Vox Populi
Vox Populi (VP) merupakan jurnal berkala yang terbit dua kali setahun (Juni dan Desember) oleh Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar, Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan penelitian akademis asli yang topik utamanya Politik dan Politik Islam. Subjek mencakup semua masalah terkait tentang Politik seperti Politik Islam, Demokratisasi, Gerakan Islam, Pemilu dan Partai Politik, Sosiologi Politik, Politik dan Pemerintahan
Articles
65 Documents
<![CDATA[KPU dan Konsolidasi Demokrasi: Studi Terhadap Independensi KPU Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Alfyana Alfyana]]>;
<![CDATA[Fajar Fajar]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (526.944 KB)
|
DOI: 10.24252/vp.v2i2.11262
<![CDATA[Artikel ini akan membahas tentang konsolidasi demokrasi di Makassar. Dengan Kajian utama pada kasus Pilwali 2018 di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi, strukturasi serta konsep independensi. Temuan penelitian, pertama, dalam verifikasi berkas paslon bahwa KPU berdasar pada peraturan No.3 Tahun 2018 tentang acuan memverifikasi berkas yang dimana meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kedua, dalam penetapan paslon bahwa KPU melakukan verifikasi berkas calon dengan meninjau langsung kesesuaian ijazah mulai dari sekolah pertamanya sampai pendidikan terakhirnya dan KPU juga memastikan apakah paslon telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan berdasar pada UU No.10 Tahun 2016 maka paslon telah resmi ditetapkan. Ketiga, dalam diskualifikasi paslon KPU tidak memiliki otoritas dan menghiraukan putusan bawaslu sehingga terjadi diskualifikasi yang seharusnya KPU tidak perlu mendengar putusan PTTUN dan mengajukan kasasi ke MA karena putusan bawaslu juga sesuai dengan aturan perundang-undangan. Keempat, dalam proses pemungutan suara KPU membentuk KPPS yang bertugas di TPS untuk melaksanakan pemugutan suara. Dalam hal ini KPU hanya memfasilitasi kandidat dan pemilih bukan melakukan mobilisasi apalagi intervensi kepada pemilih. Kelima, dalam penetapan hasil pemungutan suara KPU melakukan rekap atau hasil perhitungan secara transparan ke masyarakat, KPPS sampai kecamatan dan terakhir rekap di KPU.]]>
<![CDATA[Politik Kooptasi Karaeng Terhadap Hak Pilih Buruh Tani Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Yuliana .]]>;
<![CDATA[Syarifuddin Jurdi]]>;
<![CDATA[Fajar .]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 2 No 1 (2019): POTRET PILKADA SERENTAK DI SULAWESI SELATAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.276 KB)
|
DOI: 10.24252/vp.v2i1.9349
<![CDATA[Studi ini membahas tentang politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih Buruh Tani pada Pilkada Serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menggambarkan, memahami, dan menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia. Penelitian ini menggunakan teori Patron-Klien untuk memahami Politik Kooptasi yang sedang berlangsung di Bulukumba. Karaeng yang berkuasa dalam kepemilikan lahan pertanian membutuhkan Buruh Tani untuk menggarap sawahnya dan sebaliknya Buruh Tani membutuhkan pekerjaan sebagai mata pencahariannya. Relasi yang terbangun diantara dua aktor tersebut melahirkan pengooptasian hak pilih para Buruh Tani. ]]>
<![CDATA[Cendekiawan dan Kekuasaan Perspektif Yudi Latif ]]>
<![CDATA[Andi Awwaliyah Wulandari]]>;
<![CDATA[Syahrir Karim]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.503 KB)
|
DOI: 10.24252/vp.v2i2.10338
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perspektif Yudi Latif terkait cendekiawan dan kekuasaan. Untuk mengetahui konstruksi pemikiran Yudi Latif mengenai cendekiawan dan kekuasaan serta mengetahui pandangannya tentang fenomena hubungan cendekiawan dan kekuasaan. Jenis penelitian ini studi tokoh dengan menggunakan metode pengumpulan data library research. Menurut Yudi Latif bahwa cendekiawan adalah sesuatu yang abstrak dapat dikatakan sebagai intelektual ataupun intelegensia. Sedangkan kekuasaan adalah suatu daya atau kekuatan yang diperlukan oleh manusia dan tidak ada kehidupan tanpa kekuasaan. Bentuk fenomenanya dalam cendekiawan dan kekuasaan mengalami kemunduran dimana kaum intelektual dijadikan sebagai alat oleh para pemilik modal.]]>
<![CDATA[ZIONISME DAN BERDIRINYA NEGARA ISRAEL ]]>
<![CDATA[Muhammad Sadik Sabry]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 1 No 1 (2010): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3515.27 KB)
|
DOI: 10.24252/vp.v1i1.8098
<![CDATA[Setelah timbul pertentangan antara masyarakat Arab dan Yahudi, akhirnya lewat pertemuan tokoh-tokoh Yahudi yang dipimpin oleh Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Hasil ini adalah puncak dari perjuangan mereka yang sangat panjang, melewati berbagai fase, mengkristal dalam bentuk gerakan politik Zionisme sampai akhirnya tiba pada pendirian sebuah negara Yahudi di dunia. Tetapi seiring dengan itu polemik yang berkepanjangan semakin menemukan jati dirinya sejak diproklamirkan negara tersebut dan tidak pernah tuntas diselesaikan antara Israel dan Palestina. Bahkan konflik tersebut juga meluas ke negara-negara Arab lainnya.Keywords: Zionisme, Yahudi dan Negara-negara Arab-Israel]]>
<![CDATA[Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat Nahdatul Ulama Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara ]]>
<![CDATA[Ahmad Aufa Zainal]]>;
<![CDATA[Nur Aliyah Zainal]]>;
<![CDATA[Febrianto Syam]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 2 No 1 (2019): POTRET PILKADA SERENTAK DI SULAWESI SELATAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.165 KB)
|
DOI: 10.24252/vp.v2i1.9350
<![CDATA[Studi ini mengkaji tentang polarisasi dukungan politik dan bentuk dukungan politik Muslimat dan Fatayat kepada Indah Putri Indriani-Thahar Rum pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dengan informan yang meliputi elit Muslimat dan Fatayat Luwu Utara beserta anggota yang ditentukan dengan menggunakan teknik sampling porposive. Adapun teori yang digunakan adalah teori gender, teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional (rational choise). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat polarisasi dukungan politik yang diberikan kepada Indah Putri Indriani-Thahar Rum oleh Muslimat dan Fatayat. Secara umum dipermukaan dukungan politik yang diberikan kedua organisasi tersebut hanyalah semu sebab terdapat kepentingan politik yang berbeda antara keduanya. Muslimat secara tegas memberikan dukungan politik sedangkan Fatayat hanya nampak dipermukaan saja sebab ada kekhawatiran yang dirasakan yakni berkaitan dengan citra dan netralitas para pengurus dan anggota dari Fatayat itu sendiri.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI PERAN PESANTREN UNTUK KEMANDIRIAN DAN PENGUATAN CIVIL SOCIETY ]]>
<![CDATA[Wahyuddin Halim]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 1 No 1 (2010): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4383.242 KB)
|
DOI: 10.24252/vp.v1i1.8092
<![CDATA[Pesantren merupakan Institusi Islam yang paling asli sebagai warisan tradisi pendidikan Islam di Nusantara. Secara internal, pesantren merupakan institusi di mana transmisi keilmuan Islam berlangsung, sementara secara eksternal, ia merupakan isntitusi yang memiliki hubungan sosial yang sangat kuat dengan dunia luar.Karena itu, perlu dilihat peran pesantren dalam mendorong kemandirian dan penguatan masyarakat sipil. Melalui pendekatan sosiologis, artikel ini lebih banyak melihat pesantren sebagai institusi sosial yang harus memiliki peran besar dalam membangun masyarakat sipil. Berdasarkan analisis terhadap peran-peran pesantren dalam masyarakat, ditemukan bahwa peran pesantren sebagai pembentuk watak keagamaan tidak dapat diabaikan. Akan tetapi posisi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam di samping institusi pendidikan umum telah mengalami kemunduran yang cukup signifikan dilihat dari menurunnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di pesantren. Karena itu, pesantren perlu mengembalikan peran-peran yang dalam sejarahnya sebagai pelopor kemandirian bangsa dan penguatan masyarakat sipil. Langkah-langkah menuju ke arah itu antara lain melalui revitalisasi pesantren sebagai agen kearifan lokal dan membuka jaringan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya seperti NGO, lembaga pemerintah atau lembaga lainnya agar pesantren dapat mengesampingkan predikatnya yang selama ini disandangnya yaitu "ketinggalan zaman'.Keywords: Pesantren, Kyai, Panrita, Anregurutta, Tradisional, Modern]]>
<![CDATA[Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan di Pulo Madu Kabupaten Kepulauan Selayar ]]>
<![CDATA[Hasimu Hasimu]]>;
<![CDATA[Achmad Abdi Amsir]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.572 KB)
|
DOI: 10.24252/vp.v2i2.11975
<![CDATA[Studi ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat nelayan yang ada di Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik, pandangan dan sikap politik serta strategi politik masyarakat nelayan untuk mempengaruhi anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori partisipasi politik, teori strategi politik, dan teori perilaku politik. Kesimpulan umum pada penelitian ini adalah bahwa masyarakat nelayan Desa Pulo Madu sangat berinisiatif dalam ikut-serta pada pemilihan umum. Masyarakat tidak mengenal kata Golput, yang mereka tahu adalah ikut berpartisipasi memberikan suaranya pada pemilihan umum dikarenakan tuntutan beberapa hal seperti karena uang, harapan pada perbaikan hidup, karena keluarga atau karena untuk melunasi hutang. Pandangan dan sikap politiknya sangat ditentukan oleh fakta yang terjadi di lapangan sehingga wajah politik tergantung daripada perilaku para politikus.]]>
<![CDATA[DERADIKALISASI IDEOLOGI GERAKAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Muhsin Mahfudz]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 1 No 1 (2010): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2828.342 KB)
|
DOI: 10.24252/vp.v1i1.8099
<![CDATA[Radical Islam movement had been a parth of Islamic history since the emergence of Khawarij movement in about 37 AH. or 657/658 AD. This article tries to identify the genealogy of Islamic radicalism from Khawarij movement to Bali bombing by Imam Samudera abd his friends. By using the historical analysis method, this article focuses on their ideology that encouraged them to be martyr (syahid). As a result, I discovered that the radical movement they did was based on both political and textual understanding backgrounds. To minimize the power of those backgrounds, the article tries to formulate two approaches which is called 'moderate interpretation' and 'multiculturalism'. The first aproach is set to encounter scriptural and textual understanding in justifying a holy text, while the second is set to give an alternative view from political frame to cultural frame. Those aproaches are considered more significant to solve any scepticism among people about the ligitimacy of religion on culture of violence. Keywords: Radical, Radikalisasi, Ideologi, Islam, Teks, Multikulturalisme]]>
<![CDATA[Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Putri Octavia]]>;
<![CDATA[Melina Nurul Khofifah]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 3 No 1 (2020): PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF SOSIAL POLITIK ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v3i1.14367
<![CDATA[Banyak kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan penularan virus corona penyebab COVID-19 (coronavirus disease). Salah satunya adalah keputusan membebaskan narapidana yang digagas oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Menteri Menkumham juga berencana untuk membebaskan narapidana tindak pidana korupsi dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. Rencana ini menimbulkan banyak respon dari masyarakat dan lembaga terkait. Dengan latar belakang inilah artikel ini berusaha mengkaji respon (feedback) dari masyarakat mengenai rencana pembebasan narapidana korupsi dengan menggunakan teori sistem politik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan data studi kasus. Dari penelitian didapati bahwa alasan rencana pembebasan narapidana korupsi adalah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Namun, masyarakat memberikan respon penolakan dan tuntutan untuk tidak membebaskan narapidana korupsi karena melanggar HAM masyarakat yang telah dirugikan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran jika keputusan berupa output sistem politik akan dipertentangkan bila tidak sesuai kepentingan masyarakat.]]>
<![CDATA[Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Hanik Chumairoh]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 3 No 1 (2020): PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF SOSIAL POLITIK ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v3i1.14395
<![CDATA[Di era digital seperti ini, masyarakat bebas memiliki akun pribadi yang menjadi wadah untuk mennyalurkan aspirasi mereka baik melalui lisan, media cetak, maupun media elektronik/online. Namun jika penggunaannya tidak terkontrol akan memberi dampak negatif bagi masyarakat. Artikel ini setidaknya menyebutkan dua faktor penyebab merebaknya berita bohong atau hoax, yaitu sikap seseorang terhadap kelompok, produk dan kebijakan. Kedua terkait terbatasnya pengetahuan penyebar dan penerima.]]>
