Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Trias Politika

jurnaltriaspolitika
Website

Published by Universitas Riau Kepulauan Batam

ISSN : 25977431 EISSN : 25977423 DOI : 10.33373

Core Subject : Social,

Social Sciences

JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 154 Documents

1 2 3 4 5

PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUNTAN SINGINGI Sahri Muharam; Alsar Andri; Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Ketidakseriusan desa dalam pengadminsitrasian dapat dilihat pada tidak tertatanya buku administrasi secara baik, adanya sekretaris desa yang ditetapkan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS atau sekarang lebih dekat dengan sebutan Aparatur Sipil Negara), adanya penempatan pendamping desa dan banyak di antara desa yang ingin mengubah statusnya ke kelurahan kesemuan ini dikarenakan berawal ketidakmapanan desa dalam pengadministrasian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dan faktor-faktor penghambat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuntan Singingi.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat mengenai peranan camat yang tertuang dalam Peraturan Pemeritah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat 1 Butir F dan Ayat 2 Butir D yakni, membina atau pembinaa penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.Dilihat dari hasil penelitian rekapan bahwasaannya camat kurang berperan dalam pembinaan yang terkhusus pada pembinaan administrasi yang berada pada kategori angka 43 %.

GENDER, POLITIK DAN AGAMA Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Muhammadiyah is the largest religious social movement in Indonesia, based in Yogyakarta, Yogyakarta. The organization was founded on 8 Dhu al-Hijjah 1330 H or November 18, 1912 in Yogyakarta by KHAhmad Dahlan, the movement known as the Islamic purification movement " amal ma’ruf nahi munkar ", but what counts Muhammadiyah became the basis of religion in the construction and reproduction root doctrine on value socio-cultural-value in the relationship between men and women as well as a political legitimacy on gender inequality in Muhammadiyah. This research is a field research, using methods kualitatfi with the sociological approach-fenomenolis reinforced by some theoretical analysis of Antonio Gramsci with terminology hegemony, Michel Foucult, with power relations the history of sexuality and assisted by other theories one structural functionalism. From the findings of this study that gender inequality and the strong role of religion as a value in the process of construction and reproduction of gender in the Muhammadiyah movement. Keywords: religion, gender, politics, construction, muhammadiyahMuhammadiyah merupakan gerakan sosial keagamaan yang terbesar di Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi ini didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 Nopember 1912 M di Yogyakarta oleh K.H.Ahmad Dahlan, gerakan ini dikenal sebagai gerakan purifikasi Islam “amal ma’ruf nahi munkar”, namun problemnya basis agama di Muhammadiyah menjadi akar kontruksi dan reproduksi doktrin atas nilai-nilai sosio cultural dalam relasi laki-laki dan perempuan sekaligus menjadi legitimasi politik atas ketidakadilan gender di Muhammadiyah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode kualitatfi dengan pendekatan sosiologis-fenomenolis yang diperkuat oleh beberapa analisis teoritis dari Antonio Gramsci dengan terminology hegomoni, Michel Foucult, dengan relasi kuasa the history of sexuality dan dibantu oleh teori lainnya salah satunya fungsionalisme struktural. Dari hasil temuan penelitian ini bahwa ketimpangan gender dan kuatnya peran agama sebagai nilai dalam proses konstruksi dan reproduksi gender di gerakan Muhammadiyah. Kata kunci: agama, gender, politik, konstruksi, muhammadiyah

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang di Kota Batam Dwi Afni Maileni
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Kota Batam merupakan salah satu kota terbesar di Kepulauan Riau dengan letak yang sangat strategis yaitu berada di pelayaran internasional dan juga memiliki jarak yang cukup dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Letaknya yang strategis ini dapat menjadi peluang untuk dapat menjadi pintu dalam memasarkan produk Indonesia ke negara tetangga. Produk yang dihasilkan tidak lepas dari merek itu sendiri. Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut Original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya, yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normative, dengan data primernya yaitu sumber data yang diperoleh langsung dilapangan yaitu melalui wawancara dengan staff Divisi Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kota Batam. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang Dikota Batam pada tahun 2016 sudah mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Pemohon pendaftarn merek dagang pada Tahun 2016 di Kota Batam berjumlah 18 pendaftar dan sepanjang tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran merek dikota batam, Jika dikota Batam ditemui merek-merek palsu hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang itu sendiri, dalam proses hukum untuk pelanggaran merek sendiri haruslah berdasarkan delik aduan, jika tidak adanya delik aduan dari pemegang hak merek itu sendiri dan masyarakat maka pelanggaran atas merek itu sendiri tidak dapat diproses secara hukum.Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdapat tuntutan pidana bagi pelanggarnya yang telah diatur pada pasal 100 ayat 1,2 dan 3 Undang undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.

PEMANFAATAN GOOGLE DRIVE DALAM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Reformasi 1998 menunjukkan adanya gerakan sosial masyarakat yang mendorong adanya perubahan terhadap krisis multidimensi dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan Birokrasi. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Reformasi pada bidang birokrasi menjadi bagian yang cukup penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Reformasi Birokrasi dapat mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance), profesional dan berintegritas tinggi baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah adalah bentuk kongkrit penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi yang akuntabel dan terukur. Seiring perkembangan zaman yang didorong dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan media dapat digunakan sebagai penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemanfaatan media juga dapat membuat pelaksanaan reformasi birokrasi terlaksana secara transparan dan akuntabel.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014 Kustiawan Kustiawan; Kohen Sofi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract By paying attention to the experience of regional autonomy in the past that embraces the principle of real autonomy and responsible with an emphasis on more autonomy is the obligation of the right, then in this law granting autonomy to local authority districts and areas of the city based on the principles of decentralization alone in the form of broad autonomy, real and responsible. With the implementation of the research in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency is expected to provide an overview of how the process of public participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied can be dosed and can be used as a reference in subsequent studies related to substances.From the research that has been carried out, can be drawn that the application of community participation in development in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency. If the view of the indicators of community participation in the development of community participation in the form of an idea or ideas, participation in the form of materials, participation in the form of labor and community participation in the form of utilization of development. The contribution of participation in the form of energy is the largest in any development process implemented. Participation in the form of utilization of development for the community is when development is aimed at the welfare of rural communities, the people will really take advantage and menajaga development that has been implemented by the village government to the people in the village of Kuala Sempang. Although in the process encountered a small obstacles but does not reduce the spirit of mutual aid societies to build their village. Keywords: community particiation, rural development Abstrak Dengan memperhatikan pengalaman otonomi daerah di masa lalu yang mencakup prinsip otonomi riil dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi lebih adalah kewajiban hak, maka dalam undang-undang ini memberikan otonomi kepada pemerintah daerah kabupaten dan wilayah berbasis kota. pada prinsip desentralisasi sendiri dalam bentuk otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan dilaksanakannya penelitian di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga konsep pembangunan partisipatif yang telah diterapkan dapat Dosis dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan terkait zat. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik bahwa penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Jika dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan, partisipasi dalam bentuk materi, partisipasi dalam bentuk persalinan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan pembangunan. Kontribusi partisipasi dalam bentuk energi adalah yang terbesar dalam proses pembangunan yang diimplementasikan. Partisipasi dalam bentuk pemanfaatan pembangunan bagi masyarakat adalah ketika pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan, masyarakat akan benar-benar memanfaatkan dan menajaga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di desa Kuala Sempang. Meski dalam prosesnya mengalami hambatan kecil namun tidak mengurangi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan pedesaan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS KELUARGA PERSEPEKTIF GENDER Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Kajian Pemberdayaan Masyarakat pesisir Batam, Karimun, dan Kepulauan Lingga berbasis keluarga bertujuan untuk mengetahui startegi, model dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Analisis ini bermanfaat untuk memberikan rekomedasi solusi dan model untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara berkenjutan. Kajian ini merupakan analsis metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan gender. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; Learning by doing, Problem solving, Self evaluation, Self development and coordination, Self selection, Self decisim independent variable. Konsep ini memberikan arah dalam pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat pesisi Batam, Lingga dan Karimun sebagai masyarakat pesisir kepulauan, dengan segenap potensi alam yang sangat besar, dengan itu semuan mereka membutuhkan sumber daya manusia sebagai kekuatan untuk mengelola potensi laut, perikanan, pertanian, home industry yang ada. Ada keyakinan besar dengan kekuatan sumber daya manusia sebagai word view atau cara mereka melihat dunia, potensi yang memiliki nilai sosial, ekonomis dan sebagainya sebagai kekuatan besar bagi mereka.

PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP KINERJA PEYELENGGARA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014 Muhammad Solihin; Tree Setiawan Pamungkas; Jhon Roi Tua Purba
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

The rapid population of beginner voters in Indonesia than in 2004-2009 should be a calculation in influencing election results. Perception of beginner voters on the performance of electoral institutions in a sense it is important to be discussed because of the independence and professionalism an important factor general election success.This study uses the quantitative research survey. Data collection techniques by questionnaire. The sampling technique is done with strafied random sampling technique. The survey conducted on students at nine universities in YogyakartaResults from this study: First, Knowledge voters on electoral institutions. Voters who do not know Bawaslu that as many as 49.7 percent of respondents. As for the KPU as much as 65.1 percent of voters know; Second, the level of confidence in electoral institutions quite good 57.2 percent of voters believe; Third, the perception of the neutrality of electoral institutions 50.5 percent; and Fourth, the Electoral Institute of Professionalism 48.1 percent of voters declared "professional"; and Fifth, Satisfaction with the performance of the KPU was satisfied only 44.4 percent, while 40.5 percent expressed "not satisfied.In conclusion the perception of beginner voters on the performance of electoral institutions KPU and Bawaslu overall is still relatively low and should be increased by way of socialization to voters. Keywords: general election, performance of electoral institutions, beginner voters, voter perceptions Pesatnya populasi pemilih pemula di Indonesia dari tahun 2004-2009patut menjadi perhitungan dalam mempengaruhi hasil Pemilu. Persepsi pemilih pemula terhadap kinerja peyelenggara Pemilu di rasa penting untuk di bahas dikarenakan independensi dan profesionalitas peyelenggara merupakan faktor penting keberhasilan peyelenggaraanPemilu.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yakni survei. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik strafied random sampling. Survei dilakukan terhadap mahasiswa di 9 perguruan tinggi di DIY.Hasil dari penelitian ini: Pertama, Pengetahuan pemilih terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum.pemilih pemula yang tidak mengetahui Bawaslu yakni sebanyak 49,7 persen responden. Sedangkan untuk KPU sebanyak 65,1 persen pemilih pemula mengetahui; Kedua, Tingkat kepercayaan terhadap lembaga peyelenggara pemilihan umum cukup baik 57,2 persen pemilih pemula percaya; Ketiga, Persepsi terhadap netralitas lembaga penyelenggara pemilihan umum 50,5 persen; dan Keempat, Profesionalisme Lembaga Pemilu 48,1 persen pemilih pemula menyatakan “professional”.; dan Kelima, Kepuasan terhadap kinerja KPU menyatakan puas hanya 44,4 persen sedangkan 40,5 persen lainnya menyatakan “tidak puas”.Kesimpulannya persepsi pemilih pemula terhadap kinerja peyelenggaraan pemilu yakni KPU dan Bawaslu secara keseluruhan masih tergolong rendah dan harus dilakukan peningkatan dengan cara sosialisasi terhadap pemilih pemula. Kata Kunci: pemilihan umum, pemilih pemula, persepsi pemilih, kinerja peyelenggara pemilu

FAKTOR-FAKTORYANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM Meri Enita Puspita Sari; Diah Ayu Pratiwi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dikalangan komunitas suku laut. Berbagai program, pelatihan dan pendidikan keterampilan telah dilakukan oleh pemerintah kepada Suku Laut ini untuk meningkatkan keterampilan dasar mereka, namun program-program yang dilaksanakan masih belum mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan Suku Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk dapat menggambarakan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat suku laut Pulau Bertam. Berdasarakan hasil penelitian, Perubahan hidup yang dijalankan oleh masyarakat suku laut pulau Bertam mempengaruhi kualitas hidup mereka terutama kesejahteraan sosial. komunitas Suku Laut masih bergantung kepada hasil tangkapan ikan secara tradisional saja dan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, hal tersebut terlihat dari kualitas air yang diperoleh, rumah yang ditempati dan peralatan tangkapan ikan yang belum memadai, diaspek sosial lainnya komunitas masyarakat Suku Laut didapati masih tidak melakukan aktivitas kemasyarakatan secara bersama antara satu sama lain. Selain faktor agama yang berbeda, masyarakat lebih banyak berkumpul dengan keluarga masing-masing dibanding berbaur dengan masyarakat lainnya yang lain. Aspek budaya juga mempengaruhi perubahan hidup masyarakat Suku laut. Hal ini terlihat dari mulai pudarnya budaya tradisi dalam hal kesenian dan generasi yang ada akan berhadapan dengan beberapa ancaman seperti kehilangan identitas Suku Laut sebagai penangkap ikan, kesulitan meneruskan kehidupan karana masyarakat mereka masih berada dalam tingkat pendidikan yang sangat rendah dan tidak mampu bersaing dalam dunia yang semakin berkembang.

Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? Diah Ayu Pratiwi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Penelitian ini mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa sistem pemilu proporsional terbuka yang melahirkan korupsi dikalangan anggota DPR dan DPRD. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer yang berdasarkan peraturan perundangan dan dokumen resmi yang terkait sistem pemilu di Indonesia. Sedangkan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, artikel dari majalah, surat kabar, atau jurnal ilmiah, siaran pers, serta penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan sistem pemilu daftar terbuka dan korupsi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu proporsional terbuka bertujuan agar menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel dan dekat dengan konstituennya. Sistem pemilu ini berpotensi melahirkan korupsi politik karena biaya politik yang mahal selama berkompetisi dalam pemilu.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN COMPACT DISK (CD) BAJAKAN DI KOTA BATAM Pristika Handayani
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Peredaran CD bajakan salah satunya sangat marak dan mudah didapatkan, termasuk di kaki lima atau pinggir jalan. Ketimpangan harga menjadi salah satu penyebab maraknya pembajakan CD, komsumen yang hendak menikmati dengan harga murah akan lebih tertarik untuk membeli daipada harus membeli yang asli atau original, sehingga memacu para pembajak untuk memperbanyak CD bajakan. Undang-Undang HKI yaitu No. 28 Tahun 2014 dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu solusi untuk pencegahan akan terjadinya penyalahgunaan hak cipta.

Page 1 of 16 | Total Record : 154

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Solihin

Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone
+6282133515052

Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Solihin

Contact Email jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone +6282133515052

Journal Mail Official jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Solihin

Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone
+6282133515052

Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA