JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado. Jurnal diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini mempublikasikan Karya Ilmiah/Hasil penelitian di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan.
Articles
92 Documents
Search results for
, from
"2017"
:
92 Documents
clear
<![CDATA[Peran guru PKn dalam menanamkan karakter cinta tanah air pada siswa di SMP Negeri 6 Kotamobagu ]]>
<![CDATA[Mamonto, Pratiwi Wulandari]]>;
<![CDATA[Pasandaran, Sjamsi]]>;
<![CDATA[Pangalila, Theodorus]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.285 KB)
|
DOI: 10.36412/ce.v4i1.1874
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran guru PKn dan hambatan yang dihadapi dalam Menanamkan Karakter Cinta Tanah Air Pada Siswa di SMP Negeri 6 Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, guru dan orang tua. Adapun penelitian ini menemukanbahwa peran guru PKn dalam menanamkan karakter cinta tanah air pada siswa di SMP N 6 Kotamobagu sanggat penting dimana, dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru juga dapat membentuk siswa berperilaku baik, berahak mulia, membuat siswa berkarakter yang baik. Serta dapat membimbing siswa mencintai tanah air melalui upacara bendera, kegiatan ekstra kulikuler. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjut tentang pengembangan pembelajaran PKn berbasis nilai karakter.]]>
<![CDATA[KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN MAESA UNIMA KECAMATAN TONDANO SELATAN ]]>
<![CDATA[Manurung, Frelly]]>;
<![CDATA[Pasandaran, Sjamsi]]>;
<![CDATA[Rattu, Jan]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.841 KB)
|
DOI: 10.36412/ce.v2i1.437
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada masalah kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan. Dengan subjek penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat yang ada dikelurahan maesa unima yang sudah menjadi wajib pajak. Sebagian besar wajib Pajak Bumi dan Bangunan sudah membayar pajak, namun ada juga masyarakat yang belum membayar pajak dan tidak mengerti penggunaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus berperan aktif, mengerti dan memahami tentang perpajakan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak kelurahan beserta beberapa wajib pajak yang ada di Kelurahan Maesa Unima.Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya 3 faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diantara 3 faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: 1. Kemampuan Sumber Daya Manusia 2. Kondisi Sosial Ekonomi 3. Kondisi Tempat Tinggal Wajib Pajak Kata Kunci:Kesadaran, Masyarakat, Pajak, Bumi, Bangunan]]>
<![CDATA[DEMOKRASI KOTAK KOSONG (Studi Kasus Pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2017) ]]>
<![CDATA[Mara, Senalince]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (477.582 KB)
|
DOI: 10.36412/ce.v2i1.443
<![CDATA[Kehidupan berdemokrasi di Tanah Air terus mengalami perkembangan yang dinamis. Perbaikan demi perbaikan dilakukan dengan memetik pengalaman di masa lalu. Pun demikian dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kemandekan hukum yang disebabkan tidak diperbolehkannya calon tunggal dalam pilkada dipecahkan Mahkamah Konstitusi. Pilkada tetap bisa berlanjut meski hanya ada satu pasangan calon yang maju. Hal itu kemudian diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Seyogianya proses pencalonan yang berujung pada calon tunggal merupakan kondisi kedaruratan. Hal demikian pun terjadi pada pemilihan Walikota Jayapura periode 2017-2022, pada saat pendaftaran calon wali kota-dan wakil wali kota di ikuti oleh tiga pasangan calon, dan ketika verifikasi berkas satu calon dinyatakan gagal alias tidak lulus administrasi oleh KPUD Kota Jayapura, dan hanya tersisa dua calon, namun dalam waktu berjalan satu calon lagi dinyatakan gagal oleh keputusan Mahkama Agung, dengan demikian maka pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2017 hanya di ikuti oleh satu pasangan calon. Adapun tujuan dalam adalah untuk mengetahui parisipasi masayrakat pada pemilihan Wali kota Jayapura Tahun 2017 Hasil penelitian menenjukan KPU Kota Jayapura secara resmi menetapkan Paslon Tunggal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, tahun 2017, yang memenuhi syarat pasangan calon atas nama DR. Benhur Tomy Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, MM (BTM-Harus). Menurut Mukri, Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 4 Kpts/Kpu-Kt-Jpr/I/ 2017 tentang penetapan Paslon Tunggal dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017 pada tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Jayapura Yermis Numberi. Akibatnya partisipasi pemilih di Kota Jayapura, dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota mengalami penurunan 30 hingga 40 persen karena kurang adanya sosialisis kepada masayrakat. Kata Kunci: Demokrasi, Kotak Kosong, Pilkada]]>
<![CDATA[DISIPLIN PEGAWAI ADMINISTRASI FIS UNIMA ]]>
<![CDATA[Santie, Yoseph D A]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (722.98 KB)
|
DOI: 10.36412/ce.v1i1.492
<![CDATA[Masalah dalam penelitian ini adalah: Disiplin Pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado, adapun fokus penelitian ini melihat disiplin sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem kerja yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga atau organisasi. Disiplin merupakan suatu proses atau pengendalian keinginan, dorongan, atau kepentingan demi tujuan atau cita-cita yang telah ditetapkan. Disiplin mempengaruhi hasil kerja pegawai, dan hal ini disebabkan oleh kemampuan seorang pegawai bekerja secara optimal dan tentunya dikendalikan oleh pemimpin yang mampu mengelola organisasi yang dipimpinnya secuai aturan yang berlaku. Disiplin kerja pegawai FIS Unima disinyalir disebabkan oleh beragam faktor, antara lain faktor individu, sistem kerja, budaya atau etos kerja.Dalam penelitian ini, dilakukan observasi kepada para pegawai administrasi di lingkungan FIS Unima. Selanjutnya disebarkan kuesioner berisis variabel disiplin pegawai. Sampel yang ditetapkan sebanyak 21 responden. Jawaban dari kuesioner akan membantu mereduksi masalah penelitian, selanjutnya diadakan wawancara untuk mendapatlan informasi yang lebih mendalam. Hasi wawancara dan hasil kuesioner digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap data dan dibuat pembahasan serta kesimpulan.Hasil penelitian menggambarkan bahwa disiplin pegawai administrasi FIS Unima, belum optimal karena ada faktor-faktor yang menghambat, yaitu faktor individu seperti masalah keluarga, masalah kepribadian. Faktor sistem kerja seperti belum adanya SOP di lingkungan kerja, belum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi karena ketrampilan yang dimiliki. Faktor budaya atau etos kerja seperti bekerja tidak tuntas dan tidak optimal. Kata Kunci: Disilpin, Pegawai Administrasi PNS]]>
<![CDATA[POLITIK PENDIDIKAN KARAKTER: Refleksi Praksis Pendidikan Karakter di Indonesia ]]>
<![CDATA[Pasandaran, Sjamsi]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (877.253 KB)
|
DOI: 10.36412/ce.v1i2.497
<![CDATA[Pendidikan karakter merupakan salah satu agenda penting bagi bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara tercermin pentingnya karakter menjadi ruh pendidikan, menjadi pilar-pilar karakter bangsa yang harus dibentuk melalui pendidikan. Bahkan ketika di awal-awal kemerdekaan Indonesia para pendiri negara (the founding father) mengagendakan Nation and Character building sebagai salah satu agenda yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Hal itu nampak dalam berbagai pidato politik Soekarno, dan melihat masalah karakter sebagai salah satu masalah pembangunan bangsa yang sangat penting. Terdapat kebutuhan pembentukan karakter yang sangat penting di awal kehidupan Indonesia merdeka dari suatu tatanan kehidupan penjajahan ke suatu tatanan kehidupan bangsa yang merdeka. Dibutuhkan suatu ciri karakter masyarakat dan bangsa yang siap membangun dan mengisi kemerdekaan. Kata Kunci: Politik, Pendidikan, Pendidikan Karakter]]>
<![CDATA[PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS NON-RETROAKTIF DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT ]]>
<![CDATA[Rawung, Hendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (926.831 KB)
|
DOI: 10.36412/ce.v1i2.502
<![CDATA[            Indonesia has been criticized by the international community, especially the many actors who are considered responsible for some particularly of the gross violation of human rights that occurred in the past are allowed to live free from prosecution. With regard to the occurrence of the gross violations of human rights in the past there is a legal breakthrough in an effort to uncover and resolve cases the gross violations of human rights, namely the demise of a provision enacted criminal known as retroactive. It is stipulated in Article 43 Paragraph (1) Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Court. Efforts to impose a retroactive principle on one hand has been controversial because it is considered contrary to the principle of non retroactivity which is a manifestation of the principle of legality, which in principle is a provision that prohibits the enactment of the statute retroactively. But the other side of the principle of non retroactivity is also considered to be protecting the perpetrators to be free from prosecution and sentencing. Kata Kunci: Penyimpangan, Asas, Non-Retroaktif, Pelanggaran, HAM.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS (Studi Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Minahasa) ]]>
<![CDATA[Lompoliuw, Meily Meiling]]>;
<![CDATA[Mandagi, Marthinus]]>;
<![CDATA[Mokat, Jetty E. H.]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.868 KB)
|
DOI: 10.36412/ce.v2i2.767
<![CDATA[Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data yaitu : observasi, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a). kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan yang berlaku, b). pelayanan belum dilaksanakan sesuai SOP, c). Kepala Dinas belum melakukan pengendalian terhadap jalannya pelayanan, d). Kepala Dinas belum melakukan evaluasi terhadap pelayanan. Untuk itu sebaiknya: a). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan yang berlaku, b). pelayanan dilaksanakan sesuai SOP, c). Kepala Dinas melakukan pengendalian terhadap jalannya pelayanan, d). Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelayananan publik.Kata Kunci: Tugas Pokok, Fungsi Kepala Dinas]]>
<![CDATA[KREATIVITAS GURU DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SMP KATOLIK SANTA ROSA SIAU TIMUR KABUPATEN SITARO ]]>
<![CDATA[Merpati, Temiks]]>;
<![CDATA[Lonto, Apeles Lexi]]>;
<![CDATA[Biringan, Julien]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.947 KB)
|
DOI: 10.36412/ce.v2i2.772
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh nilai dari siswa SMP Katolik Santa Rosa Siau Timur Kabupaten Sitaro terlebih khusus Kls VIII A yang sebagian besar belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM), guru belum kreatif dalam menerapkan keterampilan mengajar yang menyenangkan dimana umumnya siswa pasif dan tidak serius belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk naratif. Sumber data penelitian ini adalah guru yang ada di SMP Katolik Santa Rosa Siau Timur. Berdasarkan hasil penelitian tentang kreativitas guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pkn di SMP Katolik Santa Rosa Siau Timur Kabupaten Sitaro. Guru di SMP Katolik Santa Rosa Siau Timur masih belum maksimal karena dalam proses pembelajaran guru masih kurang kreativ dalam menerapkan suasana belajar yang memyenangkan. Sikap Fleksibiltas yang belum maksimal dan Sikap elaborasi yang belum maksimal diterapakan oleh Guru.Kata Kunci: Kreativitas Guru, dan Hasil Belajar]]>
<![CDATA[PERAN GURU DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SISWA KELAS X DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PALANGKA RAYA ]]>
<![CDATA[Zulkarnain, Dewanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.066 KB)
|
DOI: 10.36412/ce.v3i1.905
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi karena pembentukan karakter khususnya pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangka Raya masih belum dilaksanakan guru dengan tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dalam bentuk studi survei. Berdasarkan hasil penelitian peran guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter pada siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangka Raya, guru masih lebih mengedepankan pencapaian prestasi akademis setinggi-tingginya tanpa memperhatikan yang lain seperti pembentukan karakter para siswa-siswanya terlebih di kelas X. Karakter seorang guru seharusnya bisa menjadi teladan bagi para siswa-siswanya.Kata Kunci : Peran Guru, dan Pendidikan Karakter]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN KARAKTER: SEBUAH UPAYA KOLEKTIF ]]>
<![CDATA[Budiarti, Yati]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.567 KB)
|
DOI: 10.36412/ce.v3i1.910
<![CDATA[Pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama di setiap ruang lingkup pendidikan. Institusi pendidikan, seperti sekolah, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan karakter. Untuk itu, pendidikan karakter di Indonesia membutuhkan kerja kolektif yang melibatkan semua elemen bangsa. Pendidikan nilai karakter dapat dilihat pada dua latar, yaitu pada latar makro dan pada latar mikro. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan implementasi pembinaan nilai karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Secara makro pembinaan karakter terdiri dari tiga tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil. Kajian ini menekankan bahwa peran keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan kolaborasi penting dalam pendidikan karakter. Oleh sebab itu, sangat direkomendasikan adanya kerjasama yang secara nyata diwujudkan dalam proses pendidikan karakter.Kata Kunci: Pendidikan, Karakter, Keluarga, Sekolah, Masyarakat]]>
