Jurnal Trias Politika
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Dwi Afni Maileni]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.876 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1239
<![CDATA[Kota Batam merupakan salah satu kota terbesar di Kepulauan Riau dengan letak yang sangat strategis yaitu berada di pelayaran internasional dan juga memiliki jarak yang cukup dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Letaknya yang strategis ini dapat menjadi peluang untuk dapat menjadi pintu dalam memasarkan produk Indonesia ke negara tetangga. Produk yang dihasilkan tidak lepas dari merek itu sendiri. Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut Original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya, yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normative, dengan data primernya yaitu sumber data yang diperoleh langsung dilapangan yaitu melalui wawancara dengan staff Divisi Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kota Batam. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang Dikota Batam pada tahun 2016 sudah mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Pemohon pendaftarn merek dagang pada Tahun 2016 di Kota Batam berjumlah 18 pendaftar dan sepanjang tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran merek dikota batam, Jika dikota Batam ditemui merek-merek palsu hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang itu sendiri, dalam proses hukum untuk pelanggaran merek sendiri haruslah berdasarkan delik aduan, jika tidak adanya delik aduan dari pemegang hak merek itu sendiri dan masyarakat maka pelanggaran atas merek itu sendiri tidak dapat diproses secara hukum.Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdapat tuntutan pidana bagi pelanggarnya yang telah diatur pada pasal 100 ayat 1,2 dan 3 Undang undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? ]]>
<![CDATA[Diah Ayu Pratiwi]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.428 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1235
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa sistem pemilu proporsional terbuka yang melahirkan korupsi dikalangan anggota DPR dan DPRD. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer yang berdasarkan peraturan perundangan dan dokumen resmi yang terkait sistem pemilu di Indonesia. Sedangkan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, artikel dari majalah, surat kabar, atau jurnal ilmiah, siaran pers, serta penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan sistem pemilu daftar terbuka dan korupsi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu proporsional terbuka bertujuan agar menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel dan dekat dengan konstituennya. Sistem pemilu ini berpotensi melahirkan korupsi politik karena biaya politik yang mahal selama berkompetisi dalam pemilu.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Desriadi Desriadi]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.627 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1240
<![CDATA[Pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh nusantara. Proses pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan, pada kenyataannya belum merata pada setiap wilayah. Hal ini disebabkan pembangunan dilakukan secara terpusat dengan pola yang bersifat dari atas ke bawah (top-down). Pola perencanaan pembangunan terpusat (sentralisasi) yang bersifat (top-down) bukanlah suatu perencanan yang dapat sejalan dengan keinginan masyarakat, karena terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pembangunan yang didasarkan atas aspirasi dari bawah keatas (bottom-up) oleh banyak para ahli dipandang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa, setiap daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki karakteristik geografis wilayah dan sumber daya yang berbeda. Proses perencanaan pembangunan antara lain melalui langkah – langkah sebagai berikut : 1. Program Politik; 2. Proses Teknokratik; 3. Proses Partisipatif; 4. Proses Bottom Up dan Top Down.]]>
<![CDATA[Konflik Antara Agama dan Sains dalam Perspektif Filsafat Sosial ]]>
<![CDATA[Dendi Sutarto]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.201 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1236
<![CDATA[Abad ketujuh belas merupakan periode perubahan sudut pandang yang sangat krusial, terutama kelahiran ilmu pengetahuan. Dua hal yang sangat menonjol dalam perkembangan ilmu pengetahuan baru tersebut adalah Dialoque (1632) karangan Galileo dan Principia (1687) karangan Newton. Pemikiran kedua tokoh ini menjelaskan asal-usul persoalan antara ilmu pengetahauan dan agama yang menjadi pusat perhatian. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tentu muncul “drama dunia abad pengetahuan” di mana “ dua ilmu pengetahuan baru Galileo dan dunia mesin Newtonian”. Kemudian sampai pada bagaimana kontribusi posistif agama terhadap ilmu pengetahuan baru dan hal-hal yang menjadi konflik utama dalam pergulatan antara agama dan sains. Secara historis, bagaimana perbedaan ilmu pengetahuan baru pada abad ketujuh belas dengan ilmu pengetahuan baru abad pertengahan? Fokusnya adalah kombinasi baru penalaran matematis dengan observasi eksprimental. Satu abad sebelumnya Galileo, pentingnya penyederhanaan matematis telah di dukung oleh Copernicus. Skema Ptolemaic, yang mengasumsikan bahwa matahari dan planet berputar mengelilingi bumi. Namun menurut model Copernicus, di mana planet-planet dan bumi berputar mengelilingi matahari, sesuai dengan pengamatan yang keakuratan sebanding. Lebih jauh dalam bingkai sejarah kemajuan ilmu pengetahuan abad pertengahan serta kuatnya otoritas gereja yang melihat bahwa relasi ilmu pengetahuan dan agama adalah sebagai dua kutub yang berlainan sama sekali, yang cenderung melahirkan konflik antara agama dan saint, karena keduanya berangkat dari ruang lingkup yang berbeda. Namun perlu dipahami bahwa secara singkat pendekatan yang diambil oleh pemikiran abad pertengahan, oleh Galileo, dan kemudian oleh Newton seperti berikut: merode dalam ilmu pengetahuan, karakter alam, metode dalam teologi, Tuhan dan hubungan dengan alam, dan hubungan manusiua dengan alam. ]]>
<![CDATA[Hukum Ekonomi Berkeadilan Substantif Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) ]]>
<![CDATA[Afrinald Rizhan]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.405 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1241
<![CDATA[Keadaan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh hukum yang ada di negara tersebut. Hal ini menjadi suatu hal yang saling terkait dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Mengingat pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan suatu batasan-batasan dalam pergerakkannya. Agar perekonomian itu dapat merata untuk kesejahteraan masyarakat atau bangsa, maka diharapkan peraturan-peraturan yang di buat oleh Pejabat yang berwenang mampu melahirkan peraturan-peraturan yang bersikap adil. Di sinilah kita membutuhkan suatu ilmu hukum ekonomi guna mewujudkan visi bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Memajukan Kesejahteraan Umum”. Misinya adalah tugas yang diemban untuk menciptakan kehidupan yang ideal baik dalam arti spiritual maupun fisik materil.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Terhadap Perkembangan Daerah di Kota Batam Periode Tahun 2010-2014 ]]>
<![CDATA[Nur Kholidah Berlian]]>;
<![CDATA[Linayati Lestari]]>;
<![CDATA[Rahmayandi Mulda]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.697 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1237
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014. Tujuan dan manfaat dari penelitian yaitu, mengetahui pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014 untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada kajian analisis penerapan suatu kebijakan. Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode campuran untuk menghasilkan data yang bersifat statistik dan deskriptif. pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, angket, dokumentasi dan wawancara serta teknik analisis data yang digunakan yaitu metode skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014 yang membawa kearah perkembangan yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Politik dan Birokrasi Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Rika Ramadhanti]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.535 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1242
<![CDATA[Politik dan Birokrasi pemerintahan adalah dua hal yang tidak bisah dipisahkan tetapi merupakan dua hal yang berbeda, meskipun kehadiran politik dalam birokrasi pemerintahan tidak bisa dihindari. Begitu juga sebaliknya didalam birokrasi pemerintahan tidak hanya didominasi oleh birokrat saja, tetapi juga diberika ruang bagi institusi politik. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi itu dibentuk independen dari kekuatan politik. Ia berada diluar atau diatas aktor-aktor politik yang saling berkompetisi satu sama lain. Birokrasi diposisikan sebagai kekuatan yang netral dengan artian birokrasi bukan dalam hal lebih condong mau menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan yang sedang memerintah, sedangkan kepada kekuatan politik lainnya tidak mau. Akan tetapi birokrasi diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasi memberikan pelayanan terbaik kepadanya.]]>
<![CDATA[Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan ]]>
<![CDATA[Winda Roselina Effendi]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.026 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1238
<![CDATA[Kewarganegaraan terbagi ke dalam dua tradisi besar dan ada juga yang melihatnya terbagi dalam tiga tradisi. Mereka yang melihat adanya dua tradisi membuat pengelompokan, yaitu tradisi liberal dan tradisi republikan. Sementara mereka yang membuat tiga pengelompokan pendekatan, membaginya ke dalam liberal, republican dan komunitarian. Sementara itu ada penulis yang menggunakan istilah republican sipil dan ada yang menggunakan istilah republican partisipatoris. Kajian kewarganegaraan (citizenship studies) tampak lebih menitikberatkan perhatiannya kepada persoaran hak dan kewajiban warganegara yang bertalian erat dengan posisi dan status individu sebagai anggota komunitas politik bernama negara. selain itu, status warga negara lebih banyak diwarnai oleh kedudukan hukum yang berdampak kepada persoaran priverege sebagai anggota (warganegara) sebuah Negara.]]>
<![CDATA[Implementasi Pembangunan Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Sahri Muharam]]>;
<![CDATA[Emilia Emharis]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.416 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1243
<![CDATA[Berdasarkan konsepsi pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 menyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang”. Sedangkan pemerintahan desa tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, hal ini bermakna bahwa pemerintahan desa mendapat perhatian serius dalam membina masyarakat Desa. Desa yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menaatur dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.Desa pulau padang telah melaksakan pembangunan jalan maupun pengadaan ATK untuk memudakan masyarakat mengurus Aministrasi.minim angaran pembangunan berdampak langsung kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Meri Enita Puspita Sari]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (882.969 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1234
<![CDATA[Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan azas pelayanan publik, misalnya dari segi pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan transportasi, namun pada kenyataannya tidak semua upaya pemerintah dalam pemenuhan peningkatan pelayanan berjalan baik, salah satunya adalah kemudahan akses pelayanan publik yang yang belum maksimal terutama di daerah-daerah yang kepulauan ataupun daerah terpencil.Keberhasilan dalam penyelenggaran pelayanan publik salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya, ketika suatu daerah tidak bisa mendapatkan akses yang mudah dalam pelayanan publik akan mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dasar yang seharusnya diterima seperti pendidikan dan kesehatan, ahal tersebut akan berdampak kepada kesejahteraan seluruh masyaraka. Oleh karena itu, Peran pemerintah sangat besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.]]>
