Pamulang Law Review
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Hukum Unpam dan diiterbitkan oleh Unpam Press. Jurnal Pamulang Law Review merupakan sebuah wadah bagi para akademisi dan peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk menuangkan ide pemikiran dan gagasan yang kritis dan konstruktif pada bidang pengkajian Hukum sesuai dengan focus and scoupe. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan November. Pamulang Law Review (PalRev) merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum keperdataan dari berbagai sistem hukum yang terdapat dan berkembang di masyarakat tradisional dan modern yang disiapkan sebagai wadah dari pemikiran, penelitian dan gagasan para akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Yang menjadi ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal Pamulang Law Review ini membahas berkaitan dengan berbagai macam aspek hukum, ialah: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Agraria; Hukum Ekonomi; Hukum Islam; Hukum Adat; Hukum Internasional.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[PELANGGARAN RAHASIA DAGANG DALAM NON-DISCLOSURE AGREEMENT ANTARA PERUSAHAAN DAN KARYAWAN ]]>
<![CDATA[Fahrul Fauzi]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33373
<![CDATA[Sengketa antara PT HTAI dan YF yang telah diputus Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Tng merupakan sengketa pelanggaran rahasia dagang. YF diduga telah telah melanggar klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerahasiaan dan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang. Penelitian ini bermaksud untuk menelaah pelanggaran rahasia dagang yang terjadi pada putusan tersebut dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan perundang-undangan dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis hakim telah benar memutuskan bahwa YF telah melakukan pelanggaran rahasia dagang sebagaimana Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang. Namun ada sedikit Volume 6 Issue 1, Agustus 2023, Page. 1-10 P A L R E V | J O U R N A L O F L A W ISSN : 2622-8408 – E-ISSN 2622-8416 L A W R E V I E W PAMULANG 2 ketidaktegasan oleh Majelis Hakim dimana dalam pertimbangan hukum pelanggaran rahasia dagang YF yaitu ketidakjelasan apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ketegasan majelis hakim juga diperlukan dalam hal penentuan seberapa nyata nilai ekonomi atas rahasia dagang dari PT HTAI yang diputuskan telah dilanggar oleh YF, dalam putusannya majelis hakim hanya menghukum YF untuk membayar kerugian materil berupa biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp60.000.000 sehingga tidak ada hitungan kerugian lain sebagai akibat pelanggaran rahasia dagang. Hal ini menjadi penting karena sejatinya suatu rahasia dagang baru memiliki perlindungan apabila memenuhi syarat, yakni salah satunya adalah memiliki nilai ekonomi. Klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerahasiaan dalam garis analisis penelitian ini sejatinya bertentangan dengan hak asasi manusia yang diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan.]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MELIBATKAN KREDITOR TERDAFTAR ]]>
<![CDATA[Eka Dharma Mohamad]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>;
<![CDATA[Iskandar Muda]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33380
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai Peran Notaris Terhadap Putusan Perdamaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Kreditor Terdaftar. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Notaris di Indonesia? dan Bagaimana Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Yang Memberikan Kemanfaatan Hukum? Bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Notaris di Indonesia adalah karena Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan di dalam suatu akta otentik. Untuk dapat dilakukannya perjanjian perdamaian tersebut maka perdamaian harus disetujui oleh para kreditor. Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Yang Membawa Kemanfaatan Hukum Bagi Kreditur Berdasarkan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan Tugas kurator adalah melakukan pengurusan harta atau pemberesan harta pailit. Pada Ayat 2 menjelaskan bahwa walaupun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau persetujuan. Oleh karena itu Notaris atas permasalahan tersebut akan mengarahkan kepada pembuatan suatu perjanjian yang bersifat mengikat.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING ILEGAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Taufik Kurrohman]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33385
<![CDATA[Dewasa ini perkembangan technologi sangat cepat menyentuh berbagai segmentasi sosial budaya dan hukum. Financial technology salah satu yang terlahir dari perkembangan teknologi masa kini yang memberikan peluang kepada konsumen untuk melakukan transaksi tanpa bertemu. Faktanya banyak konsumen yang dirugikan dalam transaksi Financial technology ilegal. Fokus penelitian ini adalah pertama, bagaimana kebijakan financial technology lending ilegal dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia; kedua, bagaimana aktualisasi perlidungan hukum financial technology lending ilegal saat ini. Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif didukung dengan data primer dan sukunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan belum ada kebijakan yang spesifik mengatur financial technology lending ilegal dalam upaya perlindungan konsumen, hanya berbasis pada kesadaran konsumen. Pelaksanaan financial technology lending ilegal dewasa ini sangat rawan merugikan konsumen serta merusak budaya masyarakat.]]>
<![CDATA[DINAMIKA DISPARITAS PIDANA UANG PENGGANTI DENGAN PIDANA SUBSIDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33375
<![CDATA[Dinamika pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya seringkali ditemukan manakala membandingkan putusan yang satu dengan putusan yang lain, nampak ketidakseragaman dan ketidaksebandingan antara besarnya uang pengganti dengan lamanya pidana subsider. Kondisi ini mencerminkan rasa ketidakadilan bagi negara, pelaku dan masyarakat. tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dampak disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya terhadap upaya pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi dan menemukan sistem pemidanaan yang ideal untuk mengatasi disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subside. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang memanfaatkan data sekunder lalu dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subside berdampak secara langsung terhadap pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi berupa realisasi uang pengganti tidak berjalan maksimal karena tidak dibayar lunas, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksebandingan antara jumlah uang pengganti dengan pidana subside, tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana korupsi. (2) Sistem pemidanaan yang ideal untuk menaggulangi dinamika uang pengganti dengan pidana subside yaitu membuat pedoman pemidanaan berupa mengklasifikasi range/kelas uang pengganti dengan pidana subsider yang harus dijalani, idenya semakin besar uang pengganti yang wajib dibayar, semakin berat pidana penjara penggantinya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DARI TRANSAKSI YANG DIDASARKAN KEPADA SKEMA PONZI ]]>
<![CDATA[Sari Wulandari]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>;
<![CDATA[Frengki Hardian]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33381
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perusahaan publik dapat merekayasa produknya dengan menggunakan skema Ponzi di pasar modal ? dan Bagaimana Notaris dapat mengenali penerapan prinsip pengguna jasa untuk menghindari pembuatan akta autentik berdasarkan skema Ponzi ? Bahwa Pada saat ini hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi, diantaranya: Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/ bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya. Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: identifikasi Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM TRANSAKSI BISNIS ]]>
<![CDATA[Muhammad Eka Fandi Arwan]]>;
<![CDATA[Tjempaka Tjempaka]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33376
<![CDATA[Dalam penelitian ini dibahas bagaimana penandatanganan kontrak secara elektronik semakin populer di era digital saat ini. Legalitas dan keberlakuan perjanjian yang ditandatangani secara online masih diperdebatkan. untuk menyelidiki apakah (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan penandatanganan perjanjian digital, (2) bagaimana konsumen memandang perlindungan dan kepastian hukum dalam perjanjian elektronik, (3) dan apakah notaris dapat memasukkan tanda tangan digital ke dalam akta autentik. Dalam studi masalah semacam ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis data sekunder seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya serta temuan penelitian, kajian, dan referensi lain yang relevan dengan masalah. Tanda tangan digital perjanjian diizinkan oleh kedua undang-undang. UU ITE mengatur tanda tangan elektronik yang sama-sama dapat dipercaya seperti tanda tangan konvensional. KUH Perdata juga memungkinkan para pihak untuk memilih struktur perjanjian, termasuk yang elektronik. menunjukkan upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, selain fakta bahwa tanda tangan digital memberikan kekuatan hukum untuk kontrak elektronik. Hal ini mengindikasikan upaya tulus pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.]]>
<![CDATA[THE CONCEPT OF HANDLING OVERCAPACITY IN PRISON THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH TO DRUG ABUSERS ]]>
<![CDATA[Nani Widya Sari]]>;
<![CDATA[Oksidelfa Yanto]]>;
<![CDATA[Bhanu Prakash Nunna]]>;
<![CDATA[Abdul Azis]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33382
<![CDATA[The implementation of the coaching carried out by Prison for the inmates often becomes not optimal due to the complexity of the problems that occur within Prison. One of the root causes of issues at Prison is overcapacity. This paper then tries to see by analyzing the nature of narcotics crime as a particular crime and Indonesia's role in overcoming narcotics crime. Then also visit and explore the implications of overcapacity in Prison and concepts that can be applied to prevent overcapacity in Prison. The research method used in this paper is a normative juridical research method, with the data source used being secondary data obtained through library research. The study results indicate that narcotics crime as a particular crime is transnational and involves international crime organizations. Indonesia's role in overcoming narcotics crime can be seen from the regulation in Law Number 35 of 2009. In this regulation, sellers and dealers are given a high penalty, even death. Sentences should not be given to those who are called victims or addicts. The implications of overcapacity in Prison can result in non-optimal coaching due to the complexity of the problems that occur in Prison. Overcapacity is one of the root causes of issues at Prison. For this reason, it is necessary to apply a concept to prevent overcapacity from occurring in Prison by providing rehabilitation as a form of using restorative justice.]]>
<![CDATA[MENELAAH PERSOALAN INDEPENDENSI PENEGAK HUKUM TERHADAP BUDAYA HUKUM ]]>
<![CDATA[Dede Firdaus Suyadi]]>;
<![CDATA[Asip Suyadi]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33377
<![CDATA[Independensi Penegak Hukum Sebuah Harapan Besar Bagi Masyarakat. Berdasarkan persyaratan suatu negara menurut Prof. Jimly Ashiddiqie bahwa dalam suatu negara hukum salah satunya bercirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang berarti dalam hal ini aparat penegak hukum sebagai komponen dari sistem peradilan harus independen, bebas pengaruh dari pihak manapun, dan adil yang berarti tidak ada nya sistem “Tajam kebawah, tumpul keatas”. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang, hanya akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. sebaiknya, penegakan juga harus bertitik tolak pada hukum yang hidup. Para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal culture) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai, dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM AGUNAN TAMBAHAN BERUPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR ATAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO PERSEORANGAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Kartono Kartono]]>;
<![CDATA[Mareti Waruwu]]>;
<![CDATA[Ary Oktaviyanti]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33383
<![CDATA[Praktek penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro telah menimbulkan penyimpangan yang cukup serius. Penyaluran KUR mikro yang berlandaskan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat berpotensi menabrak ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Agunan tambahan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam penyaluran KUR mikro perseorangan telah dimaknai seolah-olah jaminan fidusia. Praktek penarikan BPKB sebagai agunan tambahan dalam penyaluran KUR mikro perseorangan justru merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Tidak hanya itu, penyaluran KUR mikro perseorangan juga kontradiktif dengan asas publisitas dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam burgerlijk wetboek maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN ONLINE ILEGAL ]]>
<![CDATA[Edy Mulyanto]]>;
<![CDATA[Aan Handriani]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33378
<![CDATA[Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hadir seiring dengan kemajuan teknologi dalam ekonomi nasional yang ditingkatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Pinjaman online dalam perkembangannya menjadi pilihan banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, hal tersebut menimbulkan masalah baru, yaitu banyaknya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terahadap pengguna layanan pinjaman online ilegal. Dan bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pengguna pinjaman online terkait permasalahan hukum yang dialami. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum positif adalah status hukumnya tidak sah, pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dan upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman online adalah apabila konsumen merupakan korban dari penyelenggara ilegal maka selain melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat dilakukan pemblokiran konsumen juga harus melaporkan kepada pihak berwajib serta meminta bantuan lembaga hukum.]]>
