cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 (2017): (7)" : 7 Documents clear
AGENDA REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEMBEBASKAN BUDAYA PUNGUTAN LIAR Sri Mujiarti Ulfah
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 2 (2017): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.634 KB)

Abstract

Pungutan liar merupakan budaya buruk namun telah lama ada dan tetap dipraktikkan meskipun agenda reformasi birokrasi merupakan program prioritas pemerintah pasca orde baru.  Praktik pungutan liar ini menambah daftar panjang patologi birokrasi di Indonesia sehingga jika tidak segera diselesaikan akan melahirkan kebangkrutan birokrasi. Tantangan Reformasi birokrasi adalah politik pragmatis saat ini yang kental dipraktikkan oleh para politisi, politik kepentingan melahirkan reformasi birokrasi yang disetting sesuai kepentingan penguasa. Sehingga penting bagi pemerintah untuk melepaskan diri dari politik kepentingan aar agenda reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan tujuannya.  
IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH DIPERJA PURBA; Riamona S.Tulis
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 2 (2017): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.015 KB)

Abstract

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program  Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.  Rumusan masalah adalah bagaimana implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah? Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah? Teori yang digunakan peneliti yaitu teori Implementasi Kebijakan dari Van Metter dan Van Horn yang dipengaruhi oleh enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh berdasarkan informasi dari staff bagian CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan masyarakat penerima bantuan dana program CSR itu sendiri. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu teknik analisis datanya berupa tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian implementasi program CSR di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah belum terlaksana dengan optimal, hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang mengelola CSR masih kurang mumpuni serta tidak ada divisi khusus yang mengelola CSR itu sendiri sehingga program CSR yang dilaksanakan Bank Kalteng selama ini tidak berjalan dengan baik.
KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI KELURAHAN MENTENG KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) IRMA DAMAYANTI BR PADANG
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 2 (2017): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.754 KB)

Abstract

Dalam melaksanakan pelayanan yang baik, Kantor Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan melalui Transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaanhak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan   yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Kantor Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya adalah salah satu pelayanan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, tentu saja harus ada upaya-upaya yang kongkrit dari pihak Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya untuk meningkatkan layanan demi kenyamanan dan kepuasan seluruh masyarakat selaku menerima pelayanan dari pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dimana metode ini digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pegawai yang diberikan oleh Kantor Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya, subjek peneliti dari penelitian ini adalah Seksi Pemerintahan, dan masyarakat sekitar di Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya yang pernah mengurus Surat Keterangan Tanah di instansi tersebut. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Kantor Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat masih ada keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.Kurangnya tanggungjawab dalam pelayanan, adanya diskriminasi antara masyarakat yang mengurus SKT dan adanya kendala-kendala yang dihadapi masyarakat, dan tidak ada kotak saran diKelurahan Menteng Kota Palangka Raya untuk menampung aspirasi masyarakat.  
PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL (SINERGITAS BALAI TAMAN NASIONAL DENGAN MASYARAKAT KELURAHAN HABARING HURUNG DALAM MENGELOLA KAWASAN TAMAN NASIONAL SEBANGAU) R. RENALDO MANALU; Bhayu Rhama
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 2 (2017): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.437 KB)

Abstract

Penelitian ini berbicara tentang Penguatan kelembagaan Lokal dan Sinergitas Balai Taman Nasional Sebangau dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau, melihat bahwa Taman Nasional Sebangau merupakan kawasan pelestarian alam Kawasan Taman Nasional Sebangau yang mempunyai sifat ekosistem yang unik dilihat dari struktur jenis tanah, topografi, hidrologi, flora dan fauna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penguatan kelembagaan Lokal dan Sinergitas Balai Taman Nasional Sebangau dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau. Untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan teori Dimensi Pembangunan Kapasitas Merille S. Grindle yang terdiri dari tiga dimensi yang menjadi ukuran pembangunan kapasitas yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Organisasi, dan Reformasi Kelembagaan serta ditambahkan Konsep Dana Anggaran untuk menguatkan teori pembangunan kapasitas. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan sumber daya Balai Taman Nasional Sebangau cukup bagus, penguatan organisasi berjalan dengan baik dan reformasi kelembagaan dalam visi dan misi telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi kurang bersinerginya Balai Taman Nasional Sebangau dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dapat dilihat dari kurangnya komunikasi yang dilaksanakan. Jadi diharapkan kedepannya Balai Taman Nasional Sebangau rutin melakukan kunjungan-kunjugan ke wilayah masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya Taman Nasional Sebangau bagi kehidupan manusia.
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI DI DESA MINTIN, KECAMATAN KAHAYAN HILIR, KABUPATEN PULANG PISAU) MARLENDIE; Anyualatha Haridison
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 2 (2017): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.457 KB)

Abstract

This study focuses attention on the Openness of the Revenue and Expenditure Budget of the Village from Planning, Implementation, to Accountability with the aim of describing Transparency of Village Fund Allocation Management. This research is conducted because the Implementation Team of the allocation of village funds is considered less in terms of capacity and capability. This research is expected to be useful for District Government of PulangPisau, especially Kahayan Hilir Sub-district of Mintin Village in an effort to increase Transparency of Village Fund Allocation Management This research was conducted at Mintin Village Office, Kahayan Hilir Sub-district, PulangPisau District. As the selected informants are the Village Head, Village Secretary, Village Kaur and RT who are considered to represent the community in the research unit in the management of the Village Fund Allocation. The study was conducted with in-depth interviews and by direct observation of the implementation Allocation of village funds. The results of this study indicate that for the planning and implementation of Village Fund Allocation activities, it already shows the existence of transparent management. While in the accountability seen by physical results have shown a transparent implementation, from the administration side there is no need for further coaching, because it is fully in accordance with the provisions. Transparency in the Planning of APBDes Desa Mintin which is run by the Village Government apparatus refers to the regulation applied through the Law and Government Regulation and Regent Regulation obtained through various training with technical guidance followed by the Village Government apparatus.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA FRASTINGGO SAPUTRA
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 2 (2017): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.697 KB)

Abstract

Pada perkembangan zaman saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih saja kesulitan terhadap sarana dan prasarana pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tetap berupaya mewujudkan pelayanan yang prima, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap Administrasi Kependudukan membuat aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan sistem ?jemput bola? yang mengharuskan petugas untuk turun kelapangan menghadapi masyarakat untuk melakukan Administrasi Kependudukan. Faktor pendukung dan penghambat tentu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Administrasi Kependudukan dan manajemen pelayanan yang berkualitas tentu dapat membantu para aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Subyek dari penelitian ini adalah kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sekretaris, kepala bidang pengelolaan informasi kependudukan, serta masyarakat. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh minimnya sarana dan prasarana pendukung Administrasi Kependudukan dan kurangnya perhatian dari Kemendagri terhadap sarana pelayanan. Kesadaran dari masyarakat yang kurang untuk melakukan administrasi kependudukan menjadi faktor penghambat dalam pendataan penduduk pada Disdukcapil Kota Palangka Raya.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI: IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 jispar, editor
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 2 (2017): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue