cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mohammad Haikal
Contact Email
qamrahaikal@gmail.com
Phone
+6282113457287
Journal Mail Official
shibghah@stai-alwashliyahbna.ac.id
Editorial Address
Jl. Al-Washliyah No. 1 Lam Ara - Rukoh, kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies
Published by STAI Al-Washliyah
ISSN : 27156400     EISSN : 27233286     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies is an interdisciplinary, open access and scholarly journal published by STAI Al-Washliyah Banda Aceh incorporation with KOPERTAIS Wilayah 5 Aceh. Its establishment is aimed at communicating current issues on multidisiplinary study of Muslim societies. As a credible place for researchers, Shibghah warmly welcomes manuscripts on education, law, islamic economic, and finance, from scholars of related discipline to serve a wide range of interests of thoughtful readers.. This journal is published biannually in June and December. The journal is currently indexed and/or included by Google Scholar, etc. Office at Rukoh Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Aceh. Email: journal.shibghah@gmail.com
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies" : 8 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Kecamatan Kemeiling) Aji Prasteyo
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang akan dialami hampir kepada setiap orang, pernikahan akan menentukan status seseorang ditengah masyarakat sebagai seseorang yang telah memiliki seorang istri yang sah dimata hukum, namun jika pernikahan tersebut dilakukan secara sah menurut agama dan negara, saat ini banyak orang melakukan pernikahan hanya dilaksanakan berdasarkan agama saja dengan mengenyampingkan pelaksanaan pernikahan berdasarkan undang-undang atau yang sering disebut dengan nikah sirri, nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan hanya menurut agama islam saja dan tidak terikat terhadap negara,  oleh karena itu kedudukan seorang wanita yang dinikahkan sirri tidak kuat atau lemah dimata hukum. 
Minhaj Al-Thalibin (Karya Imam Al-Nawawi) Fauza Andriyadi
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imam al-Nawawi, pengarang kitab Minhaj al-Thalibin dalam Mazhab Syafi’i merupakan seorang mujtahid tarjih yang fatwanya menjadi acuan dalam pengamalan, bahkan apabila bertentangan tarjihnya dengan ulama Syafi’iyyah lainnya, maka pendapat al-Nawawi-lah yang harus diamalkan dan dianggap sebagai mazhab. Menurut pendapat yang sahih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Kitab matan Minhaj al-Thalibin merupakan salah satu kitab fenomenal dalam dinamika fikih mazhab Imam Syafi’i. Kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi, sosok mujtahid tarjih yang digelari dengan muharrir (peneliti senior) mazhab Syafi’i. Penguasaannya terhadap konsepsi mazhab Syafi’i serta dinamika yang terjadi di dalamnya tidak perlu diragukan lagi. Salah satu yang identik dalam kitab Minhaj al-Thalibin adalah Imam Nawawi membuat rumus-rumus tertentu dalam klasifikasi pendapat yang dituangkannya, yaitu: Pertama, istilah Qaul, Qaulani, atau Aqwal, yaitu ijtihad yang dinisbatkan kepada Imam Syafi’i tanpa membedakan apakah qaul imam Syafi’i itu qaul qadim, jadid, manshush maupun mukharraj. Maksudnya, para peneliti (muharrir) mazhab Syafi’i (dalam hal ini adalah Imam Nawawi) menemukan bahwa dalam satu masalah ada dua pendapat atau lebih, yang semua pendapat itu dinisbahkan kepada Imam Syafi’i (dianggap sebagai pendapat Imam Syafi’i).
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PERUM PERUMNAS LAMPUNG ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YAYASAN AL-AZHAR (Studi Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2020/PN.TJK) Rexky Rakasiwi Sanjaya
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hukum perdata hanya mengenal beberapa istilah pada kasus perkara yang ada dalam hukum perdata, salah satunya yaitu perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya kepentingan orang lain yang dilanggar yang mengakibatkan timbulnya berupa kerugian, Perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam KUHPerdata pada pasal 1365 yang berbunyi tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut, dalam hal ini bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus perbuatan melawan hukum sengketa oleh perum perumnas lampung atas kepemilikan hak atas tanah yayasan al-azhar (studi putusan nomor : 71/pdt.g/2020/pn.tjk) dan bagaimana akibat terhadap putusan yang ditetapkan oleh penggadilan terhadap kepemilikan hak atas tanah yayasan al-azhar
Analisis Pertanggungjawaban Kepala Daerah Yang Melanggar Protokol Kesehatan Covid 19 di Masa Kampanye (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung) Yuda Dani Anugerah
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masa Kampanye merupakan saat dimana setiap calon Kepala Daerah dapat turun langsung kelapangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia layak untuk menjadi calon kepala daerah dengan menjelaskan visi dan misi ke depan untuk daerah tersebut, namun pada pemilihan calon kepala daerah Tahun 2020 metode kanpanye yang di terapkan akan berubah dikarenakan terjadinya wabah Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk indonesia, kampanye yang seharusnya bisa dilakukan secara tatap muka, kali ini harus dilakukan secara online atau melalui media mass namun pada kenyataan masih banyak Calon Kepala Daerah yang tidak mendengarkan himbauan dari KPU untuk melakukan kampanye secara online dan lebih suka kampanye langsung secara tatap muka kepada masyarakat tanpa mengindahkan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi maka bagaimana pertanggungjawaban kepala daerah yang melaksanakan kampanye secara langsung diengah pandemi Covid-19.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TIDAK PIDANA PENCABULANDITINJAU DARI PRESEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) Aditya Pratama Liza afriyanti
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang dapat menyerang kehormatan kesusilaan manusia baik itu anak-anak maupun oarang dewasa. Pelaku pencabulan terhadap korban baik anak-anak maupun orang dewasa ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dan itu akan berdampak pada kesehatan pada korban baik secara fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.Peranpenegak hukum sangat sentral sebab pencabulan terhadap korban baik anak-anak maupun orang dewasa ini merupakan suatu kejahatan sangat serius yang dapat menyerang langsung terhadap mental si korban dari tindak pidana ini. Penelitian jurnal atau artikel ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang memeperhatikan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan berbagai sumber yang jelas. Hasil dari penulisan jurnal ini adalah bagimana dengan Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan sudah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari pasal 289-296 KUHPidana yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya diatur dalam KUHPidana saja namun diatur pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 dan 82
Implementasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik Dengan Tujuan Seolah-Olah Otentik (Studi Putusan Nomor : 593/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) Feby Winarusdi Kusuma
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif ini bisa dilihat semakin mudah kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan cepat, namun bukan hanya dampak positif saja dampak negatif juga turut erkembang dalam kemajuan teknologi salah satunya dampak dalam perkembangan hukum yaitu hukum pidana, salah satu bentuk dampak dari berkembangnya teknologi yaitu pada kasus tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana yang memiliki manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan seolah-olah otentik di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, apa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana memanipulasi dokumen elektronik seolah asli dan bagaimana Implementasi  Pemidanaan  terhadap pelaku.
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tanah Wakaf Terbengkalai di Kabupaten Aceh Besar (Kajian Terhadap Pengembangan Ekonomi Wakaf) zahratul faizah
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, wakaf, infak, shadaqah, dan hibah. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai peran keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi satu instrumen yang mampu memberikan jawaban rill terhadap problematika di kehidupan masyarakat, namun fakta dilapangan menunjukkan masih banyak tanah wakaf yang tidak diproduktifkan dengan baik bahkan terbengkalai.Untuk mengembangkan harta wakaf perlu dicari faktor yang menyebabkan tanah wakaf terbengkalai. Hal ini menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mencari jawaban penyebab terbengkalainya tanah wakaf yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang memberikan perincian yang lebih komplek tentang faktor penyebab tanah wakaf terbengkalai yang sulit diungkapkan dengan penelitian kuantitatif. Kemudian data tersebut dianalisis dengan mendeskripsikan faktor penyebab terbengkalai tanah wakaf. 
Filantropi Islam Dan Keadilan Sosial Izzatun Naimah
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang perkembangan dan kendala filantropi Islam di Indonesia yang berkeadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, filantropi Islam yang berkeadilan sosial, memiliki tantangan tersendiri dalam pengimplementasiannya. Ada beberapa kendala muncul, seperti adanya perdebatan mengenai perubahan aturan filantropi dari yang sebelumnya menggunakan konsep tradisional beralih ke konsep baru yang lebih modern demi terwujudnya pembangunan sosial. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sampaimana perkembangan tersebut berjalan dan startegi apa yang sedang di persiapkan pemerintah dalam mewujudkan filantropi yang berkeadilan sosial. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber primernya dari kajian Seminar International Toward Action: Islamic Phylanthropy for Social Justice Indonesia yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah pada 31 Mei 2022. Dan untuk sumber data sekundernya diambil dari jurnal-jurnal yang membahas tentang filantropi Islam dan Social Justice.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 4, No 2 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 3, No 2 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 3, No 1 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 2, No 2 (2020): SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 2, No 1 (2020): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 1, No 2 (2019): SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies