cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020" : 6 Documents clear
KRITIK NALAR PEMIKIRAN POLITIK THOMAS HOBBES Nursanik Nursanik; Ida Mursidah
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v11i2.3794

Abstract

Thomas Hobbes dalam pendapatnya mengenai kekuasaan negara lebih cenderung menginginkan agar kekuasaan negara hanya dipegang oleh satu orang dalam bentuk monarki, kekuasaan tidak boleh terbagi ke dalam lembaga atau individu lain, yang di mana dalam hal ini yaitu raja sebagai penguasa monarki yang memegang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan kata lain kekuasaan pemimpin Negara menurut Thomas Hobbes harus bersifat mutlak. Pemikiran seperti ini perlu dikritisi supaya masyarakat tidak berpikir utopis tentang politik kekuasaan
LEGAL OPINION PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PERIODE 2016-2021 Alpiah Alpiah; Falikh al haq
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v11i2.3796

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2016-2021. Hasil Pengujian Undang-undang Pilkada di Mahkamah Konstitusi yaitu tidak adanya kepastian dalam norma yang terkadung dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada, dan Pasal 33 UU Partai Politik sehingga semestinya mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan menurut putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tulisan ini menyoroti putusan MK tentang kepengurusan PPP yang tidak dilakukan langsung oleh Menteri hukum dan HAM.
THE EXSISTENCE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA Ahmad Zaini; Mohammad Zainor Ridho; Entol Zaenal Muttaqin
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v11i2.3797

Abstract

Human rights are fundamental rights, namely the basic rights possessed by humans that they carry since they are born that are related to their dignity and dignity as the creation of God Almighty, so that their existence is a necessity, cannot be contested, even must be balanced, respected and maintained from all kinds of threats, obstacles and disturbances from other humans. Because human rights are basic human rights or basic rights that have been born as a gift from God Almighty, this right is very basic in nature and human life which is very natural, that is, it cannot escape from and in human life. As a legal state, in the elaboration of human rights, the Indonesian state refers to the Pancasila and the 1945 Constitution. The Pancasila perspective and the 1945 Constitution on human rights must be carried out as a system which includes the movement of state life which is not only interdependent but also contribute to each other.
PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM BINGKAI MORALITAS HUKUM Iin Ratna Sumirat
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v11i2.3827

Abstract

Hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang dimana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral dapat menjadi basis bagi huku untuk menetapkan dan menjalankan kaidah – kaidahnya, meskipun terdapat juga disana sini kaidah – kaidah hokum yang tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan sector moral Dalam penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidakhormatan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebagai contoh, sejumlah persepsi ketidakpercayaan masyarakat pada hukum adalah (1) adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (social justice); (2) lembaga peradilan yang belum independen dan imparsial; (3) penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif; (4) perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik satisfactory.Keadilan hanya merupakan salah satu segmen dari moral yakni segmen dari moral yang banyak berbincang bukan terhadap sikap tindak manusia individu melainkan berbincang terhadap sikap tindak individu dalam kelompok masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 David Nugraha Saputra
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v11i2.4208

Abstract

Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri atau tubuh atau kehormatan yang mana dijadikan sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan cara melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa adanya ikatan perkawinan yang menurut undang-undang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang terlibat di dalam praktis bisnis prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang dapat menjerat para pelaku yang terlibat prostitusi online anak di bawah umur diantaranya pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
KEWARGANEGARAAN GANDA PERSPEKTIF UU NO 12 TAHUN 2006 DAN HAK ASASI MANUSIA Miat Sumiati; Ahmad Mardjuki
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v11i2.3793

Abstract

Untuk dapat menikmati apa yang disebut sebagai hak asasi manusia yang universal, seorang individu harus menikmati hak atas kewarganegaraan terlebih dahulu, yaitu status kewarganegaraan yang formal dan komplit setidaknya di satu negara. Jika seseorang mempunyai kewarganegaraan di suatu negara, orang tersebut mempunyai hak untuk tinggal, bekerja, memilih dan melakukan perjalanan di negara tersebut. Namun di sisi lain, adalah merupakan hak suatu negara untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya selama tidak melanggar prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue