cover
Contact Name
Zainal Azwar
Contact Email
al-ahkam@uinib.ac.id
Phone
+6282172124966
Journal Mail Official
al-ahkam@uinib.ac.id
Editorial Address
Jalan Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Padang Barat. Kota Padang, Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal AL-AHKAM
ISSN : 20868243     EISSN : 27226549     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Fokus kajian jurnal ini berkaitan dengan kajian hukum Islam dengan segala aspek yang berkaitan dengannya. Jurnal ini menampung semua bentuk artikel ilmiah yang berkaitan dengan kajian hukum Islam yang mencakup artikel penelitian, baik normatif-doktrinal dan empiris, dalam disiplin hukum Islam yang meliputi: Yurisprudensi Islam (Fiqh), Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh), Hukum di Dunia Muslim Modern (Legislasi / Kodifikasi, Statuta, Peraturan, Profesi Hukum, dan Lembaga), dan Hukum Komparatif, Hukum & Agama, atau Hukum & Masyarakat yang bersinggungan dengan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 78 Documents
DINAMIKA PERBEDAAN PENDAPAT DALAM FORMULASI KOMPILASI HUKUM ISLAM PADA ASPEK HUKUM WARIS, HIBAH DAN WASIAT Is, Muhammad Fadhlan
Jurnal AL-AHKAM Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v10i2.1888

Abstract

History records that the success in the effort to formulate a compilation of Islamic law was overshadowed by differences of opinion from several Islamic legal thoughts at that time. Moreover, there are many offers to include customary law and BW that are familiar to Muslims in the country into the KHI material. The emergence of differences of opinion among ulama is due to many factors, including their differences in using arguments, the method of ijtihad and understanding the al-Qur'an and Sunnah texts, the background, social, educational, and cultural backgrounds of the KHI formators at that time. This study uses a descriptive qualitative research approach. This study answers the hypothesis that certain social values and solidarity play an important role in the conclusions of a legal product. In collecting data in this study, the authors used two techniques, namely direct interviews and documentation. Direct interviews with figures involved in formulating KHI and several Islamic legal experts who are seen as understanding the issues being studied. Also reviewing data from other sources such as documentation related to KHI formulations such as journals, newspapers, magazines, study manuscripts at the beginning of the KHI preparation and other sources of information. The results of the study show the fact that the formulation of KHI through a structural approach is top down from the central government, but still involves the role of the ulama, scholars and practitioners of Islamic law. KHI material absorbs fiqh that is familiar in the country. The dynamics of differences of opinion are found in three patterns of Islamic Law thought that emerged at that time. First, the literalisasi group, which is a group that opposes thoughts that violate the nash qat'i. Secondly, the group is assimilative, this group tries to find a new interpretation in understanding nash qat'i. The three groups are Harmonized, Characteristics of this group may be out of zahir nash, if  judging there are provisions that can be an alternative, inheritance is included in the category of mu'amalat worship which must be open to accepting changes by considering the interests and eliminating the narrowness in society.History records that the success in the effort to formulate a compilation of Islamic law was overshadowed by differences of opinion from several Islamic legal thoughts at that time. Moreover, there are many offers to include customary law and BW that are familiar to Muslims in the country into the KHI material. The emergence of differences of opinion among ulama is due to many factors, including their differences in using arguments, the method of ijtihad and understanding the al-Qur'an and Sunnah texts, the background, social, educational, and cultural backgrounds of the KHI formators at that time.This study uses a descriptive qualitative research approach. This study answers the hypothesis that certain social values and solidarity play an important role in the conclusions of a legal product. In collecting data in this study, the authors used two techniques, namely direct interviews and documentation. Direct interviews with figures involved in formulating KHI and several Islamic legal experts who are seen as understanding the issues being studied. Also reviewing data from other sources such as documentation related to KHI formulations such as journals, newspapers, magazines, study manuscripts at the beginning of the KHI preparation and other sources of information.The results of the study show the fact that the formulation of KHI through a structural approach is top down from the central government, but still involves the role of the ulama, scholars and practitioners of Islamic law. KHI material absorbs fiqh that is familiar in the country. The dynamics of differences of opinion are found in three patterns of Islamic Law thought that emerged at that time. First, the literalisasi group, which is a group that opposes thoughts that violate the nash qat'i. Secondly, the group is assimilative, this group tries to find a new interpretation in understanding nash qat'i. The three groups are Harmonized, Characteristics of this group may be out of zahir nash, if  judging there are provisions that can be an alternative, inheritance is included in the category of mu'amalat worship which must be open to accepting changes by considering the interests and eliminating the narrowness in society.
METODE IJTIHAD MUI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH P ADA SITUASI PANDEMI COVID-19 Bakhtiar Bakhtiar
Jurnal AL-AHKAM Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v12i1.2917

Abstract

Fatwa lockdouwn mesjid yang dikeluarkan MUI menuai pro dan kontra. MUI dipandang diperalat oleh pihak tertentu dalam konspirasi menjauhkan umat dari mesjid. Sebelumnya, pemerintah menjadikan socialdistancing dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona yang ditetapkan WHO sebagai pandemi. Fatwa ini dilatarbelakangi oleh permintaan dan dorongan kuat dari pemerintah karena adanya reaksi menolak dilakukannya lockdouwn mesjid. Namun, tidak dimuat secara eplisit dalam pertimbangan fatwa. Peniadaan ibadah di mesjid meliputi shalat Jumat, shalat jamaah dan shalat sunnah. Shalat Jumat bagi orang terpapar COVID-19 dapat diganti dengan shalat zuhur bahkan haram melakukan aktifitas ibadah sunnah di mesjid. Bagi orang sehat dan  belum diketahui tidak terpapar ketika berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu, tarwih, dan ied di mesjid. Pengurusan jenazah yang terpapar COVID 19 harus dilakukan  sesuai protokol medis yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Metode istinbat yang digunakan dalam menetapkan fatwa berupa pendekatan manhaji dengan mempertimbangkan maqashid al-syariah. Fatwa ini berorientasi memutus mata rantai penyebaran virus corona sebagaimana yang direkomendasikan ahli, kemudian menjadi kebijakan pemerintah.
ANALISIS PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA PARIAMAN TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN BERDASARKAN MODEL CIBEST Afriyanti, Leni
Jurnal AL-AHKAM Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v12i1.2912

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui: 1) menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap tingkat pendapatan rumah tangga mustahik; 2) mengetahui klasifikasi mustahik dengan model CIBEST sebelum dan sesudah menerima zakat produktif; 3) menganalisis perubahan kondisi kemiskinan rumah tangga mustahik berdasarkan model CIBEST. Tulisan ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di BAZNAS Kota Pariaman dengan populasi sebesar 917 mustahik dan sampel sebanyak 90 mustahik.Uji instrument menggunakan validitas dan reliabilitas. Metode analisis data menggunakan model Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST). Tulisan ini menyimpulkan bahwa:1) pengaruh zakat produktif terhadap tingkat pendapatan rumah tangga mustahik dapat dilihat dari perbedaan pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif. 2) klasifikasi mustahik dengan model CIBEST sebelum dan sesudah menerima zakat produktif di mana terjadi perubahan jumlah rumah tangga mustahik pada kuadran I sebelum zakat sebesar 27 rumah tangga meningkat menjadi 90 rumah tangga. Pada kuadran II jumlah rumah tangga mustahik sebelum zakat sebesar 63 rumah tangga turun menjadi 0 rumah tangga setelah adanya bantuan zakat.Pada kuadran III dan kuadran IV tidak terjadi perubahan dikarenakan jumlahnya 0. 3) perubahan kondisi kemiskinan rumah tangga mustahik berdasarkan model CIBEST, adanya peningkatan nilai indeks kesejahteraan dari 0,3 menjadi 1 dan penurunan nilai indeks kemiskinan material dari 0,7 menjadi 0. Sedangkan indeks kemiskinan spiritual dan absolut tidak terjadi perubahan dengan nilai 0.
KELUARGA BERENCANA (Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah Dalam Kitab Al-Fatâwâ Al-Islâmiyyah) Sri Aisyah; Zainal Azwar
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i2.2168

Abstract

The  problem  in  this  study  is  the  existence  of  Ali  Jum'ah's  opinion  about  the permissibility of doing family planning in terms of (tahdîd al-Nasl) birth restriction. The objectives to  be  achieved  in this  study  are  to  determine  the  factors  causing  Ali  Jum'ah's  disagreements  with most  muftis  in  Egypt  regarding  family  planning,  knowing  the  arguments  used  by  Ali  Jum'ah regarding family planning, and analyzing the influence of certain schools of thought on Ali Jum ' ah about  family  planning.  The  results  of  the  study  can  be  concluded  as  follows:  first,  the  factors causing  the  difference  in  opinion  between  Ali  Jum'ah  and  most  muftis  in  Egypt  regarding  family planning  due  to  differences  of  opinion  in  terms  of  tandzîm  al-Nasl  and  tahdîd  al-nasl,  the  time period  for  performing  'azl  and  the  influence  of  the  school  of  thought  on  abortion.  Second,  the argument used by Ali Jum'ah regarding family planning is the ability of 'azl in Islam as narrated by Bukhari  and  Muslim.  While  the  ability  to  terminate  the  womb,  Ali  Jum'ah  did  not  mention  the arguments related to this in his fatwa. Third, Ali Jum'ah allowed 'azl not to be influenced by certain schools  of  thought,  because  in  general  the  Imams  of  madzhab  allowed'  azl  with  the  wife's permission. Meanwhile, Ali Jum'ah's skills regarding abortion were influenced by the Hanafi school of thought.Keywords: Family Planning, Fatwa, Ali Jum'ah, Kitab Al-Fatâwâ Al-Islâmiyyah  
TRADISI BARANTAM DALAM PERKAWINAN DI JORONG KAYU JAO NAGARI BATANG BARUS KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK MENURUT PERSPEKTIF AL-‘URF Nazra Hafizatul Hasana; Yusnita Eva
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i2.2163

Abstract

This research is motivated by the existence of the barantam tradition in a series of Walimatul al-Ursy events carried out by the people of Nagari Batang Barus. This tradition generally applies in Jorong  Kayu  Jao  which  has  been  passed  down  from  generation  to  generation  from  previous ancestors to the present. Initially this tradition existed because of the help of the ninik mamak and the  female  relatives  to  the  bride  but  over  time  this  changed  to  competition  and  competition  that was no longer healthy. The formulation of the problem in this study is how the background of the barantam  tradition  carried  out  by  the  Jorong  Kayu  Jao  Nagari  Batang  Barus  District  of  Gunung Talang District, Solok Regency and how the implementation of the barantam tradition carried out by  the  Jorong  Kayu  Jao  Nagari  Batang  Barus  community,  Gunung  Talang  District,  Solok  Regency according  to  the  perspective  of  Islamic  law  .  The  objectives  to  be  achieved  in  this  study  are  to explain  the  background  of  the  tradition  of  barantam  in  marriage  in  Jorong  Kayu  Jao  Nagari Batang  Barus,  Gunung  Talang  District,  Solok  Regency  and  to  know  the  Islamic  legal  view  of  the marriage  tradition  that  occurs  in  Jorong  Kayu Jao  Nagari  Batang  Barus,  Gunung  Talang District, Solok Regency. . This research is a field research (field research) using qualitative methods, which relies  on  data  collection  by  observation  and  interviews.  The  tradition of  barantam  carried  out  by the  people  of  Jorong  Kayu  Jao  Nagari  Batang  Barus,  Gunung  Talang  District,  Solok  Regency  is  a tradition that originates from their previous ancestors and is still preserved today. barantam is a ninik mamak, a relative, a woman who collects money at night after holding a Walimatul al-Ursy in the afternoon. For couples who do not practice the barantam tradition, the marriage is considered incomplete,  flawed  and  is  suspected  of  having  the  marriage  due  to  forbidden  acts  committed  by both  parties,  this  can  be  a  derivative  punishment  for  the  children  and  grandchildren  because  the parents'  marriages  are  not  cultic.  According  to  the  perspective  of  Islamic  law,  the  tradition  of barantam carried out by the community in Jorong Kayu Jao is not fully in accordance with Islamic law  because  there  are  still  elements  that  are  detrimental  to  the  parties  concerned.  There  is discrimination for those who do not commit and also a loss of sincerity for the parties involved in it. This  includes  "urf  fasid  if  it  is  maintained  without  repair  or  straightening  in  accordance  with syara".Keywords: Tradition, Barantam, al-'Urf  
KEBIASAAN MASYARAKAT PANYABUNGAN KABUPATEN NATAL DALAM BERPAKAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Harahap, Titi Martini
Jurnal AL-AHKAM Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v12i1.2918

Abstract

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal memiliki motto dan semboyan “Madina yang Madani” Semboyan itu juga tercermin dari perilaku masyarakatnya sendiri dalam hal taat beribadat dalam pelaksanaan ajaran Islam yaitu tata cara berpakaian yang fungsinya sebagai penutup aurat. Berpakaian busana muslim dan muslimah ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 6 tahun 2007.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a) bagaimana kebiasaan masyarakat Panyabungan dalam berpakaian? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan tersebut.Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan; a) Kebiasaan berpakaian masyarakat Panyabungan ada dua, yaitu pertama berpakaian secara tertutup di antaranya adalah model berpakaian ala santri pesantren Mustafawiyah. Kebiasaan kedua adalah berpakaian terbuka yang digunakan oleh sebahagian masyarakat pengguna sungai sebagai tempat mandi dengan penutup ala kadarnya. b) Dari sudut pandang Islam kebiasaan masyarakat akan berpakaian ala santri tersebut masuk dalam kategori ‘urf sahih} dan kebiasaan berpakaian terbuka masuk ke dalam kategori ‘urf fasid yang dilarang karena bertentangan dengan syariat. Kebiasaan  yang dilakukan oleh masyarakat Panyabungan tidak sama dengan kondisi darurat yang ada dalam Islam. Karena keterpaksaan yang boleh melakukan sesuatu yang dilarang agama adalah keterpaksaan yang jika ditinggalkan akan lebih membahayakan bagi pelakunya. Sebaliknya dengan masyarakat Panyabungan, jika tetap dilakukan akan membawa mudarat lain yang lebih besar.
POTENSI EKONOMI KREATIF KERAJINAN DAN KULINER DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI KOTA PADANG Dafiar Syarif; Martina Nofra Tilopa
Jurnal AL-AHKAM Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v12i1.2913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi potensi ekonomi kreatif dalam pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Padang.Penelitian ini bercorak fieldresearch dengan menggunakan data primer dan data sekunder.Data primer diperoleh dengan wawancara dan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang serta Badan Pusat Statistik Kota Padang. Data serta informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan kemudian dianalisis. Dalam menganalisis data digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal.Hasil penelitian menunjukkan, dilihat dari matrix SPACE, pengembangan ekonomi kreatif di Kota Padang menempati kuadran I yang tergolong agressive dimana posisi potensi ekonomi kreatif terhadap perkembangan Ekonomi Syariah memiliki perkembangan yang kuat dan sedang berkembang dengan stabil. Dari segi pengembangan ekonomi syariah pelaku usaha ekonomi kreatif menerapkan prinsip produksi Islam yaitu memproduksi produk yang halal dan baik, menerapkan nilai-nilai sosial, membuka peluang kesempatan kerja dan usaha bergerak di sektor riil.
PENDEKATAN MAQÂSHID AL- SYARI’AH DALAM PEMIKIRAN ALI JUM’AH Sugianto, David; Salma, Salma
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i2.2169

Abstract

 The  problem  of  this  research  is  how  to  approach  and  apply  maqâshid  al-syari'ah  in thinking  of  Ali  Jum'ah.  Starting  from  the  approach  of  maqâshid  al-shariah  in  maintaining  the benefit of religion (hifz al-din), maintaining the benefit of the soul (hifz an-nafs), maintaining the welfare  of  the  mind  (hifz  al-'aql),  maintaining  the  benefit  of  the  descend  /  nasab  (hifz  an-nasl) and  preserves  the  wealth  of  property  (hifz  al-mâl).The  purpose  achieved  in  this  research  is  to know the application of maqâshid al-syari'ah by Ali Jum'ah in thought and view and his opinion in  establishing  Islamic  law.  The  extent  to  which  maqâshid  al-shari'ah  is  applied  in  terms  of maintaining the good of the religion  (hifz al-din), preserving the soul's goodness  (hifz an-nafs), maintaining the welfare of the mind (hifz al-'aql), maintaining the good of the descendants (hifz- nasl)  and  maintain  the  wealth  of  property  (hifz  al-mal).This  research  is  a  study  character  of library  research  (library  research).  The  main  source  of  this  research  is  the  book  al-Kalim  al- Thayyib  Fatawa  'Ashriyah  and  Fatawa  Bait  al-Muslim,  is  a  book  written  by  Ali  Jum'ah.  Other supporting sources include other Ali Jum'ah books such as Aliyat al-Ijtihâd, Madkhal ila Dirasah al-Mazâhib  al-Fiqhiyah,  Madkhal  fi  al-Thurâst,  al-Qiyâs'  Inda  Ushuliyyin,  and  other  books  by others  support  and  refine  this  research.The  results  of  this  study  can  be  concluded  that  some thoughts  and  fatwa  of  Ali  Jum'ah  when  associated  with  maqâshid  al-syari'ah  (the  purpose  of legal pensyariatan) in the five elements that exist; keeping religion, soul, mind, descendant, and treasure,  apparently  has  a  common  point  in  its  application.One  of  the  thoughts  of  Ali  Jum'ah with  the  approach  of  maqâshid  al-syari'ah  in  the  element  of  maintaining  the  benefit  of  religion (hifz  al-din)  is  about  pilot  fasting  in  Ramadan.  Ali  Jum'ah  says  if  conditions  allow  for  fasting, then may choose between fasting and not fasting. But if conditions are very difficult to fast that can  bring  harm,  then  obliged  to  break  (not  fasting)  and  forbidden  fasting.  In  maintaining  the benefit  of  the  soul  (hifz  an-nafs)  there  are  cases  concerning  the  law  of  organ  transplantation. According to Ali Jum'ah, both transplants from humans who live to other living human beings, as well as corpse organs to living humans are allowed by shari'ah if they meet certain conditions. In maintaining  the  benefit  of  reason  (hifz  al-'aql)  the  author  finds  the  approach  of  maqâshid  al- syari'ah on his fatwa and his thoughts when asked the law of narcotics. Ali Jum'ah only describes the  laws  and  postulates  of  the  Qur'an  and  Sunnah  regarding  the  law  of  khamar,  without harmonizing the connection of narcotics and khamar. In maintaining the benefit of offspring (hifz an-nasl)  the  author  finds  the  maqashid  al-shari'ah  approach  on  the  fatwa  on  the  law  of sterilization  in  humans.  According  to  Ali  Jum'ah,  such  sterilization  is  haram,  if  not  in  an emergency or dangerous. A person is not required to do so if it does not harm him or does not inflict  damage  on  him.  As  for  maintaining  the  wealth  of  property  (hifz  al-mâl)  one  example  of maqâshid al-syari'ah approach to the sale and purchase of land but not face to face between the seller and the buyer. In this case, Ali Jum'ah advised against buying and selling in this condition, for fear of greater harm and wasted loss and futility.Keyword; Ali Jum'ah, Maqâshid Al-Syari’ah, Approach 
PENETAPAN NAFKAH MANTAN ISTRI DALAM MASA IDDAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH Jaka Sandara; Ikhwan Ikhwan
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i2.2164

Abstract

As  the  purpose  of  marriage  in  Islam,  it  is  not  solely  for  outer  pleasure  but  also  forms  an institution where men and women can guard themselves from error and sinful acts, give birth and care  for  children  to  continue  human  descent  and  fulfill  reasonable  and  necessary  sexual  needs  to create comfort and happiness. In order for the realization of a happy family the husband and wife must fulfill their obligations. One of the husband's obligations is material which is called livelihood, but  in  fact  many  families  end  up  in  divorce  which  results  in  ex-husbands  having  to  fulfill  their obligations  despite  divorce  which  is  called  a  living,  this  must  certainly  be  in  accordance  with Islamic law and law. applicable law, this is where judges are required to decide decisions that are fair  and  not  detrimental  to  both  parties,  this  inquiry  will  discuss  how  judges  decide  the  case  of living in the court of Religion As the purpose of marriage in Islam, not solely for outward pleasure but  also  establish  an  institution  in  which  men  and  women  can  guard  themselves  from  error  and sinful acts, give birth and care for children to continue human descent and fulfill reasonable sexual needs  and  are  needed  to  create  comfort  and  happiness.  In  order  for  the  realization  of  a  happy family  the  husband  and  wife  must  fulfill  their  obligations.  One  of  the  husband's  obligations  is material which is called livelihood, but in fact many families end up in divorce which results in ex- husbands  having  to  fulfill  their  obligations  despite  divorce  which  is  called  a  living,  this  must certainly  be  in  accordance  with  Islamic  law  and  law.  applicable  law,  this  is  where  the  judge  is demanded  to  be  able  to  decide  a  verdict  that  is  fair  and  not  detrimental  to  both  parties,  this questionnaire  will  discuss  how  the  judge  decides  on  the  case  of  living  in  the  religious  court  on  a Sungai PenuhKeyword: iddah, Nafkah, Pengadilan Agama  A.  Pendahuluan 
SOSOK DAN RANAH IJTIHAD Aditiawarman Adnan
Jurnal AL-AHKAM Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v12i1.2919

Abstract

Ijtihad dapat dikatakan sebagai mesin penggerak dinamika hukum Islam dalam menyelesaikan fenomena hukum yang muncul sepanjang sejarah kehidupan manusia di bumi ini.Kegiatan ijtihad dapat dilakukan secara kolektif (ijtihad jamma'y) dan personal (ijtihad fardy) dengan pendekatan bayani maupun ra’yi.Ijtihad merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang up to date yang sanggup menjawab tantangan zaman (shalihun li kulli zaman wa makan). Melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid merupakan kewajiban yang dapat melahirkan produk hukum taklifiyyah dan wadh'iyyah pada ranah zanni.Ijtihad baru akan berfungsi dan berdayaguna jika ijtihad dilakukan oleh para ahlinya (mereka yang memenuhi persyaratan dan dilakukan pada tempatnya sesuai dengan ketentuan yang telah diakui kebenaran dan kesalahannya).Mujtahid disyaratkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah dalam berbagai aspeknya, tarekh tasyri', memahami masalah yang sudah disepakati ulama, memahami bahasa Arab, dan mengetahui ushul fiqh dan lainnya.Ijtihad akan membawa keselamatan kejayaan bagi Islam dan umatnya, apabila hal itu dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan dan dilakukan pada ranah diluar nash yang qath,i.Mujtahid secara sederhana dapat dibedakan pada mujtahid mutlaq dan mujtahid muntasib.Namun didalam perkembangannya dapat diturunkan kepada berbagai level seperti; mujtahid muthlaq ghairu mustaqil, mujtahid filmazhab, mujtahid tarjih dan mujtahid fatwa.Fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ulama (faqih) kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat.Fatwa sering sekali dipadankan dengan terma fiqhi, dan hukum Islam. Fikih dan Fatwa memang sama-sama produk yang dilahirkan melalui instrumen (mesin) ijtihad, namun fatwa memiliki substansi yang tidak dimiliki fiqhi, dan hukum. Satu hal yang menjadi karakter fatwa adalah bahwa ia bersifat kasuistik sementara yang lain adalah normatif. Dengan demikian Ijtihad dapat dijadikan alat untuk menjawab masalah-masalah yang semakin komplit dari waktu ke waktu baik dalam bentuk reaktualisasi, ataupun aktualisasi hukum Islam.Untuk menggalakkan ijtihad guna menjadikan hukum Islam ini dinamis dan lincah perlu digalakkan studi fiqih perbandingan dan ushul fiqih perbandingan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya perguruan