SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Jurnal Syariati adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an. Terbit pertama kali tahun 2015. Jurnal ini fokus pada studi Al-Qur`an dan Hukum dengan berbagai pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, peneliti, dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal. Frekuensi terbit jurnal Syariati (Jurnal Studi Qur`an dan Hukum) ialah bulan Mei dan November (2) dua kali setahun. Jurnal ber ISSN Nomor 2459-9778.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Keluarga Sakînah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Mohammad Najich Chamdi]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1241
<![CDATA[Tuhan telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, berlainan bentuk dan sifat, agar masing-masing dapat saling membutuhkan, saling memerlukan, saling memberi dan menerima sehingga dapat hidup berkembang serta menambah keturunan selanjutnya. Menyatukan dua jenis manusia yang memiliki karakter berbeda, sifat berbeda, dan latar belakang yang berbeda pula sungguh tidaklah mudah. Karena menikah bukanlah untuk sehari atau seminggu saja, namun sekali untuk selamanya. Dengan dasar agama diharapkan akan terbina ketenangan lahir dan batin dalam pernikahan. Meskipun dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan muncul problema dalam sebuah keluarga Membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia, sejahtera, kokoh, harmonis, dan langgeng seringkali disebut dengan sakinah, mawaddah wa rohmah. Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, seharusnya tetap memperhatikan pada norma-norma yang bersumber dari ajaran agama maupun budaya dalam masyarakat. Tulisan ini mencoba mengulas bagaimana konsep keluarga sakinah dan apa saja problematika yang terjadi dalam sebuah rumah tangga]]>
<![CDATA[Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Purworejo: Studi Putusan Nomor: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr ]]>
<![CDATA[Hari Widiyanto]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1245
<![CDATA[This paper discusses the process of resolving inheritance disputes through the mediation process in the Purworejo religious court, in this paper the author aims to reveal the effectiveness of dispute resolution through the mediation process, this research uses an empirical juridical method and analysis of the results of the religious court judge's decision through a copy of the peace certificate number: 1081 /Pdt.G/2019/PA.Pwr. The mediation step is an obligation for the judge to offer to the parties to the dispute, because mediation is expected to be an alternative non-legal litigation in order to reduce the pile of cases in religious courts and minimize the costs incurred by the disputing parties. Mediation conducted by the purworejo religious court judges and advocates for legal counsel from the LBH Sakti office on inheritance disputes between the defendant and the plaintiff resulted in a peaceful decision by issuing a peace deed on Wednesday 5 February 2020 in an open session.]]>
<![CDATA[Redefinisi Nusyûz dengan Pendekatan Maqâṣid Asy-Syarî’ah ]]>
<![CDATA[Umniyatul Labibah]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1247
<![CDATA[Konsep nusyuz selama ini didefinisikan sebagai durhaka istri kepada suami. Definisi ini memposisikan perempuan sepihak sebagai objek dan secara terbuka memberi peluang terjadinya kekerasan kepada istri (perempuan). Definisi yang lebih egaliter dilakukan oelh beberapa ulama, diantaranya Sayyid Qutub yang mendefinisikan nusyuz sebagaiketidakharmonisan dalam keluarga. Begitu pula Assad, mendefinisikan nusyuz sebagai kejahatan mental. Dari sinilah, Amina wadud memberikan solusi bahwa pemukulan sebenarnya sesuatu yang tidak diperlukan, karena alih-alih akan mengembalikan keharmonisan keluarga justru malah memperuncing permasalahan. Dan kekerasan terhadap istri (perempuan) tidak sejalan dengan maqashid al-Syariah, yaitu penghormatan terhadap hak dasar kemanusiaan istri (perempuan).]]>
<![CDATA[Layanan Internet Banking dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah Bank BNI 46 Wonosobo ]]>
<![CDATA[Imam Ariono]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1251
<![CDATA[Perkembangan teknologi internet di Indonesia akan sangat membantu berbagai aspek yang ada di masyarakat, tidak terkecuali dunia perbankan. Saat ini telah banyak bank-bank pemerintah dan swasta terkemuka di Indonesia telah mempergunakan layanan ini ke nasabahnya, antara lain Bank BNI 46. Dengan internet banking maka akan banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabahnya. Untuk itu banyak bank-bank berusaha untuk menyediakan layanan internet banking rnaupun lebih menyempurnakan layanannya internetnya agar nasabah lebih loyal kepada banknya. Berdasarkan analisa regeresi berganda diketahui bahwa variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh positif yang searah dengan variabel terikat. Selanjutnya basil analisis data diperoleh nilai R2 sebesar 0,870. Ini dapat diartikan bahwa 87,0% variasi variabel terikat dipengaruhi oleh vatiabel bebas. Sedangkan sisanya (13,0%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa semuanya mendukung hipotesis 1, 2 dan Hipotesis 3 yang diajukan dimana penerapan layanan internet banking yang terdiri kemudahan transaksi (X1), keamanan transaksi(X2) dan jenis transaksi yang dapat diakses (X3) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah (Y) Bank BNI Wonosobo.]]>
<![CDATA[Korelasi Al-Îjâz dan Al-Iṭnâb dengan Maqâṣid As-Suar (Studi dalam Kisah Nabi Musa a.s.) ]]>
<![CDATA[Nura Fajria]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1257
<![CDATA[Al- ȋjaz dan al-ȋtnȃb merupakan cabang dari ilmu ma’ni dalam balaghah, Redaksi al- ȋjaz dan al- ȋtnȃb terkadang di gunakan dalam Al-Qur’an untuk mengungkapakan maksud dan tujuan dari pemaparan ayat-ayatnya, terkadang redaksi ayat begitu simpel namun mengandung arti yang luas dan dalam, dan terkadang ayat Al-Qur’an menggunakan redaksi yang panjang guna menjelaskan dan menguatkan suatu keterangan ayat, sebagai contoh dalam kisah Nabi Musa a.s yang terdapat dalam surat Tȃhȃ, sebagaian besar redaksi ayatnya sedemikian simpel(al- ȋjaz) mempunyai hubungan dengan maqȃsid as-suar surat Tȃhȃ yaitu menjelaskan kemudahan dan pertolongan yang Allah berikan kepada para NabiNya, dengan terkabulnya permohonan Nabi Musa a.s untuk menjadikan saudaranya nabi Harun a.s sebagi patner dakwah kepada Fir’au.]]>
<![CDATA[Historiografi Tafsir Era Klasik: Dinamika Penafsiran Al-Qur`An Dari Masa Nabi Hingga Tâbi’în ]]>
<![CDATA[Hilmy Pratomo]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1258
<![CDATA[The interpretation of the Koran is an effort without ever reaching the point of stopping, In every time and place, it always present interpreters with different styles, methodologies and different characteristics. Husein al-Dzahabi mapping the tafsir for three phase, phase Muhammad and his friends (sahabat), tabi’in (friends of sahabat). This paper deal with history tafsir from Muhammad phase to the codification phase. The main problem will be studied in this paper is trying to analyze development interpretation Koran to view the flow of interpretation in terms of methodological aspects and approach interpreting the Koran.]]>
<![CDATA[Kuasa Pengetahuan Masyarakat dan Analisis Hirarki Maqâṣid Syarî’ah terhadap Fatwa MUI tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 ]]>
<![CDATA[Akrom Auladi]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1259
<![CDATA[Kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah tersebarnya Covid-19 memunculkan persoalan dalam beberapa bidang, salah satunya adalah bidang keagamaan. MUI yang notabenya merupakan lembaga paling otoritatif bagi umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaran ibadah dalam kondisi terjadinya wabah Covid-19. Fatwa ini kemudian direspon beragam oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji teori kuasa pengetahuan dari Michele Fouchoult untuk menganalisis bangunan pengetahuan masyarakat sehingga muncul kuasa yang berupa resistansi terhadap poin-poin dalam fatwa MUI. Penulis juga terdorong untuk mengelaborasi konstruk hirarki Maqasid syariah dalam rangka menemukan konsep ideal ushulul khomsah terutama ketika terjadi pertentangan antar setiap perlindungan, dimana konsep tersebut akan dijadikan sebagai pisau analisis fatwa MUI tersebut.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang konsep dalam beragama punya andil dalam merespon Fatwa MUI tersebut. Resistensi dalam bentuk penolakan ataupun pengabaian merupakan kuasa yang lahir dari wacana keagamaan yang menjadikan Agama sebagai puncak kulminatif dalam setiap hal. Disisi lain, jika ditinjau dari analisi hirarki maqasid syariah, konstruk tentang hifdzu din tidak selamanya didahulukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Buthi, Hirarki tersebut selain bergantung pada tingkat keniscayaan (dhoruriyat, hajiat, tahsiniat) juga tergantung pada identifikasi kepastian maslahat yang ada dalam setiap perlindungan. Sehingga dalam persoalan fatwa MUI tentang larangan solat Jumat itu tersendiri, kepastian maslahat dalam hifdzu nafs menjadi landasan dalam praktek mengakhirkan hifdzu din.]]>
<![CDATA[Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat ]]>
<![CDATA[Handoyo Handoyo]]>;
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1260
<![CDATA[Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya didasarkan pada syariat. Selain sebagai sebuah ritual ibadah, zakat juga merupakan ibadah sosial dan memiliki dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimana dimensi spritual, zakat dapat membersihkan atau mensucikan jiwa pemilik harta dari sifat tama’, syirik, kikir, dan bakhil. Kemudian dimensi yang bersifat sosial, zakat dapat dipergunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat. Zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dapat digali potensinya agar dapat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan umat. Sehingga, implementasinya dapat memberi keselarasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia.]]>
<![CDATA[Kewenangan Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara ]]>
<![CDATA[Ika Setyorini]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1261
<![CDATA[Sejarah mencatat, bahwa hubungan antara Pusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh adanya tarik menaik antara kepentingan Pusat yang cenderung sentralistik dan tuntutan daerah yang menghendaki desentralisasi. Pembagian urusan, tugas, fungsi dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada Daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian pengaturan mengenai hubungan Pusat dan daerah, khususnya dalam bidang keuangan, merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang baik, komprehensif, responsive terhadap tuntutan kemandirian dan perkembanan daerah. Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraa Indonesia, pengaturan kebijakan tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah telah beberapa kali peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dimasa yang akan datang harus dapat menjamin pendistribusian kewenangan yang adil dan rasional antara pemerintah Pusat dan Daerah.]]>
<![CDATA[Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha Dalam Penjaminan Produk Halal Di Indonesia ]]>
<![CDATA[aksamawanti aksamawanti]]>;
<![CDATA[mutho'am mutho'am]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1265
<![CDATA[Produk halal menjadi trend konsumsi di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menjamin produk yang beredar di pasar melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi Jaminan Produk Halal dilakukan oleh beberapa instansi yaitu Kementerian dan/lembaga terkait, BPJH, MUI, dan LPH. Setelah diterbitkannya Sertifikat Halal oleh BPJPH, Pelaku Usaha diberi kewajiban untuk menjaga kehalalan produksinya. Salah satu alternative yang dapat dilakukan pelaku usaha (perusahaan) yaitu dengan menunjuk Auditor Halal Internal. Fungsi dan peran Auditor Halal Internal adalah menjaga kesinambunan JPH pada proses produksi atau dengan kata lain menjaga kepatuhan syariah selama masa berlaku Sertifikat Halal yakni empat tahun.]]>
