terus menurun.Penulis merekomendasikan khususnya untuk pemerintah daerah, agar lebih memperhatikan kesejahteraan petugasPBB, penempatan pegawai di kecamatan dan desa, untuk Camat diharapkan meningkatkan pengawasan danperhatianproses pemungutan PBB di wilayahnya, petugas PBB khusus di kecamatan, agar membuat aturan sendiridengan tidak melanggar aturan yang ada serta meningkatkan sikap kooperatif petugas terhadap wajib pajak (kolektor danmasyarakat), agar kinerja petugas PBB bisa lebih baik dan perolehan persentase PBB meningkat Kecamatan Cibatu.

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2013 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue