Jurnal Suara Hukum
Jurnal Suara Hukum memiliki standar untuk perilaku etis yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penerbitan: penulis, editor jurnal, peer reviewer dan penerbit. Jurnal Suara Hukum adalah jurnal peer-review, diterbitkan dua kali setahun di bulan Maret dan September oleh Departemen Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal suara hukum telah memiliki akun Google scholar dengan tautan https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=clJJoeIAAAAJ Jurnal Suara Hukum saat ini berstatus belum terakreditasi.
Articles
109 Documents
<![CDATA[Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender ]]>
<![CDATA[Geria Andriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p351-381
<![CDATA[Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai kontribusi yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi suatu negara karena pengadaan barang dan jasa membutuhkan instansi pemerintah dengan kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga peran masyarakat dalam pemenuhan barang dan jasa dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD tentu harus digunakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Memperhatikan berbagai penyimpangan yang dapat terjadi dari penyimpangan administrasi, korupsi, persekongkolan tender maka seiring kemajuan ilmu dan teknologi maka dalam mencapai pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mengatur pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-procurement dan diharapkan dapat menjadi identifikasi awal dalam meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.]]>
<![CDATA[Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Desy Tejawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p251-273
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mendasarkan segala hal dengan adanya suatu bentuk peraturan hukum yang mengaturnya. Aturan hukum berkaitan mengenai tanah tersebut kemudian diberlakukanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Girik merupakan suatu alat bukti permulaan untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran atas tanah dimana tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum adat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan bentuk penelitian normatif. Yang dimaksud dengan penelitian tipe normatif berarti dalam penelitian ini meneliti mengenai isi perundang-undangan itu sendiri. hakekat dari kepastian hukum itu sendiri adalah bahwa sesorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Kepastian diartikan kejelasan norma sehingga hal itu dapat dijadikan pedoman atau panduan bagi kalangan masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Kekuatan hukum sertifikat tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegang hak atas sebidang tanah meskipun ada gugatan terhadap hak atas tanah yang bersangkutan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedudukan hukum Girik terhadap Sertipikat adalah merupakan bukti permulaan sebagai alat bukti yang harus didukung oleh data tambahan lain.]]>
<![CDATA[Defining Concept of The Force Majeure in Fullfillment of Obligation During Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Evi Evi]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p382-406
<![CDATA[Problematik yuridis terkait pandemi Covid-19 apakah dapat dikategorikan sebagai force majeure. Pembatalan kontrak secara sepihak ataupun tidak mampunya debitur membayar juga dapat dihindarkan apabila para pihak dapat memahami akibat hukum pandemi Covid-19 hubungan kontrak. Untuk menjawab problematika tersebut digunakan penelitian hukum dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Berlandaskan pada asas itikad baik, manakala para pihak dalam perjanjian yang telah dibuat mengalami keadaan force majeure yang bersifat relatif, kiranya relevan mempertimbangkan upaya negosiasi ulang terkait pemenuhan prestasi yang dituangkan dalam perjanjian yang baru.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Perawat Praktik Mandiri terhadap Kerugian Pasien ]]>
<![CDATA[Kastania Lintang]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p300-326
<![CDATA[Pelayanan kesehatan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga perawat berkeinginan untuk dapat memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan berusaha agar dapat mencapai tujuan dari asuhan keperawatan tersebut. Dalam praktiknya perawat diwajibkan memiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta tetap memperhatikan kode etik dan moral profesi. Hal ini dikarenakan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi potensi untuk mempermasalahkan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan harapan atau secara nyata melanggar aturan menjadi lebih besar. Perawat memiliki tanggung jawab terhadap setiap bahaya yang ditimbulkan terhadap kesalahan yang dilakukannya. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan sebuah organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam upaya memelihara dan meningkatkan profesionalisme serta mutu dari anggotanya dan akan berupaya sebisa mungkin untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya yang mengalami permasalahan hukum dalam lingkup profesi keperawatan. Dalam praktiknya, seorang perawat tunduk pada peraturan hukum yang tercantum pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Permenkes No. 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, selain itu perawat juga harus mematuhi kode etik keperawatan. Apabila seorang perawat melanggar peraturan tersebut maka perawat dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana, maupun sanksi moral.]]>
<![CDATA[Analisis terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri Untuk Beracara di Pengadilan Indonesia ]]>
<![CDATA[William S]]>;
<![CDATA[Gunawan Podiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p327-350
<![CDATA[There will be the time when people need other for represent things, which is use a power of attorney. A power of attorney is a valid statement from one to another to do things. It discuss about Indonesian citizens from abroad to be valid appear in the Indonesian Court. It also discuss the validality power of attorney documents of Indonesian citizens from Indonesia to appear in foreign courts. Uses secondary data from journals, articles, books and internet sites as references. The terms of a power of attorney made abroad is to submit and participate in the provisions of the court where the lawsuit can be received or filed or known by the basic name lex fori. In addition, overseas power of attorney can also be considered valid if legalized by the local Embassy, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Law and Human Rights. Legalization is done as a legal assurance for the court in Indonesia that it is true that the creation of a power of attorney in the country concerned so as not to raise doubts. We need to concern about the four absolute requirements contained in SEMA No. 2 of 1959. If one of the conditions not fulfilled, then the power of attorney is considered invalid.]]>
<![CDATA[Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution ]]>
<![CDATA[Nalendra Pradipto]]>;
<![CDATA[Clara Renny Kartika]]>;
<![CDATA[Agung Jaya Kusuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pihak yang berhak menetapkan adanya perubahan anggaran dasar ialah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), akan tetapi apabila terjadi kepailitan dalam perseroan terbatas, kurator memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap adanya perubahan anggaran dasar tersebut. RUPS sendiri terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang mana termasuk RUPSLB (RUPS Luar Biasa) serta terdapat adanya keputusan sirkuler yang mana keputusannya juga sama halnya mengikat secara sah dan memiliki kekuatan hukum apabila seluruh pemegang saham menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan walaupun dalam pelaksanaannya seluruh pemegang saham tidak hadir secara fisik. Apabila pemberhentian terhadap Direksi dilakukan melalui keputusan sirkuler, Direksi tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dikarenakan belum tentu Direksi tersebut yang menyebabkan terjadinya kepailitan perseroan dan rencana pemberhentian tersebut harus diberitahu kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Pada praktiknya, keputusan sirkuler ini seringkali menimbulkan permasalahan terkait mekanisme yang kurang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan terlebih apabila berhubungan dengan kepailitan.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan ]]>
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bertujuan untuk memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta kepastian hukum sekaligus mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan. Tujuan ini dicapai dengan mensyaratkan penanganan perkara hukum pidana dengan mensyaratkan sanksi pidana yakni sanksi penjara dan kurungan. konstruksi hukum pidana dengan tujuan penyusunan UU KUP ini adalah urgensi mengenai kajian lebih mendalam mengenai rumusan pemberian sanksi pidana terhadap pemenuhan kewajiban kontribusi warganegara melalui pajak. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengoptimalkan tujuan dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan melalui penegakan hukum dan memberikan informasi mengenai ketepatan perumusan dan penyelenggaraan hukum pidana dikaitkan dengan tujuan penyusunan UU KUP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan bidang perpajakan dikaitkan dengan rumusan dan penyelenggaraan hukum pidana pada pelanggaran bidang perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep politik hukum pidana. Hasil pembahasan membuktikan rumusan dan penyelenggaraan hukum pidana pada pelanggaran bidang perpajakan menunjukkan bahwa tidak terpenuhi asas masuk akalnya kerugian yang dapat digambarkan oleh perbuatan pidana tersebut, asas subsidiaritas bahwa hukum pidana hanya ultimum remidium), asas proporsionalitas berupa keseimbangan antara kerugian dengan tujuan pemidanaan. asas legalitas pada asas lex certa dan lex stricta, dan asas penggunaannya secara praktis dan efektifitasnya terkait penegakannya, sementara asas yang terpenuhi adalah asas toleransi terhadap rumusan perbuatan pidana. Kata kunci : Undang-undang KUP; tujuan hukum pajak; pelanggaran pajak; rumusan hukum pidana pajak.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris ]]>
<![CDATA[Nurul Amriaty]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian dengan judul œPenegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT) bertujuan untuk mengetahui penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris DKI Jakarta dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan penegakan hokum yang dilakukan oleh notaris yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek putusan MPW Notaris DKI Jakarta. Teori kepastian hokum, penegakan hokum dan kewenangan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terutama putusan pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menyimpulkan, Penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta merupakan penegakan hokum secara administrasi karena sanksi yang diberikan kepada seorang Notaris hanya berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020. Sedangkan penegakan hokum yang dilakukan oleh Notaris yang merasa dirugikan dengan adanya teguran tertulis tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Register Nomor: 190/G/2020/PTUN-JKT yang dimenangkan oleh Notaris selaku Penggugat.Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh berdasarkan kewenangan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan sanksi kepada seorang Notaris berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020 adalah produk Tata Usaha Negara yang merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya pejabat administrasi negara memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya asas bertindak cermat dan permainan yang layak agar putusan yang diberikan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.Kata-kata Kunci : Penegakan hokum, kewenangan, Majelis Pengawas Notaris;Tata Usaha Negara]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab PPAT Sementara Dan Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan ]]>
<![CDATA[Junaedi Junaedi]]>;
<![CDATA[Gunawan Djajaputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab PPAT Sementara dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peralihan Hak Atas Tanah melalui jual beli dan menganalisis akibat hukum dari Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh putusan pengadilan. PPAT sebagai pejabat umum harus memiliki kemampuan khusus di bidang pertanahan, mengingat akta tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti yang menerangkan telah terjadi perbuatan hukum pengalihan hak. Teori kepastian dan keadilan serta tanggung jawab digunakan untuk menganalisis permasalahan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terutama putusan pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan, bentuk tanggung jawab PPAT Sementara hanya sebatas dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pihak Penjual dan Pembeli tidak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan pihak Penggugat mendapatkan kembali haknya berdasarkan putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan formal maupun informal kepada PPAT Sementara. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam membuat akta jual beli tanah harus teliti, cermat, hati - hati, dan tidak boleh ceroboh ]]>
<![CDATA[Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Perempuan di Sektor Pariwisata ]]>
<![CDATA[Anindwitya Rizqi Monica]]>;
<![CDATA[Annisa Risfiana]]>;
<![CDATA[Holy Melinda Cloudia Rohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tourism is Indonesia's mainstay sector which is growing rapidly and supports the involvement of women in it. However, this condition tends to be contradictory when considering the lack of security felt by women workers in this sector, given the many acts of discrimination, subordination, and sexual violence in the work environment--especially because of the complex dimensions of power relations that affect it. Then, the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU-PKS) became a major goal to realize a gender-friendly tourism sector and provide a safe space from sexual violence. This study aims to examine the acts of sexual violence experienced by women in the tourism sector, and its relation to the urgency of the ratification of the RUU-PKS--as a comprehensive regulation in handling cases of sexual violence--by using field data collection techniques, namely interviews and literature studies. In addition, this qualitative research method intends to support the acceleration of the ratification of the RUU-PKS which is considered to have inclusive substance, starting from the categorization of sexual violence, handling, to efforts to recover women survivors.]]>
