Articles
62 Documents
<![CDATA[KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INFLUENCER TERHADAP INVESTASI ILEGAL ]]>
<![CDATA[Abdul Kholiq]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i2.166
<![CDATA[Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang bertujuan mendapatkan keuntungan di masa depan dengan memberikan modal (uang). Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara online dengan melalui platform online. Upaya dalam mempromosikan dan menawarkan jenis investasi online sering melibatkan influencer sebagai strategi untuk mendapatkan pengikut atau calon investor. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana influencer terhadap investasi ilegal. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis. Investasi online dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi pengikutnyaÌŠ yakni kejahatan dari kegiatan investasi online ilegal itu sendiri. Sedangkan akibat dari kejahatan investasi online maka pelaku yang bertanggungjawab bisa dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 A ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Influencer, Investasi Ilegal]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PUTUSAN NOMOR 16/PID.B/2018/PN KTN ]]>
<![CDATA[Mhd Kadapi Desky]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i2.167
<![CDATA[Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn Pembunuhan Berencana Terdakwa Haddin S.Ag dinilai secara nyata sudah terbukti menghilangkan nyawa terhadap Saparudin "menggunakan sengaja serta direncanakan membunuh orang. Maka atas kelakuan nya, terdakwa Haddin S.Ag dijatuhi pidana seumur hidup . Adapun konflik yang menjadi utama pembahasan dalam penulisan ini merupakan Pertama, Apakah penjatuhan pidana seumur hayati oleh hakim sudah sinkron dengan tujuan pemidanaan? Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana ? tujuan penelitian ini buat mengetahui pidana seumur hidup sudah sinkron dengan tujuan pemidanaan, buat mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 kitab undang undang hukum pidana. permasalahan tadi dianalisis dilakukan dengan cara tulisan Yuridis Normatif dengan memakai 2 cara yaitu cara peraturan perundangan-undangan dan cara konseptual. pada konklusi Pemidanaan tentu yang dibutuhkan represif serta preventif. 1 penjatuhan hukum seumur hayati belum tentu mengklaim menyampaikan efek jera terhadap terdakwa, melihat pada faktor sosiologis bahwa penjatuhan eksekusi seumur hidup belum menjamin akan menyampaikan dampak jera bagi pelaku, bagi famili serta warga buat tidak melakukan pembunuhan yang direncanakan. Setelah korban menjalankan eksekusi seumur hidup tentu labeling terhadap pihak keluarga akan meninggalkan kesan bahwa famili tersebut keluarga pembunuh serta asal pihak korban bahwa penghilangan nyawa itu akan menyebabkan rasa dendam bagi pihak keluarga.Kata Kunci: Pembunuhan berencana, Unsur-unsur Pembunuhan berencana, pemidanaan represif dan preventif]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU PENGGANDAAAN HAK CIPTA BUKU SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAAN PENGGANDAAN BUKU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aldi Firmansyah]]>;
<![CDATA[Angeline Rachel]]>;
<![CDATA[Risqi Adistia Nurhalisa]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilal Sinaga]]>;
<![CDATA[Hasby Maulana]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i2.170
<![CDATA[Dewasa ini pelanggaran hak cipta makin sering terjadi, tak terkecuali penggandaan buku. Kurangnya efektivitas hukum menyebabkan penggandaan buku makin marak terjadi, bahkan di fotocopy dilakukan secara terang-terangan. Penulisan ini akan membahas tentang pengaturan pidana hak cipta buku di Indonesia dan penyelesaian sengketa pidana penggandaan buku di Indonesia sebagai upaya pemberantasan penggandaan hak cipta buku di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah harus digencarkannya penyelesaian perkara hak cipta buku ke ranah pidana mengingat tujuan hukum pidana adalah memberikan efek jera baik kepada pelaku dan efek rasa takut bagi seseorang yang akan melakukan perbuatan yang sama, sarannya adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat memaksimalkan hukum pidana sebagai upaya pemberantasan penggandaan buku di Indonesia. Selain itu juga dapat dilakukannya sosialisasi penyelesaian perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat. Kata Kunci: Penjatuhan sanksi, Pemberantasan, Karya cipta buku.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN 2022 DI KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS ]]>
<![CDATA[Ayu Gustami Tigar]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i2.171
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui probabilitas terjadinya politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, adanya kekhawatiran setiap pergantian jabatan kepala desa, maka berganti pula perangkat desa yang bertugas di desa tersebut sesuai dengan keinginan Kepala Desa yang baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa meliputi transaksional politik dan komersialisasi jabatan. Transaksional politik adalah praktik politisasi yang dilakukan oleh pihak berkepentingan dalam pemilihan umum untuk mengisi jabatan perangkat desa selama proses pemungutan suara. Komersialisasi jabatan adalah aktivitas jual beli jabatan dengan menggunakan cara curang dengan membeli jawaban soal seleksi pemilihan perangkat desa. Adapun, dampak yang ditimbulkan dari politisasi jabatan yaitu cacatnya aspek netralitas pejabat, aspek keadilan yang tidak terpenuhi dan buruknya sistem birokrasi berakibat bagi pelayanan kepada masyarakat, kepercayaan rakyat menurun karena praktik manipulatif yang dijalankan di antara jajaran pejabat birokrasi dari bawahan hingga ke pimpinan sehingga akibat politisasi ini hasil kinerja perangkat desa justru mengalami kemunduran.Kata Kunci: politisasi, Perangkat Desa, Pengangkatan dan pemberhentian.]]>
<![CDATA[KONSEP LENIENCY PROGRAMME DALAM KARTEL (ANALISIS PERATURAN KARTEL DI INDONESIA DAN INDIA) ]]>
<![CDATA[Safira Wulanda]]>;
<![CDATA[Suherman Suherman]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jsh.v5i1.186
<![CDATA[This study aims to implement the Leniency Programme in Indonesia and assist the Business Competition Supervisory Commission as a consideration in seeking the concept of Leniency Programme if regulations regarding the Leniency Programme in Indonesia already exist. The Leniency Programme is a program to provide cartelists who dare to divulge the cartels they participate in. The reduction of the sentence can be in the form of a full amnesty and a reduction in fines. The research method used is a qualitative method with normative empirical law research and comparative law. The data search technique is through library research and interviews with the Head of the Legal Bureau of the Competition Commission in Indonesia. In this research, technique is used in content analysis. The scope of this research is done by means of comparative law. This study compares Law no. 5 of 1999 with the India Competition Act 2002 regarding the differences in the evidence of cartel practice in Indonesia carried out by the Business Competition Supervisory Commission and as in India, the Competition Commission of India (CCI) whose task is to eradicate cartel practice. The results of this study found that actually the Leniency Programme was already in the Bill of Law Number 5 of 1999, but the bill was removed from the Prolegnas. In addition, the concept of the Leniency Programme in India can be used as an example of its application in Indonesia because the business competition authorities in India and Indonesia have similarities in providing sanctions against cartels, namely administrative sanctions.]]>
<![CDATA[PROSPEKTIF GANJA INDONESIA PROSPEKTIF GANJA INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Singgih Tomi Gumilang]]>;
<![CDATA[Bambang Waluyo]]>;
<![CDATA[Beniharmoni Harefa]]>;
<![CDATA[Teguh Hartono]]>;
<![CDATA[Hilda Novyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan di Indonesia masih terbentur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, walaupun Komisi Narkotika PBB telah mengeluarkan ganja dari daftar narkotika paling berbahaya karena memiliki manfaat medis. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus nyata, menemukan bahwa kebijakan kriminal Negara Republik Indonesia yang lebih mengedepankan pendekatan pemidanaan terhadap pemanfaatan ganja daripada aspek keadilan restoratif, perlu dievaluasi. Sehingga mendesak segera dilakukan dekriminalisasi terhadap pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dengan pembaharuan hukum terkait pengaturan ganja yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, yaitu dengan cara mereformulasi Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaanya, sehingga prospektif ganja Indonesia dapat diberdayakan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat di bidang kesehatan maupun industri medis tanpa harus melakukan impor dari luar negeri.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP WELFARE STATE DALAM MEMPRIORITASKAN PELAYANAN DIBIDANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RIAU ]]>
<![CDATA[Robert Libra]]>;
<![CDATA[Muhammad Fauzan]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jsh.v5i1.225
<![CDATA[The concept of good governance in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the foundation of the Republic of Indonesia's constitution can be seen in the preamble to the fourth paragraph which reads "Then from that to form an Indonesian State Government that protects the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and to promote general welfare, educate the nation's life. Legal aid activities are a government service in realizing a welfare state, the program must be evenly distributed and budget management must be prioritized for community welfare. In accordance with Article 23 (1) of the 1945 UUD NRI which states that the state revenue and expenditure budget as a manifestation of state financial management is determined annually by law and implemented openly and responsibly for the greatest prosperity of the people because the Legal Aid Program is closely related to the Economy of Poor Communities who need Legal Aid. The legal needs of the poor in Riau Province are numerous. therefore the writer is interested in analyzing it. The implementation of the Welfare State Concept in prioritizing services in the field of legal aid for the poor in Riau has not been maximized. The concept of a welfare state is the idea that the state is responsible for its citizens, namely by making its people prosperous through services, assistance, protection and prevention of social problems. Services in the field of legal aid in Riau are still constrained by equal distribution of services and budget priorities are also lacking.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI WUJUD MENGUATKAN PRINSIP NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN ]]>
<![CDATA[Adithya Tri Firmansyah R]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jsh.v5i1.227
<![CDATA[Society participation is an important discourse to study, especially in the paradigm of a democratic rule of law which principally requires society involvement in its implementation. Of course this implementation also includes the formation of laws, where the community has a crucial position to be involved in ensuring that laws achieve their ideal goal of prosperity. However, in the current dynamics of enactment of laws it seems to be a manipulative process, for purposes that are contrary to good intentions. When such conditions occur, society can use constitutional means to evaluate laws that have the potential to violate their rights through judicial review. Therefore this research wants to examine society participation in judicial review at the Constitutional Court as a form of strengthening the principle of a welfare state. This study uses a normative juridical method with a statute approach. The results of this study concluded that the state is responsible for ensuring the welfare of every citizen. To achieve this welfare requires a law to regulate it. However, if the law produced by the state government is far from aiming to prosper, then the society can take a role by filing a request for judicial review at the Constitutional Court. The activity of filing a request for judicial review is an effort for the society to actively participate in evaluating laws to strengthen the principle of a welfare state which has the basic idea that every legal product must have an aspirational element for the society.]]>
<![CDATA[POTENSI PENGGUNAAN BLOCKCHAIN DALAM MANAJEMEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA: PELUANG DAN HAMBATAN ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Vipra Girindra]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jsh.v5i1.228
<![CDATA[The advancement of information technology has driven rapid progress in the field of Intellectual Property Rights (IPR) globally. However, this development has also given rise to new challenges in the realm of IPR. Presently, several countries have started leveraging blockchain technology in specific sectors. Blockchain is hailed for its accountability, security, transparency, and permanence. Its sophistication is seen to hold potential in various sectors, including IPR. This research aims to explore the opportunities and barriers of implementing Blockchain technology in IPR management in Indonesia. The study adopts a normative legal research approach, focusing on legislation and regulations. The findings indicate that Indonesia's current IPR management still has shortcomings that can be addressed through the capabilities offered by Blockchain technology. Nevertheless, there are several obstacles that must be overcome to ensure the responsible and secure development and implementation of this technology.]]>
<![CDATA[HUMAN RIGHTS DEFENDERS: TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELA HAM PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Dyah Kemala Hayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jsh.v5i1.229
<![CDATA[The concept of women human rights defenders is not as an attempt to exclude women from the role of human rights defenders in general, but because their involvement in human rights defense efforts is often underrecognized and invisible. Inequality in the relationship between men and women is still a marginal discussion due to the inferiority of women. The idea that women's human rights are part of human rights (women's rights are human rights), including defenders of their human rights, needs to be fought for. Local social, religious and cultural values ​​are problematic for women's human rights defenders. State responsibility and legal protection for women human rights defenders is a common concern. Reflecting on the Declaration of Human Rights Defenders shows that the world community has guaranteed the rights of every human being. The approach used is a normative juridical approach with Statute Approach. This research approach is approach. Issues of human rights, state responsibility, and legal protection for women human rights defenders are not taken seriously by the state. The lack of provisions to protect women human rights defenders places them in a vulnerable and dangerous situation. There is a legal vacuum to protect women human rights defenders. This can be used as a reference in developing security protection for women human rights defenders and their institutions because they are vulnerable to violence and criminalization by various groups. Keywords: Responsibility, Protection, Human Rights Defenders, Women]]>
