cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Contact Email
jurnalsuarahukum@unesa.ac.id
Phone
+6285726365956
Journal Mail Official
jurnalsuarahukum@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang Gedung K1.02.04, Ketintang, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Suara Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : 2656534X     EISSN : 26565358     DOI : 10.26740
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Suara Hukum memiliki standar untuk perilaku etis yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penerbitan: penulis, editor jurnal, peer reviewer dan penerbit. Jurnal Suara Hukum adalah jurnal peer-review, diterbitkan dua kali setahun di bulan Maret dan September oleh Departemen Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal suara hukum telah memiliki akun Google scholar dengan tautan https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=clJJoeIAAAAJ Jurnal Suara Hukum saat ini berstatus belum terakreditasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 4   5   6   7   8 
Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dinda Heidiyuan Agustalita; Deni Setya Bagus Yuherawan
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengesampingan perkara atau deponering merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung. Pengaturan deponering diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pasal tersebut mengartikan kepentingan umum sebagai kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan dari masyarakat luas. Konsep “kepentingan umum” menimbulkan pemahaman yang evaluatif dan kabur (vage normen). Makna evaluatif membutuhan kejelasan komprehensif, sehingga harus bersifat “clear and precise” (jelas dan tepat). Ketidakjelasan makna “kepentingan umum” berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Parameter konsep “kepentingan umum” merupakan kebutuhan mutlak untuk memudahkan operasionalisasi makna kepentingan umum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis parameter kepentingan umum untuk operasionalisasi konsep kepentingan umum, yang pada gilirannya akan memudahkan untuk menyandingkan konsep “kepastian hukum”. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, deponering adalah tidak dituntutnya perkara berdasarkan kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara yang merupakan kepentingan yang mencakup seluruh aspek dari bangsa yang terdapat dalam suatu negara. Serta, kepentingan masyarakat luas yang merupakan segala kepentingan terkait dengan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Apabila dalam penuntutan suatu perkara menimbulkan terganggunya stabilitas pemerintahan yang menyebabkan kerugian secara nyata bagi negara, serta menimbulkan reaksi ditengah masyarakat yang dapat mengancam keamanan masyarakat secara luas, maka penuntutan tersebut dapat ditiadakan atau dikesampingkan demi kepentingan umum. Selama ini, penafsiran makna kepentingan umum hanya didasarkan pada keyakinan Jaksa Agung saja. Oleh karena itu, perlu adanya aturan terkait konsep kepentingan umum pada kewenangan deponering, agar pemaknaan kepentingan umum dapat berorientasi pada kepastian hukum.
Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern Nurwahyuni Nurwahyuni; Siti Sumartini; Saeful Kholik
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum dan Negara adalah dua hal yang saling membutuhkan sekaligus juga saling melengkapi. Negara dalam hal ini dipandang sebagai satuan yang memiliki konstruksi yuridis politis. Hukum hanya ada atau mewujudkan dirinya dalam suatu kelompok sosial salah satunya negara, dan negara tidak dapat berjalan secara sustainable tanpa adanya unsur hukum yang melindungi keberadaannya. Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum sebagai faktor determinan (penentu) dalam pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat dan bagaimana kedudukan hukum dalam persepktif negara (hukum) modern. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (law in order). Namun disamping itu fungsi hukum yang paling hakiki dalam konteks negara (hukum) modern adalah bagaimana hukum bisa mewujudkan kesejahteran rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Nadya Eka Amalia Al'Azza; Kurnia Fajar Suryani; Sigmawati Widyaningrum
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya pelaporan kasus di Aceh menjadi sorotan tersendiri dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena ketidakkonsisten kebijakan Kepolisian Banda Aceh dengan KUHAP dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, yang tidak menyebutkan persyaratan khusus untuk melaporkan atau menerima laporan. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah (1) Apakah penggunaan syarat vaksinasi sebagai dasar pelaporan korban percobaan pemerkosaan di Aceh sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia?; dan (2) perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban perkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur tindakan aparat penegak hukum mengenai penggunaan aplikasi berikut untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan hak-hak yang dilindungi bagi korban perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa penggunaan program vaksinasi sebagai dasar menunjukkan bahwa laporan korban tidak dibenarkan secara hukum. Aparat kepolisian telah melanggar ketentuan kode etik sehingga dapat dikenakan sanksi. Korban berhak atas restitusi dan/atau bantuan medis dan bantuan psikososial.
Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Dalam Komparisi: Bahasa Indonesia Sibuea, Mia Augina Romauli
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Notaris berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(UUJN). Notaris dalam membuat akta harus memperhatikan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, jika dihubungkan dengan kewajiban notaris, notaris wajib untuk melakukan pengecekkan untuk menjaga kepentingan para pihak didalam melakukan perbuatan hukum serta melakukan pengecekkan seluruh bagian akta dimulai dari bagian awal akta, komparisi, isi akta hingga akhir akta. Notaris dalam membuat akta harus mengutamakan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pada penelitian ini, Notaris tidak memperhatikan dan menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, sehingga akta yang dibuat tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak, terutama pihak pembeli yang telah membayar lunas pembayaran rumah. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa tuntutan untuk mengganti kerugian dalam bentuk penggantian biaya dan ganti rugi, sebagai akibat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum, karena adanya ketidakcermatan dan ketidaktelitian Notaris dalam membuat akta. Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Bel Lunasi, Notaris, Tanggung Jawab Notaris. Abstract Notaries are authorized to make authentic deeds as regulated in Article 15 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (UUJN). The notary in making the deed must pay attention to Article 16 paragraph (1) letter a UUJN, if it is related to the obligations of the notary, the notary is obliged to check to protect the interests of the parties in carrying out legal actions and check all parts of the deed starting from the beginning of the deed, comparison, the contents of the deed to the end of the deed. The notary in making the deed must prioritize the principles regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN. In this study, the Notary did not pay attention to and apply Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN, so that the deed made caused losses to the parties, especially the buyer who had paid in full the house payment. If the deed made by the notary causes losses to the parties, the notary can be held accountable for the deed he has made. The liability is in the form of a claim for compensation in the form of reimbursement of costs and compensation, as a result of the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement made by the Notary is null and void due to the inaccuracy and inaccuracy of the Notary in making the deed. Keywords: Sale and Purchase Agreement, Notary, Notary Responsibilities
Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis Mamay Komariah; Rommy Pratama; Elvin Adriansyah
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap Negara termasuk Indonesia. Kejahatan menjadi salah satu permasalahan yang salah satu terfokus pada pihak kepolisian demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Akhir tahun 2019 adanya Corona Virus Disease (Covid-19). Dengan adanya virus berdampak terhadap perekonomian masyarakat termasuk aspek hukum. Aspek hukum yang menjadi sorotan adalah angka kriminalitas di sebuah wilayah akibat dampak dari Pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa di Polres Ciamis mengungkap sejumlah perkara selama pandemic Covid-9 dinyatakan Fluktuatif. Bahwa terhitung dari bulan Maret terdapat 21 laporan tindak pidana yang di terima oleh Polres maupun Polsek, bulan april adanya penurun jumlah perkara menjadi 16 perkara, namun hingga akhir tahun 2020 ternyata angka kriminalitas di Wilayah Hukum Ciamis mengalami peningkatan dengan kasus yang berbeda-beda. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) mengetahui bagaimana dampak pandemi Corona Virus Disease (covid-19) terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten Ciamis. (2) mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam menekan angka kriminalitas akibat dari dampak pandemi Corona Virus Disease (covid-19) di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap responden, yaitu Anggota satuan Polres Ciamis. Data sekunder diperoleh dari publikasi jurnal dan data dari dinas/instansi yang terkait dengan penelitian. Dampak adanya Pandemi Covid-19 terhadap kriminalitas di Kabupaten Ciamis Adanya kenaikan angka kriminalitas sebanyak 4% dengan jenis tindak pidana dengan berbagai macam jenis tindak pidana, untuk menentukan adanya kenaikan angka kriminalitas ataupun tidak tidak dapat dilihat dari banyak nya angka kriminalitas tapi cukup dilihat dari adanyakenaikan meskipun tidak ada besar. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres Ciamis dalam menanggulangi kenaikan kriminalitas yakni dilakukan dengan upaya preventif dan upaya refresif derta menggunakan jalur penal atau non penal. Kata Kunci : Kriminalitas, Pandemi Covid-19.
Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia Dewi Sulistianingsih; Bagas Bilowo Nurtantyono Satata
Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v1n1.p1-14

Abstract

Industrial design is one part of the scope of intellectual property that gets protection from the state by first registering for the design. Issues in industrial design are no less complicated with problems in the scope of other intellectual property, such as patents, brands, inventions. The clash between industrial design and copyright and brand is unavoidable. Designers must be able to understand the existence of industrial design in intellectual property. One of the problems in the body of industrial design is about renewal. The provisions of renewal are one of the reasons for the emergence of cases / cases in claims against industrial design.This study uses a normative juridical method with a legal and conceptual approach. The purpose of this study is to reveal and analyze problems in industrial design in Indonesia. A review of the Industrial Design law is important to do in order to create a law that can accommodate interests in the corridor of legal certainty, justice and expediency.
Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018 Rosalyn Theodora Tamba
Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v1n2.p199-221

Abstract

Ketidakjelasan perlindungan PMI di Arab Saudi adalah suatu pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Republik Indonesia sebagai pembuat kebijakan untuk melindungi para pemburu Riyal tersebut dan sebutan pahlawan devisa yang disandang oleh PMI tidaklah sebanding dengan pengorbanan mereka selama mereka bekerja di negara penempatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rentan waktu dari tahun 2011-2018 dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggumpulkan data dari buku-buku, berita internet, website resmi Pemerintah, makalah, jurnal penelitian sebelumnya, laporan dari instansi terkait dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang memahami dan terlibat langsung dalam penanganan masalah PMI yakni dari BNP2TKI, Atase Ketenagakerjaan di Malaysia dan Migran Care. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah terlihat seperti œmain-main dengan perlindung PMI di Arab Saudi yang menimbulkan banyak masalah dan kasus. Namun di satu sisi kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada pihak negara Arab Saudi untuk setiap kasus dan masalah yang terjadi di negara tersebut karena memang pada kenyataan hukum dan budaya Arab Saudi tidak berpihak pada PMI di Indonesia dengan segala perbedaannya.
Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah Ayup Suran Ningsih; Waspiah Waspiah; Selfira Salsabilla
Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v1n1.p105-120

Abstract

Protection of the potential of regional products is a necessity for the region. An understanding of the importance of protecting Geographical Indications for policy makers in the regions is one of the efforts to protect the peculiarities of regional products. The specificity of the product of a region can be a regional economic strength when there is protection for Geographical Indications, because the product will increase its selling value. Regional economy is a series of economic activities carried out by local communities together in accordance with the potential of existing regions to fulfill their daily needs. Geographical indications are part of Intellectual Property which is currently a concern that was initiated by the Government to each region to map as well as to provide protection for regional products that have the potential to have geographical indications. Carica Dieng is a typical product that meets the requirements for geographical indications in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications
Penyelesaian Kerugian pada Pendapatan Negara melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal dalam Sistem Perpajakan) Nindi Achid Arifki
Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v1n1.p91-104

Abstract

Losses on state revenues are clauses that are explicitly stated in general provisions and taxation procedures. at the praxis level, arrangements relating to the content and limitation of loss clauses on state revenues cannot be found and expressly stated in the construction of tax law or in the realm of state financial law construction. Using the method of doctrinal legal research and by utilizing secondary data and the hermeneutic approach, this paper aims to examine the discourse of settlement of losses in state revenues through disclosure of untruthfulness in juridical construction of state financial law and regulations in the field of taxation. The conclusion obtained is that there are no strict norms that regulate the content and limits of loss clauses on state revenues, so that the discourse of settlement of losses on state revenues through disclosure of untruth can be legitimate and possible.
Retracted: Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Abdus Salam
Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v1n1.p15-50

Abstract

Artikel dengan judul Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia telah dilakukan pencabutan dari Jurnal Suara Hukum  Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 pada tautan daring https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/4273, atas permintaan editor in chief.  Alasan pencabutan karena kami menemukan artikel tersebut sudah terbit pada Jurnal Law Reform MIH FH UNDIP Volume 9, Nomor 2, Tahun 2014  dengan judul Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, pada tautan daring https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12442

Page 6 of 11 | Total Record : 109

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum Vol 3, No 1 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue