Articles
76 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium ]]>
<![CDATA[Nadiyah Asfarosya]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.006 KB)
|
DOI: 10.30598/belovol5issue2page86-96
<![CDATA[This study aims to analyze the relevance of the approach of universal jurisdiction in law enforcement against the crime of modern pirates. This study looks at piracy itself which changes over time and the effectiveness of universal jurisdiction in minimizing back piracy that can affect the international community. This research is normative. Universal jurisdiction has long been in law enforcement against piracy. However, turning the numbers of countries implementing universal jurisdiction raises the question of what constitutes an obstacle to implementing universal jurisdiction over the crime of piracy. In addition, several solutions have emerged that are considered more effective in enforcing the law against modern piracy in order to prevent the culture of impunity.]]>
<![CDATA[Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan ]]>
<![CDATA[Jetty Martje Patty]]>;
<![CDATA[Cindy Agnesia Ratmala]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (443.849 KB)
|
DOI: 10.30598/belovol5issue2page115-129
<![CDATA[ABSTRACT ROLE OF THE FAMILY AS A NON PENAL EFFORT IN PREVENTING ACTS OF VIOLENCE AGAINTS CHILDREN IN THE EDUCATION UNIT ENVIRONMENT Schools are required to be anti violence zones, which provides a safe comfortable and enjoyable learning environment. Legal protection made by the government has not provided protection for children from violence that occurs in schools. So that there needs to be other efforts beyond legal measures that can prevent acts of violence against children in school. Non penal efforts through the role of the family.a as the first educational institution in society that plays a role in educating children to shape the character of children. Character education in the family will produce anti violence behavior in children themselves will distance themselves from behavior u violence, because children are equipped with loving behavior, tenderness, religious values, empathy in children.]]>
<![CDATA[Mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Proses Penyadapan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ]]>
<![CDATA[Jennifer Ingelyne Nussy]]>;
<![CDATA[Harun Matayane]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.829 KB)
|
DOI: 10.30598/belovol5issue2page74-85
<![CDATA[ABSTRACT Recognition and protection of a guarantee of human dignity to earn a respectable place in the eyes of the law and government. Related to the interests of law enforcement, the Corruption Eradication Commission (KPK) for the purpose of wiretapping evidence in court, while will protecting the privacyrights of suspects. Legal protections for the accused to be seen as matter of law adopted. Therefore, the protection of the privacy rights of a person to be seen in the investigation process. For the Commission to conduct wiretaps should see privacy rights as stipulated in the law and the government should establish a special set of rules that intercepts, thus providing the possibility for law enforcement has the authority to do so does not conflict with human rights.]]>
<![CDATA[Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan ]]>
<![CDATA[Julianus Edwin Latupeirissa]]>;
<![CDATA[Jacob Hattu]]>;
<![CDATA[Elias Zadrach Leasa]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.421 KB)
|
DOI: 10.30598/belovol5issue2page21-33
<![CDATA[Laporan dan aduan merupakan hal yang berbeda, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada delik biasa dan delik aduan, delik biasa dapat dilaporkan oleh semua orang namun dalam delik aduan tidak dapat diadukan semua orang, dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Drh yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat, saudara HW didakwakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas adulan yang dilakukan oleh AA. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apa akibat hukum jika penaganan delik aduan dengan aduan yang tidak sah, metode yang digunakan adalah metode penelitan hukum yuridis normatif, hasil dari pembahasan diketahui saudara saksi AA tidak mengadukan langsung perbuatan HW namun lewat pengacara, namun dalam aduan tersebut pengacara tidak mencantumkan surat kuasa dari AA, tentunya surat kuasa tersebut cacat, dan fakta persidangan tidak ada dasar aduan yaitu surat kuasa dari korban kepada pengacara, akibat hukumnya adalah hakim menolak tuntutan jaksa (neit ontvankelijk verklaring van het OM) atau H W Alias H untuk dapat dituntut pidana seharusnya gugur atau putusan lepas dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) hal ini dapat dilihat dalam Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya dalam tindak pidana yang dikualifikasinya delik aduan, wajib ada aduan jika tidak ada maka tuntutan jaksa ditolak atau putusan pengadilan lepas dari tuntutan hukum.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon ]]>
<![CDATA[Denny Latumaerissa]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.422 KB)
|
DOI: 10.30598/belovol5issue2page57-73
<![CDATA[Essentially violent crime can occur wherever, anytime, and can be done by anyone without any distinction sex. That is guilty can male or female. The reality that occurs suggests that female also often perpetrated a violent crimes. Such as happened in the city of Ambon, which according to the data from Polresta P.Ambon and P. P lease, suggests that from 2017 until 2019, there are 14 ( fourteen ) violence made by women on jurisdiction. That has been a problem in writing this is what has been factor-factor cause violence carried out by women in the city ambon. Factors influencing the so that a woman committed violence in the city of Ambon is the family, the motivation, / sexual disorder of sexual perversion, and the role of the victim]]>
<![CDATA[Pentingnya Implementing Legislationkonvensi Anti Penyiksaan 1984 (Convention Against Torture) Kedalam Hukum Nasional Indonesia ]]>
<![CDATA[Ahmad Adi Fitriyadi]]>;
<![CDATA[Fikry Latukau]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.625 KB)
|
DOI: 10.30598/belovol5issue2page97-114
<![CDATA[Persoalan tindak pidana Penyiksaan adalah masalah yang sudah sejak lama terjadi di negara Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga detik ini.Banyak kasus yang terjadi bahkan hingga akhir tahun 2019 dan para pelakunya tidaklah kunjung diadili.Hal ini disebabkan tidak adanya aturan hukum pidana nasional Indonesia yang mengatur tersendiri terkait tindakan Penyiksaan. Padahal Indonesia merupakan negara peserta pada Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) atau Konvensi Anti Penyiksaan 1984 dan telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1998. Namun, karena konvensi ini bersifat Non-Self Executing, maka perlu untuk dilakukan Implementing Legislation ke dalam hukum nasional Indonesia untuk diundangkan ke dalam hukum nasional Indonesia tersendiri terkait tindak pidana Penyiksaan, sebab tindakan Penyiksaan merupakan bagian dari kejahatan internasional yang mengancam masyarakat internasional, maka aturan hukum tersebut didasarkan pada Asas Yurisdiksi Universal.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Leviana Rachel]]>;
<![CDATA[Winda Gadis Sukardi]]>;
<![CDATA[Putry Nadia]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (729.006 KB)
|
DOI: 10.30598/belovol6issue1page89-100
<![CDATA[Hak hidup adalah hak yang secara langsung diberikan Tuhan kepada manusia, semua mahkluk hidup berhak memiliki itu demikian pada anak keberadaan anak di Indonesia diatur tegas dalam Undang-Undang dan dalam Hak Asasi Manusia sehingga anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa. Zaman semakin modern sehingga keberadaan anak selalu disepelekan seperti dalam kasus seorang Ibu membunuh anak kandungnya tindakan ini yang dapat merusak kehidupan, tahap tumbuh kembang, dan kebahagian anak-anak. Keberadaan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pada anak sangat diperlukan guna menjamin tumbuh kembang anak secara wajar dalam lingkungan yang sehat dan harmonis dan saksi tegas agar pelaku jera. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. menggunakan teknik pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif selanjutnya dianalisis menggunakan metode deduktif artinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fadhil Yazid]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (661.645 KB)
|
DOI: 10.30598/belovol6issue1page60-72
<![CDATA[Sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang sampai dengan bulan Juli 2020 mencapai lebih dari 86 ribu kasus dimana terdapat lebih dari 4 ribu jiwa yang meninggal dunia. Kasus kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dalam hal Maraknya kasus pengambilan paksa Jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 oleh pihak keluarga di berbagai daerah di Indonesia mendorong Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Surat Telegram tersebut ditujukan kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus Aman Nusa II 2020 untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan pasien Covid-19 untuk segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang dirujuk, terutama pasien yang sudah menunjukkan gejala Covid-19, memiliki riwayat penyakit kronis, atau dalam keadaan kritis. Dengan berlakunya Surat Telegram tersebut memperbolehkan keluarga mengambil Jenazah PDP Covid-19 dengan sejumlah syarat. Sehingga, apabila masih ada pihak yang melakukan pengambilan jenazah pasien PDP Covid-19 secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Hadibah Zachra Wadjo]]>;
<![CDATA[Judy Marria Saimima]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (701.158 KB)
|
DOI: 10.30598/belovol6issue1page48-59
<![CDATA[Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan. Perlindungan adalah betuk dari salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya penindasan terhadap perempuan secara berkepanjangan. Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor- faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif.]]>
<![CDATA[Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19 ]]>
<![CDATA[Tresya Tresya]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (691.365 KB)
|
DOI: 10.30598/belovol6issue1page1-10
<![CDATA[Penanganan Coronavirus Disease diperlukan langka cepat karena laju pertambahan kasus harus dihentikan, namun dengan memperlambat penyebaran virus manusia harus dibatasi pergerakannya namun pada sisilain akan timbul berbagai masalah lain, untuk itu pemerintah selain melakukan pembatasan, pemerintah juga megelontorkan uang untuk menangani efek domino dari penganan bencana. Namun disisi lain akan menimbulkan masalah dikemudian hari dengan dana yang digunakan pemerintah dan komite stabilitas sitem keuangan Negara Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk menemukan rumusan sifat melawan materiil dalam penangganan penyebaran virus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Metode yuridis normatif. Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk kasus penangganan virus harus juga melihat sifat melawan hukum materiil walaupun sudah ada putusan mahkamah kostitisi tetang penghapusan melawan hukum materiil.]]>
