Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Articles
319 Documents
<![CDATA[PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNGRAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNGRAYA (STUDI KASUS DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014) ]]>
<![CDATA[Deni Nugraha]]>;
<![CDATA[M. Doddy Syahirul Alam]]>;
<![CDATA[Anyualatha Haridison]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.013 KB)
<![CDATA[Pemilihan Umum pada tahun 2014 ada dua Pemilu yakni Pemilu Legislatif pada bulan April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli 2014. Fenomena yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat secara nasional.Yang menjadi hal menarik untuk diteliti di Kabupaten Murung Raya dan Kecamatan Murung khususnya adalah tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres 2014 sangat rendah dibawah rata-rata nasional. Di tingkat nasional rata-rata partisipasinya adalah 70 persen, sedangkan ditingkat Kabupaten Murung Raya adalah 57,48 persen serta di tingkat Kecamatan Murung adalah 61,65 persen.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel lokasi di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah model Miles and Huberman.Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). KPU Kabupaten Murung Raya telah menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong turun/rendah dikarenakan faktor kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan karena kurangnya informasi kepada masyarakat. Masyarakat lebih merasa berkepentingan untuk memilih pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Bupati. 2). Yang menjadi faktor penghambat utama KPU Kabupaten Murung Raya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah faktor geografis, faktor demografis, faktor topografis, dan minimnya anggaran/dana operasional. Yang menjadi faktor pendukung utama bagi KPU Kabupaten Murung Raya adalah dukungan seluruh unsur pemerintah (kabupaten, kecamatan, desa) dan dukungan dari tokoh masyarakat (Tomas, Toga, Todat) untuk mendorong masyarakat agar tidak golput.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) PADA KANTOR KECAMATAN BAAMANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR ]]>
<![CDATA[Riri Gustiana]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.097 KB)
<![CDATA[Salah satu permasalahan dalam pelayanan publik di tingkat Kecamatan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah pelayanan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Seperti halnya pada pemerintah Kecamatan Baamang, masih terdapat permasalahan-permasalahan. Di satu sisi usaha pemerintah setempat memberikan pelayanan sudah berjalan cukup baik namun disisi lain masih ditemui permasalahan-permasalahan yang tetap muncul pada proses pelayanan publik, seperti kurangnya komunikasi, permasalahan waktu antrian yang panjang dan lama, serta kurang disiplinnya aparatur dalam melaksanakan tugasnya.Menyadari pentingnya e-KTP, diharapkan pemerintah mampu menyediakan pelayanan pembuatannya kepada publik dengan baik dan benar. Pelayanan tersebut harus efektif, agar terciptanya kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan pembuatan e-KTP serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada kantor Kecamatan Baamang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif yakni dengan menggambarkan fenomena yang terjadi sesuai kenyataan dilapangan serta untuk mengetahui dan mempelajari kondisi alamiah yang tidak dimanipulasi oleh peneliti yang mengandung makna sebenarnya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai pada Kantor Kecamatan Baamang dan masyarakat yang memiliki e-KTP.Berdasarkan hasil penelitian dan penganalisisan data, maka diperoleh hasil yaitu efektivitas pelayanan pembuatan e-KTP pada Kantor Kecamatan Baamang dikategorikan belum efektif sesuai tujuan yang diinginkan oleh organisasi, meskipun pegawai yang ada sudah menguasai teknis pekerjaannya, memberikan informasi dengan akuntabel dan transparan serta pegawai memiliki kemampuan yang handal baik dalam hal pendidikan, pengalaman maupun pembinaan kerja yang baik. Tetapi belum dapat ditunjang oleh kurangnya fasilitas alat perekaman data e-KTP yang serta kurang disiplinnya pegawai. Hal tersebut sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan maupun kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEPEDA MOTOR DI KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[Kerlita]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.814 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah daerah serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor di Kalimantan Tengah. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat strategi Dipenda melalui koordinasi dan kerjasama, mobil SAMSAT keliling dan sosialisasi, sistem online dan pembebasan/sanksi administrasi pemungutan pajak/denda dan bunga. (2) Terdapat faktor pendukung, yaitu rajia dan sosialisasi dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, 14 mobil SAMSAT Keliling. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu kurangnya koordinasi dan dukungan, kurang memperkenalkan mobil SAMSAT dan sosialisasi, kurangnya kualitas pelayanan dan kurang kesadaran wajib pajak.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[GIOVANY BAPTISTA AUGUSTA BRILIANTINE]]>;
<![CDATA[ANYUALATHA HARIDISON]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2017): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.607 KB)
<![CDATA[One of disasters which often happens in dry season in Central Borneo is forest and land fires in areas which is owned by the people, plantation area, HPH area, HTI area and even protected area. Parts of the fire are because of the preparation that is done by the people by using the fire. From the condition, the prevention readiness and control of related parties in avoiding forest and land fires are needed in Central Borneo Province. The research aimed to: 1) to find out the implementation of Local Regulation number 5 in 2003. 2) to find out the obstacles of Forestry Department of Central Borneo Province in implementing The Local Regulation Number 5 in 2003. This research used descriptive qualitative data as the main data source. Data was collected by observation technique, interview and documentation. The technique to analyze the data used Miles and Huberman Model. Based on the result and discussion of the study, it could be drawn the conclusions as follows: 1) The implementation of Local Regulation Number 5 in 2003 has not been effective yet as operational to control forest and land fires because of the lack of infrastructure, the lack of human resources in the field and the lack of budget. 2) The indicator of communication was not run well between Department of Forestry and the people because there was miscommunication. 3) the resources in Department of forestry?s office has run well because there were information staff, authority and facility. 4) there was disposition including insentive and bureaucrat. 5) bureaucrat structures covered SOP and clear fragmentation. Suggestion 1) The related department which control the problem of forest and land fires is expected to work harder and more socialize or do the training practice to the people.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DIBIDANG ANGGARAN PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[GUSTANGKOT S]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2017): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.041 KB)
<![CDATA[Members of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) of Murung Raya Regency as an element of Local Government Organizer have three functions namely, the function of legislation, supervisory function and budget function. Duties and Powers Supervision possessed by the Regional People's Legislative Council of Murung Raya Regency is the authority granted by the Law in supporting the performance of DPRD in overseeing the Performance of Regional Government in implementing Development. The purpose of this study describes the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) against the Regional Government in the Development Budget (Studies in Murung Raya Regency). The research method used is data collection technique with descriptive qualitative approach and by way of observation, interview, and documentation. Based on the results of the research and findings in the field, the DPRD members perform the implementation and supervisory function in the development budget field in accordance with their duties and responsibilities and also the DPRD to cooperate with the Public Worker in supervising the development carried out in Saripoi Tanah Siang Selatan Village, Murung Raya Regency. In the implementation of their duties the members of the DPRD have supporting and inhibiting factors in the supervision of the development budget, DPRD Murung Raya is expected to further improve the implementation of the Supervision Function in the Regional Government Development Budget, especially in the District of Murung Raya.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN KEPALA INSPEKTORAT TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DIJABATAN STRUKTURAL INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[INDAH SUBEKTI]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2017): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.428 KB)
<![CDATA[This study aims to determine the supervision of the Inspectorate's head on the performance of the Civil State Apparatus in the structural position of the Inspectorate of Central Kalimantan Province. Indicators used in measuring supervision Inspectorate head in this research are: Monitoring, Examination, Guidance and Direction, Discipline Action and Corrective Action.This research was conducted by using qualitative methodology, by conducting interviews to the Chief Inspectorate. The data obtained is then processed by reduction steps, data presentation and conclusion, the number of informants interviewed are 5 persons, 1 (one) Head of Inspectorate, 2 (two) Head of Section in Structural Position and 2 (two) State Civil Apparatus in Structural Position.Based on the results of research on the supervision of Inspectorate's head on the performance of State Civil Apparatus has been running but still not done with the maximum this is caused by every activity or work program is sometimes not submitted by each head of section and in accordance with supervision provisions seen from monitoring, examination, guidance and briefing, Disciplinary action and corrective action. Because basically State Civil Apparatus is the most important Human Resources for orgnanisasi in achieving its goals. In order for the objectives to be achieved then required supervision by the direct leadership.Factors that support and inhibit the supervision of the head of Inpektorat on the performance of the State Civil Apparatus include the supporting factors that is in terms of recording procedures and reporting of work program activities as well as in terms of absence or attendance, inhibiting factors include pakewuh culture, limited time and in terms of aspects of Civil State Apparatus That is character difference.]]>
<![CDATA[PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS KINERJA YANG LEBIH BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ]]>
<![CDATA[ELBERT AGUSTA]]>;
<![CDATA[IMANUEL JAYA]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2017): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.119 KB)
<![CDATA[Dalam upaya pelayanan aparatur pemerintah daerah perlu adanya peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) sarana dan prasarana perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Dalam hal ini kita ketahui kinerja aparatur pemerintah daerah ini masih banyak yang perlu dibenahi Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual,dan masalah-masalah lainya. Persoalan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik atau good governance (pemerintahan yang baik) selalu dikaitan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pengelola administrasi negara. Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dengan menitikberatkan pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN.]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIMPANG BANGKUANG KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR ]]>
<![CDATA[ANDY PRIANTO]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2017): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.527 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur. Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari ketersediaan pengumuman kebijakan anggaran, ketersediaan dokumen anggaran dan mudah diakses, ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan terakomodasinya suara/usulan rakyat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling dan accidental sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menujukan bahwa transparansi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan mengakomodasi suara/usulan masyarakat desa.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA ]]>
<![CDATA[FRASTINGGO SAPUTRA]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 2 (2017): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.697 KB)
<![CDATA[Pada perkembangan zaman saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih saja kesulitan terhadap sarana dan prasarana pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tetap berupaya mewujudkan pelayanan yang prima, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap Administrasi Kependudukan membuat aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan sistem ?jemput bola? yang mengharuskan petugas untuk turun kelapangan menghadapi masyarakat untuk melakukan Administrasi Kependudukan. Faktor pendukung dan penghambat tentu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Administrasi Kependudukan dan manajemen pelayanan yang berkualitas tentu dapat membantu para aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Subyek dari penelitian ini adalah kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sekretaris, kepala bidang pengelolaan informasi kependudukan, serta masyarakat. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh minimnya sarana dan prasarana pendukung Administrasi Kependudukan dan kurangnya perhatian dari Kemendagri terhadap sarana pelayanan. Kesadaran dari masyarakat yang kurang untuk melakukan administrasi kependudukan menjadi faktor penghambat dalam pendataan penduduk pada Disdukcapil Kota Palangka Raya.]]>
<![CDATA[EVALUASI EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI DI KOTA PALANGKA RAYA ) ]]>
<![CDATA[MERBU WAHYUDI]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2018): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.897 KB)
<![CDATA[This study of the resreach to describe and analyze : (1) Describe and analiyze Effectivenees of Local Regulation Number 22 of 2014 on Retribution Waste and Sanitation Services to Intrease the Original Income. (2) Supporting Factors and Inhibiting Effectivenees of Local Regulation Number 22 of 2014 on Retribution Waste and Sanitation Services to Intrease the Original Income. There are 5 (five) Effectivenees Indicators A Program : Namely the succes of the program, target sucess, satisfaction with the program, input and output levels, the achievement of the overall objectives. In the resreach the resreachers used the method Qualitative descriptive. Data Collection techniques using ways observation, interview, and documentation. Based on Resreach results : (1) Local Regulation Number 22 of 2014 on Retribution Waste and Sanitation Palangka Raya City done pretty well and the ralization of the Distribution of waste and sanitation sectors the government has always achived, however still not maximal between input and output due to lack of facilities and infrastructure and community participation and negligence to pay compulsory retribution. This is analyzed from 5 (five) indicators of the effectivenees a program : lack off facilities and infrastructure garbage transport and lack of cooperation between related agencies in the event on sanctions for violations of regional regulations is an onternal factor resulting in a lack of quality waste and sanitation in the Palangka Raya City. And external factors ie lack of awareness and community participation paying retribution and lack of understanding to the important functions and roles of the community in increasing local revenue from the retribution sector so that this local regulation has not been implemented effectively and efficiently. (2) Supporting Factors : the efforts of the relevant agencies to maximize service to the community by making various efforts evaluation of constraints faced and what should be improved in improving service and community participation.(3) Suggestion: The importance of cooperation with related agencies enforcement of sanctions violation ofobligation of pay retribution as well proper socialization to raise awareness and public participation in paying levies on garbage and sanitation services of course by improving supporting facilities an infrastructure which can be perceived by the Society.]]>
