Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 1 (2020): ALDEV"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Reza Al Fajar]]>;
<![CDATA[Ashar Sinilele]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.041 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13271
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengenai kasus wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan mengolah data hasil persidangan yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Adapun sumber data premier dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang di peroleh menggunakan metode Observasi ke pengadilan dan dokumentasi ,sedangkan tekhnik pengolahan data menggunakan proses perbandingan kasus dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam rentang waktu tiga tahun hanya ada 63 kasus wanprestasi yang di sidangkan di pengadilan negeri bulukumba dan hasil putusannya berupa putusan minutasi .Dari 63 kasus hanya terdapat 8 kasus yang bukan merupakan wanprestasi bank BRI .Dan selebihnya wanprestasi Bank BRI .Keadaan Ekonomidi kabupaten Bulukumba masih terbilang Stabil sehingga kasus pinjaman bank yang menyebabkan wanprestasi masih kurang.]]>
<![CDATA[PERAN ADVOKAT UNTUK MENCAPAI KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT KOTA MAKASSAR MENURUT SYARIAT ]]>
<![CDATA[Muh. Amiruddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (617.422 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13509
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat khususnya di Kota Makassar yang tentunya membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khusunya pada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan, dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sulit hanya membawa persyaratan yang membuktikan bahwa mereka kurang mampu (SKTM) atau semacamnya maka akan langsung direspon pada advokat, asalkan sesuai dengan Tugas advokat di Makassar dan jenis kasusnya bukanlah kasus yang tidak ditangani oleh advokat seperti: narkoba ketika ia adalah pengedar, illegal loging, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku.]]>
<![CDATA[SILARIANG MENURUT ADAT SUKU KAJANG DI DESA BATUNILAMUNG KABUPATEN BULUKUMBA ]]>
<![CDATA[Hardin Hardin]]>;
<![CDATA[St. Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (534.171 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13267
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap Silariang Menurut Adat Suku Kajang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum yakni hukum adat. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer yaitu data yang bersifat empiris yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari informan melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yaitu data yang bersifat normatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Silariang berdasarkan hukum adat suku Kajang adalah, faktor pendidikan, faktor stratifikasi sosial, faktor keluarga,faktor ekonomi, serta faktor adanya perkembangan pergaulan bebas. Adapun akibat hukum bagi pelaku Silariang menurut masyarakat Desa Batunilamung adalah Pertama, Pokok Babbala artinya sanksi yang paling berat, Kedua, Tangnga Babbala artinya sanksi yang sedang dan Ketiga, Cappa Babbala artinya sanksi yang paling ringan dendanya. Jadi untuk memberikan sanksi bagi pelaku pelanggar adat tergantung dari pelanggarannya.]]>
<![CDATA[KONTROVERSI VONIS BEBAS KASUS PENGRUSAKAN LAHAN KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Rizal Karim]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.112 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13272
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tentang konflik kepemilikan lahan baik antar masyarakat-pemerintah, masyarakat-swasta, masyarakat-masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis melihat konflik itu mewujud antar masyarakat dan pemerintah. Keluarnya keputusan Menteri Kehutanan R.I No. Sk.5536/Menhut-VII/KUH/20114 tanggal 2 September 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Niniconnang di Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, adalah dasar sangkaan aparat penegak hukum menindak masyarakat yang mengelola lahan kehutanan di Kabupaten Soppeng. Konflik agraria pun berujung di meja pengadilan dengan 3 dakwaan berbentuk alternatif, mengenai pengrusakan lahan kehutanan yang tertuang di Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (UU P3H). Hasil penelitian membuktian fakta-fakta hukum dalam persidangan, putusan hakim membebaskan terdakwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan bebas adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ]]>
<![CDATA[Mardatila M]]>;
<![CDATA[Rahman Syamsuddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (485.161 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13268
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelanggaran pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa dari waktu ke waktu. Tidak hanya mendapat yang mampu hukum tetapi juga anak-anak. Ini disebabkan oleh kebiasaan orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki lisensi. Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang sanksi pidana yang sesuai untuk anak-anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 penulis dapat menyimpulkan bahwa hak sanksi untuk diterapkan pada anak sebagai pengendara yang menyebabkan kematian seseorang adalah dengan menggunakan pengalihan.]]>
<![CDATA[KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Sahrifal Al Qadri]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.593 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13273
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi kedokteran jiwa dalam perkara pidana dan bagaimana kekuatan kekuatan keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana terbagi atas dua yaitu bisa dalam bentuk surat ataupun mengutarakan keterangan langsung dimuka pengadilan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana bernialai bebas, dalam artian hakim bebeas ingin mengikuti atau tidak keterangan ahli tersebut. Saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Hendaknya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang memiliki peranan yang penting dalam proses perkara pidana, senantiasa untuk dihadirkan dalam persidangan walaupun telah melakukan pemeriksaan sebelumnya, guna memperkuat dan meyakinkan hakim dalam membuat putusan 2. Hendaknya kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dapat menjadi dasar untuk hakim menjatuhkan atau mengeluarkan putusan walaupun keterangan dari ahli tersebut tidak mengikat hakim untuk mengikuti keterangan ahli tersebut. ]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA BELI MOTOR BERDASARKAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA ]]>
<![CDATA[Mirna Wahyuni]]>;
<![CDATA[Istiqamah Istiqamah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (648.695 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13269
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaiaan wanprestasi perjanjian sewa beli motor berlangsung dengan barang jaminan motor. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor belum diselesaikan berdasarkan peraturan perundanga-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu melihat masalah dari sudut pandang masyarakat. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berdasrkan asas Pacta Sunst Servanda. di PT. BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara adalah melalui upaya Negoisasi atau menyelesaikan secara kekeluargaan, mendesak debitor melakukan pembayaran dan menitipkan barang jaminan, namun apabila langkah tersebut gagal maka dilakukanlah penarikan atas barang jaminan tersebut berupa motor itu sendiri.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Sulis Aditya]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.669 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13274
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika penerapan tilang elektronik dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 272, UU No.11 Tahun 2008 Pasal 5, program Kapolri Tentang pelayanan yang promoter, dan program kerja Kapolrestabes Makassar TA 2019. Hambatan-hambatan dalam penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah sering terjadi: 1. Masalah kepemilikan kendaraan pelanggar lalu lintas, 2. Masih belum efektifnya langkah preventif untuk pelanggaran lalu lintas, serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik, yang di buktikan dengan data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan angka pelanggaran lalu lintas, 3. Pemasangan CCTV di Kota Makassar, hanya terdapat di beberapa titik, hal tersebut belum bisa menunjang untuk terjadinya kedisiplinan berlalu lintas.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI E-KTP DALAM LINGKUP ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Firman P]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.544 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13265
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam proses implementasi E-KTP dan kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-KTP belum terlaksana secara maksimal sebagaimana regulasi yang mengatur. Seluruh masyarakat yang harusnya diwajibkan memiliki E-KTP sebagai identitas diri dan kelengkapan data diri masing-masing. Otomatis implementasi pendaftaran penduduk mengalami penurunan kinerja sehingga memicu efektivas standar operasional pelayanan dan berimbas pada sistem pelaksanaannya yang kurang maksimal. Faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan E-KTP yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba belum mampu mewujudkan Tertib Admnistrasi, belum sepenuhnya berjalan dengan baik diantaranya karena adanya faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[MENILIK PERAN BINMAS POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENANGANI PAHAM RADIKAL ]]>
<![CDATA[Muh. Rafly Nurfaizy]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahpi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (518.938 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13270
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran binmas polrestabes makassar dalam menangani paham radikal dan kendala yang dihadapi Binmas Polrestabes Makassar dalam menangani paham radikal. Jenis penelitian ini adalah kombinasi dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Pendekatan penelitian adalah pendekatan hukum (pendekatan patung) dan pendekatan sosiologis (pendekatan sosiologis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Binmas dalam menangani pemahaman radikal di Kota Makassar antara lain (1) Melakukan Bimbingan dan Konseling yang berisi materi terkait Radikal (2) Melakukan kunjungan ke tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi yang memiliki jurusan pengaruh dalam masyarakat dan (3) Bekerja sama dengan Pemerintah dan Kementerian untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan penyebaran ide-ide radikal dari dalam. Namun demikian ada kendala yang dihadapi oleh Binmas dalam menangani pemahaman radikal ini seperti keterbatasan kemampuan dan pemahaman anggota Binmas terkait dengan pemahaman Radikal.]]>
