cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi" : 17 Documents clear
ARGUMENTATIVE TURN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PADA LINGKUNGAN KEBIJAKAN DI JAWA BARAT) Gedeona, Hendrikus Triwibawanto; Hendri, Denden Deni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dinamika perbedaan pandangan terhadap keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis ruang dialog yang dipergunakan para aktor kebijakan dalam proses argumentative turn tentang keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis kompleksitas dan faktor pendukung terjadinya perubahan kebijakan uji publik serta mencari format ideal uji publik calon kepala daerah setelah dihapuskannya kebijakan tersebut dalam khazanah kebijakan pemilukada.  Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam bersama informan yang terdiri dari informan kelompok kepentingan yang berasal dari elit partai politik dan kelompok informan non kepentingan yang berasal dari pakar kebijakan dan praktisi pemilukada.Hasil penelitian menunjukan pertama kebijakan uji publik calon kepala daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari benang merah dinamika kebijakan pemilukada, kebijakan tersebut tidak muncul begitu saja sebagai sebuah inovasi kebijakan dalam sistem pemilu melainkan telah mengalami pergulatan pemikiran yang panjang dalam suatu proses argumentative turn, kedua uji publik calon kepala daerah bukanlah satu-satunya formula yang dapat menyelesaikan kompleksitas persoalan pemilukada langsung, ketiga uji publik calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh tim independen bukan satu-satunya formula kebijakan yang harus diperjuangkan secara zero sum game dalam menghasilkan kepala daerah yang profesional, berkualitas dan berintegritas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-SAMSAT DI JAWA BARAT Hertiarani, Wiwiet
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.102

Abstract

Pelayanan publik adalah isu yang sangat strategis karena menjadi ajang interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan rakyat dan untuk lebih responsif, aspirasi dan kepuasan yang berorientasi rakyat, Kantor Pelayanan Jawa Barat Satu Atap (Samsat) membuat terobosan dalam bentuk e-Samsat. Aplikasi ini merupakan inovasi visioner yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Samsat Provinsi Jawa Barat dan Bank BJB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumen. Data diverifikasi dengan menggunakan triangulasi.Penelitian ini menemukan hal baru yang penting dalam implementasi kebijakan untuk menjadi lebih efektif. Hal ini diantaranya kehadiran dari Pusat Informasi dan Manajemen Aplikasi (PUSLIA) ke proses aplikasi pengembangan komputerisasi, layanan pelanggan sebagai unit pelayanan baru, dan peran seorang visioner, pemimpin yang inovatif dan transformasional, yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk menjalankan program kebijakan. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa proses implementasi kebijakan e-Samsat tidak berjalan secara efektif; akses jaringan untuk kode membayar masih terbatas; ada kendala dalam pencocokan NIK (Nomor ID) di bank dan valiidtas kepemilikan kendaraan; dan kantor ini tidak menyediakan jaringan multi-Bank; dan kurangnya sosialisasi membuat orang tidak optimal memanfaatkan e-Samsat.
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY Hanny, Rahmawati; Nurfrianto, Arif Fauzi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, tipe industri, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi dan kinerja lingkungan secara bersama-sama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh Indonesia Stock Exchange (IDX) melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) tahun 2012-2014.Pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 perusahaan. Dari 30 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel, total sampel selama tiga tahun menjadi 90 perusahaan. Analisis  data dimulai dengan uji statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi data panel, selanjutnya pemilihan teknik model estimasi data panel, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas regresi, multikolonearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, tipe industri, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi dan kinerja lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility secara simultan. Nilai adjusted R-Square sebesar 0,9825. Secara parsial hanya umur perusahaan yang berpengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan sampel yang terdapat dalam penelitian ini hanya 30 perusahaan manufaktur dan hanya menggunakan tiga tahun pengamatan. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN DI KABUPATEN SANGGAU Eltho, Yulius
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.103

Abstract

Implementasi kebijakan yang belum berpedoman pada standar dan sasaran kebijakan, memunculkan berbagai permasalahan. Salah satunya organisasi keagamaan lalai menyerahkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah dan inilah yang menjadi fokus penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, menganalisis program kebijakan hingga mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan  implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, adapun teknik verifikasi data peneliti menggunakan trianggulasi sumber dan metode.Hasil penelitian implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah diantaranya Kebijakan pemberian bantuan dana hibah belum sesuai dengan kriteria yang menjadi standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan mewujudkan kebijakan bantuan dana hibah belum ideal ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya, Hubungan antar organisasi dalam wujud koordinasi dan komunikasi tidak efektif karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan satu kali saat akan dilakukan pencairan bantuan dana hibah, Karakteristik badan pelaksana belum bekerja sesuai tugas dan fungsinya, Kebijakan pemberian bantuan dana hibah tidak mendapat respon yang baik, pemahaman yang komperhensif dan semangat yang berkobar dari pemberi dan penerima bantuan dana hibah.
PENGUKURAN KINERJA PENYELENGARAAN PENDIDIKAN MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY DI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) REGIONAL II BANDUNG Setiawan, Budi Setiawan; Ismail, Topik
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.106

Abstract

Penelitian ini menggunakan satu variabel, yaitu kinerja dengan tujuan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan diklat tahun 2013 dengan pendekatan value for money, indikator dan ukuran terletak pada input, output dan outcome. Pengukuran Input adalah rasio dari realisasi anggaran dengan target anggaran, Pengukuran  output diperoleh dari  rasio realisasi keluaran dengan target keluaran program, dan pengukuran outcome diperoleh dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penelitian dilakukan secara deskriptif yaitu membuat gambaran kondisi kinerja penyelenggaraan pendidikan. Teknik samplingnya adalah probability sampling. Pengumpulan data dengan studi dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Responden sebanyak 89 namun hanya 78 responden yang datanya layak untuk dianalisis. Hasil kinerja aspek input  mempunyai ukuran kinerja 99,39% kriteria Berhasil, output mempunyai ukuran kinerja 96,16% kriteria Berhasil dan outcome mempunyai ukuran kinerja 74,70% kriteria Baik. Pada ukuran kinerja Penyelenggaraan Diklat dengan pendekatan value for money menunjukan ukuran kinerja ekonomis adalah 99,39%, efisiensinya adalah 96,75% dan efektivitasnya adalah 77,68%. Dengan demikian, Penyelenggaraan Diklat untuk pengeluaran sumber daya adalah cukup ekonomis, anggaran untuk capaian ouput diklat adalah efisien dan efektifitas penyelenggaraan diklat kurang efektif. Akan tetapi, efektivitas diklat sudah tepat waktu, sasarannya tercapai, efisien dalam menggunakan sarana dan prasarana, namun penyelenggara diklat belum optimal sesuai kriteria peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.4 tahun 2013.
ADVOKASI KEBIJAKAN PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PERGULATAN POLITIK Iskandar, Dadi Junaedi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.36

Abstract

Pencitraan tentang politik dan pandangan yang keliru bahwa dunia politik diasosiasikan sebagai ?dunia laki-laki? berseberangan dengan amanat konstitusi perihal partisipasi, representasi dan ruang publik dengan hak yang sama di antara keduanya. Angin reformasi membawa serta demokratisasi peran politik perempuan. Stigma politik yang merendahkan peran publik perempuan dalam relasi kekuasaan demokrasi, mulai memudar.Pasca reformasi merupakan tonggak awal momentum politik kaum perempuan berkiprah dalam dunia politik menuju tujuan politik yang lebih besar: tercapainya kesetaraan dan keadilan serta memampukan perempuan dalam dunia pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang bermakna bagi kehidupan yang lebih baik.  Penguatan pemberdayaan perempuan  dilakukan melalui ?pengarusutamaan gender? (PUG). Advokasi kebijakan perlu terus disuarakan agar dapat menutupi ?lubang? kesenjangan gender sekaligus memberi peluang yang lebih lebar bagi perempuan berkiprah di dunia politik.
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH DASAR DI GUGUS SATU DESA NEGLAWANGI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG Sedarmayanti, Sedarmayanti; Safer, Guke Yolan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.100

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan Kinerja. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan mengetahui ? Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Di Gugus Satu Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung?.penelitian ini memfokuskan pada motivasi kerja. Motivasi tersebut meliputi tanggung jawab guru, pengambilan keputusan, tujuan, program kerja, umpan balik, dan implementasi program kerja.                 Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Yaitu teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel dengan jumlah responden sebanyak 40 orang dari semua guru yang berada di wilayah Gugus Satu Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistic dan analisis korelasi pearson.   Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Motivasi berkaitan dengan Kinerja. Penelitian ini menunjukan bahwa motivasi memiliki korelasi terhadap kinerja guru di gugus satu desa neglawangi sebesar 0,861.                Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pengaruh Motivasi terhadap Kinerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar di Gugus satu Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Hal tersebut ditunjukan dengan uji signifikan t hitung= 10.421 > t tabel = 1.684 dengan nilai signifikasi = 0% < 5% bila dilihat pada satandar coefficient(beta) sebesar 0.861 = 86.10% yang artinya motivasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN IZIN REKLAME KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANGSIDIMPUAN Reskanna, Ade
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.101

Abstract

AbstrakSesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk mewujudkan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan izin reklame di Kota Padangsidimpuan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah membuat kebijakan pendelegasian kewenangan walikota kepada kepala kantor pelayanan perizinan terpadu Kota Padangsidimpuan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan, faktor-faktor hambatan, serta upaya-upaya KP2T dalam mengimplementasikan kebijakan pendelegasian kewenangan izin reklame kepada Kepala KP2T. Penggunaan model konseptual sebagai panduan untuk menganalisis adalah menggunakan teori Edwards III yang terkenal dengan model ?direct and indirect impact on implementation?.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha untuk memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada pada lokus penelitian melalui teknik triangulasi data dengan informan sebanyak 13 orang, telaahan dokumen yang relevan dan pengamatan non partisipan.
ARGUMENTATIVE TURN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PADA LINGKUNGAN KEBIJAKAN DI JAWA BARAT) Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Denden Deni Hendri
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dinamika perbedaan pandangan terhadap keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis ruang dialog yang dipergunakan para aktor kebijakan dalam proses argumentative turn tentang keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis kompleksitas dan faktor pendukung terjadinya perubahan kebijakan uji publik serta mencari format ideal uji publik calon kepala daerah setelah dihapuskannya kebijakan tersebut dalam khazanah kebijakan pemilukada.  Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam bersama informan yang terdiri dari informan kelompok kepentingan yang berasal dari elit partai politik dan kelompok informan non kepentingan yang berasal dari pakar kebijakan dan praktisi pemilukada.Hasil penelitian menunjukan pertama kebijakan uji publik calon kepala daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari benang merah dinamika kebijakan pemilukada, kebijakan tersebut tidak muncul begitu saja sebagai sebuah inovasi kebijakan dalam sistem pemilu melainkan telah mengalami pergulatan pemikiran yang panjang dalam suatu proses argumentative turn, kedua uji publik calon kepala daerah bukanlah satu-satunya formula yang dapat menyelesaikan kompleksitas persoalan pemilukada langsung, ketiga uji publik calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh tim independen bukan satu-satunya formula kebijakan yang harus diperjuangkan secara zero sum game dalam menghasilkan kepala daerah yang profesional, berkualitas dan berintegritas.
IMPLIKASI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TERHADAP APARATUR & PELAYANAN PUBLIK Deddy Mulyadi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.105

Abstract

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dengan tujuan untuk mendorong percepatan pembangunan.  Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.Oleh karenanya kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan perangkat daerah sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah guna mengimplementasikan pelayanan publik di daerah.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai kebijakan kelembagaan dan dampaknya terhadap pelayanan publik.Kajian ini menggunakan metode socio legal research dengan mengkaji hukum/peraturan penundang-undangan.Data diperoleh melalui studi pustaka terhadapperaturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah, dan kelembagaan perangkat daerah, serta berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan kelembagaan dan pelayanan publik.Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan kelembagaan organisasi agar lebih tanggap terhadap kebutuhanperubahan lingkungan, baik internal maupn eksternal. Saran hasil kajian mencakup sosialisasi dan teknis implementasi PP tentang perangkat daerah, pembentukan perda tentang Perangkat Daerah, pemberian fasilitasi dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Perda Perangkat daerah, fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang berkompeten atau Lembaga Administrasi Negara, Kemendagri, Kemenpan & RB.

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2016 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue