Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 1 (2023)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KEJAHATAN TERHADAP PERKAWINAN (PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Rio Anggoro Priyambodo]]>;
<![CDATA[Kuswardani Kuswardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2411
<![CDATA[The crime against marriage is for anyone who holds a marriage when knowing that marriages or marriages that have existed become a barrier to the legality of the marriage. Therefore, it is important to review a positive criminal law in Indonesia regarding crimes against marriage. This research is an empirical juridical research that then the data will be analyzed in a cailiative-normative manner, examining by interpreting by inferring the data contained in the statutory documents. In qualitative methods, it is built on secondary data in the form of theory, meaning and substance from various literatures and laws and regulations so that conclusions are reached. The results showed that crimes against marriage based on the Criminal Code in positive criminal law in Indonesia, namely crimes and violations are threatened with punishment which is suffering or torture for the person concerned. However, there are still types of crimes regulated outside the Criminal Code, known as "special crimes" such as corruption, subversion, narcotics, economic crimes. Violation is a minor criminal act, the threat of punishment is in the form of a fine or confinement. All criminal acts that are classified as violations are regulated in book III of the Criminal Code. Crimes against marriage based on Islamic law, namely in Islam when someone commits a crime, there must be criminal responsibility. Islam divides the two in regulating Islamic criminal punishment, first jarimah hudud which is the punishment given to criminal perpetrators in accordance with the Qur'an and hadith. The two jarimah takzir, namely the criminal sanctions imposed on criminals are not contained in the Qur'an and this hadith of punishment is determined by the ruler.]]>
<![CDATA[QUO VADIS TANGGUNG JAWAB NEGARA: SUDAHKAH ANAK TERLINDUNGI DARI PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK? ]]>
<![CDATA[Bunga Permatasari]]>;
<![CDATA[Sri Rahayu]]>;
<![CDATA[Yokotani Yokotani]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.1933
<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja anak dari pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari artikel ini menunjukan bahwa negara Indonesia telah meratifikasi semua konvensi internasional utama mengenai pekerja anak. Selain itu perlindungan terhadap anak dari pekerjaan terburuk bagi anak telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sayangnya, negara belum melaksanakan isi dan ketentuan perundang-undang yang telah diratifikasi tersebut. Bukti diberikan oleh banyak contoh pelanggaran hak-hak anak yang sedang berlangsung, termasuk mempekerjakan anak-anak meskipun ada penentangan keras dari konvensi tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan. Untuk itu negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak harus melibatkan seluruh peran dari DPR, Pemerintah Pusat, DPRD, Pemerintah Daerah, dan Peradilan.]]>
<![CDATA[PENGUASAAN NEGARA ATAS USAHA-USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>;
<![CDATA[Risno Mina]]>;
<![CDATA[Nasrun Hipan]]>;
<![CDATA[Firmansyah Fality]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2448
<![CDATA[This study aims to determine the state's control authority over mineral mining businesses in Indonesia and what rights and obligations are granted by the state to holders of mining business permits in managing mineral mining. This study uses normative legal research methods. The results of the research and discussion formulate that the state's control authority over mining businesses is of course to support the creation of community welfare. This can be realized if the policies and management of mineral mining by the state through the government can be proven by the actions and decisions of the state or government that can be felt directly by the community. Meanwhile, the rights and obligations granted by the state to holders of mining business permits in managing mineral mining are in the context of supporting sustainable national development and ensuring the effectiveness of the implementation and control of mining business activities in an efficient, effective and competitive manner. In addition to guaranteeing the benefits of mining that are sustainable and environmentally sound, increase people's income, and create jobs, and guarantee legal certainty]]>
<![CDATA[KEBERADAAN KERJASAMA KEIMIGRASIAN YANG EFEKTIF BAGI EFISIENSI KINERJA PENGAWASAN DAN INTELEJEN KEIMIGRASIAN ]]>
<![CDATA[Abdilah Faqih]]>;
<![CDATA[Raden Bayan Dipa Koesoemadilaga]]>;
<![CDATA[Rakha Harsupangga]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2013
<![CDATA[ABSTRAKCiri esensial seseorang adalah bahwa selain sebagai makhluk individu, seseorang juga dapat dikatakan makhluk sosial. Sehingga makna manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lainnya dan tidak dapat melakukan aktivitasnya sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Begitu juga dengan bidang keimigrasian, Keimigrasian sangat membutuhkan kerjasama. Keimigrasian memiliki lingkungan yang erat dengan kerjasama, keimigrasian dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya harus melakukan kerjasama baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan yang dilakukan atas dasar bahan untuk mempelajari masalah-masalah teori yang berkaitan dengan konsep, pandangan, asas, doktrin hukum, kaidah dan sistem hukum. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa dibutuhkanya efektifitas dari kerjasama keimigrasian yang efektif bagi efisiensi kinerja pengawasan dan intelejen keimigrasian]]>
<![CDATA[MENINJAU PERAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM PENANGGULANGAN TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME ]]>
<![CDATA[Aditya Rizki Gunawan]]>;
<![CDATA[Agung Prasetyo Martin]]>;
<![CDATA[Didan Farrelfy Alvriedho Santosa]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2015
<![CDATA[ABSTRAKKeberadaan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang bertanggung jawab atas keluar dan masuknya orang di Indonesia baik warga negara Indonesia (WNI) ataupun warga negara asing (WNA) membuat Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki andil besar dalam keberadaan Transnational Organized Crime (TOC) di Indonesia. Langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Imigrasi perlu ditingkatkan kembali yang dalam hal ini tertuang dalam sektor pengawasan maupun intelejen keimigrasian. Oleh karena itu, perlu peninjauan lebih lanjut mengenai bagaimana peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penanggulangan TOC di Indonesia guna membuktikan bahwa peran Direktorat Jenderal Imigrasi sangatlah penting untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan keberadaan oknum-okum Transnational Organized Crime (TOC) tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif – empiris dengan sumber data penelitian primer dan sekunder dengan harapan kedepanya hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan efektifitas peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penanggulangan Transnational Organized Crime. ]]>
<![CDATA[PROSEDUR KEPABEANAN DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR BARANG DI PELABUHAN ]]>
<![CDATA[Rifandy Christian Silano]]>;
<![CDATA[Ridwan Labatjo]]>;
<![CDATA[Nirwan Moh Nur]]>;
<![CDATA[Dri Sucipto]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2447
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur kepabaenan kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan dan pengawasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan prosedur kepabeanan ekspor dilakukan dengan pemberitahuan ipabean iekspor ibeserta ipenghitungan ibea keluar idilakukan isecara imandiri ioleh ieksportir (self iassesment). Eksportir menghitung isendiri ipungutan iyang iharus idibayar. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang serta dilakukan secara selektif. Bentuk pengawasan Kepabeanan terhadap kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan dilakukan oleh DJBC. Pengawasan tersebut meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Dian Andriani]]>;
<![CDATA[Fransiska Novita Eleanora]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2388
<![CDATA[Status dari kewarganegaraan merupakan hak dari setiap orang bahkan seorang anak juga berhak untuk mendapatkannya, dengan adanya status dari kewarganegaraan maka anak dikarenakan menunjukkan adanya hubungan hukum antara perorangan dan juga warganegara. Anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur dan berhak mendapatkan penegakan hukum akibat dari kewarganegaraan ganda, dimana perlindungan hukum tersebut akan pemenuhan kesejahteraan serta keadilan juga kepastian termasuk perlindungan anak sampai beranjak dewasa sehingga dalam kehidupannya mendapatkan jaminan akan pemenuhan terhadap hak-haknya. Penegakan hukum yang diberikan juga jika timbul sengketa atau konflik jika terjadi pembagian warisan dan juga harta gono gini manakala berkaitan dengan kewarganegaraan ganda yang dianutnya, sehingga anak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak dalam penyelesaian akan konfliknya atau sengketanya.]]>
<![CDATA[PENGATURAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA; PELUANG DAN TANTANGAN ]]>
<![CDATA[Jejen Hendar]]>;
<![CDATA[Neni Ruhaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2126
<![CDATA[Indonesia tidak hanya merupakan negara kepulauan terbanyak di dunia, melainkan negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbanyak di dunia. Dengan jumlah mayoritas penduduk muslim di Indonesia, maka seluruh aktivitas yang dilakukan akan bersinggungan dengan kegiatan yang bersifat Islami. Kegiatan sosial pun lebih dititik beratkan kepada kegiatan yang bersifat islami. Filantropi Islam merupakan salah satu kegiatan sosial dalam Islam yang meliputi zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui problem dan prospek dari pengaturan filantropi Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Indonesia yang merupakan negara kesatuan bukan negara Islam telah mengakomodasi kegiatan yang bersifat filantropi Islam melalui peraturan perundang-undangan, di antaranya ialah pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, beserta peraturan turunannya dalam Undang-undang ini dijelaskan berkaitan dengan ketentuan dalam melaksanakan zakat, di samping itu diberikan juga ketentuan mengenai pelaksanaan infak dan shodaqoh, serta bagai mana pengelolaan dan pendistribusian. Kedua Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, beserta pengaturan turunannya dalam Undang-undang ini memberikan penjelasan berkaitan dengan pengelolaan wakaf serta ketentuan-ketentuan mengenai wakaf. Dengan pengaturan ini banyak kegiatan sosial yang dinormakan menjadi hukum positif, bagi sebagian pelaku usaha menjadikan suatu hal yang membebani, dengan banyaknya regulasi mengenai kegiatan sosial. Disisi lain dengan pengaturan ini menjadi peluang bagi pengusaha muslim dalam melaksanakan kegiatan sosial perusahaannya, tidak hanya akan mendapatkan nilai sosial saja akan tetapi mendapatkan nilai ibadah]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA ]]>
<![CDATA[Moh Rizky A Jumadil]]>;
<![CDATA[Rahmat Setiawan]]>;
<![CDATA[Mustating Daeng Maroa]]>;
<![CDATA[Asis Harianto]]>;
<![CDATA[M. Ikhwan Rays]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2449
<![CDATA[The authority to administer business licenses in the regions and the authority of the regional government in administering business licenses using the Online Single Submission (OSS) system are matters that will be studied. The research method used is normative legal research. The results of the research and discussion show that the authority to administer business licenses in the regions is a concurrent authority owned by the regions. Where the authority of the regional government must follow the norms, standards, criteria and procedures set by the central government. The implementation of Business Licensing in the Regions is carried out to improve the investment ecosystem. The improvement of the investment ecosystem and business activities includes Risk-Based Business Licensing, basic requirements for Business Licensing, and sector Business Permits and ease of investment requirements. The implementation of Business Licensing using the Online Single Submission (OSS) System by the regional government is limited to operating the system while the Central Government through the OSS institution carries out the implementation. The OSS system does not mean taking over the authority of the regional government in the licensing process, because the regional government continues to oversee investors' commitment to business licensing.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN MEREK PRODUK UMKM: KONSTRUKSI HUKUM & PERAN PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Dandy Satyahadi]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2137
<![CDATA[Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan nama Merek merupakan hal yang penting bagi suatu UMKM, dalam hal ini pemerintah juga memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pemahaman tentang Merek. Tujuan Penelitian ini yaitu mengetahui perlindungan atas Merek UMKM yang tidak terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Melalui penelitian ini penulis menganalisa pentingnya Merek dalam UMKM. UU Merek dan Indikasi Geografis saat ini menjadi senjata bagi para pelaku kejahatan Merek, dengan segala isi dan manfaatnya telah ditelaah terlebih dahulu yang dilihat dari beberapa landasan. Demi mewujudkan kemajuan bangsa Pemerintah berkewajiban membimbing para pelaku usaha terutama bagi pemilik Merek agar terhindar dari sengketa Merek nantinya.]]>
