Articles
62 Documents
<![CDATA[Analisis Terhadap Putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN ]]>
<![CDATA[Ingrid Angelina Lukiro Arif]]>;
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i1.119
<![CDATA[This article or writing aims to analyze the process of resolving employment disputes with respect to civil servants based on applicable laws and regulations and the application of the provisions of article 87 paragraph (4) of Law number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus by state administrative officials. regarding the dishonorable discharge of civil servants in the perspective of the State Administrative Court. In analyzing, the juridical-normative legal research method is used. The data were collected through literature study. and analyzed qualitatively. This study concludes that the Civil Service Dispute Resolution Process with respect to the dismissal of civil servants is carried out by 2 (two) employment dispute resolution routes. In the PTUN Banda Aceh No. 9/G/2018/PTUN-BNA, dated 6 August 2018, the basis for dismissal for committing a criminal act of corruption which was sentenced to imprisonment based on the District Court Decision dated 23 February 2012 for 1 (one) year in prison. The substance of the application of the article in this decision applies Article 87 paragraph (4) letter b retroactively (retroactive principle). The reason for the cancellation is Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution and is contrary to the principle of legal certainty.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM OPSI MEMBERIKAN DAN/ ATAU MENYEBARLUASKAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PEMBUKAAN REKENING BSI ]]>
<![CDATA[Septina]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i1.89
<![CDATA[In order to improve its services, Bank Syariah Indonesia (BSI) provides online bank account opening services, furthermore in the opening bank account form there is an option wether the customers will give and/ or distribute their personal data. This article discusses the validity of the agreement, the protection of customer’s personal data has been given and/or distributed to third parties for commercial purposes and the legal risks may arise. The conclusions of this normative legal research are: first, the clause must comply the objective legal requirements of agreement, including: adequate consideration and legality and subjective legal requirements of agreement, including: mutual assent and capacity such as the age of the customers is at least 17 years old, has a Resident Identity Card and is not in custody; secondly, the protection of customer’s personal data has been given by providing as an option wether the customer will give and/ or distribute their personal data or not; third, the customer cannot reduce the legal risk of leakage of customer’s personal data which can cause the occurrence of crimes]]>
<![CDATA[ANALISIS HUBUNGAN SISTEM POLITIK DAN KARAKTER PRODUK HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Agsel Awanisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i1.99
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sistem politik dan karakter produk hukum serta menguji hubungan tersebut di Indonesia sejak Tahun 1998/1999 s.d. sekarang dengan dibuktikan oleh produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, dikatahui bahwa banyak produk hukum yang dibentuk tidak sesuai dengan sistem politik di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Hal ini kemudian berdampak pada produk hukum yang dibentuk tidak sesuai dengan Kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem politik dan karakter produk hukum saling berkaitan dan berhubungan. Dalam mewujudkan sistem politik yang dilandasi oleh Pancasila maka ada berbagai karakter produk hukum yang dibentuk sesuai dengan sistem politik yang sedang berlangsung, dari mulai konkordansi hukum dari negara lain, GBHN sampai RPJMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terbukti adanya hubungan antara sistem politik dengan karakter hukum. Karakter produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dirumuskan dalam bentuk omnibus law yang berorientasi pada konsep demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berlandaskan Pancasila sebagai sistem Politik Pembangunan hukum nasional.]]>
<![CDATA[Penguatan Kelembagaan Penanganan Pengungsi pada Agenda 2030 Sustainable Development Goals ]]>
<![CDATA[Davilla Prawidya Azaria]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i1.122
<![CDATA[The protracted crisis of refugees as a marginal group is often neglected to fulfill their fundamental rights and well being in the sustainable development agenda. This paper aims to analyze well being indicators of refugees in the sustainable development agenda. The method used is normative research through literature study with a conceptual and analytical approach. The term of refugee are not written explicitly in the sustainable development agenda indicators as of they should be aligned with the general goals of the sustainable agenda, as well as institutional strengthening through policy reform, long-term financing, and requiring active cooperation from various actors in managing and fulfilling refugees fundamental rights, especially for hosting countries and humanitarian institutions at the global and national level.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGAWASAN PASCA ADOPSI GUNA MENCEGAH MOTIF ADOPSI SEBAGAI MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENJUALAN ANAK ]]>
<![CDATA[Tiara Alfarissa]]>;
<![CDATA[Syalaisha Amani Puspitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i1.154
<![CDATA[Anak telah memiliki hak asasi yang melekat sejak masih di dalam kandungan berupa penghidupan yang layak. Sayangnya, hak tersebut seringkali tidak dapat dipenuhi karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan, contohnya banyak terjadi penelantaran anak karena faktor ekonomi oleh suatu keluarga. Untuk melindungi Hak anak tersebut diaturlah pengadopsian anak oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, tata pengawasan yang dinilai kurang mampu dilakukan telah menimbulkan fenomena pengadopsian anak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan atau disebut adopsi ilegal. Hal ini dinilai dapat memunculkan permasalahan baru yakni penjualan anak dengan modus adopsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian terhadap bahan hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan urgensi pengawasan terhadap praktik adopsi anak guna meminimalisasi praktik penjualan anak dengan modus adopsi anak. Hasil Penelitian ini adalah dengan melegitimasi pemberlakuan Post Adoption Report (PAR) terhadap domestic adoption di Indonesia yang diawasi oleh Dinas Sosial. Saran dari penulis adalah dengan diadakan perubahan pada Permensos Nomor 3 Tahun 2018 guna memberlakukan PAR dalam domestic adoption.Kata kunci: Adopsi ilegal; Penjualan anak; Post Adoption Report]]>
<![CDATA[DISPARITAS PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Mita Nurasiah]]>;
<![CDATA[Beniharmoni Harefa]]>;
<![CDATA[Riki Perdana Raya Waruwu]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i1.155
<![CDATA[Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumumkan laporan terbaru penindakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2017 sampai 2021 yang mencapai lebih dari 200 (dua ratus) kasus korupsi. Melihat peningkatan yang signifikan perlu upaya pemberantasan korupsi yang serius, tidak hanya dengan penindakan investigasi dan perbaikan perundangan-undangan melainkan juga melalui pendekatan restorative dengan anjuran tangan pelaku yang bekerjasama sebagai kolaborator hukum. Problematika lainnya dalam penindakan perkara korupsi ialah belum adanya pedoman pemidanaan bagi Justice Collaborator sehingga membuka kemungkinan adanya Disparitas Pemidanaan, misalnya dalam perkara pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti atas keuntungan yang diterima, sementara dalam kasus penyuapan pegawai pajak atas penerimaan restitusi PT WAE, terdakwa tidak dijatuhi pidana uang pengganti meskipun terdakwa juga menerima keuntungan. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan melakukan analisa data pustaka menggunakan bahan hukum primair maupun sekunder. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan perundangan- undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab disparitas pidana terhadap Justice Collaborator salah satunya ialah belum adanya pedoman pemidanaan yang mengatur secara keseluruhan mengenai dasar pemidanaan dan perlindungan bagi Justice Collaborator. Untuk itu perlu adanya perumusan pedoman pemidanaan untuk memperkecil kemungkinan disparitas pemidanaan sehingga pemenuhan reward atau penghargaan bagi Justice Collaborator dapat dipenuhi tanpa menimbulkan korban ketidakadilan.Kata kunci: Disparitas; Justice Collaborator; Korupsi]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA ]]>
<![CDATA[Keren Shallom Jeremiah]]>;
<![CDATA[Karina Hasiyanni Manurung]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i2.156
<![CDATA[Kasus mengenai Obstruction Of Justice menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kini permasalahan yang menyangkut dengan aparat penegak hukum yakni kepolisian terus menjadi sorotan masyarakat dan membuat masyarakat bertanya-tanya seperti bagaimanakah peranan serta penegakan hukum yang menjadi salah satu delik tindakan terjadinya Obstruction Of Justice di dalam kasus pembunuhan berencana dan bagaimanakah hubungan antara aturan kepolisian terhadap anggota kepolisian lainnya yang turut memeriksa dari perbuatan Obstruction Of Justice dalam perkara pembunuhan berencana ini. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis serta mengetahui adanya permasalahan penghilangan terhadap alat bukti di dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para oknum apa kepolisian yang akhirnya berujung sebagai tindakan Obstruction Of Justice. Hasil penulisan ini menegaskan bahwa perlu adanya ketegasan dalam menerapkan sanksi pidana untuk menjalankan anggota kepolisian yang melakukan Obstruction of Justice dalam pasal pembunuhan berencana. Kata Kunci: Penghalang Keadilan, Pembunuhan Berencana, Sanksi Pidana]]>
<![CDATA[PENGAWASAN POLRI MELALUI MEDIASI DALAM PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Andrea Hynan Poeloengan]]>;
<![CDATA[Zulkarnein Koto]]>;
<![CDATA[Imam Imanuddin]]>;
<![CDATA[Sutrisno]]>;
<![CDATA[Rena Yulia]]>;
<![CDATA[Supardi Hamid]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i2.157
<![CDATA[Keluhan masyarakat terhadap lembaga kepolisian merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena kepolisian secara fungsional menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sejauh ini, keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pengawas internal dan eksternal ditanggapi oleh lembaga kepolisian melalui prosedur baku yang legalistic dan berdampak pada aspek pembinaan karir personil yang dikeluhkan. Pada sisi lain, tingkat kebenaran laporan masuk, yang layak ditindak lanjuti berdasarkan data Kompolnas 2016 -2020 hanya berkisar 6 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan membuka peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan local dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dan mengetahui mediasi sebagai mekanisme penanganan keluhan masyarakat terhadap Polri pada fungsi pengawasan Polri, dilihat dari sudut pandang sosiologis, kriminologis, dan hukum pidana. Metode yang digunakan dengan normatif dan empiris. Tekmik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara di sejumlah kantor kepolisian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan lokal dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dapat dilihat dari pola interaksi masyarakat Indonesia yang penuh dengan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh anggota Polri dengan model musyawarah mufakat/mediasi selama ini sudah dilakukan di setiap daerah dengan nilai dan norma masing-masing daerah sesuai kearifan lokal daerah. Dengan model mediasi yang dikembangkan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.Kata kunci: Mediasi; Polri; Keluhan Masyarakat; Itwasum; Propam]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Amelia Putri Rizkyta]]>;
<![CDATA[Bunga Restu Ningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i2.161
<![CDATA[Meninjau peraturan yang ada yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah akan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensi absolutnya. Namun, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3 juga merupakan pasal yang secara khusus memiliki tujuan untuk menjerat pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peradilan manakah yang berhak mengadili perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji titik singgung konsepsi penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana serta mengkaji kompetensi peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara penyalahgunaan wewenang berupa tindak korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) guna memberi jawaban-jawaban secara yuridis apabila terjadi kekosongan hukum, kekaburan, hambatan, dan perselisihan peraturan. Hasil dari penelitian ini adalah kesalahan administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana namun, hal ini tidak berlaku jika kesalahan administrasi tersebut dilakukan secara sengaja dan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka hal tersebut dapat dikategorikan sifat melawan hukum pidana korupsi. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi beralih ke ranah hukum pidana jika didahului dan diikuti dengan adanya niat jahat dari pejabat pemerintahan.Kata kunci: Penyalahgunaan Wewenang; Pengadilan TUN, Pengadilan Tipikor]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PARADIGMA SISTEM HUKUM PANCASILA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>;
<![CDATA[Viona Margaretha]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i2.162
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan negara hukum dan juga sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Namun, walaupun Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, Indonesia juga mengakui agama lainnya di luar agama Islam. Dengan demikian, dalam praktiknya terdapat kemultikulturan yang ada dalam sistem masyarakat di Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, sudah pasti bahwa terdapat pengaruh besar dari agama Islam dalam hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pengaruh hukum Islam dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walau demikian, bukan berarti hukum Islam tersebut diberlakukan secara paksa terhadap agama lainnya, karena ada klausul-klausul tertentu yang harus dipenuhi agar nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam hukum tersebut dapat diberlakukan. Dalam perbedaan tersebut, sesuai dengan Sila Pertama Pancasila yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa, setiap umat di Indonesia diberikan hak untuk beribadah terhadap Kepercayaannya masing-masing. Dalam menyelaraskan perbedaan tersebut, muncul sistem hukum Pancasila yang merangkul semua nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat Indonesia untuk diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga diterapkan oleh negara untuk memenuhi keadilan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis dengan pendekatan teori. Hasil penelitian ini menegaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Pancasila.Kata kunci: Hukum Islam; Sistem Hukum; Sistem Hukum Pancasila]]>
