cover
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Articles 834 Documents
PEDOMAN FIQH LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI Faisal1, Ali
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.241

Abstract

Fiqh of the environment is a set of rules of conduct ecological Muslim communities established by the competent based on the text with the aim of achieving Syar'iah goodnes together and preserve the environment, the Qur'an gave spiritual information to people to be friendly to the earth, because the earth is a survival of humans and other living things, so in this case the law enforcement administration officials should be able to understand and apply these guidelines as a basis forenvironmental jurisprudence in law enforcement with the use of the instruments of administrative law, article writing is done by using a normative-descriptive-analytical, and aimed to determine the guidelines for environmental jurisprudence in the perspective of law enforcement models using instruments of administrative law
PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN DAIRI Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.60

Abstract

Anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada kepentingan publik, dewasa ini semakin menjadi tuntutan untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten terutama pada instansi pemerintah.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi dan menganalisis faktor- faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada DIPPEKA Kabupaten Dairi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (in depth interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif.Faktor yang mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi adalah Visi ? Misi, Renstra, ketersediaan program dan kegiatan, indikator, ketersediaan anggaran, dan struktur organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi, masih belum optimal berbasis kinerja, sebaliknya masih dominan pendekatan anggaran tradisional. Dari hasil penelitian ditemukan faktor yang menghambat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi adalah : kemampuan SDM, pemanfaatan anggaran yangbelum ekonomis, belum efektif, belum efisien, konflik kepentingan, kurangnya dukungan legislatif (DPRD) mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal dan kurangnya konsekuensi sanksi tindak lanjut dari auditor internal.Dengan demikian maka penulis menyarankan: Pertama,  Mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat, Bimtek, pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal. Kedua, Hendaknya belanja bahan pakai habis terutama belanja alat tulis kantor di tampung pada bidang sekretariat saja. Ketiga, Meningkatkan peran kasubbag evaluasi dan pelaporan dalam pengawasan perencanaan anggaran, pengujian kewajaran komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan. Keempat,  Melakukan koordinasi atau pendekatan-pendekatan yang baik antara Eksekutif Daerah dengan DPRD Kabupaten Dairi.
EVALUASI TALENT MANAJEMEN SYSTEM PT POS INDONESIA (PERSERO) Sedarmayanti, Sedarmayanti; Risman, Herdi; Soliha, Fikriatus
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.166

Abstract

 Berdasarkan hasil pengamatan awal, ditemui permasalahan yaitu belum dilakukan internalisasi kepada karyawan di level pusat, regional maupun pelaksana teknis informasi tentang Talent Management. Talent management terbatas pada karyawan struktural level pusat. Belum terlihat program yang jelas bagi best telent. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, mempelajari proses dan menjabarkan pelaksanaan Talent Management System yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero). Menganalisis hambatan serta memberikan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut. Metoda penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Talent Management System di PT Pos Indonesia belum sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi. Pelaksanaannya masih parsial serta kurangnya dukungan dari sumber daya yang ada. Kondisi ini mengakibatkan PT Pos Indonesia (Persero) kesulitan dalam melakukan suksesi kepemimpinan. Belum singkronnya Keputusan Direksi tentang Talent Management System dengan Keputusan Direksi tentang pola karir dan sistem kompensasi mengakibatkan hambatan tersendiri dalam Talent Management System. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan kepada Divisi HRS untuk dapat merumuskan Keputusan Direksi tentang pola karir dan kompensasi berbasis kinerja yang sejalan dengan Keputusan Direksi tentang Talent Management System, Divisi Pengelolaan Karir dan Assesment untuk melaksanaan Penilaian Prestasi Kerja I bagi seluruh karyawan sebagai screening awal penjaringan para talent dan Pembentukan Komite Talent.
KNOWLEDGE DAN TALENT MANAGEMENT DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK Herawati, Augustin Rina
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v5i1.378

Abstract

Organizations have to adjust to the rapidly-changing, global era so as to remain existing. There are several strategies organizations may take in order to survive. One of them is through the implementation of knowledge and talent management system. This strategy emphasizes the cooperation of talented and knowledgeable human resources for achieving better organization performance, or better processes at work.
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI RW 02 KELURAHAN NEGLASARI KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG1 Karmila, Raden Mila
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.257

Abstract

This research aims at identifying and analyzing women's participation in domestic waste management at RW 02 Kelurahan Neglasari Cibeunying Kaler Subdistrict, Bandung City. It is a qualitative case study. The result of the research shows women participate in the domestic waste management differently along the management stages: planning, implementing, evaluating, and utilizing. The number of women who participates at the planning stage is quite high. However, the level of women's participation decreases in the following stages ? implementing and evaluating.Suprisingly, in the utilizing stage, the level of women's participation mounts. Not only women but all residents at RW 02 get the benefits from the waste management activities. This can be the trigger as well as the appeal for all residents, notonly women, to get involved in such activities. Based on Arnstein's ladder of citizen participation, the women's participation at RW 02 in domestic waste management from planning to utilizing stage can be classified into the citizen control rung, in which women initiate, do, and control all the processes.
BAGAIMANA PERANAN LEMBAGA ADAT MEMPERTAHANKAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT? (STUDI KASUS DI KABUPATEN SAROLANGUN) Mubarrok, Akhyar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i2.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisa peran Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Kondisi implementasi modal sosial menyangkut penerapan dan pengamalan norma adat dan nilai-nilai luhur  masyarakat dan  untuk memahami apa saja yang menjadi hambatan bagi Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan  adalah observasi, wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena penerapan dan pengamalan modal sosial menyangkut norma dan nilai-nilai luhur adat dalam masyarakat  cukup memprihatinkan ditandai dengan perubahan perilaku yang tidak lagi berpegang teguh dan berpedoman kepada nilai-nilai luhur adat istiadat. Sedangkan saran yang diberikan dalam penelitian adalah: (a) perlu dilakukan pembinaan kepada Lembaga Adat dalam hal teknik pembinaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah melalui pendidikan dan pelatihan  (b)  Perlu adanya peningkatan kualitas pembinaan nilai-nilai adat dalam masyarakat dengan memperkuat sistem pembinaan dan pendekatan yang dilakukan (c) Perlunya payung hukum bagi Lembaga Adat untuk dapat melakukan perannya dalam masyarakat dari Pemerintah Daerah (d) Perlu adanya anggaran kegiatan pemberdayaan Lembaga Adat dari Pemerintah Daerah.
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Millah, Nurul; Dawud, Joni; Listiani, Teni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i2.532

Abstract

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari berbasis kas menjadi berbasis akrual diharapkan akan membawa dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual dan kendala yang dihadapi serta menyusun strategi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti adalah model implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi ini menggunakan alat analisis SWOT dengan analisis matriks EFAS dan IFAS untuk menentukan strategi yang tepat yang bisa diterapkan oleh pihak berwenang (Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal dengan faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi ini yaitu Komunikasi. Menurut perhitungan diagram analisis SWOT maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di posisi kuadran III dan dapat menggunakan Strategi Weaknesses-Opportunites (Strategi WO) untuk meminimalisir kelemahan dengan cara memanfaatkan peluang melalui kegiatan peningkatan diklat teknis, penyusunan Standar Operasional Prosedur dan juga penyusunan analisis jabatan penyusun laporan keuangan. Saran dari penelitian ini memaksimalkan outcome kegiatan diklat teknis, serta menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang Analisis Jabatan dan juga Standar Operasional Prosedur sebagai dasar kekuatan hukum yang berlaku.
REVITALISASI SEKTOR PERTANIAN MELALUI PEMBERDAYAAN Taryono, Ono
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v4i3.395

Abstract

The majority of Indonesians, especially those in rural areas, live dependently on agricultural sector. Agricultural sector indisputably caters for most employment opportunities in the country; however, it is hitherto unable to raise farmers? well-being. It stumbles upon several problems which are to be eliminated. The problems include farming land, capital access, technology, human resource capacity, infrastructure, market access and institutional management. Therefore, agriculturalrevitalization through empowerment becomes a prerequisite if the agricultural sector is to be elevated from its long-sustained deprivation
IMPLEMENTASI PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM LAYANAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS PADA LAYANAN PERIZINAN DEPOT ISI ULANG AIR MINUM MINERAL)1 Kurniawan, Iwan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.282

Abstract

The objective of this research is to understand the implementation of partial delegation of Regency Head's authority to.Sub-District Head in providing license on Health Affairs in the Margahayu Sub-District, Regency of Bandung, particularlyfor licensing on depot for mineral water replenishment. Based on the research result, it is known that the licensing service on.the depot for mineral water replenishment has not been able to be implemented yet, therefore it has no impact on goal.attainment of authority delegation which is to bring nearer the service access and to improve the quality of service and.working performance marked by the absence of capacity enhancement of the sub-district personnel. Meanwhile, the existing problems can be categorized as follow: 1) Lack of technical support; 2) The unavailability of financial resources and 3) Limitation on Administrative Capacity.
PENGENDALIAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG Widyawati, Tito Inneka
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.90

Abstract

Pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk evaluasi penerbitan sertifikat tanah hak milik, agar sesuai dengan apa yang ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan, dan apabila telah terjadi penyimpangan perlu dilakukan perbaikan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kota Tangerang memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan penatagunaan tanah, pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah, penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan dan mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pertanahan. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik belum berjalan baik. Masih ada masalah sertifikat ganda dan gagalnya pemisahan dari sertifikat induk. Masalah tersebut terjadi karena pengukuran prestasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah non rutin, dan dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan sistem informasi pertanahan dan database yang optimal.

Page 5 of 84 | Total Record : 834


Filter by Year

2004 2023


Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue