Jurnal Suara Hukum
Jurnal Suara Hukum memiliki standar untuk perilaku etis yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penerbitan: penulis, editor jurnal, peer reviewer dan penerbit. Jurnal Suara Hukum adalah jurnal peer-review, diterbitkan dua kali setahun di bulan Maret dan September oleh Departemen Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal suara hukum telah memiliki akun Google scholar dengan tautan https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=clJJoeIAAAAJ Jurnal Suara Hukum saat ini berstatus belum terakreditasi.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Ade Mahmud]]>;
<![CDATA[Chepi Ali Firman Z]]>;
<![CDATA[Husni Syawali]]>;
<![CDATA[Rizki Amrulloh]]>;
<![CDATA[Weganisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p227-250
<![CDATA[The problem of returning assets in cases of corruption act still displays the face of procedural justice and is far from substantive justice, because the value of state losses in many cases are not returned in full and the perpetrator is punished with minor crimes. This study uses a normative juridical approach using secondary data which is analyzed qualitatively because it does not use mathematical formulas and numbers. The urgency of returning assets resulting from criminal acts of corruption is based on the reasons for preventing assets from being used to commit other crimes in the future, the reasonableness that morally the perpetrators of the crime do not deserve to control assets illegally acquired, the priority reasons are based on the valuation of assets controlled by the perpetrator. social rights and reasons of ownership that the state has an interest in taking assets controlled by the perpetrator against the law. The progressive legal model for expropriation of asset recovery takes the form of (a) tracing assets and freezing and confiscating assets of the perpetrator regardless of whether or not they are related to the criminal act of corruption. (b) the application of the burden of proof is reversed. (c) the judge imposes a verdict in the form of a penalty of substitute money without being subject to imprisonment, this decision is based on a guarantee for repayment of replacement money for the assets that have been confiscated. Keywords: Substantive Justice, Asset Recovery. Corruption.]]>
<![CDATA[Islamic Banking Sharia Compliance on Currency Transactions ]]>
<![CDATA[Musthofa Faruq]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p407-426
<![CDATA[Sharia banking is one of the alternatives in the development of the financial world to develop a financial pattern based on Islamic law. In carrying out its activities, Sharia banking must follow legal compliance with the principles of Sharia or compliance, because Islamic banks are based on Islamic law, they must operate by following Islamic Sharia, especially those concerning the procedures for Islam. Sharia compliance is a form of Islamic bank accountability in disclosing compliance with sharia principles, where it is a manifestation of the fulfillment of all sharia principles in institutions in the form of characteristics, integrity and credibility of Sharia banks. One of the products of Islamic banking services is currency transactions. Through the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) currency transactions has been given a Sharia basis that is in accordance with Islamic law and positive Indonesian law, so that Islamic banks can carry out currency transactions with follow the provisions stipulated both by the DSN-MUI as well as in Sharia and fiqh, because basically in the Sharia currency trading is allowed as long as it does not violate the provisions: not for speculation (chancy); there is a need for a transaction or just in case (savings); if the transaction is made against similar currencies, the value must be the same and in cash; and if different types, it must be done at the exchange rate prevailing at the time of the transaction and made in cash.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan Ecommerce Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aulia Putri Fadhila]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p274-299
<![CDATA[Perkembangan dunia teknologi saat ini membuat hampir segala aspek kehidupan menjadi virtual serta terjadinya pandemic Covid-19 yang membatasi pergerakan manusia untuk berada diluar atau berinteraksi secara langusung membuat segalanya pun serba virtual dan memicu penggunaan media elektronik dalam bidang perdagangan atau jual beli menjadi lebih masif. Jual beli online memberikan keutungan tersendiri, terutama dalam masa pandemic seperti ini yang membuat adanya batasan social karena jual beli online tidak membutuhkan para pihak untuk membuat perjanjian konvensional dan saling bertatap muka. Kemudahan jual beli online juga memiliki dampak negatif, salah satunya yaitu maraknya praktik penipuan secara online sebagai bentuk perkembangan tindak pidana penipuan.Pada hakikatnya aturan hukum yang dibuat adalah untuk mengatur dan mengantisipasi agar hal-hal tertentu tidak dilakukan oleh seseorang atau boleh dilakukan kemudian dalam hal ini dikatikan pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti penipuan online namun rupanya masih banyak orang yang tidak mengehiraukan peraturan dan tetap melalukan perbuatan tindak pidana tersebut hal ini semakin membuat angka penipuan online mengalami peningkatan dan disisi lain pun masih lemahnya pengawasan serta validasi terhadap para pihak yang merupakan penjual online serta penegakan hukum atas tindak penipuan online.]]>
<![CDATA[Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender ]]>
<![CDATA[Geria Andriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p351-381
<![CDATA[Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai kontribusi yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi suatu negara karena pengadaan barang dan jasa membutuhkan instansi pemerintah dengan kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga peran masyarakat dalam pemenuhan barang dan jasa dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD tentu harus digunakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Memperhatikan berbagai penyimpangan yang dapat terjadi dari penyimpangan administrasi, korupsi, persekongkolan tender maka seiring kemajuan ilmu dan teknologi maka dalam mencapai pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mengatur pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-procurement dan diharapkan dapat menjadi identifikasi awal dalam meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.]]>
<![CDATA[Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Desy Tejawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p251-273
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mendasarkan segala hal dengan adanya suatu bentuk peraturan hukum yang mengaturnya. Aturan hukum berkaitan mengenai tanah tersebut kemudian diberlakukanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Girik merupakan suatu alat bukti permulaan untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran atas tanah dimana tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum adat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan bentuk penelitian normatif. Yang dimaksud dengan penelitian tipe normatif berarti dalam penelitian ini meneliti mengenai isi perundang-undangan itu sendiri. hakekat dari kepastian hukum itu sendiri adalah bahwa sesorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Kepastian diartikan kejelasan norma sehingga hal itu dapat dijadikan pedoman atau panduan bagi kalangan masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Kekuatan hukum sertifikat tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegang hak atas sebidang tanah meskipun ada gugatan terhadap hak atas tanah yang bersangkutan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedudukan hukum Girik terhadap Sertipikat adalah merupakan bukti permulaan sebagai alat bukti yang harus didukung oleh data tambahan lain.]]>
<![CDATA[Defining Concept of The Force Majeure in Fullfillment of Obligation During Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Evi Evi]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p382-406
<![CDATA[Problematik yuridis terkait pandemi Covid-19 apakah dapat dikategorikan sebagai force majeure. Pembatalan kontrak secara sepihak ataupun tidak mampunya debitur membayar juga dapat dihindarkan apabila para pihak dapat memahami akibat hukum pandemi Covid-19 hubungan kontrak. Untuk menjawab problematika tersebut digunakan penelitian hukum dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Berlandaskan pada asas itikad baik, manakala para pihak dalam perjanjian yang telah dibuat mengalami keadaan force majeure yang bersifat relatif, kiranya relevan mempertimbangkan upaya negosiasi ulang terkait pemenuhan prestasi yang dituangkan dalam perjanjian yang baru.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Perawat Praktik Mandiri terhadap Kerugian Pasien ]]>
<![CDATA[Kastania Lintang]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p300-326
<![CDATA[Pelayanan kesehatan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga perawat berkeinginan untuk dapat memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan berusaha agar dapat mencapai tujuan dari asuhan keperawatan tersebut. Dalam praktiknya perawat diwajibkan memiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta tetap memperhatikan kode etik dan moral profesi. Hal ini dikarenakan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi potensi untuk mempermasalahkan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan harapan atau secara nyata melanggar aturan menjadi lebih besar. Perawat memiliki tanggung jawab terhadap setiap bahaya yang ditimbulkan terhadap kesalahan yang dilakukannya. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan sebuah organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam upaya memelihara dan meningkatkan profesionalisme serta mutu dari anggotanya dan akan berupaya sebisa mungkin untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya yang mengalami permasalahan hukum dalam lingkup profesi keperawatan. Dalam praktiknya, seorang perawat tunduk pada peraturan hukum yang tercantum pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Permenkes No. 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, selain itu perawat juga harus mematuhi kode etik keperawatan. Apabila seorang perawat melanggar peraturan tersebut maka perawat dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana, maupun sanksi moral.]]>
<![CDATA[Analisis terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri Untuk Beracara di Pengadilan Indonesia ]]>
<![CDATA[William S]]>;
<![CDATA[Gunawan Podiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p327-350
<![CDATA[There will be the time when people need other for represent things, which is use a power of attorney. A power of attorney is a valid statement from one to another to do things. It discuss about Indonesian citizens from abroad to be valid appear in the Indonesian Court. It also discuss the validality power of attorney documents of Indonesian citizens from Indonesia to appear in foreign courts. Uses secondary data from journals, articles, books and internet sites as references. The terms of a power of attorney made abroad is to submit and participate in the provisions of the court where the lawsuit can be received or filed or known by the basic name lex fori. In addition, overseas power of attorney can also be considered valid if legalized by the local Embassy, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Law and Human Rights. Legalization is done as a legal assurance for the court in Indonesia that it is true that the creation of a power of attorney in the country concerned so as not to raise doubts. We need to concern about the four absolute requirements contained in SEMA No. 2 of 1959. If one of the conditions not fulfilled, then the power of attorney is considered invalid.]]>
