cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 3 (2021): ALDEV" : 20 Documents clear
Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Dan Memeriksa Tindak Pidana Berita Palsu(Hoax) Di Kota Makassar Mardianto madi; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.15473

Abstract

Hoax  adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax bertujuan membuat opini publik yang disampaikan melalui informasi media cetak maupun media elektronik, diera globalisi seperti media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya. Maka inilah yang menjadi dasar permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah yaitu : Bagaimana peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax).? Dan Bagaimanakah penyebaran berita bohong di kota Makassar. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Kualitatif. Yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data malalui wawancara langsung terhadap masyarakat setempat meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyebaran berita (hoax). Peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) salah satunya  membentuk tim pengawasan yang ciber hoax, yang kerap melakukan patrol di media sosial, kemudian mengonfirmasi kebenaran dibalik berita bohong tersebut dan memberi sanksi kepada para pembuat maupun penyebar berita bohong.
Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar Rahmiah Nur Ra; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.15491

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan table Jumlah Perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015-2019 bisa kita simpulkan bahwa jumlah perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar cenderung meningkat. Selain itu banyak pegawai negeri yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum yang seharusnya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia justru terjaring kasus korupsi. Maka inilah yang menjadi dasar permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah Yaitu :bagaimanakah Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Hukum. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Lapangan. dengan pendekatan case low dan sosiologi hukum dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Makassar belum berjalan efektif hal ini terlihat dari angka kejahatan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, putusan yang dijatuhkan dari hakim terbukti tidak dapat menekan angka korupsi dan ketidakberanian aparat dalam menjatuhkan putusan yang lebih tinggi ini menjadikan korupsi semakin masif sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam upaya melaksanakan peneggakkan hukum tindak pidana korupsi dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dikota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu : 1) subtansi 2) hukum, struktur penegak hukum, 3) sarana dan prasarana, 4) budaya.
Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar Muhammad Jihad Baharuddin; Muh. amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.15673

Abstract

Pokok masalah yang penulis angkat pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Peredaran narkotika di Indonesia yang terus cenderung meningkat terkhusus di kabupeten atau kota dimana hal ini merupakan ancaman yang serius terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Kemudian dirumuskan dalam beberapa sub masalah yaitu : 1. Bagaimana peran Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kab. Polewali mandar?, 2. Bagaimanakah tingkat peredaran narkoba di Kabupaten Polewali Mandar?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data yang mempunyai kaitan dengan materi yang akan diselesaikan dalam skripsi ini menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana dan data lain yang diperoleh dilapangan dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) di kab.Polewali Mandar untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa sosialisasi, kerjasama berbagai pihak, serta membentuk tim pengawas disetiap daerah merupakanu upaya BNN dalam pemberantasan narkoba di kota Polewali Mandar. Kemudian berdasakan hasil servei terdapat 12.000 orang meninggal sia-sia setiap tahunnya akibat penyalagunaan narkoba atau rata-rata 32 orang setiap hari.
Analisis Yuridis Kontrak Non Competition Clause Dalam Perspektif UU No. 30 Tahun 200 Tentang Rahasia Dagang Reza Anugerah Razak; Syamsuddin Rajab
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.15991

Abstract

Studi ini bertujuan mengangkat suatu permasalahan yang kerap terjadi di dunia pekerjaan. Permasalahan yang timbul antara pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh. Masalah yang dimaksud adalah pencantuman Non Competition Clause dalam kontrak kerja yang dianggap dapat merugikan pihak pekerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah kedudukan hukum pencantuman Non Competition Clause pada kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan, dan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan terhadap rahasia dagang perusahaan dengan pencantuman Non Competition Clause dalam kontrak kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti peraturan perundang-undagangan dalam pencantuman Non Competition Clause terhadap kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpukan data-data yang ada baik itu melalui undang-undang, buku-buku, majalah, website, dan dokumen.
Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso) Miftahul Chaer Amiruddin; Rahman Syamsuddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16014

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan circumstantial evidence dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. Circumtantial evidence diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. (2) Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence yaitu berupa saksi Testimonium de auditu, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan dan berupa alat bukti surat berupa surat visum, dan screnshoot chat. Implikasi penelitian yaitu diharapkan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dalam proses pembuktian pidana karena di khawatirkan dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid.
Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Sitti Aminah K; Ashabul Kahpi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16074

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui realisasi terkait hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui hubungan antara Tenaga medis dengan pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Realisasi hak dan kewajiban pasien Hak pasien atas mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya Serta hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien dalam pelayanan kesehatan bersumber pada kepercayaan pasien terhadap tenaga medis (dokter atau perawat) sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent). 
Analisis sistem dan prosedur Pencegahan masuknya barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan Rezki Purnama; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16087

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai bagaimana sistem dan prosedur yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang terlarang ke dalam Lapas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka  dimana dalam penelitian ini mendeskripsikan secara umum mengenai objek yang diangkat sesuai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain yang menyangkut dengan lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah internet searching berupa website, repository, jurnal-jurnal dan lain-lain yang membahas tentang lembaga pemasyarakatan. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yakni dengan seleksi, klasifikasi, reduksi dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria barang terlarang menurut sistem Lembaga Pemasyarakatan ialah narkoba, minuman beralkohol, alat elektronik dan handphone, senjata (senjata tajam dan senjata api), barang kemasan, rokok dan korek, perhiasan (barang berharga), dan uang. Kemudian sistem dan prosedur yang digunakan di lembaga Pemasyarakatan dalam hal mencegah masuknya barang terlarang terdapat beberapa prosedur yakni memeriksa secara detail badan dan barang bawaan, melakukan pendaftaran pengunjung, menitipkan barang bawaan, pemyerahan kartu identitas, pemberian stempel dipunggung tangan sebelah kanan dan masih banyak lagi yang mendukung prosedur pencegahan masuknya baramng terlarang ke dalam Lapas.
Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi Atas Kebiasaan Masyarakat Romang Polong Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) Ahmad Zakiy Mubaraq Hamzah; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16290

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi atas kebiasaan masyarakat Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Pengaturan dan Penegakan hukum terhadap keberadaan minuman Ballo pada Masyarakat Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Studi bermaksud untuk mengungkap kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman ballo, padahal masyarakat ini adalah mayoritas muslim dan taat beragama. Kebiasaan berbanding terbalik dengan keyakinan terhadap agama mereka. Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden, yakni tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan dan pelaku minum ballo serta mantan pelaku yang sudah sadar. Di samping data sekunnder juga menggunakan sekunder, yakni mengkaji undang-undang dan bahan-bahan pustaka lainnya. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat dan Kepala Kelurahan Romang Polong, dan mengambil data di Kepala Kelurahan.  Adapun hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan Minuman Ballo di Masyarakat Romang Polong masih banyaknya terjadi tindak pelanggaran di lingkungan masyarakat akibat mengkonsumsi minuman Ballo. Biasa dalam bentuk mabuk-mabukan, berteriak-teriak mengganggu ketenteraman masyarakat. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan mengkonsumsi minuman Ballo adalah di samping menghargai  ajakan dari teman, juga pengaruh lingkungan, pengantar tidur serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan minuman keras dan kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam. Implikasi penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap Keberadaan minuman Ballo dan diharapkan Peraturan berjalan sesuai dengan yang diharapakan.
Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus Ummu Kultsum; Erlina Erlina
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16305

Abstract

Penyitaan berarti menempatkan harta tersisa dalam penjagaan pengadilan agar bisa terpenuhi kepentingan penggugat. Penyitaan ialah langkah ancang-ancang untuk menvalidasi agar dapat dijalankannya putusan perdata. Tujuan utama dilaksanakan Conservatoir Beslag ialah agar tergugat tidak memindah tangankan atau memberi beban “materi” kepada pihak ketiga. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat sebelum dimulainya pemeriksaan pokok perkara, sebelum itu hakim mesti memastikan ada atau tidak adanya persangkaan yang kuat jika tergugat akan memindahtangankan objek yang dimohonkan sita itu seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 227 HIR/261 RBg.. Adapun dampak dari penetapan sita jaminan terhadap tergugat yang paling utama ialah berkaitan dengan nama baik. Implikasi penelitian ini yaitu agar segala prosedur yang dilakukan dalam sita jaminan lebih jelas lagi aturannya dan hakim menjelaskan secara rinci pertimbangan-pertimbangan yang tepat kepada setiap orang yang mengajukan sita jaminan. 
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Putusan Nomor.12/Pid.B/Lh/2019/Pn.Snj) Ismail saputra; Hamsir Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16363

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dalam perkara putusan Nomor.12/Pid.B/LH/2019/PN.Snj. Jenis penelitian yang dipake yaitu penelitian lapangan adapun sumber data penelitian ini ada dua, data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam perkara Nomor.12/Pid.B/LH/2019/PN.Snj telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini diatur Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak bisa memberikan efek jerah kepada para pelaku dan masyarakat nelayan secara umum.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue