cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019" : 6 Documents clear
DEMOKRASI DAN SISTEM KEPARTAIAN “MENIMBANG PARTAI LOKAL di INDONESIA” . Muttaqin
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v10i1.2055

Abstract

Abstrak Otonomi darrah melalui kewenangan pemerintah daerah dalam UU 23 tahun 2014 telah memberikan kewenangan besar untuk daerah dalam memngelola potensi yang ada di tempatnya. Hal ini kemudian berdampak keseluruh aspek kehidupan, dan tidak terkecuali politik. Meskipun dalam lima urusan wajib pemerintah pusat dicantumkan urusan politik nasional adalah kewenangan pusat, namun dalam perjalanannya daerah memiliki fenomena tersendiri dalam hal tersebut, salah satunya adalah fenomena partai politik lokal, seperti di Aceh misalnya. Oleh karena itu makalah ini mencoba untuk menelisik fenomena munculnya partai lokal dalam sistem perpolitikan dan kepartaian di Indonesia. Kata Kunci: Partai Politik, Aceh, Otonomi Daerah
NEGARA KONSTITUTIONAL DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM MODERN . Nizar
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v10i1.2056

Abstract

Abstrak Munculnya paham welfare statedan Negara hukum atau rechtstaat menggulingkan keberlakuan Negara kekuasaan atau machstaat, dan bersamaan dengan itu juga lahir Negara konstitualisme. Negara konstitualisme adalah konsepsi Negara hukum yang mengindikasikan sebuah fenomena keterbalikan dari Negara kekuasaan, dimana rakyat dijamin akan kesejahteraannya. Instrument untuk mewujudkan hal itu adalah instrument hukum yang menjamin segala tindakan masyarakat dan pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Namun dalam konteks modern Negara hukum berkembang pesat, dan karenanya bagaimana konsepsi Negara konstitualisme bersinergi dengan konsepsi Negara hukum Kata Kunci: Negara Hukum,Konstitualisme, Modern
NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Muhammad Ishom
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v10i1.2057

Abstract

Abstrak Naskah akademik menjadi suatu yang mutlak ada dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Sebelum tersusun bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat dan seterusnya, terlebih dulu harus ada naskah ilmiah rancangan peraturan perundang-undangan yang disebut naskah akademik. Kegunaan Naskah Akademik merupakan bahan awal (first draft) bagi perancangan suatu atauran, mempermudah legal drafter dalam merumuskan norma-noma hukum dan substansi suatu rancangan peraturan. Kata Kunci; Naskah Akademik, Peraturan Perundang-undangan
PEMBERDAYAAN SDM APARATUR PEMDA DAN ANGGOTA DPRD DALAM MENUNJANG SUKSESNYA OTONOMI DAERAH E. Zaenal Muttaqin
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v10i1.1616

Abstract

AbstrakOtonomi Daerah adalah sebuah konsekuensi dari pada pasal 18B UUD 1945. Semenjak reformasi UU Pemerintahan daerahsudah beruabh beberapa kali dan terakhir adalah tahun 2014.Sebagai representasi pemerintahan pusat, pemerintah daerahtentu memiliki tugas berat dalam mengelola potensi daerah. Olehkarena itu perlu ditunjang dengan SDM aparatur yangprofessional dan memiliki kapasitas yang baik. UU ASN tahun2014 juga menandai babak baru bagaimana aparatur Negara didaerah harus bertindak, makalah ini mencoba untuk membedahbagaimana peran yang seharusnya dijalankan oleh aparaturpemerintah dalam mensukseskan otonomi daerah. Kata Kunci : Aparatur Pemerintahan, Legislatif, OtonomiDaerah
SISTEM KEWARISAN MAYORAT LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM (Studi di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung) Ahmad Baihaqi
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v10i1.3035

Abstract

Abstrak Ketertarikan alamiah manusia terhadap harta sering kali memicu perubahan, sesuatu yang semula merupakan anugerah terkadang menjadi kehancuran bagi keluarga apabila tidak gunakan dengan benar. Harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada hakikatnya milik Allah yang dititipkan kepada manusia, sampai batas dan waktu tertentu, yaitu sampai meninggal dunia yang fana ini. Dan apabila ia telah meninggal maka harta kekayaan yang dimilikinya itu berpindah kepada keluarganya. Untuk menghindari terjadinya perselisihan antar anggota-anggota keluarga dalam pemilikan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut, maka sistem pembagian waris yang ada di Indonesia bermacam-macam, ada yang menggunakan hukum adat dan ada pula yang menurut hukum Islam atau pembagian menurut ilmu faraid yang yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (hukum positif). Salah satu bentuk waris adat adalah waris adat mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki pertama mendapatkan kepemilikan harta kekayaan secara penuh dari pewaris. Sedangkan syariat Islam mengadakan peraturan-peraturan tentang perpindahan harta sesuai dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa (4): 11, 12, 176. Dan atau ilmu faraid, yang tertuang dalam KHI. Kata Kunci: Kewarisan Mayorat Laki-laki, Hukum Islam, Masyarakat Muslim
HAKIKAT HUKUM DAN PEMBIDANGANNYA; SUATU PERBANDINGAN ANTARA PAHAM BARAT DAN ISLAM Faisal Zulfikar
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v10i1.2054

Abstract

Abstrak Hukum adalah sebuah cabang ilmu yang mengkaji objek yang luas, ia sulit didefinisikan karena sifat dan karakteristiknya yang luas. Namun dalam perkembangannya ilmu hukum masuk dalam setiap cabang ilmu karena kehidupan manusia tidak terlepas dari ketentuan dan aturan hukum. Berkaitan dengan itu muncul kemudian pembidangan hukum, dan dalam konteks ini adalah lahir dari filsafat hukum. Namun demikian konsep si pemikiran yang luas seperti dalam paham barat dan Islam tidak memiliki keseragaman, mereka berangkat dari postulat yang berbeda, oleh karena itu makalah ini mencoba sedikit untuk menjelaskannya. Kata Kunci: Filsafat, Hukum, Barat,Islam

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue