cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rachmad Abduh
Contact Email
iurisstudiabundamedia1308@gmail.com
Phone
+6281263390467
Journal Mail Official
iurisstudiabundamedia1308@gmail.com
Editorial Address
Office addrress: Komp. Perumahan Griya Lestari Jl. Pelaksanaan 1 No. 30 Bandar Setia Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara 20371
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum
Published by Bunda Media Grup
ISSN : 27458369     EISSN : 27458369     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum published by BUNDA MEDIA GRUP which includes articles on the scientific research field of Law Sciences, includes the results of scientific research and reviews on selected disciplines within several branches of legal studies (sociology of law, history of law, comparative law, private law, criminal law, procedural law, economic and business law, constitutional law, administrative law, international law, etc). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum published three times a year in February, June and October E-ISSN: 2745-8369
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 139 Documents
 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Harahap, Asliani
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 1 (2020): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhir –akhir ini banyak beredar dimasyarakat peredaran sediaan farmasi tanpa mempunyai izin edar. Maraknya peredaran sediaan farmasi membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Penyebab utama peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar. Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pelaku dengan  sengaja mengedarkan sediaam farmasi yang tidak memiliki izin edar merupakan tindak pidana. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi dengan tahap aplikasi yaitu dilakukan dengan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan sediaan farmasi yaitu : Pasal 386 ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan obat, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Serta dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ancaman pidananya adalah paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pada putusan pemberian pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan masih terbilang sangat ringan apalagi dilihat dari efek kerugian masyarakat dan dilihat dari jenis obat termasuk jenis obat keras yang seharusnya obat tersebut bisa diedarkan berdasarkan resep dokter.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn) Panggabean, Josep
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 2 (2020): Okotber 2020 - Januari 2021 (ON PROGRES)
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A person's freedom can be limited for the sake of law enforcement, as stated in article 50 of the Criminal Code which states that: "Whoever commits an act to implement the provisions of the law is not punished." In connection with the activities of investigators that can carry out arrests and even detention, the criminal procedure law, through its provisions, forces the elimination of the universally recognized principle of freedom of a person. This research is a normative legal research with the research method is library research. Based on the research results it is known that the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-XII / 2014, has made new regulations by expanding pretrial powers, which include testing the legality of the determination of the suspect, searches and confiscation, Constitutional Court decision No. 21 / PUU-XII / 2014, has the implication of prioritizing aspects of human rights and legal certainty for someone who is named a suspect, giving the suspect broad rights to defend himself from possible errors in the legal process during the investigation stage, the basis for the consideration of the pretrial judge to grant the petitioner part of it in the case No. 73 / Pid.Pra / 2018 / Pn.Mdn., Is because the determination of the suspect is carried out earlier than the suspect's investigation order, so that the determination of the suspect becomes invalid due to defective procedures
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan Nadirah, Ida
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 1 (2020): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan kegiatan usaha yang dilaksanakan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT), maka sudah sewajarnya Perusahaan Perkebunan melaksanakan program corporate social responsibility sebagaimana dimaksud UUPT. Hal ini mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.  Secara teori penerapan corporate social responsibility, umumnya di dasari pada tiga hal pokok, yaitu CSR adalah: pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (voluntary) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; Kedua, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (filantropi) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, corporate social responsibility sebagai bentuk kewajiban (obligation) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Asmadi, Erwin
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 2 (2020): Okotber 2020 - Januari 2021 (ON PROGRES)
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System explains that children have a strategic role which is explicitly stated that the state guarantees the rights of every child to survival, growth and development as well as protection from violence and discrimination. Therefore, the best interests of children should be lived out as the best interests for the survival of mankind. Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, explicitly explains in Article 1 Paragraph (2), "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity. , and face violence and discrimination ”. This writing uses normative juridical legal research methods (normative research). The nature of this research is descriptive, which aims to provide an overview of social symptoms regarding the role of psychiatrists in proving psychological violence in criminal acts of domestic violence. Sources of research data are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method was carried out using document study techniques, which were analyzed using qualitative analysis techniques. Based on the results of the research that children as witnesses are entitled to all protections as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. Seen in Articles 89, 90 and 91 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System
Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle) Astuti, Mirsa
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 1 (2020): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar terhadap perkembangan industri halal dan syariah. Namun sayangnya, potensi tersebut belum diimbangi dengan prestasi yang baik di tingkat global. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga menjadi gaya hidup halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode penelitiannya adalah penlitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka ada penjamin dan kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Untuk menjadi pemain utama industri halal dunia, perlu dukungan penuh dari pemerintah. Roadmap industri halal perlu dibuat secepat mungkin agar tujuan dan perkembangan industri halal di Indonesia lebih terarah. Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan juga dapat membantu perkembangan industri halal di Indonesia
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2662/Pid.B/2017/Pn.Mdn) Pakpahan, Eduard
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 2 (2020): Okotber 2020 - Januari 2021 (ON PROGRES)
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem in this research is how the legal rules regarding the crime of embezzlement, the factors that encourage the crime of embezzlement and how to enforce the law against embezzlement in the General Manager position of PT. Mitsi Citra Mandiri (Analysis of Medan District Court Decision No. 2662 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn). This research is an empirical legal research conducted with field research methods and library research using primary data and secondary data as the main raw materials consisting of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials which related to the problem. Based on the results of the research, it is known that the rules of the criminal act of embezzlement have been regulated in articles 372, 373, 374, 375 and 377 of the Criminal Code. The factors that led to the crime of embezzlement in PT. Citra Mandiri's myths are: economic factors, excessive trust, poor administration, weak internal control systems, bad organizational culture, technological developments, weak law enforcement, often difficult to distinguish private property from other people's property, disputes, as well as minor criminal threats so as to encourage malicious intent. Law enforcement against the accused of embezzlement in a position as stated in the Medan District Court Decision No. 2662 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn was not carried out explicitly, either by the public prosecutor or by the panel of judges who examined the case with a judge's decision acquitting the defendant from all legal charges
Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian Siregar, Padian Adi
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 1 (2020): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gadai adalah penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian, yang senilai dengan atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo) barang jaminan dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman, dan jika masih ada nilai sisanya akan dikembalikan kepada peminjam. Lelang merupakan penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang. Sebelum dilakukan pelelangan pihak kreditur wajib melakukan somasi/peringatan terlebih dahulu kepada pihak nasabah somasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Namun pada kenyataan pihak kreditur tidak melakukan peringatan terhadap nasabah atas pelelangan objek jaminan gadai emas milik nasabah. bahwa perbuatan yang dilakukan pihak kreditur atas pelelangan pada dasarnya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan salah satunya harus memberikan peringatan terhadap nasabah, perlindungan hukum yang diberikan pegadaian selama ini baik terhadap objek maupun nasabah dalam hal pelelangan tanpa adanya peringatan ini masih jauh dari sempurna
Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan: No. 118/ Pid.Sus/2014/ Pn.Kng) Harahap, Hariro
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 2 (2020): Okotber 2020 - Januari 2021 (ON PROGRES)
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abortion is seen as a negative thing. The absence of the government's role in the process of counseling about the dangers of abortion, both to medical personnel, and to the community, especially families, is evident in various cases and incidents that often occur. Due to the absence of counseling to various parties, many victims of abortion perpetrators have had their pregnancies terminated (abortions) secretly, most of whom are assisted by untrained personnel. The problems in this research are; How is the legal arrangement for the criminal act of abortion in criminal law, how is the analysis of criminal law in the criminal case of abortion in decision Number 118 / Pid.Sus / 2014 / PN.KNG, what are the juridical obstacles in the process of enforcing criminal law against the criminal case of abortion. Based on the results of the research, it is understood that the Criminal Code Book becomes a book or reference for taking action against perpetrators of criminal abortion and that becomes a legal rule in particular is Law Number 36 of 2009 concerning Health, and added with Government Regulations as a complement to the legal rules regulates the crime of abortion, namely (PP) Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. Penal law enforcement in the crime of abortion on the object of this research seems weak, so that the legal objective of benefit is not achieved. The actions carried out by the defendant in the verdict of case Number 118 / Pid-Sus / 2014 / PN.KNG, constituted an act of abortion provokatus. Obstacles that are found in the enforcement of abortion criminal cases include the weak legal sanctions in this crime.
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Lubis, Ummi Salamah
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 1 (2020): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan harta benda bergerak yang dapat diwakafkan jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur wakat yaitu adanya wakif pemberi wakaf,  nazhir penerima wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan hukum Islam dan jangka waktu wakaf. Pelaksanaan wakaf hak kekayaan intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia adalah pelaksanaan wakaf HKI berjalan terus sesuai dengan akta ikrar wakaf karena wakaf merupakan perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hak kekayaannya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan dan merupakan nilai ibadah baik pewakif masih hidup maupun sudah meninggal dunia dan pahalanya terus didapatkan oleh pewakif. Akibat hukum keberlanjutan wakaf hak kekayaan intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia adalah wakaf tersebut tetap berjalan sampai dengan habis masa berlakunya HKI tersebut. Wakaf HKI tersebut merupakan sedekah jariyah yang pahalanya berlaku secara terus-menerus. Harta wakaf berupa hak cipta terlepas dari harta milik pencipta atau pemegang hak cipta (wakif), dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan sejak wakaf diikrarkan, hak cipta tersebut menjadi amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kemanfaatannya hanya berupa hak ekonomi dan dinikmati oleh penerima manfaat wakaf
Kepastian Hukum Kewenangan Pengelolaan Sektor Wisata Aceh Singkil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Dinas Pariwisata, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Dan BKSDAE) Syifa Munawwarah
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 2 (2020): Oktober 2020 - Januari 2021
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v1i2.36

Abstract

Aceh Singkil is one of the districts that implements special autonomy in the administration of regional government based on Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Governance. The specialty of Aceh is regulated in Article 3 of Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of Privileges for the Special Province of Aceh. Aceh Singkil has abundant natural resources in the tourism sector. Even so, there is a contradiction in the management of the Aceh Singkil tourism sector which is regulated in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, the Regency Regional Government which manages the tourism sector but according to Article 4 letter z Government Regulation Number 3 of 2015 concerning National Government Authority in Aceh is implemented by the Central Government through the Natural Resources and Ecosystem Conservation Agency. This study uses a normative juridical research method with a statute approach. Using primary data and secondary data. Data collection tools for interviews, observations, and literature study. The results show that the management authority of the Aceh Singkil tourism sector occurs dualism and does not provide legal certainty so it is necessary to rearrange statutory regulations by giving absolute authority to regional governments to process and manage their own government affairs in the tourism sector as this is supported by Article 30 of Law No. 10 of 2009 concerning Tourism. So that it can provide and increase good Regional Original Income can also be felt directly by Aceh Singkil.

Page 1 of 14 | Total Record : 139

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2023): Juni-September Vol 4, No 1 (2023): Februari -Mei Vol 3, No 3 (2022): Oktober 2022 - Januari 2023 Vol 3, No 2 (2022): Juni - September Vol 3, No 1 (2022): Februari - Mei Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022 Vol 2, No 2 (2021): Juni - September Vol 2, No 1 (2021): Februari - Mei Vol 1, No 2 (2020): Oktober 2020 - Januari 2021 Vol 1, No 2 (2020): Okotber 2020 - Januari 2021 (ON PROGRES) Vol 1, No 1 (2020): Juni - September More Issue