cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 91 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS POKOK TIM PENGELOLA/PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DESA DI DESA BINOTIK KECAMATAN MANTOH KABUPATEN BANGGAI Yasman Sandung; Arianti A Ogotan; Muksin Muksin
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.496 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.231

Abstract

Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa desa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan tugas pokok TPK dalam pengadaan Barang/jasa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa. Dimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertangungjawaban hasil pekerjaan. Sedangkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok tersebut, yaitu faktor pendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan pembinaan rutin, sedangkan faktor penghambat adalah kurangya komunikasi. Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Desa ABSTRACT This research focuses on the implementation of the basic tasks of the Team Managers/Implementers activities (TPK) in the procurement of goods/services at the village Binotik village sub district of Banggai Regency, Mantoh as well as the factors that affect the implementation of the basic tasks of the team Manager/Managing activities (TPK) in the procurement of goods/services of the village. This research uses this type of research is empirical juridical method by using the analysis used was qualitative, descriptive methods of analysis. The implementation of the basic tasks TPK in procurement of goods/services in the village of Binotik sub-district of Banggai Regency Mantoh have been implemented based on the regulations of the Banggai Regent Number 40 of the year 2015 On The procurement of goods/services in the village. Where implementation of the procurement of goods/services include the preparation, implementation, monitoring, reporting, submission and pertangungjawaban the results of the work. Whereas in the implementation of the basic tasks of the Team Managers/Implementers activities (TPK) in the procurement of goods/services in the Village De. Keywords : Procurement Of Goods/Services Of The Village
ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA ABDUL UKAS MARZUKI
Jurnal Yustisiabel Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.17 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v1i1.407

Abstract

Perdagangan orang (Trafiking in person) mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk di dengar oleh karena tingkat terjadinya kasus perdagangan orang yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia. Perdagangan orang adalah suatu bentuk praktik kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, paling konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis. Menurut Laporan Bulanan Direktorat I Keamanan dan Kejahatan Trans Nasional, Bareskrim, Mabes Polri, bulan Juni 2007, dalam kajian intelijen terakhir menunjukkan suatu kecenderungan baru dalam perdagangan orang baik secara internal dan eksternal pada anak-anak untuk tujuan pedofilia dan produksi pornografi pedofilia untuk tujuan komersial dan non-komersial, dan kecenderungan ini dapat menimpa anak perempuan maupun anak-anak laki-laki Secara umum dan dalam hitungan angka, perdagangan orang untuk eksploitasi tenaga kerja lebih banyak terjadi dalam konteks perdagangan orang internal dan regional dibanding perdagangan orang interkontinental (antar benua). Analisa yang dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini yang diberikan oleh beberapa Undang- Undang seperti KUHP, Undang-Undang Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi. Dapat disimpulkan, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari sangat jarangnya pidana yang berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia juga menambah adanya rasa ketidak adilan pada korban perdagangan manusia yang telah menderita baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Dimasa yang akan datang, dengan disusunnya RUU KUHP diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban perdagangan manusia, baik secara abstrak maupun konkret. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dimasa yang akan datang, hendaknya juga ditempuh dengan memperhatikan berbagai kebijakan atau standar internasional.
ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA ASHARI ABD.ASIS BETHAM; NASRUN HIPAN; FIRMANSYAH FALITY
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.222 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.398

Abstract

Artikel ini untuk mengetahui prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia. Adapun tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah upaya melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA PADA PT TOTALINDO BANGGAI PERKASA SRI WAHYUNI; NIRWAN MOH. NUR; RISNO MINA
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.002 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i1.297

Abstract

This research aims to examine the implementation of the legal protection of female workers at PT Totalindo Perkasa, Banggai and the factors that affect its implementation. Research methods used are empirical juridical research with qualitative, descriptive methods of analysis. The conclusion that the implementation of the legal protection of women workers of PT Totalindo Perkasa Banggai, namely: women workers wage Protection, protection, protection of leave annual breaks, long breaks, protection protection in the exercise of worship, work safety and health protection. While the factors that affect the actors implementing legal protection of women workers at the PT Banggai Mighty Totalindo, consisting of an inhibitor factor and factor endowments. The supporting factor is a factor of laws in the field of Employment law, while restricting factor is the factor less workers understand the rights of women workers who should be protected.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA PULO DUA KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI Ilham Ayu; Arpan Gulla; Asis Haarianto
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.087 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.226

Abstract

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak terhadap lahirnya kewenangan desa yang sebelumnya belum diatur secara lengkap. Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, karena kedua bentuk kewenangan desa tersebutlah yang merupakan ruh otonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal research berangkat dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat. Implementasi kewenangan hak asal usul di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dilaksanakan sepenuhnya karena kewenangan tersebut tidak ada, sehingga hanya meliputi Penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan adat dan Perihal perkawinan berdasarkan adat. Sedangkan pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa terjabarkan dalam setiap penyusunan APBDesa yang tergambar pada setiap penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK), yang setiap tahunnya menyesuaikan dengan besaran APBDesa. Kata Kunci : Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal
MEMBANGUN KEADABAN POLITIK PENGAKUAN DALAM UPAYA MEREDAM ISU AGAMA Blasius Mau Kau; Hari Sutra Disemadi; Yusriadi Yusriadi
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.267 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.494

Abstract

Dewasa kini muncul konflik-konflik serupa di sekitar politik diferensiasi (perbedaan). Dimana gengsi politik universal berjuang demi bentuk-bentuk non-diskriminasi sebagai kewajiban yang dengan tenang, tidak mampu melihat cara-cara mana yang para warga negara tersebut berbeda politik diferensiasi sering mendefenisikan asas non-diskriminasi sebagai kewajiban bahwa kita membuat distingsi distingsi ini. Suatu dasar perlakuan diferensial. Sehingga kelompok-kelompok anggota suku asli (pribumi) akan mendapat hak-hak dan kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak dinikmati oleh orang-orang kanada lainnya, jika tuntutan-tuntutan otonomi pemerintahan penduduk asli (pribumi) secara final disepakati, dan kelompok-kelompok minoritas tertentu akan mendapatkan hak untuk melarang masuk orang lain dengan maksud agar dapat memelihara integritas kultural mereka dan lain sebagainya. Namun isu diferensiasi agama akhir-akhir ini mencuat dalam diskursus bangsa ini. Agama di frame jadi instrumen politk, bahkan ditunggangi demi kepentingan sesat untuk kelomopok lain, sehingga eksistensi bangsa tentang given sebagai multikultural sedikit mengalami guncangan.
TINJAUAN TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk) NASRUN HIPAN
Jurnal Yustisiabel Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.307 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v1i1.403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Luwuk. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sekurang-kurangnya ada 4 (empat) faktor penyebab gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Luwuk, yaitu faktor karena gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa “nebis in idem”, faktor gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa kurang pihak, faktor gugatan pengugat mengandung cacat formal berupa kabur atau tidak jelas serta faktor karena kuasa hukum penggugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak menurut hukum acara perdata.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PRINSIP TANGGUNG JAWAB MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RIDWAN LABATJO
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.037 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.390

Abstract

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  yang merupakan peraturan perundangan – undang tertulis / hukum positif yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengangkutan dengan kendaraan bermotor yang  merupakan subsistem tata hukum nasional, dimana peraturan ini tidak secara tegas menyebutkan  prinsip tanggung jawab  ( fault of liability ) yang dianut di dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) adalah metode penelitian kepustakaan  untuk memperoleh data-data melalui studi kepustakan, data yang diperoleh berdasarkan sumber hukum primer yaitu perundang – undangan dan sumber hukum sekunder yaitu konsep – konsep, teori – teori dan informasi – informasi lain yang bersifat umum, buku  buku, indeks, ensiklopedia dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh data bahwa prinsip tanggung jawab yang dianut oleh Undang – Undang Nomor 2009 adalah prinsip tanggung jawab karena kesalahan  ( fault of liability) yaitu setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 188, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRINSIP TANGGUNG JAWAB (LIABILITY PRINCIPLE) ATAS KERUSAKAN BARANG DALAM ANGKUTAN MENURUT KONSEPSI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Rahmat Setiawan
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.369 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.232

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan Menganalisis secara mendalam tentang Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) yang dianut oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. serta menelaah dan dan menganalisis Konsekuensi yuridis terhadap dianutnya Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Metode Penelitian Perpustakaan ( Library Research Method ) sebagai cara untuk memperoleh bahan Hukum dan selanjutnya dianalisis secara normatif, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) yang dianut oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah Prinsip Tanggung Jawab adanya kesalahan (Fault Of Liability Principle), menurut prinsip ini , tanggung jawab pengangkut melakukan ganti rugi, apabila adanya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengangkut pada proses pengangkutan. Dan diperoleh 5 ( lima ) hal sebagai Konsekuensi yuridis dianutnya Prinsip Tanggung Jawab adanya kesalahan (Fault Of Liability Principle) di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu 1). Harus ada Kesalahan atau Kelalaian pengangangkut 2). Pembuktian adanya kesalahan, 3).Besarnya ganti rugi berdasarkan kerugian yang nyata, 4). Tanggung jawab Pengangkut sejak barang diserahkan 5). Pengangkut dapat dibebasnya tanggung jawab pengangkut untuk mengganti kerugian apabila terjadi force majeure, adanya kesalahan dan kelalaian dari pengangkut itu sendiri. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerusakan Barang ABSTRACT This study is intended to review and analyse in depth about the principle of Responsibility (Liability Principle) shared by Law – Law number 22 of the year 2009. as well as studying and analyzing the consequences and juridical Responsibility Principle adhered against (Liability Principle) within the Law – Law number 22 of the year 2009. Based on the results of research using the method of Research Library (Library Research Method) as a way to gain Legal materials and further analyzed the normative basis, then it can be concluded that the principle of liability (Liability Principle) shared by Law – Law number 22 of the year 2009 is the principle of the responsibility of an error (Fault Of Liability Principle), according to this principle, the responsibility of the carrier do the indemnity, in the presence of elements of errors or omissions performed by the carrier in the transportation process. And retrieved 5 (five) things as a juridical Consequences ... Kata Keywords : Liability, Damage To Goods
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL PERIKANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BANGGAI Noval Djewed
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.897 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.463

Abstract

In the context of shipping protection and safety, it is necessary to obtain approval of the Sailing Agreement by Syahbandar. This paper is to find out the procedures approved by the Fishing Boat Approval Letter at the Banggai Port Operator Unit Office, and to find out and analyze the factors that influence it. The research used is empirical juridical with primary, secondary and tertiary data collection. Procedures for approving Fishing Vessel Approval Letters at the Banggai Port Operational Unit Office, approving applications for approval of Sailing (SPB), checking the administration and physical condition of vessels, and issuing Sailing Approval Letters (SPB). As a factor influencing the Fishing Boat Sail Approval Letter in the Banggai Port Operator Unit Office, it consists of supporting factors, namely legal factors and supporting factors. While the inhibiting actors are the Number of Human Resources and the inaccuracy of applicants.

Page 2 of 10 | Total Record : 91

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol 6, No 1 (2022): April Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue