cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Ubwarin
Contact Email
mahupiki.fhunpatti01@gmail.com
Phone
+6281343012120
Journal Mail Official
mahupiki.fhunpatti01@gmail.com
Editorial Address
Ruang Departemen Hukum Pidana, Lantai 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku 97233.
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
Jurnal Belo
Published by Universitas Pattimura
ISSN : 24606820     EISSN : 26865920     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Belo, Merupakan bentuk pemikiran hasil kerjasama Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura berupa kumpulan tulisan tentang pemikiran pengembangan hukum pidana dan kriminologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 76 Documents
 1   2   3   4   5 
Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemik Covid-19 Elias Zadrack Leasa
JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (749.068 KB) | DOI: 10.30598/belovol6issue1page73-88

Abstract

Pembentukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Pidana Mati merupakan salah satu alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku. Namun kebijakan perumusan ancaman pidana mati sebagai pemberatan pidana apabila dilakukan dalam keadaan tertentu misalnya bencana alam. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana non-alam yang ditetapkan sebagai Bencana Nasional sangatlah tidak mungkin untuk menjatuhkan pidana mati dikarenakan Covid-19 bukan termasuk bencana alam nasional, juga penentuan besaran nilai kerugian dalam tindak pidana korupsi yang masih kabur penganturannya.
Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus Jacob Hattu
JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.866 KB) | DOI: 10.30598/belovol6issue1page11-31

Abstract

Pengambilan jenasah virus corona secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum baik aturan pidana umum maupun atauran pidana khusus. Dalam perbuatan pengambilan jenasah virus corona tentu melibatkan lebih dari satu orang. Penyertaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.
Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku Tarsisius Sarkol
JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.169 KB) | DOI: 10.30598/belovol6issue1page32-47

Abstract

Fungsi Bawaslu Provinsi, Kota Kabupaten/Kota diperluas dengan Undang-Undang tentang pemilu, Bawaslu dapat melaksanakan Mediasi, dan Proses Adjudikasi, namun dibatasi dengan waktu yang sangat singkat, sementara rentan kendali yang luas, dengan 92 % wilayah laut dan 8 % wilayah darat. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui strategi pengawasan pemilu pada daerah kepulauan Maluku. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tresier. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan rentan waktu yang cepat namun wilayah yang luas maka di era revolusi 4.0, pengenegakan hukum dengan memakai basis teknologi informasi dan komunikasi, dengan ini maka tidak akan terkendala waktu dan rentan wilayah.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasahan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konfik Sosial. Leonie Lokollo; Jetty Martje Patty; Judy Marria Saimima
JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.276 KB) | DOI: 10.30598/belovol6issue1page101-125

Abstract

Konflik sosial mengakibatkan banyak orang meninggalkan bangunan dan tanah yang dimilikinya dan pergi kepengungsian, setelah konflik sosial selesai bagunan dan tanah ditempati oleh orang yang bukan memiliki bagunan dan tanah tersebut, bahkan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dengan orang yang mendiami bagunan dan tanah yang bukan miliknya. Padahal menempati bagunan atau tanah yang bukan miliknya merupakan tindak pidana, namun penegakan hukumnya lemah dengan masih ada laporan yang masuk ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Hasil penelitian menujukan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengusaan baguanan dan tanah yang bukan miliknya di Kota Ambon oleh Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalag faktor penegakan hukum, banyak penegak hukum yang tidak memahami bahwa mana masalah pertanahan yang merupakan masalah perdata dan mana masalah pertanahan yang merupakan rana pidana, kurangnya kordinasi dan kerjasama antar penyidik dan Badan Pertanahan Negara; faktor yang kedua adalah sarana dan prasarana, bukti yang dimintakan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sering tidak bisa diberikan karena keterbatasan sarana dan prasarana; dan budaya hukum masyarakat kota ambon merupakan kendala tersendiri dalam penegakan hukum.
Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Reimon Supusepa
JURNAL BELO Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.595 KB) | DOI: 10.30598/belovol4issue2page134-144

Abstract

Probe principle flips over at ruled Indonesia bases Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Remove criminal act of Corruptions. That law applies two probe principles, which is circumscribed upending probe (section 37 and 37A) and pure upending probe (section 12B sentences 1a). But Indonesia until now haven't applied evidence upending as one is managed in that law. Probe that is applied at Indonesia to corruption case is get negative character or up on ground beyond reasonable doubt one that gets orientation on Section rule 183 KUHAP.
Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu
JURNAL BELO Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.883 KB) | DOI: 10.30598/belovol4issue2page145-157

Abstract

Over the past few years these crimes have been growing more rapidly and disturbing the public. In the criminal acts of terrorism have become increasingly destructive form of crime with global scope. The Government has issued Government Regulation (decree) No. 1 of 2002 on Combating Criminal Acts of Terrorism. Then on April 4, 2003 decree that legalized as Law No. 15 Year 2003 on Eradication of Terrorism. But in reality proving criminal acts of terrorism is still a lot that is not in accordance with the existing rules, which means that there are many deviations that occur in the process of proving the criminal act of terrorism. Proving that in many criminal acts of terrorism against the rules of the higher law (Criminal Procedure Code) in comparison with the criminal act of terrorism law itself (Law No.15 of 2003). So that there are obstacles in proving the crime of terrorism is one of the Human Rights in value has been violating basic human
Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Sherly Adam
JURNAL BELO Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.384 KB) | DOI: 10.30598/belovol4issue2page158-175

Abstract

The disclosure of a criminal case, especially the criminal act of pembuhunan very difficult, at least there are three things that can not be separated because it involves the validity or validity of a court decision, namely: a system of evidence embraced by procedural law, evidence and strength of evidence and evidence that will Strengthening the evidence presented in court. The function of expert information in the proving of murder offenses as evidence in the criminal justice process is required from the examination of the case both in the investigation process and in the court hearing is very important and necessary, especially to assist the investigator, prosecutor or judge in disclosing a case A very complex, complex assassination.
Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Jetty Martje Patty; Veral Hendrisco Pattipeilohy
JURNAL BELO Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.152 KB) | DOI: 10.30598/belovol4issue2page176-187

Abstract

Proof plays a role in determining the qualification abusers, and victims of drug abuse. Proof is based on the book of the law of criminal procedure, with due regard to the evidence tool. Evidence set forth in the criminal procedure law is the testimony of witnesses,expert testimony, letters, instruction testimony of the defendant.
Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Elias Zadrack Leasa
JURNAL BELO Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.336 KB) | DOI: 10.30598/belovol4issue2page188-203

Abstract

A witness is someone who hears, sees and experiences on something that happens. This witness has an important role in disclosing a problem that occurs including legal issues. The description of this witness is very useful for the sake of investigation, prosecution and justice on a matter heard by the witness himself, witness to see himself and his own natural witness. The information of a witness alone is not sufficient to prove a criminal incident in accordance with the principle of Unus Testis Nulus Testis (Article 185 paragraph (2) KUHAP), then the statements of witnesses having blood relation under Article 168 Criminal Procedure Code can not be accepted as valid evidence . Witnesses in domestic violence are very difficult because the cases that occur within the household are very small and the witness has a blood relation, but in abolition of domestic violance act in Article 55 provides an opportunity if only one witness is provided with another legal evidence, concerning the witness who incest abolition of domestic violence act is a lex specialist from KUHAP.
Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana Margie Gladies Sopacua
JURNAL BELO Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol4issue2page204-217

Abstract

Land of is a very valuable asset, given the price of land is very stable and continue to rise along with the times. Unauthorized land grabbing can harm anyone even more so if the land is used for business purposes. Annexation of land by a person or group of people against another people's land can be interpreted as an act of mastering, occupy or take over someone else's land unlawfully, against the right, or in violation of applicable laws. Therefore, such actions may be sued under civil law or prosecuted under criminal law. Provisions in criminal law contained in Section 363, 365, 167 and 389, 170, 406, 412, 263, 264, 266 as Lex Generalis later in Article 2 of Law No. 51 PRP of 1960 on the Prohibition of Use of Land Without Permission Eligible or the attorney as Lex Specialist.

Page 3 of 8 | Total Record : 76

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2022): Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 Vol 8 No 1 (2022): Volume 8 Nomor 1, Februari Tahun 2022 Vol 6 No 2 (2021): Volume 6 Nomor 2, Februari 2021-Juli 2021 Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021 Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021 Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020 Vol 5 No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Agustus 2019 - Januari 2020 Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019