cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kudrat Abdillah
Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 2715003     EISSN : 27145514     DOI : DOI 10.19105/al huquq.v1i2.3072
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and scope Jurnal (Hukum Ekonomi Syariah) yaitu: hukum ekonomi syariah, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2022)" : 6 Documents clear
Urgensi dan Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Aktivitas Pasar Modal Syariah di Indonesia Siti Erlania Fitrianingsih; Iwan Setiawan
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.6388

Abstract

Perkembangan dunia investasi dalam masyarakat Indonesia semakin meningkat salah satu bentuk investasi yang banyak digunakan yaitu berinvestasi pada Pasar Modal syariah. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal syariah adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran utama untuk mengawasi kepatuhan syariah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini mengupas kembali akan urgensi serta optimalisasi peran dan tugas DPS dalam melakukan pengwasan terhadap aktivitas pasar modal syariah. Sebenarnya peran DPS telah dirinci dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator pada pasar modal syariah. Namun demikian semestinya Indonesia sudah memiliki undang-undang khusus menangani pasar modal syariah karena aturan yang diberlakukan saat ini masih berdasakan pasar modal dengan sistem konvensional yang tentunya berbeda dengan sistem syariah, aturan yang ada saat ini sudah tidak relevan dan tidak dapat mengimbangi perkembangan pasar modal syariah yang telah begitu pesat dan diminati masyarakat muslim khususnya. (The development of the world of investment in Indonesian society is increasing, one form of investment that is widely used is investing in the Islamic Capital Market. One of the important elements in the implementation of Islamic capital market activities is the role of the Sharia Supervisory Board (DPS), which has the main role of overseeing sharia compliance. The method used in this paper is a type of normative legal research using an approach. The purpose of this paper is to review the urgency and optimize the role and duties of DPS in supervising Islamic capital market activities. Actually, the role of DPS has been detailed in the regulations of the Financial Services Authority (OJK) as a regulator of the Islamic capital market. However, Indonesia should already have a special law dealing with the Islamic capital market because the current regulations are still based on the conventional capital market system which is certainly different from the Islamic system, the current regulations are no longer relevant and cannot keep pace with the development of the Islamic capital market. which has been so rapid and in demand by the Muslim community in particular)
Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan Moh. Karim; Achmad Badarus Syamsi; Fajar
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.6707

Abstract

Artikel ini akan membahas penerapan sertifikasi halal produk UMKM dalam perspektif budaya hukum di Madura. Masyarakat Madura memiliki budaya yang unik dan kuat dalam memegang teguh prinsip. Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang religius, patuh dan tunduk dalam menjalankan perintah agama, dalam hal ini adalah Islam. Wujud ketaatan terhadap ajaran Islam ini terangkum dalam ungkapan populer, yaitu: “bhuppa’, bhabhu’, ghuru dan rato” (ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Madura berupa taat dan patuh “bhuppa’, bhabhu’, ghuru, dan rato” (bapak, ibu, guru dan pimpinan pemerintahan) sangat berpengaruh terhadap budaya hukum pelaksanaan atau penegakan sertifikasi halal. Pemerintah yang dalam budaya Madura dikenal dengan sebutan rato dan ghuru atau ulama membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan patuh mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. (This article will discuss the application of halal certification for MSME products in the perspective of legal culture in Madura. Madurese people have a unique and strong culture in upholding principles. The Madurese community is a religious society, obedient and submissive in carrying out religious orders, in this case Islam. This form of obedience to Islamic teachings is summarized in a popular expression, namely: "bhuppa', bhabhu', ghuru dan rato" (father, mother, teacher and government leader). This research is a field research that is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the values adhered to by the Madurese community in the form of obedience and obedience to "bhuppa', bhabhu', ghuru, and rato" (fathers, mothers, teachers and government leaders) greatly influence the legal culture of implementing or enforcing halal certification. The government, which in Madurese culture is known as rato and ghuru or ulemas, makes micro, small and medium enterprises in the Pademawu sub-district, Pamekasan district comply with registering halal certification for their products.)
Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Gadai Tanah di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Perspektif ‘Urf Zulaekah; Harisah; Fathorrozi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.6826

Abstract

Pelaksanaan akad mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kapedi cukup berbeda, dimana tanah yang dikelola oleh petani penggarap merupakan tanah gadai. Pelaksanaan tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan pada masyarakat di Desa Kapedi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji pelaksanaan akad mukhabarah pada pengelolaan gadai tanah dengan perspektif ‘urf, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian dari pelaksanaan akad mukhabarah ditinjau dari perspektif ‘urf yaitu pelaksanaan penggarapan lahan tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari akad mukhabarah. Sedangkan dilihat dari segi pemanfaatan tanah gadai yaitu hukumnya boleh, karena pihak penerima gadai sudah memperoleh izin dari pihak penggadai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila dianalisis dengan perspektif‘urf maka hasil dari analisis yaitu pertama, ditinjau dari segi keabsahannya termasuk kepada ‘urf shahih atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits). Kedua, dari segi cakupannya termasuk kepada ‘urf khas. Ketiga, dari segi objeknya termasuk kepada ‘urf amali. (The implementation of the mukhabarah agreement carried out by the community in Kapedi Village is quite different, where the land managed by cultivator farmers is pawn land. This implementation has become a habit in the community in Kapedi Village. So that researchers are interested in studying the implementation of mukhabarah agreements on land pawn management with a 'urf perspective, using qualitative methods with an empirical legal approach. The results of the research from the implementation of the mukhabarah contract are viewed from the perspective of 'urf, namely the implementation of the cultivation of the land is in accordance with the pillars and conditions of the mukhabarah contract. Meanwhile, in terms of the use of pawn land, it is legally permissible, because the pawn recipient has obtained permission from the mortgagee. Based on the results of the study, if analyzed with a 'urf perspective, the results of the analysis are first, in terms of validity including 'urf shahih or habits that do not conflict with nash (Al-Qur’an or Hadith). Secondly, in terms of scope, it belongs to the urf khas. Third, in terms of its object including to 'urf amali.
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen Musataklima
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.7003

Abstract

Penggunaan uang koin dalam transaksi bisnis mengalami penurunan, di berbagai daerah tidak terkecuali di Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertama, rendahnya efektivitas penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian; aspek pidana, penyebab dan solusinya. Kedua, Aspek hukum perjanjian syariah, dan ketiga, implikasinya terhadap hak konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertumpu kepada data primer yang didapat melalui wawancara, selain data primer, data sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini yang didapat melalui studi dokumen dan kepustakaan. Semua data ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama, tidak digunakannya rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian merupakan tindakan pidana yang disebabkan (1) norma hukumnya mandatur, (2) kultur masyarakat yang cenderung tidak menghargai koin. Solusinya adalah sosialisasi melalui klinik konsumen cerdas dan gerakan peduli koin nasional. Kedua, pembayaran uang kembalian dengan barang dalam hukum perjanjian syariah tidak ditemukan pertemuan kehendak sehingga cacat kehendak. Ketiga, implikasinya mengakibatkan hak konsumen untuk dilayani dengan benar dan jujur tercederai. (The use of coins in business transactions has decreased in various regions, including Malang. This study aims to describe: first, the low effectiveness of using the Rupiah as a means of payment for change; the criminal aspects, causes, and solutions. Second, the legal aspects of sharia agreements, and third, the implications for consumer rights. This research is an empirical study with a sociological juridical approach, which relies on primary data obtained through interviews. Besides, this study uses secondary data obtained through documents and literature studies. All of these data were analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study are: first, the non-use of the rupiah as a means of payment for change is a criminal act caused by (1) the mandatory legal norms, (2) the culture of people who tend not to value coins. The solution is socialization through smart consumer clinics, and movements care about national coins. Second, payment of change with goods in the Sharia agreement law doesn't meet the will, so it is defective to the will. Third, the implication is that the consumer's right to be served appropriately and honestly is harmed.)
Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19 Dwi Hidayatul Firdaus; Teguh Setyobudi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.7004

Abstract

Penelitian ini berangkat dari realitas empiris keberadaan platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) dan perannya dalam sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian lapangan, yang mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di atas dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu pertama. Platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) secara faktual dalam ketentuan yang tertera di websitenya tidak menjadikan kehalalan produk menjadi syarat bagi UMKM untuk bermitra dengannya, sehingga dapat dikatakan tidak berperan dalam upaya percepatan. sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia, kedua, ada beberapa peran yang dapat diambil oleh platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) untuk membantu percepatan sertifikasi halal produk UMKM, yaitu: (1) kampanye, sosialisasi dan edukasi tentang urgensi sertifikasi halal produk UMKM, (2) fasilitasi aspek pembiayaan sertifikasi halal produk UMKM melalui dana CSR, (3) menjadikan halal produk UMKM sebagai mitra. (This research departs from the empirical reality of the existence of digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) and their role in halal certification of MSME products in Indonesia. The method used in this research consists of the type of field research, which relies on primary and secondary data obtained through interviews and document studies. These data were analyzed descriptively qualitatively. As for the research that has been done above, two conclusions can be drawn, namely first. Digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) factually in the provisions listed on their website do not make product halal a condition for MSMEs to partner with them, so it can be said that they do not play a role in efforts to accelerate the halal certification of MSME products in Indonesia, secondly, there are several roles that can be taken by digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) to help accelerate the halal certification of MSME products, namely: (1) campaigns, socialization and education on the urgency of MSME product halal certification, (2) facilitation in the financing aspect of MSME product halal certification through CSR funds, (3) make the halal products of MSMEs as partners.)
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Noer Yasin
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.7005

Abstract

Penelitian dilatarbelakangi realitas putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun fokus kajiannya adalah aspek perlindungan hak spiritual konsumen dalam penyelesaian sengketa wanpretasi pembiayaan murabahah. Untuk membahasnya digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum doktrinal yang bertumpu pada tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi pustaka dan dianalisa secara deksriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dapat dilakukan: (a) di luar pengadilan secara musyawarah. Pada konsteks ini agar konsumen terlindungi hak spiritualnya dapat dilakukan secara hybrid mediasi-arbitrase pada badan arbitrase syariah atau pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), namun karena kedua lembaga ini tidak mudah diakses konsumen, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diberi kewenangan terhadapnya dengan kewajiban menerapkan prinsip syariah dalam kasus sengketa wanprestasi pembiayaan syariah. Kedua, dapat dilakukan di pengadilan agama dengan melalui mekanisme gugatan sederhana. (The research is motivated by the reality of the decision of the Constitutional Court 18/PUU-XVII/2019 regarding the review of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The focus of the study is on the aspect of protecting the spiritual rights of consumers in the settlement of the murabahah financing default dispute. To discuss this research method is used with the type of doctrinal legal research that relies on three legal materials, namely primary, secondary and tertiary obtained through literature study and analyzed descriptively qualitatively. The results of this study are that the settlement of the murabahah financing default dispute based on the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 can be carried out: (a) out of court by deliberation. In this context, so that consumers' spiritual rights can be protected, hybrid mediation-arbitration can be carried out at the sharia arbitration body or at the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK), but because these two institutions are not easily accessible to consumers, the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) ) may be given authority over it with the obligation to apply sharia principles in the case of a sharia financing default dispute. Second, it can be done in a religious court through a simple lawsuit mechanism.)

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue