cover
Contact Name
Emma Ratna Sari Moedy. S.Sos., M.AP
Contact Email
emmamoedy@gmail.com
Phone
+6289617601945
Journal Mail Official
cakrawarti@universitasmahendradatta.ac.id
Editorial Address
Jalan Ken Arok No.10-12, Peguyangan, Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Cakrawarti
ISSN : 26205173     EISSN : 27235572     DOI : https://doi.org/10.47532/jic.v3i2
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Cakrawarti is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism.
Articles 121 Documents
PERPPU, Bukan Solusi Akhir Pembubaran Ormas Tinjauan Politik dan Hukum Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.388 KB) | DOI: 10.47532/jic.v1i1.103

Abstract

Organisasi kemasyarakatan yang terbentuk di Indonesia memiliki tujuan yangberbeda-beda sesuai dengan keinginan kelompok yang membentuknya. Dari sekian banyakorganisasi tersebut, terdapat pula organisasi yang dibentuk untuk tujuan meraih kekuasaan.Terdapatnya organisasi kemasyarakatan radikal yang sering melakukan kegiatan anarkisdi Indonesia telah membuat pemerintah Indonesia harus melakukan pengendalianberupa pembatasan-pembatasan, mulai dari pengendalian ijin kegiatan, tempat kegiatan,seperti yang diatur dalam UU No.17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan.UU No.17/2013 tersebut ternyata belum mampu untuk mengatur keberadaan organisasikemasyarakatan secara komprehensif hingga keluarlah Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang nomor 2/2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17/2013.Pembatasan yang sudah dilakukan, sering kali tidak efektif untuk mengendalikan organisasikemasyarakatan karena tidak diimbangi oleh tindakan tegas berupa pembubaran.Pembubaran yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang ormas pun tidak serta mertadapat membubarkan ideologi organisasi kemasyarakatan tersebut sehingga gerakan organisasitanpa nama atau tanpa bentuk (OTB) pun menjadi pilihannya dan mereka selaluberlindung di bawah Undang Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakansetiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Klausul inilah yang menyulitkan pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatanyang berbahaya bagi bangsa dan negara. Sehingga solusi yang penulistawarkan dalam mengatur keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia adalahmelakukan amandemen UUD 1945 dengan menambahkan kewenangan pada lembagaMahkamah Konstitusi (MK) yang bukan saja diberikan untuk membubarkan PartaiPolitik tetapi diberikan pula kewenangan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatanyang berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mewujudkan Pembangunan Partisipatif Dalam Penanggulangan Masalah Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah I Wayan Sutrisna
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.019 KB) | DOI: 10.47532/jic.v1i1.104

Abstract

Pola pembangunan yang dilaksankan sejak Indonesia merdeka terus mengalami perbaikanseiring perkembangan jaman. Pada masa orde lama dan orde baru, pembangunan yangdilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih bersifat sentralistik. Sedangkanmemasuki era reformasi pola pembangunan sudah menerapkan kebijakan desentralisasidengan pemberlakuan aturan tentang otonomi daerah. Pembangunan nasional pada hakekatnyaadalah pembanguan yang dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat dan wilayahIndonesia. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakatadalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbingserta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran proses pembangunan. Kegiatan masyarakatdan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalamsatu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional.
Penerapan Model Contextual Teaching And Learning (CTL) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Kinerja Ilmiah Fisika Siswa Gede Yohanes Arygunartha
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.511 KB) | DOI: 10.47532/jic.v1i1.105

Abstract

This study aimed at improving learning outcomes and performance of physicalscience students. This study was an action research (classroom action research). The subjectat this study was the eleventh grade of TKB 2 students of SMKN 3 Singaraja in the semesterof academic year 2013/2014 which consisted of 19 male students. This study was conductedin two cycles with each cycle phase was planning, action, observation/evaluation, and reflection.The results of this study indicates that 1) There is an increase in scientific performanceof students where in the first cycle, the average value of scientific performance achieved bystudents is 77.37 with a high enough category, and in the second cycle it increases to 87.90which is categorized as high category; 2) There is an increase in student learning outcomesphysics where in the first cycle, the average value of the results achieved by students studyingphysics that is 73.00 while is the second cycle increased to 77.50. Classroom action researchis considered successful because it has reached the level of 94.7% completeness classical.
Polemik Masyarakat Riau Dan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Perkembangan Kelapa Sawit Di Provinsi Riau I Dewa Ayu Putri Wirantari
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.003 KB) | DOI: 10.47532/jic.v1i1.106

Abstract

The increasing world demand for palm oil (CPO) has caused the governmentto continue expanding palm oil plantations. Riau is the province with the largest oil palmplantation in Indonesia. The area of oil palm plantations in Indonesia is 13.5 million ha,of which 2.9 million ha are in riau.1 This certainly has an impact for the people in Riauprovince. One positive impact for the people of Riau with the development of oil palmplantations is the increase in income and the opening of employment. The negative impactis that the expansion is done by burning and cutting down the forest, whose effect isremarkable. As happened in the year 2014, when massive forest fires committed in Riauprovince resulted in excessive smoke pollution. The smoke effects are not only felt in Riauarea but also other regions and even neighboring countries also feel the impact of thisforest burning. From the pollution of the smoke is a lot of losses felt by the community,ranging from the many people who contracted the disease ARI, can not leave the house,school, or work, all access outside the area of land, sea or air covered by the thick smokethat menggagga visibility, all of which lead to disadvantage of the community, such aseducation sector to economic sector.
Desa Adat Sebagai Pembentuk Disiplin Dan Pemersatu Krama Desa Ni Luh Ketut Sukarniti
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.041 KB) | DOI: 10.47532/jic.v1i1.107

Abstract

Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan tidak mematikan eksistensiDesa Adat. Struktur kepengurusan desa adat di Bali intinya terdiri dari Bendesa Adat atauKelihan Adat dan Kelihan Banjar Adat dan semua para pembantunya disebut sebagai PrajuruKata “juru” dalam bahasa Bali artinya “tukang” atau “petugas”.Tata cara pemilihan Prajuru Desa Adat sesuai ketentuan awig-awig Desa Adat tidak selalu seragamantara Desa Adat satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, pemilihan prajuru desa adatmelalui sangkepan (rapat) desa yang diselenggarakan khusus untuk itu. Bagi desa adat yangwarganya sedikit, pemilihan dilakukan secara langsung dengan menyebutkan nama-nama calonyang diajukan, kemudian diminta persetujuan dari peserta sangkepan. Bagi desa yang terdiri daribeberapa banjar, pemilihan biasanya dilakukan melalui sangkepan para kelihan banjar dan padasangkepan itu para kelihan banjar menyampaikan nama-nama calon yang diajukan oleh banjarnyamasing-masing, jika memang ada. Apabila telah diperoleh kata sepakat tentang nama-namayang dicalonkan, susunan prajuru dan pembagian tugasnya, maka pada hari sangkepan itujuga para calon terpilih disahkan sebagai Prajuru Desa Adat.Adapun nama-nama jabatan dalam Prajuru Desa Adat, pada umumnya terdiri dari BendesaAdat/Kelihan Desa Adat sebagai pimpinan tertinggi, Penyarikan (Sekretaris), Petengen (Bendahara),Kesinoman (Juru Arah) dan pada anggota prajuru lainnya yang diadakan menurut kebutuhandesa dan diberikan nama menurut kebiasaan di desa adat bersangkutan. Fungsi utama DesaAdat adalah memelihara, menegakkan dan memupuk adat-istiadat yang diterima secara turuntemurun di desa adat itu sendiri.
Politik Identitas Di Tengah Dualisme Kultural Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.32 KB) | DOI: 10.47532/jic.v1i1.108

Abstract

Identitas merupakan hal yang sangat penting bagi suatu Negara. Identitas tidak pernah diciptakan dalam ruang kosong, identitas tidak hanya terberi tetapi juga menjadi, selalu dikosntruksi, didekonstruksi dan direkonstruksi secara terus menerus tidak berkesudahan, terlebih dijaman global yang juga disebut bersifat dualisme kultural, sehingga identitas juga disebut proyek kebudayaan Tulisan ini menyajikan konstruksi identitas sebagai langkah politis di tengah dualisme kultural.
Kohesi Dan Koherensi Dalam Wacana Komik Bahasa Indonesia I Gusti Ngurah Mayun Susandhika
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.143 KB) | DOI: 10.47532/jic.v1i1.109

Abstract

The marker of substitutional cohension can be found in three types: nominal,verbal, and clausal substitutional cohesion. The nominal substitutional cohension hastwo subtypes: personal and non-personal of nominal substitutional cohension. Meanwhile,the marker of ellipsis cohension differentiated into three types: nominal, verbal,and chaulsal ellipsis cohesion. The conjunctive cohension is differentiated into five typemarke: additive, adversative, temporal, continuative, and causal. The lexical cohensionis differentiated into four types: reiterative, synonimy, hyponimy, and colocative lexicalcohension.While in the coherence of comic discourse shows the existence of two systems of theforming coherence, namely coherence based on the cohesion systems, and the coherencebased on the situational aspects. The coherence based on the cohension system canbe differentiated into four types: equal, pposite, successive, situational aspects has twotypes, namely continuity step of situational coherence, and the explanation situasionalcoherence.
Analisis Kebijakan Publik Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah) I Made Arnawa
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.71 KB) | DOI: 10.47532/jic.v1i1.110

Abstract

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sesuai dengan amanat undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi landasan terjadinya perubahan sistem politik pemerintah terhadap hubungan pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dampak perubahan yang luas dirasakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sesuai dengankekhasanya. Beraneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Daerah terhadap kebijakan dsetralisasi tersebut diantaranya: sumber daya manusia, alokasi sumber daya, partisipasi masyarakat, kesejahtraan harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Tengger Brang Kidul: Dialektika Kehidupan Beragama Pada Masyarakat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur Ni Putu Ayu Amrita Pradnyaswari
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.741 KB) | DOI: 10.47532/jic.v1i1.111

Abstract

Isu dekadensi dalam konteks toleransi antaumat beragama saat ini menjadisalah satu masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Perbedaan agama dalam masyarakatseringkali memicu konflik dalam masyarakat, tetapi hal tersebut berbeda dengankehidupan masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo,Kabupaten, Malang, Jawa Timur. Masyarakat Tengger di Desa Ngadas merupakan bagianmasyarakat etnik Tengger yang memiliki potret kehidupan penuh toleransi antarumat beragama.Masyarakat di desa ini memiliki keunikan dari eksistensi masyarakat Tengger didaerah lain karena masyarakat setempat hidup dalam keragaman agama, yakni BuddhaJawa Sanyata, Hindu, dan Islam. Tradisi yang menjadin ruh kehidupan mereka jugamemperkuat iman masyarakat dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara.
Efektivtias Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Ni Wayan Sutiani
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.888 KB) | DOI: 10.47532/jic.v1i1.112

Abstract

Dari berapa pakar yang telah mengamati dan meneliti pelayanan publik,mereka memberikan kesimpulanya bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masihsangat rendah. Secara umum penyebab dari kondisi rendahnya kualitas pelayanan publikmasih berkisar pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, penguasaan dalam teknikmanajemen pelayanan publik yang kurang memadai serta masalah moral dan etika pelayananpublik yang belum mampu bersikap adil dan merata dalam member pelayananpada masyarakat diyakini menjadi penyebab kurang memadainya kualitas pelayananpublik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik padaKantor Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yangdigunakan adalah menggunakan pendekatan penelitian survey dengan format penelitianDeskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh anggota masyarakat di lingkungan DesaCandikuning, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan yang membutuhkan pelayanan administrasiumum. Penetapan sampel dapat disajikan data jumlah kunjungan ke Kantor KepalaDesa Candikuning, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Kecamatan. dalam 3 bulanberturut-turut. Teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah menggunakananalisis deskriptif, yang dibantu dengan tabel tabulasi. Hasil penelitian dilihat dari variabelkualitas pelayanan publik di Kantor Kepala Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti KabupatenTabanan dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan sebagai pelayanan berkualitas. Dilihatdari variabel kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kantor Kepala Desa Candikuningi,Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan belum dapat memenuhi kepuasan masyarakatsebagai pengguna pelayanan. Adapun saran yang dapat disampaikan antara lain: Keterbukaaninformasi tentang persyaratan administrasi teknis dan administrasi keuangan dalam memberikanpelayanan masih perlu mendapatkan perhatian, Keterbukaan informasi tentang kepastianwaktu penyelesaian pada setiap urusan masih perlu mendapat perhatian.

Page 1 of 13 | Total Record : 121